INDEKS

14 Agustus 2026

PIDATO KENEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN KONSTITUSI
Refleksi atas Pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2025 dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Oleh: Santiamer Silalahi

Pidato Kenegaraan bukan sekadar forum untuk menyampaikan capaian pemerintahan, melainkan forum konstitusional untuk menjelaskan arah penyelenggaraan negara kepada seluruh rakyat Indonesia.

Dalam negara yang menganut supremasi konstitusi, Presiden tidak hanya memimpin pemerintahan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran konstitusional bangsa.

Oleh karena itu, setiap Pidato Kenegaraan semestinya menjadi media pendidikan konstitusi (constitutional civic education), yaitu menjelaskan mengapa negara dibentuk, ke mana bangsa ini hendak menuju, bagaimana tujuan negara akan dicapai, dan apa tanggung jawab setiap lembaga negara dalam mewujudkannya.

Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 15 Agustus 2025, menunjukkan upaya yang patut diapresiasi untuk mengembalikan orientasi pembangunan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Baca juga: BUKAN SEKADAR BURUNG TUNGGANGAN

Selain itu, Presiden juga memberikan penekanan yang kuat terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional dan menyebutnya sebagai benteng pertahanan ekonomi Indonesia.

Namun demikian, dari perspektif Hukum Tata Negara, masih terdapat beberapa persoalan konseptual yang layak menjadi bahan refleksi.

Pertama, pidato tersebut belum membedakan secara tegas antara cita-cita nasional (National Vision) dengan tujuan negara (National Goals). Presiden menyatakan bahwa “cita-cita pembentukan negara” adalah rumusan yang terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Padahal apabila Pembukaan UUD 1945 dibaca secara sistematis, Alinea Kedua memuat cita-cita nasional berupa terwujudnya Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sedangkan Alinea Keempat memuat tujuan pembentukan negara berupa kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dengan demikian, tujuan negara merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan cita-cita nasional, bukan identik dengan cita-cita nasional itu sendiri.

Kedua, pidato Presiden menjelaskan mengenai “demokrasi khas Indonesia“, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, demokrasi yang berlandaskan budaya kekeluargaan dan gotong royong.

Penjelasan tersebut memiliki nilai sosiologis, tetapi belum memberikan pendidikan konstitusional yang memadai. Konstitusi Indonesia mengenal prinsip Demokrasi Pancasila yang bersumber pada sila keempat Pancasila dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, istilah Demokrasi Pancasila seyogianya digunakan secara eksplisit agar masyarakat memperoleh pemahaman bahwa demokrasi Indonesia bukan sekadar budaya yang ramah, tetapi merupakan sistem ketatanegaraan yang menempatkan kedaulatan rakyat, permusyawaratan, perwakilan, negara hukum, serta keadilan sosial sebagai satu kesatuan.

Ketiga, pidato tersebut telah menjelaskan Pasal 33 UUD 1945 secara sangat rinci, tetapi belum menegaskan bahwa sistem ekonomi yang dibangun oleh Pasal 33 adalah Ekonomi Pancasila.

Padahal, apabila sistem politik Indonesia disebut Demokrasi Pancasila, maka konsistensi konstitusional menuntut agar sistem perekonomiannya juga ditegaskan sebagai Ekonomi Pancasila.

Penegasan tersebut penting mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Nasional sebagai pelaksanaan komprehensif Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang tersedia masih berupa berbagai undang-undang sektoral, seperti perbankan, penanaman modal, perdagangan, perpajakan, koperasi, dan bidang ekonomi lainnya.

Akibatnya, arah pembangunan ekonomi nasional sering lebih ditentukan oleh kebijakan sektoral daripada oleh satu kerangka konstitusional yang utuh.

Keempat, pidato Presiden juga mengapresiasi capaian MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK RI, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, serta berbagai lembaga negara lainnya.

Dari sudut pandang komunikasi kenegaraan, hal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja seluruh lembaga negara.

Namun, dari perspektif Hukum Tata Negara, akuntabilitas lembaga negara semestinya tetap bersifat institusional.

Presiden bertanggung jawab atas penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, sedangkan lembaga-lembaga negara lain bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan konstitusional masing-masing.

Dengan demikian, laporan mengenai capaian lembaga negara idealnya disampaikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan, sehingga prinsip checks and balances tetap terpelihara.

Kelima, pidato Presiden masih menggunakan terminologi “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara“. Secara konseptual, istilah tersebut telah lama menjadi perdebatan dalam kajian Hukum Tata Negara.

Pancasila tidak tepat ditempatkan sebagai salah satu “pilar“, karena kedudukannya merupakan philosophische grondslag, dasar filsafat negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum negara.

Pancasila berada pada tingkat yang berbeda dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, pendidikan konstitusi perlu menjelaskan hierarki konseptual tersebut agar masyarakat memahami struktur ketatanegaraan Indonesia secara benar.

Berangkat dari refleksi tersebut, Pidato Kenegaraan Presiden pada masa mendatang sebaiknya dibangun berdasarkan arsitektur konstitusi Indonesia.

Pidato diawali dengan penegasan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, kemudian menjelaskan cita-cita nasional dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, dilanjutkan dengan tujuan negara dalam Alinea Keempat dan strategi nasional untuk mencapainya, kemudian menerangkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang meliputi Negara Hukum, Demokrasi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kedaulatan Rakyat, dan Ekonomi Pancasila sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945.

Setelah landasan konstitusional tersebut dijelaskan, barulah Presiden menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, disertai agenda strategis nasional untuk menghadapi tantangan masa depan.

Dengan format demikian, pidato Presiden tidak hanya menjadi laporan tahunan pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana membangun literasi konstitusi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pidato Kenegaraan akan berfungsi sebagai jembatan antara teks konstitusi dengan praktik penyelenggaraan negara, sehingga masyarakat memahami bahwa setiap kebijakan pemerintah merupakan instrumen untuk mewujudkan cita-cita nasional, mencapai tujuan negara, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten.

Pidato Kenegaraan yang baik bukanlah pidato yang paling panjang atau paling banyak memuat angka-angka keberhasilan.

Pidato Kenegaraan yang baik adalah pidato yang mampu memperkuat kesadaran konstitusional bangsa, menjelaskan hubungan antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, sistem ketatanegaraan, strategi nasional, kebijakan negara, dan cita-cita Indonesia Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Di situlah pidato Presiden tidak lagi sekadar menjadi laporan tahunan pemerintahan, melainkan menjadi ‘kuliah konstitusi’ bagi seluruh rakyat Indonesia.

Santiamer Silalahi, Ketua Umum Jaga Pancasila Zamrud Khatlusitiwa, 2022-2027; Sekjen. Kerukunan Masyarakat Hkum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA), 2022-2027.

Di Tengah Teror Judi Online dan Kebocoran Data, Publik Menjerit Kehilangan Otoritas Pelindung

HUKUM

Redaksi

12 Agustus 2026

Di Tengah Teror Judi Online dan Kebocoran Data, Publik Menjerit Kehilangan Otoritas Pelindung

JAKARTA, IndonesiaVoice.com – Angela Anggia Hutasoit tidak pernah menyangka bahwa langkah awalnya menapaki dunia perguruan tinggi akan berujung pada teror digital yang meresahkan.

Sebagai mahasiswa baru yang patuh, ia menyerahkan segala informasi pribadinya—mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, alamat domisili, hingga alamat surat elektronik—kepada pihak kampus. Namun, kepercayaan itu dikhianati oleh rapuhnya sistem keamanan siber.

Sistem informasi kampus tempatnya bernaung mengalami peretasan. Sejak hari nahas itu, Angela dan sejumlah rekan sesama mahasiswa harus menghadapi kenyataan pahit: perangkat komunikasi mereka dibombardir oleh pesan berantai dan iklan judi online yang tak berkesudahan.

Data pribadi yang semestinya dijaga ketat kini jatuh ke tangan pihak tak bertanggung jawab dan dieksploitasi untuk kepentingan bisnis gelap.

Dalam keputusasaannya, Angela dihadapkan pada satu pertanyaan fundamental yang hingga kini tak kunjung menemukan jawaban: kemana ia harus melapor?

Lembaga Pelindungan Data Pribadi — Dari kiri Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit, Eprina Manurung dan Angela Anggia Hotasoit

“Kekosongan itulah yang membuat saya dan mahasiswa lain tidak mengetahui kemana harus melapor, bagaimana proses pelaporan itu semestinya berjalan, serta pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab memulihkan hak kami sebagai subjek data,” ungkap Angela dengan nada penuh kebingungan, saat memberikan kesaksian di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Jakarta, pada Selasa (11/08/2026), seperti dilansir dari portal MKRI.

Bayang-Bayang Ketakutan Skala Nasional

Kisah Angela bukanlah insiden tunggal di ruang hampa. Di sudut lain persidangan, Kaleb Otniel Aritonang menyuarakan keresahan yang mewakili jutaan warga negara Indonesia lainnya.

Sebagai pemilih dalam kontestasi Pemilu 2024, Kaleb hidup dalam bayang-bayang ketakutan bahwa data pribadinya—yang berisi NIK dan alamat lengkap—telah bocor dan berpotensi disalahgunakan.

Kaleb menyoroti sebuah kejanggalan struktural dalam penegakan hukum di Indonesia.

Selama ini, ketika terjadi kebocoran data, aparat penegak hukum seringkali hanya reaktif berfokus pada perburuan pelaku peretasan.

Namun, upaya preventif dan mitigasi atas dampak yang dialami oleh warga negara selaku korban justru terabaikan.

“Saya tidak menemukan adanya suatu otoritas pelindungan data pribadi yang secara khusus menerima pengaduan dari subjek data, memeriksa kepatuhan pengendali data, memerintahkan pemulihan hak korban, maupun menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan rezim Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi,” tegas Kaleb di hadapan majelis Hakim Konstitusi.

Ketiadaan otoritas independen yang tanggap ini bagaikan membiarkan masyarakat berjalan sendirian di tengah medan ranjau kejahatan siber tanpa baju zirah.

Sebuah Pengabaian Terhadap Konstitusi

Kesaksian pilu dari para korban ini menjadi amunisi utama dalam sidang pengujian materiil Pasal 58 ayat (5) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Absennya sebuah lembaga pelindungan data pribadi (PDP) bukan lagi sekadar persoalan administrasi pemerintahan yang lamban, melainkan telah bermutasi menjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Ahli Hukum Perlindungan Konsumen, Hulman Panjaitan, yang dihadirkan oleh pihak Pemohon, menguraikan dimensi ketatanegaraan dari krisis ini.

Menurutnya, pemerintah sejatinya memiliki kewajiban mutlak untuk ikut campur tangan dalam urusan sosial demi menjamin kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya.

