IndonesiaVoice.com – DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) menggelar Refleksi Awal Tahun 2025 yang dihadiri para cendekiawan lintas agama dan pakar kebijakan yang diadakan di Aula STISIP-STMIK Widuri, Jakarta, (30/1/2025). 

Dengan tema besar “Pangan dan Energi untuk Negeri”, diskusi yang berlangsung secara hybrid ini menyoroti urgensi ketahanan pangan dan energi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dua sesi diskusi mengurai topik mendasar: “Kebijakan Pangan dan Realisasi Makan Bergizi Gratis (MBG)” serta “Langkah Strategis Menuju Energi Berkelanjutan”. 

Para akademisi, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah hadir, menyumbangkan pemikiran tentang bagaimana Indonesia harus bertindak untuk memastikan ketersediaan pangan dan energi yang berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.

Bangun Kemandirian Pangan, Dari Food Estate hingga Pengurangan Impor

Baktinendra Prawiro, MSc, MH, Ketua Dewan Penasehat DPP PIKI, dalam paparannya menegaskan bahwa ketahanan pangan harus menjadi prioritas. “Kita harus mendorong diversifikasi pangan, mengawasi distribusi sumber daya agar adil, serta memastikan afirmasi bagi petani dan nelayan,” ujarnya.

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah dinilai sebagai langkah progresif, tetapi tetap membutuhkan pengawasan ketat. “Tidak boleh hanya program di atas kertas, tetapi harus benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” lanjutnya.

Sementara itu, Dr. Badikenita Sitepu, SE, SH, MSi, Ketua Umum DPP PIKI sekaligus Ketua Komite II DPD RI, menyoroti tantangan besar dalam ketahanan pangan Indonesia, mulai dari infrastruktur distribusi yang terbatas, ketergantungan impor, hingga degradasi lahan pertanian.

“Kita masih bergantung pada impor gandum dan kedelai, padahal ini membuat kita rentan terhadap fluktuasi harga global,” jelasnya. 

Ia mencontohkan bagaimana gangguan impor susu sempat memicu gejolak di kalangan masyarakat adat di Karo. 

“Susu itu bagian dari budaya kami. Ketika pasokan terganggu, masyarakat resah. Ini bukti betapa kita harus lebih mandiri dalam produksi pangan,” katanya.

Dari tahun 2018 hingga 2024, luas lahan sawah Indonesia menyusut drastis dari 8 juta hektar menjadi 7 juta hektar akibat alih fungsi lahan. “Bagaimana kita mau swasembada kalau lahan sawah kita terus berkurang?” tegasnya.

Namun, di tengah tantangan, ada peluang besar. Indonesia memiliki lahan pertanian luas, teknologi pertanian modern, serta pasar domestik yang besar. Jika dikelola dengan baik, sektor pangan bisa tumbuh pesat. “Food estate yang sedang dibangun harus dioptimalkan dengan pendekatan ramah lingkungan dan berbasis riset,” imbuhnya.

Energi Berkelanjutan, Tantangan dan Harapan

Terkait ketahanan energi, Dr Badikenita juga menyoroti transisi ke energi terbarukan dan strategi hilirisasi sumber daya mineral dan batubara. Ia menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil harus dikurangi. 

“Kita sudah membahas regulasi terkait energi baru terbarukan (EBT), tetapi masih banyak kendala, mulai dari kepastian hukum hingga investasi yang belum optimal,” katanya.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemanfaatan energi terbarukan, yang baru mencapai 13% dari total energi nasional, jauh dari target 23% pada 2025. 

“Kita punya potensi energi surya, angin, dan panas bumi yang besar, tapi pengembangannya masih lambat,” ungkapnya.

Selain itu, masalah infrastruktur dan regulasi juga menjadi penghambat. “Investasi energi terbarukan butuh dukungan nyata, termasuk kemudahan perizinan dan insentif bagi industri yang mau beralih ke energi hijau,” tambahnya.

Di sisi lain, hilirisasi sumber daya alam menjadi bagian penting dari strategi ketahanan energi. “Presiden telah menginstruksikan kelanjutan hilirisasi mineral dan batubara untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri,” jelasnya. Hal ini diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, serta mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

Ketahanan Pangan dan Energi sebagai Pilar Stabilitas Nasional

Visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi kuat dan masyarakat sejahtera, sangat bergantung pada ketersediaan pangan dan energi.

Ketahanan pangan dan energi bukan hanya soal produksi dan distribusi, tetapi juga tentang stabilitas nasional. “Tanpa kecukupan pangan dan energi, kita rentan terhadap krisis ekonomi dan sosial,” ujar Baktinendra. 

Ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan juga berperan dalam mengurangi angka stunting, memastikan gizi yang baik bagi generasi muda, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja di masa depan.

Lebih jauh, ketahanan energi akan menentukan posisi Indonesia dalam percaturan global. “Jika kita bisa mengurangi ketergantungan impor energi dan mengembangkan energi terbarukan, kita tidak akan mudah terpengaruh kebijakan luar negeri negara lain,” tegas Dr. Badikenita.

Diskusi diakhiri dengan semangat untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal. “Kita perlu kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi,” pungkasnya.

Dengan langkah strategis yang tepat, Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, dan siap menghadapi tantangan global menuju 2045.

Hadir dalam Refleksi Awal Tahun 2025 DPP PIKI, diantaranya, Dr Ir Pos M Hutabarat MA, PhD (Ketua Dewan Pakar DPP PIKI), Prof Dr Robert MZ Lawang (Ketua STISIP Widuri), Febrio Nathan Kacaribu, PhD (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI), Prof Binsar J Pakpahan, MA, PhD (Ketua STFT Jakarta), I Nyoman Widia (Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia-ICHI), Wardi Taufiq, SAg, MSi, (Sekretaris Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama-ISNU), Dr Jeanne Francoise, SHum, MSi, (Analis Kebijakan Publik) Kamia Handayani, PhD (Executive Vice President Energy Transition & Sustainability PT PLN), Muliadi Widjaja, PhD, (UI), Willy Wiyatno PhD (Sekretaris Jenderal Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia-KCBI), Dr Ir Nugroho Agung Wijoyo, MA, (Presidium Perekonomian dan Pariwisata DPP ISKA), Ir Edison Sinaga (Ketua DPP PIKI Bidang Energi dan Sumber Daya Alam) dan Lolita Bangun, SP, MTh (Ketua DPP PIKI Bidang Koperasi dan UKM).