“Ketiadaan lembaga ini akan mengabaikan asas kepastian hukum yang ada di dalam Pasal 28D ayat (1). Demikian juga apa yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) yaitu pelindungan data pribadi itu menjadi tidak pernah tercapai,” papar Hulman.

Ia menarik kesimpulan yang menohok: absennya Lembaga Pelindungan Data Pribadi—yang sebenarnya telah diamanatkan oleh UU PDP melalui pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) dan/atau Peraturan Presiden (Perpres)—merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip Indonesia sebagai negara hukum modern.

Kegagalan negara dalam membentuk instrumen pelindungan ini sama dengan merampas hak konstitusional warga negara untuk merasa aman.

Menuntut Kepastian dalam Tenggat Waktu

Permohonan Nomor 236/PUU-XXIV/2026 yang menggugat kekosongan hukum ini digawangi oleh barisan advokat dan mahasiswa yang peduli pada masa depan privasi digital Indonesia.

Nama-nama seperti Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, Christian Adrianus Sihite, dan Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit berdiri di garis depan sebagai Pemohon.

Mereka secara spesifik menggugat frasa normatif dalam Pasal 58 ayat (5) dan Pasal 61 UU PDP yang berbunyi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan tata cara pelaksanaan wewenangnya akan “diatur dengan Peraturan Presiden” dan “Peraturan Pemerintah“.

Praktiknya, peraturan turunan tersebut seakan menjadi janji manis yang tak kunjung direalisasikan, menciptakan jurang ketidakpastian yang dalam bagi publik.

Bagi para Pemohon, menunda pembentukan lembaga pelindungan data sama halnya dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Ketika perintah undang-undang diabaikan, maka pelindungan hukum bagi masyarakat ikut lumpuh.

Sebagai solusi, para Pemohon tidak hanya meminta Mahkamah menguji norma tersebut, tetapi juga menuntut penafsiran tegas yang mengikat pemerintah dengan sebuah tenggat waktu yang tak bisa lagi ditawar.

“Ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa lembaga pelindungan data pribadi harus dibentuk dan diatur dengan Peraturan Presiden dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan,” desak Eprina Manurung saat membacakan petitum dalam sidang pendahuluan beberapa pekan sebelumnya.

Kini, bola berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Di luar ruang sidang, jutaan pasang mata—termasuk Angela yang diteror iklan judi, dan Kaleb yang cemas identitasnya disalahgunakan—menunggu dengan penuh harap.

Mereka menanti negara hadir, bukan hanya melalui rentetan pasal-pasal di atas kertas, tetapi melalui sebuah lembaga nyata yang bisa mereka panggil ketika data pribadi mereka dirampas.

Saat digitalisasi bergerak dengan kecepatan cahaya, pelindungan dari negara sudah sepatutnya tidak lagi berjalan di tempat.(Victor)

BaraJP Bungkam Tudingan Denny Indrayana Soal Ijazah Gibran: “Tunggu Pemilu 2029, Jangan Coba-Coba Kudeta!”

Redaksi

10 Agustus 2026

BaraJP Bungkam Tudingan Denny Indrayana Soal Ijazah Gibran: “Tunggu Pemilu 2029, Jangan Coba-Coba Kudeta!”

JAKARTA, INDONESIA VOICE – Atmosfer politik nasional kembali dihangatkan oleh sebuah letupan agitasi di ruang digital.

Di saat mesin birokrasi pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah berpacu menstabilkan ekonomi negara, manuver politik dari kubu oposan kembali dilancarkan.

Aktor utamanya adalah Profesor Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini kembali memantik kontroversi melalui sebuah unggahan video, menuntut Wapres Gibran untuk mundur secara sukarela.

Dalihnya? Sebuah tuduhan usang yang didaur ulang mengenai dugaan manipulasi syarat pendidikan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang dibumbui dengan ancaman pemakzulan (impeachment).

Bagi publik yang awam, narasi yang dibalut dengan terminologi hukum ini mungkin terdengar meyakinkan. Namun, bagi Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP)—organisasi relawan militan yang memiliki sejarah panjang mengawal transisi kepemimpinan dari era Joko Widodo hingga kini menjadi benteng pertahanan duet Prabowo-Gibran—langkah Denny Indrayana dibaca sebagai sebuah anomali akademik dan orkestrasi politik yang berbahaya.

Untuk mengurai benang kusut narasi ini, Indonesia Voice melakukan wawancara eksklusif dan mendalam dengan Ketua Umum BaraJP, Willem Frans Ansanay.

Dengan pisau analisis yang tajam, logis, dan berpijak pada realitas ketatanegaraan, Frans menelanjangi sesat pikir sang profesor, sekaligus memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk manuver inkonstitusional yang berpotensi merobek tenun kebangsaan.

Anatomi Tuduhan, Membedah PKPU No. 19/2023

Titik serang utama Denny Indrayana bertumpu pada Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Pasal ini mengatur pengecualian kewajiban melampirkan bukti kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon, asalkan yang bersangkutan telah memiliki bukti kelulusan dari perguruan tinggi.

Denny menuduh pasal ini sengaja “diotak-atik” oleh KPU era Hasyim Asy’ari secara spesifik demi meloloskan Gibran.

Menanggapi hal ini, Frans Ansanay menilai tuduhan tersebut sebagai sebuah lompatan logika yang cacat dan ahistoris secara hukum.

“Semakin tinggi derajat ilmu seseorang, semestinya ia semakin soft, memberikan ruang ketenangan, dan melihat bagaimana pembangunan berjalan dengan baik. Bukan sebaliknya, memproduksi kegaduhan dari asumsi yang keliru,” tegas Frans ketika diwawancarai di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Frans membedah konstruksi hukumnya secara jernih. Ia mengingatkan bahwa PKPU bukanlah produk hukum yang lahir dari ruang hampa, melainkan produk administrasi yang wajib tunduk dan menyesuaikan diri dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai payung yuridis tertingginya.

Penambahan frasa “atau sederajat” pada syarat pendidikan bertujuan untuk mengakomodasi realitas objektif adanya perbedaan sistem pendidikan antara di dalam negeri dan luar negeri.

Tujuannya sangat fundamental: memastikan tidak ada satu pun warga negara yang didiskriminasi hak politiknya untuk mengikuti kontestasi pemilu—baik legislatif, kepala daerah, maupun kepala negara—hanya karena perbedaan sistem kurikulum antarnegara.

“Aturan itu berlaku umum, universal untuk seluruh calon pemimpin di pelosok Nusantara. Bukan aturan yang dikhususkan atau dipesan untuk seorang Gibran. Keputusan MK tersebut kini menjadi yurisprudensi, landasan hukum bagi siapa saja di masa depan. Jadi, menuduh ada manipulasi KPU di sana adalah sebuah spekulasi liar. Tidak elok seorang pakar hukum membangun narasi yang menyesatkan publik seperti itu,” urai tokoh asal Papua ini secara lugas.

Cacat Logika Akademik: Menggugat Ijazah SMA di Balik Gelar Sarjana

Berlanjut pada esensi perdebatan ijazah itu sendiri. Frans menyoroti keganjilan fatal dalam nalar akademik yang dibangun oleh pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah SMA dari seorang lulusan perguruan tinggi strata satu (S1/Bachelor of Science).

Secara hierarki akademik dan logika administrasi paling elementer di belahan dunia mana pun, kelulusan pada jenjang perguruan tinggi secara otomatis menggugurkan kewajiban pembuktian pada jenjang pendidikan menengah.

“Mari kita pakai logika administrasi dan akademik yang waras,” tantang Frans.

“Kalau seseorang sudah memiliki ijazah sarjana dari perguruan tinggi yang diakui, maka pasti yang bersangkutan sudah melewati jenjang SMA atau yang sederajat. Tidak mungkin, dan tidak ada logikanya, seseorang mengambil gelar S1 tanpa ijazah SMA. Pengakuan atau penyetaraan ijazah itu sudah tuntas saat ia masuk dan lulus dari universitas.”

BaraJP menganggap perdebatan ini sebagai langkah mundur yang absurd. Ketika syarat administratif tertinggi (ijazah sarjana) telah terpenuhi dan dilampirkan, menuntut dokumen jenjang di bawahnya hanyalah upaya mencari-cari kesalahan (cherry-picking) yang mendistorsi substansi kelayakan seorang calon pemimpin.

“Menurut saya, apa yang dinyanyikan oleh Profesor Denny Indrayana ini terlalu naif. Sayang sekali, seorang ilmuwan dan pakar hukum mestinya membangun opini yang mencerdaskan, bukan mereduksi kapasitas intelektualnya demi menyerang secara personal,” tambahnya.

Filosofi Kepemimpinan: Ijazah Tidak Bisa Bekerja, Kapasitas yang Utama

Lebih dalam lagi, Frans Ansanay menarik diskursus ini keluar dari sekat-sekat administratif menuju level filosofi kepemimpinan dan lintasan sejarah bangsa.

Ia mengingatkan publik bahwa Republik Indonesia didirikan bukan oleh tumpukan kertas ijazah, melainkan oleh keberanian, visi, taktik, dan kapasitas bertindak dari para founding fathers.

“Mari kita buka sejarah. Saat bangsa ini berdarah-darah merebut kemerdekaan, apakah ada yang saling bertanya: ‘Kita mau berjuang, kamu ijazahnya apa? Ada ijazah SMA? Atau kamu profesor?’. Tidak ada! Mereka berjuang dengan kapasitas nyata dan pengorbanan,” tegas Frans.

BaraJP menggarisbawahi bahwa ijazah hanyalah sertifikat kualifikasi dasar. Di dunia profesional, banyak sarjana hukum yang sukses di dunia usaha, atau insinyur yang andal menjadi manajer korporasi. Esensi dari kepemimpinan adalah mindset dan kemampuan memanajemen tanggung jawab.

Frans mengambil contoh empiris dari sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. “Pak Jokowi itu bukan doktor, bukan pula profesor atau guru besar. Tapi beliau mampu bekerja, mengeksekusi program, dan meninggalkan legasi pembangunan infrastruktur serta fondasi ekonomi yang luar biasa bagi bangsa ini. Yang bekerja itu orangnya, bukan ijazahnya.”

Terkait Wapres Gibran, BaraJP menilai perdebatan soal usia muda dan ijazah sudah selesai di kotak suara.

“Gibran telah membuktikan ia memiliki pola pikir pemimpin muda yang visioner. Umur tua belum tentu bisa kerja, umur muda bukan berarti tidak bisa kerja. Kemampuan Mas Gibran melaksanakan tugas negara sudah kita lihat. Susah memang bagi sebagian orang yang tidak move on untuk menerima kenyataan bahwa anak muda ini mampu memimpin,” tandasnya.

Menyingkap Tabir Motif Politik

Satu hal yang menjadi sorotan paling tajam dan memicu alarm bahaya dari BaraJP adalah desakan mundur yang diiringi dengan ancaman pemakzulan. BaraJP membaca dengan jelas adanya pergeseran pola serangan yang sangat sistematis dari kubu oposan.

“Kami melihat ada pola. Pola pertama, menyerang soal syarat umur. Isu ini gagal dan terkubur oleh putusan hukum serta proses pemilu yang sah. Sekarang, mereka mencari peluru baru, mengangkat isu ijazah sebagai persoalan baru, dibarengi ancaman mengerahkan massa dan mendatangi Parlemen untuk mengajukan keberatan,” ungkap Frans mengungkap anatomi serangan oposisi.

BaraJP menilai seruan pemakzulan yang tidak dilandasi oleh pelanggaran hukum berat (seperti korupsi, pengkhianatan negara, atau tindak pidana berat lainnya) adalah bentuk kejahatan terhadap demokrasi itu sendiri.

“Denny Indrayana itu siapa? Dia hanya mantan menteri yang meninggalkan catatan masa lalu yang patut dipertanyakan. Publik jangan dipabrikasi lupa bahwa dia menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi payment gateway di Kemenkumham, yang ironisnya kasusnya sudah mangkrak lebih dari 10 tahun tanpa kepastian hukum. Lalu dengan dasar apa mau memaksa Mas Gibran mundur? Gibran dipilih oleh ratusan juta rakyat Indonesia secara sah, terbuka, dan transparan lewat Pemilu. Ia adalah lambang negara yang sah, satu paket tak terpisahkan dengan Presiden Prabowo,” kecam Frans.

Ia memperingatkan bahwa narasi impeachment yang digulirkan secara paksa tanpa dasar konstitusional yang kuat sama halnya dengan merencanakan makar.

“Kalau ada sekelompok orang membangun narasi, menggalang gerakan anti-pemerintah, dan mencoba memaksa DPR menggulingkan pemerintahan yang sah, itu namanya apa? Itu upaya penggulingan. Itu kudeta!” serunya dengan nada meninggi.

Segenap anak bangsa yang berada dalam BaraJP sejak berdiri sampai saat ini tetap mendukung pemerintah, Frans menegaskan posisi organisasinya

“Tugas kami adalah menjaga pemerintahan yang sah. Jangan ada gerakan-gerakan sempalan yang mencoba mengkudeta mandat rakyat. BaraJP tidak akan tinggal diam jika ada pelanggaran hukum dalam manuver ini; Badan Hukum kami siap membedah dan mengambil langkah tegas.”

Suara dari Timur

Di tengah sengitnya pertarungan elite di ibu kota, Frans Ansanay membawa perspektif krusial dari wilayah Timur Indonesia.

Ia meneduhkan suasana dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat big picture atau gambaran besar dari kerja keras pemerintahan saat ini.

Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada ancaman krisis multidimensional global. Namun, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak tinggal diam.

Frans memaparkan kebijakan-kebijakan populis dan strategis yang tengah dieksekusi. Mulai dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diturunkan untuk meringankan beban rakyat, rencana pemutihan dan relaksasi pajak bagi masyarakat kelas menengah bawah dan UMKM, hingga ketegasan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi yang terbukti membuat panik para koruptor.

Meski ada tantangan dalam implementasi program, seperti isu kebocoran anggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Frans yakin kepemimpinan saat ini memiliki kapasitas untuk melakukan koreksi keras.

“Presiden Prabowo dengan latar belakang militernya memiliki ketegasan yang luar biasa. Dipadukan dengan gaya eksekusi merakyat ala Solo dari Mas Gibran, perpaduan dua kepemimpinan ini sangat kuat dan menjanjikan masa depan yang lebih baik. Kami tidak khawatir narasi hasutan dari segelintir elite akan diterima masyarakat, karena rakyat sudah cerdas dan melihat siapa pemimpin yang benar-benar bekerja,” paparnya.

Frans, sebagai representasi masyarakat Papua, secara khusus menyoroti ketegasan pemerintah dalam membenahi oligarki sumber daya alam.

Ia menyuarakan realitas pahit yang selama puluhan tahun membelenggu daerah-daerah kaya sumber daya.

“Saya ambil contoh di Papua. Ada perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai tambang, hutan, dan laut. Mereka meraup keuntungan triliunan selama bertahun-tahun, tapi orang Papua dapat apa? Nasib yang sama dialami saudara-saudara kita di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Kita sedang terbelenggu oleh kelompok yang tak bertanggung jawab. Tapi kini, ada ketegasan dari Presiden Prabowo untuk membenahi ini semua, meneruskan semangat perubahan yang diletakkan oleh Pak Jokowi. Rakyat di daerah miskin butuh pendidikan gratis, butuh ekonomi yang adil. Mari kita beri kepercayaan penuh kepada pemimpin bangsa kita untuk mengeksekusi ini,” imbaunya penuh harap.

Tantangan Terbuka di Gelanggang 2029

Di akhir wawancara eksklusifnya bersama Indonesia Voice, Willem Frans Ansanay melemparkan sebuah tantangan terbuka yang sangat elegan, menohok, namun tetap berada dalam koridor demokrasi yang konstitusional kepada Denny Indrayana dan para kritikus lainnya.

“Demokrasi itu punya ruang dan waktunya. Kalau Mas Denny Indrayana atau pihak manapun merasa tidak puas dengan kapasitas seorang Wakil Presiden, siapkan diri Anda dari sekarang. Buat partai politik sebagai kendaraan, atau cari dukungan partai, dan majulah di Pemilu 2029! Bertarunglah secara jantan memperebutkan kursi Presiden atau Wakil Presiden. Kita adu gagasan di sana,” tantang Frans tegas.

BaraJP memastikan bahwa mereka tidak akan mundur sejengkal pun dalam mengawal stabilitas negara.

“BaraJP berani dan yakin Prabowo-Gibran akan tuntas dan sukses memimpin. Jangan hari ini mengganggu pemerintahan yang sedang bekerja keras memerdekakan rakyatnya secara ekonomi. Gunakanlah ilmu yang Anda miliki untuk membantu membangun bangsa, bukan didedikasikan untuk menebar permusuhan, kebencian, dan menciptakan syak wasangka.”

Ini menjadi sebuah refleksi penting bagi perpolitikan nasional, bahwa di balik setiap narasi hukum yang dilempar ke ruang publik, seringkali terselip agenda politik perebutan kekuasaan.

Di bawah komando Prabowo-Gibran, dengan dukungan solid dari barisan rakyat dan relawan seperti BaraJP, Indonesia menolak untuk diseret kembali ke dalam pusaran kegaduhan elite, dan memilih untuk berlari kencang menuju kemandirian bangsa. (Victor/IndonesiaVoice)

Sinergi Lintas Generasi: Forum Senior GMKI Jakarta Dikukuhkan, Soroti Revitalisasi Sekretariat dan Tantangan Global

NASIONAL

Redaksi

9 Agustus 2026

Sinergi Lintas Generasi: Forum Senior GMKI Jakarta Dikukuhkan, Soroti Revitalisasi Sekretariat dan Tantangan Global

JAKARTA, IndonesiaVoice.com — Sebagai upaya mempererat tali persaudaraan dan merajut sinergi lintas generasi, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta menyelenggarakan Ibadah Syukur dan Pengukuhan Forum Senior GMKI Jakarta.

Michael Dotulong dikukuhkan sebagai Ketua Forum Senior GMKI Jakarta, didampingi Edward Hutagalung (Wakil Ketua), Samuel F Silaen (Sekretaris), dan Peppy Ruth Sinaga (Bendahara).

Acara yang mengusung tema besar “Berubahlah! Temukanlah Kasih Allah dalam Peziarahan” ini berlangsung penuh hikmat di Lume’os Hotel, Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Sebelum pengukuhan, diadakan ibadah yang dipimpin oleh Senior GMKI Jakarta, Pdt. Jeirry Sumampow.

Kegiatan pengukuhan ini bukan sekadar ajang reuni, melainkan momentum krusial bagi konsolidasi organisasi.

Ketua Forum Senior GMKI Jakarta, Michael Dotulong, menegaskan bahwa kehadiran para senior, seperti Padot Gultom, Bosmen Silalahi, dan Hans Tonggam Tobing, merupakan pilar pendukung yang selalu hadir dalam suka dan duka organisasi.

“Forum ini bertujuan menjalin komunikasi dan menumbuhkan rasa kepemilikan di antara kita. Selain merencanakan perayaan Natal bersama dalam empat bulan ke depan, fokus utama kita saat ini adalah menindaklanjuti amanat terkait Badan Kerjasama (BKS) Lokal,” ujar Michael.

Dalam kesempatan tersebut, Forum Senior secara resmi merekomendasikan lima nama kepada Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Jakarta untuk diteruskan kepada PGIW dan BKS Pusat sebagai susunan pengurus BKS Lokal.

Kelima pengurus BKS lokal GMKI Jakarta adalah Padot Gultom (Ketua), Hans Tonggam Tobing (Sekretaris), Monisyah Hutabarat (Anggota), Nico Sianipar (Anggota) dan Richard Saragih (Anggota).

Langkah cepat ini diambil demi mempercepat realisasi program-program strategis yang selama ini tertunda.

Urgensi Revitalisasi Sekretariat Cabang

Di tengah euforia silaturahmi, tantangan berat yang tengah dihadapi oleh kader aktif GMKI Jakarta turut menjadi sorotan utama.

Ketua Cabang GMKI Jakarta Masa Bakti 2025-2027, Andrew Matthew Sianturi, secara terbuka memaparkan realitas memprihatinkan terkait kondisi Student Center GMKI Jakarta di kawasan Salemba.

“Kami berterima kasih atas dukungan emosional dan material dari para senior. Namun, cabang kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Kondisi sekretariat sudah jauh dari kata layak; asbes jebol, bocor saat hujan, dan fasilitas toilet yang sangat memprihatinkan,” ungkap Andrew.

Kondisi fisik bangunan tua ini diakui berdampak langsung pada proses kaderisasi, di mana banyak potensi mahasiswa baru yang urung bergabung akibat minimnya fasilitas penunjang.

Menanggapi krisis tersebut, BPC GMKI Jakarta pada Pleno I telah bersepakat membentuk Panitia Revitalisasi Sekretariat Cabang.

Keputusan ini diambil secara independen sebagai langkah taktis agar kader memiliki ruang berproses yang layak, tanpa harus terus-menerus tersandera oleh polemik historis terkait status penjualan aset cabang yang belum menemukan titik terang.

“Kami berharap kehadiran BKS Lokal nantinya dapat memberikan konklusi tegas terkait masalah aset ini, sehingga di tahun mendatang, energi kita tidak lagi terkuras untuk membahas hal yang sama, melainkan fokus pada kemajuan kader,” tegas Andrew.

Menyiapkan Kader Kompetitif Menuju 2030

Selain pembenahan internal, tantangan eksternal bagi para kader muda GMKI turut menjadi bahasan kritis.

Mewakili tokoh senior, Padot Gultom yang juga merupakan praktisi ekonomi, mengingatkan para mahasiswa tentang ketatnya persaingan di dunia kerja hingga dekade mendatang.

Menurutnya, meski pemerintah terus memacu pertumbuhan ekonomi, realitas di lapangan menunjukkan tingginya standar kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Ia mengimbau para kader GMKI untuk tidak hanya mengandalkan ijazah sarjana, tetapi wajib meningkatkan daya saing melalui penguasaan bahasa asing, seperti Bahasa Inggris dan Mandarin.

“Kader GMKI Jakarta harus mampu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita butuh lebih banyak kader yang menduduki posisi strategis, baik di pemerintahan maupun di sektor swasta. Sinergi antara cabang dan forum senior harus diperbesar skalanya demi masa depan generasi kita,” pungkas Padot.

Kegiatan yang diwarnai oleh semangat persahabatan sesuai dengan sub-tema “Berjumpalah dalam Kasih Persahabatan dan Bertransformasi bersama Seluruh Ciptaan!” ini, diharapkan menjadi pijakan baru bagi kebangkitan GMKI Jakarta agar semakin relevan dan berdampak bagi gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Pengukuhan Forum Senior GMKI Jakarta — Forum Senior GMKI Jakarta, menyerahkan dana tali kasih senilai Rp15 juta kepada perwakilan keluarga almarhum Johanes Makole, salah satu senior GMKI Jakarta yang telah berpulang pada Minggu (2/8/2026).

Dalam momentum penuh kepedulian tersebut, Ketua Forum Senior GMKI Jakarta, Michael Dotulong, turut menyerahkan dana tali kasih senilai Rp15 juta kepada perwakilan keluarga almarhum Johanes Makole, salah satu senior GMKI Jakarta yang telah berpulang pada Minggu (2/8/2026).

Suasana kekeluargaan semakin terasa hangat dengan digelarnya perayaan khusus bagi para senior GMKI Jakarta yang berulang tahun dalam tiga bulan terakhir.

Acara yang ditandai dengan prosesi tiup lilin dan pemotongan kue ini kemudian ditutup dengan ramah tamah serta makan malam bersama.(Victor)

Michael Dotulong Pimpin DPC PIKI Jakarta Pusat, Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah dan Hadirkan Karya Nyata

NASIONAL

Redaksi

9 Agustus 2026

Michael Dotulong Pimpin DPC PIKI Jakarta Pusat, Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah dan Hadirkan Karya Nyata

JAKARTA, IndonesiaVoice.com – Dinamika pergerakan kaum cendekiawan Kristen di ibu kota terus bergulir.

Michael Rudolf Dotulong, SH., MH., resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Jakarta Pusat untuk masa bakti lima tahun ke depan. Ia didampingi oleh Samuel F. Silaen yang didapuk sebagai Sekretaris Cabang.

Ketetapan ini merupakan hasil keputusan Konferensi Cabang (Konfercab) PIKI Jakarta Pusat yang berlangsung sukses dan khidmat di Hotel Lumeos, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Ketua DPD PIKI DKI Jakarta, Royke Turang, yang hadir langsung membuka dan memantau jalannya persidangan, mengapresiasi proses demokrasi yang berjalan mulus tersebut.

Ia menjelaskan Konfercab telah memenuhi kuorum dan berjalan sesuai tata tertib hingga penetapan hasil.

“Kepengurusan di Jakarta Pusat sebelumnya berstatus caretaker di bawah kepemimpinan Ivan Oktara. Melalui persidangan paripurna hari ini, peserta sepakat memilih Michael Dotulong secara aklamasi. Ini adalah langkah maju yang sangat baik,” ujar Royke Turang.

Dorong Intelektualitas Kristen Sebagai Pemberi Solusi

Royke menaruh harapan besar di pundak kepengurusan yang baru. DPC PIKI Jakarta Pusat dituntut untuk tidak sekadar menjadi organisasi kumpul-kumpul, melainkan harus tampil sebagai motor penggerak pemikiran.

“Harapan saya, DPC PIKI Jakarta Pusat pertama-tama harus bisa menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Kotamadya (Pemkot) Jakarta Pusat. Kedua, harus mampu bersinergi dengan perguruan tinggi setempat untuk memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif,” tegas Royke.

Ia menambahkan, PIKI harus menjadi wajah kaum intelektual Kristen yang peka terhadap masalah sosial.

“Intelektualitas Kristen di Jakarta Pusat harus terlihat perannya. PIKI harus hadir memberikan masukan-masukan tentang kebutuhan masyarakat dan menawarkan solusi-solusi konstruktif bagi mitra kerjanya, khususnya Pemkot Jakarta Pusat,” imbuhnya.

Rencana Pelantikan di Balai Kota

Sementara itu, Ketua DPC PIKI Jakarta Pusat terpilih, Michael Rudolf Dotulong menyatakan kesiapannya mengemban mandat tersebut. Langkah pertamanya adalah segera menyusun kepengurusan definitif yang solid.

“Kami, bersama tim formatur, diberikan tenggat waktu sesegera mungkin—ditargetkan rampung dalam satu bulan ini—untuk merampungkan susunan pengurus DPC PIKI Jakarta Pusat,” ungkap Michael.

Sebagai seorang pemimpin baru, Michael membawa visi yang inspiratif bagi kaum cendekiawan Kristen di wilayah episentrum pemerintahan tersebut.

“Harapan saya setelah terpilih, kita akan berusaha menghimpun seluruh potensi inteligensia Kristen Indonesia yang ada di Jakarta Pusat. Kita ingin menyumbangkan pemikiran-pemikiran strategis, bahkan mengambil langkah aktif untuk menghadirkan karya nyata di tengah masyarakat,” urainya penuh optimisme.

Terkait proses pelantikan resmi, baik Royke mengkonfirmasi bahwa pelantikan DPC PIKI Jakarta Pusat direncanakan akan digelar secara akbar bersamaan dengan cabang-cabang lainnya.

Hingga saat ini, dari lima cabang di wilayah DKI Jakarta, tiga di antaranya sudah memiliki kepengurusan definitif, yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Sementara Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masih dalam proses konsolidasi (caretaker) dan ditargetkan menggelar Konfercab pada tahun ini.

Jika seluruh cabang telah rampung, rencananya pelantikan akbar pengurus DPC PIKI se-DKI Jakarta akan diselenggarakan di Balai Kota dan dilantik langsung oleh Gubernur DKI Jakarta.

Kehadiran kepengurusan yang baru ini diharapkan menjadi angin segar bagi kontribusi nyata umat Kristen dalam membangun Kota Jakarta yang lebih inklusif dan berkemajuan. (Victor)

Gelar FGD, Kemenpar dan KMDT Rumuskan Cetak Biru Penyelamatan Danau

NASIONAL

Redaksi

6 Agustus 2026

Gelar FGD, Kemenpar dan KMDT Rumuskan Cetak Biru Penyelamatan Danau

Jakarta, IndonesiaVoice.com – Pagi belum sepenuhnya matang ketika derap langkah para pemangku kepentingan mulai memenuhi selasar Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Di luar, hiruk-pikuk ibu kota berdegup kencang bak mesin raksasa yang tak pernah tidur.

Namun, di dalam ruangan ini, pikiran-pikiran yang hadir tengah melesat jauh melintasi ribuan kilometer, melayang menuju sebuah lanskap purba yang tercipta dari letusan mahadahsyat ribuan tahun silam: Danau Toba.

Air tawar yang membentang luas di dataran tinggi Sumatera Utara itu bukan sekadar genangan biru di atas peta.

Ia adalah saksi bisu perjalanan zaman, urat nadi bagi jutaan kehidupan, dan sebuah mahakarya alam yang kini tengah memanggil kita untuk pulang dan merawatnya.

Panggilan itulah yang menggemakan sebuah Focus Group Discussion (FGD) berskala nasional, mengusung satu tema yang menuntut jawaban nyata: “Menuju Perumusan Model Nasional Pengelolaan Pariwisata Danau Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

FGD ini bukanlah sekadar rutinitas birokrasi, melainkan sebuah gelanggang gagasan di mana ekologi dan ekonomi duduk di satu meja bundar.

Diinisiasi oleh Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) dan disokong penuh oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, forum ini mencoba menjahit robekan-robekan lingkungan dengan benang kebijakan yang terukur.

Panggilan Melindungi Cermin Alam

Tidak ada waktu untuk sekadar berbasa-basi. Pesan mendesak itu datang lebih awal dari pucuk pimpinan pariwisata negeri ini.

Melalui layar yang menyorotkan sambutan videonya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana hadir membawa sebuah keresahan sekaligus harapan.

Wajahnya menyiratkan keseriusan saat ia menceritakan awal mula pertemuan yang melahirkan agenda besar ini.

“Kami menerima audiensi dari Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT),” tutur Widiyanti dalam sambutannya, suaranya tenang namun sarat akan ketegasan.

“KMDT membawa beberapa ide mengenai Green Lake, bagaimana mereka membuat studi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas danau di seluruh Indonesia.”

Bagi sang Menteri, gagasan ini adalah kepingan puzzle yang selama ini dicari. Ia memaparkan bahwa keinginan KMDT untuk menggelar FGD yang merangkul berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pengampu danau adalah sebuah langkah taktis.

Tujuannya satu: bertukar pikiran dan membedah isi perut permasalahan yang menggerogoti perairan kita.

Widiyanti tidak menutup mata terhadap realitas pahit di lapangan. Di balik foto-foto memukau para pelancong, ada krisis senyap di kedalaman air. Ia menyentuh jantung persoalan dengan lugas.

“Karena ada beberapa danau di Indonesia yang perlu diperbaiki karena ada satu dua hal peternakan ikan yang juga berdampak buruk pada kualitas air di danau,” tegasnya.

Peternakan ikan—sebuah urat nadi ekonomi—kini berdiri di persimpangan jalan dengan kelestarian ekologis. Sebuah dilema yang membutuhkan jalan keluar yang adil bagi manusia dan alam.

Membaca Alarm Ekologis

Resonansi pesan Menteri Pariwisata itu bersahut-sahutan dengan lonceng peringatan yang dibunyikan oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat.

Dalam tayangan videonya, Jumhur melukiskan Indonesia bak zamrud yang ditaburi lebih dari 2.000 danau—masing-masing adalah “jantung kehidupan” yang memompa cadangan air tawar, ketahanan pangan, energi, hingga merawat akar identitas budaya nusantara.

Namun, Jumhur tidak hadir untuk membuai audiens dengan romantisme alam. Ia datang untuk membacakan hasil diagnosis lingkungan yang kritis.

“Kita menghadapi alarm ekologis yang nyata,” suaranya menggema, memecah keheningan.

“Pencemaran, eutrofikasi, tekanan alih fungsi lahan di daerah tangkapan air, hingga penurunan keanekaragaman hayati adalah tantangan serius yang harus kita selesaikan sekarang.”

Bagi Jumhur, Danau Toba memiliki kasta yang tak tertandingi. Toba bukan hanya label destinasi super prioritas yang tertulis dalam brosur wisata. Ia bukan sekadar UNESCO Global Geopark.

“Toba adalah warisan peradaban,” ungkapnya dengan nada magis.

Kebijakan nasional, menurutnya, kini tengah bermanuver, meresap, dan menyatu dengan kearifan lokal.

Visi besarnya adalah mewujudkan Danau Toba sebagai aek na tio—sebuah frasa puitis dalam bahasa Batak yang bermakna sumber air kehidupan yang jernih.

Sebuah jembatan yang menghubungkan manusia, alam, roh peradaban, dan pariwisata kelas dunia yang menolak untuk merusak.

Jumhur meletakkan empat batu pijakan yang menjadi tolok ukur mutlak keberhasilan model pariwisata berkelanjutan ini.

Pertama, kualitas air yang harus berangsur pulih dan jernih secara progresif. Kedua, penertiban dan pengendalian keramba jaring apung—sebuah langkah berani untuk menjawab keresahan.

Ketiga, perluasan tutupan hutan yang bertindak sebagai rahim bagi air di wilayah tangkapan. Dan keempat, tekad baja untuk mempertahankan status Green Card Toba Caldera dari genggaman UNESCO.

Menjelang Hari Danau Dunia pada 27 Agustus yang mengusung tema Healthy Lakes Saving Generation, pesannya menancap kuat bagai jangkar.

“Danau yang sehat adalah penyelamat generasi. Mari kita kembangkan fungsi ekologis Danau Toba agar keindahannya tidak hanya menjadi cerita, tetapi warisan abadi bagi generasi mendatang. Lake is life, love it. Salam Lestari,” pungkas Jumhur.

Paradigma Baru: Dari Hitungan Kepala Menuju Jejak Ekologis

Ketika sorot proyektor padam, wacana tersebut disambut oleh langkah-langkah nyata di atas podium. Ketua Panitia FGD, Raja Malem Ukur Tarigan, melangkah dengan aura optimisme yang kental.

Pariwisata Danau Berkelanjutan — Raja Malem Ukur Tarigan

Dalam balutan suasana yang khidmat, ia mengucapkan syukur dan melepaskan apresiasi yang mendalam kepada seluruh kementerian, khususnya Kementerian Pariwisata dan Arditama Nusantara Putra (Plt Direktur Utama BPODT) atas sokongan tak henti yang membuat forum historis ini terwujud.

Raja Malem meletakkan sebuah paradigma baru di atas mimbar. Ia menantang cara lama dalam memandang keberhasilan wisata.

“Paradigma pembangunan pariwisata saat ini tidak lagi semata-mata mengejar jumlah kunjungan,” tuturnya.

Era di mana hanya menghitung berapa banyak kepala yang melewati gerbang tol pariwisata telah usai. Kini, kompas itu bergeser menuju quality tourism.

Sebuah pariwisata yang mengukur kedalaman pengalaman wisatawan, sejauh mana kelestarian lingkungan dijaga, setinggi apa pelestarian budaya dirawat, dan sedalam apa senyum kesejahteraan terukir di wajah masyarakat lokal sebagai aktor utama pembangunan.

Raja Malem mengingatkan kembali lawatan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, ke kaldera Toba pada pertengahan April 2026 silam.

Kunjungan itu bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah hembusan angin segar yang menerbangkan debu-debu keraguan pasca-krisis global.

“Arahan tersebut menjadi inspirasi sekaligus landasan penting,” tegas Raja Malem.

Ia menyingkap tabir investasi yang ternyata perlahan mulai menampakkan denyutnya. Di saat dunia luar masih menahan napas dan ragu-ragu menanamkan modalnya, kawasan otorita Danau Toba justru memancarkan pendar kehidupan.

Ia menyebutkan peningkatan geliat investasi—seperti Nimo Land—yang digadang-gadang akan melebarkan sayapnya bukan hanya pada atraksi buatan, tetapi juga infrastruktur fundamental.

“Tidak signifikan langsung gerakannya tinggi, tapi perlahan-lahan begitu,” ujarnya penuh harap.

Ini adalah buah dari kepastian regulasi dan konsistensi menjaga kelestarian yang ditunjukkan pemerintah dan komunitas.

Bagi Raja Malem dan panitia, FGD hari ini bukanlah panggung retorika. Ia mendambakan forum ini mampu menenun berbagai pengalaman empiris, praktik terbaik, serta buah pikiran para pakar menjadi sebuah rekomendasi konkret—atau syukur-syukur, menjadi sebuah buku—yang mampu menjadi kiblat tak hanya bagi Toba, melainkan bagi seluruh danau di Nusantara.

Penjahit Kebijakan di Lapangan

Menyambung spirit yang telah terbangun, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Drs. Reza Fahlevi, M.Si, mengambil alih pembicaraan.

Jika Menteri adalah pembawa visi, maka Reza adalah arsitek yang bertugas menggambar cetak birunya di atas kertas, lalu memastikan batubata demi batubata tersusun rapi di lapangan.

“Hari ini kita berdiskusi, menerima masukan, termasuk dari perwakilan KMDT, untuk menentukan langkah-langkah berikutnya yang bersinergi,” ujar Reza.

Ia mengingatkan negara sebenarnya telah memiliki Rencana Induk Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional yang jelas.

Dokumen itu telah memerinci segala rencana aksi dari pemerintah pusat hingga ke level pemerintah kabupaten dan kota.

Namun, Reza sadar betul, sebaik-baiknya dokumen di atas meja kerja di Jakarta, ia akan layu jika tidak disirami dengan realitas di lapangan.

“Nah, ini bagaimana mengimplementasikannya. Itu juga kita perlu mendengarkan suara-suara dan masukan dari masyarakat, industri pariwisata, pelaku usaha di sana, dan juga komunitas,” paparnya.

Forum bersama KMDT inilah momen yang ia sebut sebagai kawah candradimuka peleburan aspirasi, tempat di mana teori dan empiris bertatap muka.

Manifesto KMDT: Green Democracy dan Pilarnya

Puncak dari konstelasi pemikiran hari itu terpusat pada orasi Ketua Umum DPP KMDT, St. Edison Manurung, S.H., M.M.

Pria yang suaranya mencerminkan gemuruh ombak Danau Toba ini tak sekadar melempar wacana, melainkan membawa hasil racikan dari Pusat Kajian KMDT Pantai Pasifik Porsea Danau Toba, atau yang kini mentereng disebut KMDT’s Pacific Beach Lake Toba Center.

Melalui kajian yang matang, Edison meletakkan sebuah terminologi yang menggugah nalar: Green Democracy.

Sebuah konsep yang dipinjam dan dikembangkan dari pemikiran Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin. Konsep ini memandu empat pilar agung pengelolaan kawasan:

Kelestarian ekologi: Memastikan alam bernapas tanpa halangan.
Pengembangan ekonomi hijau masyarakat: Kemakmuran yang tidak merampas hak masa depan.
Pelestarian sosial budaya: Merawat ulos, tor-tor, dan jiwa Batak agar tak punah ditelan modernisasi.
Penguatan sumber daya manusia: Investasi pada otak dan hati warga lokal.

“Keempat pilar tersebut didukung oleh Smart Lake Information, Monitoring and Evaluation System berbasis data, teknologi digital, artificial intelligence, GIS, Internet of Things, dan analitik modern,” terang Edison.

Ini adalah lompatan kuantum. Pengelolaan danau tak lagi meraba-raba di ruang gelap, melainkan dipandu oleh cahaya data (evidence-based policy) yang prediktif dan akurat.

Edison meredefinisi makna “keberhasilan” dalam pariwisata.

“Keberhasilan sejati adalah ketika kualitas air semakin baik, ekosistem semakin sehat, budaya lokal semakin lestari, masyarakat semakin sejahtera, generasi muda memperoleh kesempatan lebih luas, dan seluruh pembangunan dilakukan secara berkelanjutan,” tuturnya, merangkum segala filosofi yang melandasi gerakan KMDT.

Ia menutup sambutannya dengan mantra yang menjadi nyawa dari perjuangan hari itu: “Selamatkan Danau, Sejahterakan Rakyat.”

Janji Suci dan Adu Gagasan Multisektor

Pagi yang beringsut menuju siang itu kemudian ditandai dengan sebuah ritual simbolik yang sarat akan janji masa depan. Pendidikan dan penguatan kapasitas manusianya adalah fondasi yang tak bisa ditawar.

Dalam FGD ini juga diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KMDT dan Akademi Pariwisata ULCLA, yang dilakukan oleh Ketum DPP KMDT St. Edison Manurung, SH, MM dan Direktur Akademi Pariwisata ULCLA, April Sabdi Marbun S.E., M.M., M.Tr.Par, serta turut disaksikan oleh Pendiri Akpar ULCLA, Sahala Panggabean, MM, MBA, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Fahlevi, Dr Laurensius Manurung dan Dr. Ir. Jupiter Sitorus, yang menandai komitmen penguatan kapasitas SDM di sektor pariwisata danau.

Usai seremoni bersejarah tersebut, dialektika pemikiran mulai dibelah dalam dua sesi diskusi yang intens.

FGD sesi pertama, yang dimoderatori Prof. Dr. Hoga Saragih, S.T., M.T., IPM, CIRR, menghadirkan pembicara Perwakilan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar dan Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, yang menguliti urgensi integrasi data dalam dashboard pemantauan yang akan mengukur detak nadi ekologi dan sosial ekonomi secara waktu nyata (real-time).

Sesi kedua, yang dimoderatori Profesor Tiolina Evi Nausta Pardede, menghadirkan pembicara perwakilan Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas dan Dr. Ir. Jupiter Sitorus Pane (Sekretaris Dewan Pakar DPP KMDT).

Di sini, perwakilan dari Bappenas mendedah bagaimana peta jalan pariwisata berkelanjutan ini harus dikawinkan secara sempurna dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar tidak menjadi macan kertas belaka.

Seisi ruangan Sapta Pesona hari itu merepresentasikan kesatuan langkah dari seluruh pilar bangsa.

Turut hadir dalam FGD tersebut, antara lain, Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arditama Nusantara Putra, Dr. Laurensius Manurung dan Irjen Pol Purnawirawan Richard M Nainggolan, (Dewan Pakar KDMT), Kol. Purn Nasib Simarmata dan Dr. Pontas Sinaga (Lokus Adat Budaya Batak) dan Dr. Kastorius Sinaga (Staf Khusus Mendagri).

Kala hari beringsut sore dan rumusan demi rumusan dituntaskan, satu hal menjadi sangat jelas: Danau Toba dan seluruh danau di Nusantara tak lagi berdiri sendiri menghadapi luka-lukanya.

Hari ini, di Jakarta, di jantung republik ini, tangan-tangan kekuasaan, intelektual, dan komunitas adat telah saling menangkup.

Mereka tidak lagi berbicara tentang bagaimana menjual pesona danau, melainkan bagaimana melindunginya, agar aek na tio—air kehidupan yang jernih—tetap mengalirkan berkat bagi generasi cucu-cucu bangsa kelak.(*)

Victor

Wujudkan Mimpi Jadi Idol K-Pop: Dari Jakarta Menuju Panggung Global Bersama Born Star Indonesia!

NASIONAL

Redaksi

3 Agustus 2026

Wujudkan Mimpi Jadi Idol K-Pop: Dari Jakarta Menuju Panggung Global Bersama Born Star Indonesia!

Jakarta, IndonesiaVoice.com – Siapa bilang mimpi menjadi idol K-Pop cuma sekadar angan-angan di siang bolong?

Kesuksesan Dita Karang yang berhasil debut bersama Secret Number membuktikan bahwa talenta muda Indonesia punya taring di industri hiburan Korea Selatan yang terkenal super ketat.

Nah, buat kamu yang punya mimpi serupa, gerbang menuju panggung global kini terbuka semakin lebar lewat Born Star Indonesia.

Bukan rahasia lagi kalau persaingan menjadi trainee di Negeri Ginseng itu luar biasa keras. Tak hanya modal suara merdu dan jago dance, mental baja adalah kunci utama.

Menyadari hal ini, Born Star Indonesia, lembaga pelatihan yang berafiliasi langsung dengan Born Star Korea, kembali unjuk gigi dengan menghadirkan kurikulum komprehensif yang tidak hanya mengasah bakat dan kesiapan fisik, tapi juga mental!

Komitmen mencetak calon bintang ini disampaikan langsung oleh Sabrina Irene, Pendiri sekaligus CEO Born Star Indonesia-Korea, dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (2/8/2026).

“Kami berusaha memberikan pengetahuan langsung soal persaingan industri, termasuk apa yang harus dipersiapkan. Agensi Korea lebih suka trainee yang paham basic entertainment kayak gimana. Privilege kami adalah audisi dengan agensi langsung,” ungkap Sabrina.

Jalur “VIP” Menuju Agensi Raksasa Korea

Nama Born Star sendiri sudah punya reputasi mentereng di Korea Selatan. Cabang mereka telah terbukti sukses melahirkan nama-nama besar di industri K-Pop, mulai dari Sojin Girl’s Day, Jinsoul eks LOONA, Kim Sohye I.O.I, Solar MAMAMOO, hingga Karina aespa!

Di Indonesia, jalur audisi khusus inilah yang sebelumnya mengantarkan Dita Karang menembus ketatnya industri K-Pop melalui cabang Born Star di New York.

Menariknya, Sabrina yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi sangat menekankan pentingnya kesehatan mental para calon trainee.

Fakta di lapangan menunjukkan, banyak peserta asal Indonesia berguguran dan memilih pulang bukan karena kurang berbakat, melainkan shock dengan jam terbang dan kedisiplinan tingkat dewa ala Korea.

Tak heran, selain kelas vokal dan tari, Sabrina juga membekali murid-muridnya soal standar fisik yang kerap jadi patokan agensi—mulai dari proporsi kaki, bentuk jari, hingga kontur wajah.

Coaching Clinic Eksklusif Bersama Gun Woo & Henny

Sebagai wujud nyata dari program mereka, Born Star Indonesia baru saja menggelar acara spektakuler selama dua hari bertajuk “Coaching Clinic with KPOP Idol” pada 1-2 Agustus 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Pelatihan selama dua hari penuh (Sabtu-Minggu) ini sudah mencakup kelas vokal dan tari, sesi spesial How to be an IDOL, hingga sertifikat internasional. Tak hanya itu, pada Minggu malamnya, digelar juga Exclusive Dinner yang menyajikan penampilan live eksklusif.

Untuk memberikan pengalaman autentik, Born Star Indonesia bahkan menerbangkan langsung dua praktisi industri hiburan dari ROOT Entertainment Korea, yakni Gun Woo dan Henny! Proses mendatangkan mereka butuh waktu satu tahun penuh, lho!

Kabar baiknya, talenta anak muda Indonesia sukses bikin kedua bintang tamu ini terpukau. Gun Woo yang melatih koreografi mengaku sangat terkesan.

“Mereka sudah tahu banyak soal budaya Korea, K-Pop, dan K-Drama. Attitude-nya juga oke banget,” pujinya.

Henny pun tak kalah antusias melihat gairah peserta dari Tanah Air.

“Aku ngeliat passion mereka dan percaya diri bilang kalau mereka bisa jadi besar suatu hari nanti. Sistem K-Pop itu tidak mudah. Tidak semua bisa debut, tapi semua bisa terjadi asal tidak putus asa dan terus latihan. Attitude itu yang penting dan aku lihat mereka punya,” tegas Henny memberi semangat.

Rangkaian acara yang intens ini ditutup manis dengan unjuk kebolehan murid-murid Born Star Indonesia.

Dibuka dengan sentuhan lokal lewat Tari Betawi, panggung kemudian memanas dengan aksi nyanyi dan dance para peserta, sebelum akhirnya Gun Woo dan Henny tampil solo dan mengajak peserta naik ke panggung.

Ke depannya, Born Star Indonesia berjanji akan terus mengadakan program coaching clinic serupa yang terbuka untuk umum.

Jadi, buat kamu yang suka cover dance, tergabung di komunitas K-Pop, atau sekadar punya mimpi besar untuk berdiri di bawah sorotan lampu panggung dunia, persiapkan dirimu. Who knows, you might be the next K-Pop Star!

(Victor)

Wagub DKI Tinjau Demonstrasi Teknologi Biodekomposer untuk Hilangkan Bau di Waduk Ria Rio

NASIONAL

Redaksi

1 Agustus 2026

Wagub DKI Tinjau Demonstrasi Teknologi Biodekomposer untuk Hilangkan Bau di Waduk Ria Rio

JAKARTA, IndonesiaVoice.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta H. Rano Karno meninjau demonstrasi penerapan teknologi biodekomposer untuk mengatasi bau di Waduk Ria Rio, Pulomas, Jakarta Timur, Jumat (31/7/2026).

Teknologi tersebut diterapkan sebagai salah satu upaya untuk membantu memperbaiki kualitas lingkungan dan kondisi badan air di kawasan tersebut.

Kegiatan ini diinisiasi oleh PT Pulo Mas Jaya bekerja sama dengan Yayasan Mega Gotong Royong (YMGR) selaku pengembang teknologi biodekomposer.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, serta sejumlah pejabat terkait.

Sebelum penerapan biodekomposer dilakukan, kondisi Waduk Ria Rio memang menjadi perhatian karena air waduk terlihat berwarna gelap dan menimbulkan bau yang cukup menyengat.

Teknologi biodekomposer — Wagub DKI Jakarta Rano Karno meninjau penerapan teknologi biodekomposer yang terbukti efektif hilangkan bau di Waduk Ria Rio secara cepat dan aman.

Selain itu, waduk juga menerima masukan limbah domestik dari lingkungan di sekitar kawasan Pulomas.

Direktur Utama PT Pulo Mas Jaya, Robby Ferliansyah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya PT Pulo Mas Jaya mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan Pulomas, khususnya Waduk Ria Rio.

“Penerapan teknologi biodekomposer yang ramah lingkungan ini diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi dan fungsi Waduk Ria Rio sehingga menjadi lebih bersih, sehat, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ke depan, kawasan ini juga diharapkan memiliki nilai sosial dan ekonomi yang lebih baik,” ujar Robby.

Perwakilan Yayasan Mega Gotong Royong, Edward Tanari, mengatakan teknologi biodekomposer telah diperkenalkan sekitar 15 tahun lalu sebagai solusi biologis untuk membantu mempercepat proses penguraian bahan organik yang menjadi sumber bau.

“Kami berharap teknologi biodekomposer dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan bau pada badan air perkotaan sehingga kawasan Waduk Ria Rio menjadi lebih nyaman, sehat, dan memiliki nilai ekologis yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Edward.

Menurut Edward, dalam beberapa bulan terakhir teknologi tersebut telah digunakan di sejumlah lokasi. Pada Mei 2026, biodekomposer diterapkan untuk membantu mengatasi bau pada kolam dan saluran irigasi di kawasan Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta.

Selanjutnya, pada Juni 2026, teknologi yang sama telah diperkenalkan di sejumlah daerah, antara lain Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Semarang.

Sementara itu, Mangontang Simanjuntak, formulator teknologi biodekomposer, menjelaskan bahwa biodekomposer dapat digunakan pada berbagai media yang mengandung bahan organik dan menjadi sumber bau.

“Biodekomposer dapat digunakan untuk mengatasi bau pada kolam, sampah organik, dan cairan lindi. Penggunaannya relatif praktis karena cukup diaplikasikan pada permukaan media yang menjadi sumber bau,” jelas Mangontang.

Menurutnya, mikroorganisme yang terkandung dalam biodekomposer bekerja membantu mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Dengan proses tersebut, bahan organik yang menjadi sumber bau dapat diuraikan secara biologis.

Edward menambahkan, pemanfaatan biodekomposer tidak terbatas pada pengendalian bau. Teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk mempercepat proses dekomposisi sampah organik di lubang biopori yang saat ini terus didorong sebagai salah satu bagian dari pengelolaan sampah organik di Jakarta.

“Biodekomposer dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses dekomposisi sampah organik di biopori sehingga proses pembentukan kompos dapat berlangsung lebih cepat. Teknologi ini juga dapat membantu mempercepat proses produksi biogas dari bahan organik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penghilangan bau menggunakan biodekomposer pada prinsipnya bukan sekadar menutupi bau dengan pewangi, tetapi membantu menguraikan bahan organik yang menjadi sumber bau.

Karena itu, efek penghilangan bau dapat bertahan selama tidak terdapat penambahan material organik baru yang kembali menjadi sumber bau.

Dari sisi produksi, biodekomposer juga relatif efisien. Bahan bakunya mudah diperoleh, biaya produksinya relatif rendah, dapat diproduksi dalam skala besar, dan proses produksinya relatif singkat, yakni sekitar satu minggu.

Demonstrasi penerapan biodekomposer di Waduk Ria Rio dilakukan menggunakan dua unit drone yang menyemprotkan 600 liter biodekomposer pada permukaan waduk seluas sekitar enam hektare.

Sebelum penyemprotan dilakukan, para peserta kegiatan, termasuk Wakil Gubernur DKI Jakarta dan jajaran pejabat yang hadir, mengakui bahwa bau dari waduk cukup terasa.

Namun, sekitar 15 menit setelah proses penyemprotan selesai, terjadi perubahan yang langsung dirasakan oleh peserta. Bau yang sebelumnya tercium dari kawasan waduk sudah relatif tidak tercium.

Wakil Gubernur DKI Jakarta H. Rano Karno bersama sejumlah peserta yang hadir juga mengakui adanya perubahan kondisi tersebut setelah aplikasi biodekomposer dilakukan.

Edward mengatakan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh efek penghilangan bau dapat berbeda-beda, tergantung kondisi dan karakteristik material yang menjadi sumber bau.

“Secara umum, proses penghilangan bau dapat efektif dalam waktu sekitar satu jam. Namun, dalam demonstrasi di Waduk Ria Rio ini, sekitar 15 menit setelah penyemprotan selesai, bau sudah relatif tidak tercium oleh peserta yang berada di lokasi,” ujar Edward.

Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan potensi biodekomposer sebagai salah satu teknologi yang praktis dalam membantu menangani persoalan bau pada badan air yang tercemar bahan organik.

Pada akhir kegiatan, Wakil Gubernur DKI Jakarta H. Rano Karno merekomendasikan agar teknologi biodekomposer dapat dipertimbangkan dalam upaya mempercepat penanganan persoalan bau, khususnya yang berasal dari sampah organik dan cairan lindi.

Penerapan teknologi biodekomposer di Waduk Ria Rio diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan badan air perkotaan yang lebih efektif, praktis, ramah lingkungan, serta berkelanjutan.

Selain untuk waduk dan badan air, teknologi tersebut juga berpotensi dimanfaatkan dalam pengelolaan sampah organik, pengolahan lindi, biopori, dan proses produksi biogas, sehingga pengelolaan bahan organik dapat diarahkan tidak hanya untuk mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekologis dan ekonomi.(*)

TRANSFORMASI TPST BANTARGEBANG DAN GIANT SEA WALL: Momentum Membangun Sistem Lingkungan Terpadu Menuju 5 Abad Jakarta

OPINI

Redaksi

31 Juli 2026

TRANSFORMASI TPST BANTARGEBANG DAN GIANT SEA WALL:
Momentum Membangun Sistem Lingkungan Terpadu Menuju 5 Abad Jakarta

Oleh: Ir. Edward Tanari, M.Si

Perjalanan menuju lima abad Jakarta bukan hanya ditandai oleh pembangunan infrastruktur yang megah, tetapi juga oleh kemampuan kota ini menyelesaikan persoalan lingkungannya secara berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, transformasi TPST Bantargebang dan pembangunan Giant Sea Wall dipandang sebagai dua agenda yang berbeda. Padahal, keduanya dapat menjadi bagian dari satu sistem lingkungan terpadu yang saling memperkuat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah strategis melalui pengembangan berbagai fasilitas pengolahan sampah yakni, pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPST Bantargebang. Upaya ini menunjukkan komitmen kuat untuk beralih dari pendekatan konvensional menuju pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan transformasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh hadirnya teknologi baru. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh komponen pengelolaan sampah—mulai dari TPST Bantargebang, landfill mining, PLTSa, pemanfaatan gas metana, pengolahan lindi, hingga rehabilitasi lingkungan—ke dalam satu sistem yang saling mendukung. Melalui pendekatan itu, transformasi TPST Bantargebang diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari strategi mewujudkan Jakarta yang tangguh dan berkelanjutan memasuki usia lima abad.

TPST Bantargebang: Dari Kawasan Penimbunan Menjadi Kawasan Pemulihan

Sekalipun saat ini Jakarta telah memiliki sarana baru pengelolaan sampah modern RDF di Rorotan, Namun selama 37 tahun, kehadiran TPST Bantargebang menjadi tulang punggung pengelolaan sampah DKI Jakarta. Berdiri di atas lahan sekitar 110 hektar, kawasan tersebut telah menampung jutaan ton sampah dan membentuk lanskap buatan yang menyimpan tantangan lingkungan yang besar.

Gundukan sampah setinggi 60 meter dari permukaan menjadikan TPST Bantargebang kini sebagai kawasan dengan tekanan lingkungan yang tinggi karena berpotensi menjadi sumber ancaman bagi masyarakat akibat bau, emisi, dan potensi longsor. Peristiwa longsor yang pernah terjadi di kawasan pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan pentingnya peningkatan standar keselamatan dan penataan timbunan.

Sebelumnya kawasan tersebut menerima sekitar 7.000-8.000 ton sampah baru setiap hari. Itu sebabnya berbagai upaya dan regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi sampah yang tiap hari volumenya makin bertambah. Model kumpul–angkut–buang yang selama ini menjadi tulang punggung pengelolaan sampah mulai menunjukkan keterbatasannya. Penambahan timbunan terus terjadi, sementara kapasitas lahan dan tekanan lingkungan semakin meningkat. Inilah tantangan besar yang dihadapi pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Transformasi TPST Bantargebang dapat diarahkan menjadi kawasan pemulihan lingkungan melalui pendekatan ekonomi sirkular dan pemanfaatan sumber daya. Langkah itu dapat dilakukan melalui pemanfaatan kembali material yang masih bernilai, pengendalian emisi, pemanfaatan gas metana, rehabilitasi lahan, pengembangan ruang terbuka hijau, hingga pembangunan kawasan edukasi lingkungan. Namun transformasi kawasan tidak cukup hanya mengurangi timbunan; Jakarta memerlukan sistem yang mencegah terbentuknya timbunan baru. Karena tanpa memutus aliran sampah dari hulu, pemulihan kawasan hanya akan menjadi relokasi persoalan lingkungan.

PLTSa dan Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah

Transformasi kawasan tidak akan berhasil apabila aliran sampah baru tetap masuk dengan pola lama. Karena itu, Pemerintah bersama Danantara telah menyampaikan rencana dukungan pembiayaan dan pengembangan PLTSa sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah berbasis energi di Jakarta.

Rencana pembangunan PLTSa melalui kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah. Pemprov DKI telah menyampaikan kerjasama pembangunan fasilitas PLTSa di Bantargebang sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah berbasis energi, termasuk penandatanganan kerja sama pada 2026.

Dalam konsep yang pernah disampaikan pemerintah, setiap unit PLTSa diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.500–3.000 ton sampah per hari dengan potensi produksi listrik sekitar 35 MW per unit. Jakarta mempertimbangkan pembangunan 4–5 unit apabila skema pendanaan dan nilai keekonomiannya dapat dipenuhi. Salah satu tujuan utama proyek ini adalah mengurangi ketergantungan pada pola landfill konvensional sekaligus menekan kebutuhan tipping fee melalui pendapatan dari penjualan listrik.

Pendekatan itu memungkinkan volume residu yang ditimbun melalui sistem open dumping akan berkurang secara signifikan dan sekaligus menghasilkan energi serta memperpanjang umur operasional kawasan. Dengan rencana pembangunan PLTSa, area yang selama ini menjadi zona penimbunan di TPST Bantargebang bertransformasi menjadi zona rehabilitasi melalui landfill mining dan pemulihan lingkungan. Energi yang dihasilkan bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju pemulihan ruang dan lingkungan.

Menuju Kawasan Energi dan Pemulihan Lingkungan

Salah satu gagasan transformasi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan TPST Bantargebang adalah melakukan penataan ulang terhadap timbunan sampah lama yang telah berusia puluhan tahun. Timbunan historis yang telah mengalami proses dekomposisi alami relatif lebih stabil, dan pada beberapa area telah ditumbuhi vegetasi berpotensi dikaji untuk dilakukan landfill mining atau penambangan kembali timbunan lama secara bertahap dan terukur. Pemulihan kawasan ini membuka peluang integrasi dengan agenda lingkungan Jakarta yang lebih luas termasuk penguatan pesisir.

Pendekatan ini bukan sekadar memindahkan sampah, tetapi bertujuan untuk memperoleh kembali ruang, mengurangi tekanan terhadap lahan, serta membuka peluang pemanfaatan material yang masih memiliki nilai. Material organik yang telah mengalami degradasi dalam jangka panjang berpotensi diproses lebih lanjut menjadi material penutup, bahan pembenah tanah, kompos, atau material pendukung reklamasi dan rehabilitasi lahan, tentu setelah melalui proses pengolahan, pengujian kualitas, dan memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.

Dalam perspektif yang lebih luas, material hasil pemulihan yang memenuhi standar teknis dan lingkungan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari dukungan pembentukan lanskap. Pendekatan ini membuka kemungkinan agar hasil pemulihan kawasan tidak berhenti di lokasi TPST, tetapi ikut mendukung rehabilitasi ruang hijau pada sistem perlindungan wilayah pesisir.

Pada saat yang sama, ruang yang telah berhasil dipulihkan melalui kegiatan penambangan dapat kembali dimanfaatkan untuk fungsi baru yang lebih produktif. Sebagian area dapat diarahkan menjadi lokasi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi melalui PLTSa sehingga aliran sampah baru tidak lagi bergantung pada pola penimbunan konvensional. Sedang area lainnya dapat ditata ulang menjadi tempat pemrosesan akhir dengan metode sanitary landfill yang lebih modern, tertata, dan mudah dikendalikan. Pembangunan dengan metode sanitary landfill menggantikan metode open dumping yang selama ini berlangsung, memungkinkan pengelolaan residu dilakukan secara lebih baik melalui sistem pelapisan dasar, pengumpulan dan pengolahan lindi, pengendalian gas metana, pengaturan zona operasi, serta pemantauan lingkungan yang lebih ketat.

Dengan pendekatan tersebut, kawasan TPST Bantargebang tidak lagi berkembang ke samping melalui penumpukan tanpa batas, tetapi berubah menjadi sistem pengelolaan yang lebih efisien, terkendali, dan berorientasi pada pemulihan. Transformasi ini membuka peluang perubahan paradigma: dari timbunan menjadi sumber daya, dari keterbatasan lahan menjadi ruang produktif, dan dari tempat pembuangan menjadi pusat ekonomi sirkular dan ketahanan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Mengubah Lindi dari Beban Menjadi Sumber Daya

Transformasi pengelolaan sampah juga harus mencakup aspek yang sering luput dari perhatian publik, yaitu pengelolaan cairan lindi. Lindi merupakan hasil dekomposisi sampah dan infiltrasi air yang berpotensi menimbulkan pencemaran tanah dan badan sungai apabila tidak dikelola dengan baik.

TPST Bantargebang memiliki fasilitas kolam pengolahan lindi yang dikenal dengan instalasi pengolahan air sampah (IPAS) berkapasitas 7.000 meter kubik per hari. Kapasitas itu sesungguhnya belum memadai untuk menampung dan mengelola cairan lindi yang terbentuk dari proses dekomposisi dan infiltrasi air pada kawasan timbunan seluas 110 hektar. Belum banyak yang menyadari bahwa cairan lindi yang berbau merupakan aset lingkungan yang dapat dimanfaatkan lebih jauh untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan ekologis. Melalui sistem pengolahan yang memenuhi persyaratan lingkungan, cairan lindi dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi produk pupuk hayati cair yang murah dan berkualitas untuk mendukung ekonomi sirkular. Pemanfaatan lindi bukan semata menghasilkan produk, tetapi menunjukkan bahwa residu pengelolaan sampah pun dapat dikembalikan ke dalam siklus pemulihan sumber daya.

Dalam kerangka tersebut, pengelolaan sampah tidak lagi berhenti pada tahap pengurangan volume, tetapi menjadi bagian dari rantai pemulihan lingkungan yang menghasilkan energi, memulihkan ruang, dan memperkuat ketahanan wilayah pesisir. Di sinilah transformasi TPST bantargebang dan perlindungan pesisir bertemu dalam satu sistem.

Giant Sea Wall, Lanskap Hijau Produktif untuk Masa Depan

Pada sisi lain, pembangunan Giant Sea Wall (GSW) yang sedang berlangsung di pesisir utara Pulau Jawa saat ini, perlu dipandang lebih luas selain sebagai infrastruktur pengendali banjir rob, juga dapat menjadi bagian dari sistem ketahanan kota yang mengintegrasikan perlindungan pesisir, pengelolaan air, penguatan ruang terbuka hijau, dan adaptasi perubahan iklim. Pengembangan lanskap hijau pada sisi dalam kawasan GSW berpotensi memanfaatkan material pembenah tanah hasil proses pemulihan kawasan TPST Bantargebang yang telah memenuhi standar lingkungan sebagai material reklamasi.

Ketika pengelolaan sampah menjadi lebih modern dan kawasan pesisir lebih terlindungi, Jakarta memiliki peluang membangun fondasi kota yang lebih tangguh, estetik, dan berkelanjutan. Vegetasi yang dikembangkan di sisi dalam GSW dapat diarahkan pada tanaman yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan estetika seperti cemara laut, nyamplung, kelapa, ketapang, serta vegetasi lokal lainnya. Kawasan hasil rehabilitasi ini tidak hanya menjadi alat pengendali banjir rob, tapi dapat dikembangkan menjadi taman ekologis, koridor hijau, kawasan penelitian, dan ruang publik berbasis pemulihan lingkungan.

Pada akhirnya, transformasi TPST Bantargebang dan pembangunan Giant Sea Wall hendaknya dipandang lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur. Keduanya merupakan bagian dari satu sistem lingkungan terpadu yang menghubungkan pengurangan sampah, pemulihan sumber daya, produksi energi, penguatan kawasan pesisir, dan penciptaan ruang hijau yang produktif.

Memasuki usia lima abad mendatang, tantangan Jakarta bukan lagi sekadar mengelola sampah atau membangun tanggul pesisir, melainkan membangun sistem lingkungan yang mampu memulihkan, memanfaatkan, dan melindungi secara bersamaan. Perubahan paradigma dari kumpul – angkut – buang menuju kurangi – olah – manfaatkan – pulihkan; menjadi pondasi penting bagi terwujudnya sistem pengelolaan lingkungan terpadu.

Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, transformasi ini berpeluang menjadi model pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Dari kawasan timbunan menjadi pusat ekonomi sirkular, dan dari beban lingkungan menjadi warisan ekologis bagi generasi mendatang.

*Praktisi dan Pemerhati Lingkungan Hidup, tinggal di Bekasi

Rumuskan Arah Strategis 2026–2031, BKS PGI-GMKI Gelar Rakernas di Jakarta

NASIONAL

Redaksi

25 Juli 2026

Rumuskan Arah Strategis 2026–2031, BKS PGI-GMKI Gelar Rakernas di Jakarta

Jakarta, IndonesiaVoice.com — Di tengah pusaran dinamika sosial, tantangan kebangsaan yang kian kompleks, serta disrupsi di dunia pendidikan tinggi, Badan Kerja Sama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BKS PGI-GMKI) mengambil langkah strategis.

Organisasi pelayanan oikoumenis ini secara resmi menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2026.

Kegiatan berskala nasional yang dipusatkan di Grha Oikoumene PGI, Jakarta, ini berlangsung selama dua hari, 24-25 Juli 2026.

Rakernas ini bukan sekadar rutinitas organisatoris, melainkan momentum krusial untuk memperteguh komitmen pelayanan bersama antara gereja-gereja dan mahasiswa Kristen di seluruh pelosok Nusantara, dari Kepulauan Nias hingga Tanah Papua.

Penyelenggaraan Rakernas BKS PGI-GMKI 2026 merupakan tindak lanjut langsung dari mandat Pedoman Kerja BKS PGI-GMKI tahun 2017 dan hasil Rapat Terbatas Pengurus Pusat pada 16 Mei 2026 lalu.

Forum ini dirancang untuk melahirkan rumusan kebijakan strategis yang mampu menjawab pergumulan zaman, sekaligus menata kembali arah gerakan mahasiswa Kristen di Indonesia.

Konsolidasi Menuju Transformasi Pengabdian

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) BKS PGI-GMKI, Firman Jaya Daeli, dalam sesi wawancara menegaskan bahwa Rakernas ini membawa tiga agenda utama yang sangat mendesak.

Pertama, penataan dan pengembangan organisasi. Kedua, perumusan strategi kebijakan jangka panjang. Ketiga, pengagendaan kegiatan konkret yang bermuara pada tiga fokus pelayanan: kegiatan siswa, optimalisasi student center, dan pendampingan pendeta mahasiswa.

“Pertemuan ini dirancang untuk menjawab dinamika sosial, tantangan kebangsaan, dan perkembangan dunia pendidikan tinggi masa kini. Fokus utama kami tertuju pada pembenahan organisasi, penguatan kelembagaan, serta peneguhan arah pelayanan yang relevan dan kontekstual,” papar Firman Jaya Daeli.

Lebih jauh, Firman menjelaskan ketiga fokus pelayanan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diletakkan dalam kerangka besar penguatan ideologi, nilai-nilai kekristenan, dan kapasitas kelembagaan.

Untuk memastikan kedalaman substansi, Rakernas ini dibagi menjadi dua format utama: Study Meeting (pertemuan studi) dan Business Meeting (sidang pleno dan komisi).

“Tahun pertama kepengurusan ini adalah tahun konsolidasi. Namun, untuk tiga tahun ke depan, kita akan berfokus penuh pada pengabdian. Pengabdian ini berarti kita harus mampu menjawab tugas, tanggung jawab, dan panggilan BKS PGI-GMKI secara nyata di tengah masyarakat. Di sinilah relevansi dan posisi penting Rakernas yang kita laksanakan setelah kurang lebih 1,5 tahun berjalan,” tambah Firman.

Mencetak Kader Pemimpin, Bukan Sekadar Penyelesaian Studi
Semangat pembaruan dan relevansi sosial juga disuarakan dengan tegas oleh Ketua Umum Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty.

Mewakili PGI sebagai salah satu lembaga pembentuk, ia menaruh harapan besar agar forum ini tidak hanya sibuk mengurus urusan internal, tetapi mampu memproyeksikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

“Kami berharap RAKERNAS selama dua hari ini bisa merumuskan sejumlah kebijakan, tidak hanya bagi penguatan internal, tetapi juga bagaimana menentukan arah relevansi BKS PGI-GMKI bagi masyarakat secara menyeluruh,” ujar Pdt. Jacklevyn.

Ia menyoroti isu-isu kemahasiswaan dalam dinamika kekinian, salah satunya terkait pendidikan dan beasiswa. Menurutnya, advokasi pendidikan tidak boleh berhenti pada penyelesaian studi secara akademis semata.

“Bagaimana beasiswa yang diupayakan itu tidak sekadar untuk menyelesaikan studi, tetapi menjadi ruang pengkaderan agar mahasiswa Kristen kelak mampu hadir dan berkontribusi di dalam ruang-ruang kebangsaan maupun gereja,” tegasnya.

Baca juga: BUKAN SEKADAR BURUNG TUNGGANGAN

Pdt. Jacklevyn juga menekankan pentingnya manajemen sumber daya. “Jadi Rakernas ini pertama-tama mengonsolidasikan seluruh resources (sumber daya) yang ada, lalu bagaimana membagi resources itu menjadi kekuatan nyata untuk melakukan transformasi tugas panggilan dan pelayanan,” imbuhnya.

Visi Founding Fathers

Sementara itu, Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti, menegaskan dukungan penuh organisasinya terhadap pelaksanaan Rakernas ini. Bagi GMKI, BKS PGI-GMKI adalah salah satu pilar penopang utama dalam mewujudkan cita-cita awal para pendiri gerakan (founding fathers).

“Pada kepengurusan ini, kita kembali lagi pada apa yang menjadi tujuan dan cita-cita para founding fathers. Bagaimana kehadiran GMKI dapat membangun spiritualitas mahasiswa Kristen dan membangun sumber daya manusianya. BKS ini adalah pilar pendukung utama GMKI untuk mewujudkan tujuan tersebut,” jelas Prima.

Prima menggarisbawahi misi terbesar dari sinergi ini adalah melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berdampak, yang mampu membawa pembaruan di tiga medan layan GMKI: gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat.

“Paling utama, ini bicara soal bagaimana kita menjadi saksi dan citra Sang Kepala Gerakan, yaitu Yesus Kristus. Melalui Rakernas ini, saya yakin pikiran-pikiran dari seluruh peserta akan sangat membantu GMKI untuk melakukan transformasi besar-besaran di dalam organisasi,” tutur Prima dengan optimisme tinggi.

Dialektika Intelektual Melalui Study Meeting

Sebelum memasuki ranah pengambilan keputusan dalam Business Meeting, para peserta Rakernas dibekali dengan wawasan kebangsaan dan teologis melalui sesi Study Meeting yang setara dengan Focus Group Discussion (FGD) berskala makro.

Ketua Panitia Rakernas, dr. Heber Bombang Sapan, menguraikan sesi diskursus intelektual ini dibagi ke dalam dua panel utama yang menghadirkan tokoh-tokoh kaliber nasional dari kalangan akademisi, politisi, jurnalis, hingga pimpinan gereja.

Panel pertama mengangkat tema “Dinamika Gereja, Masyarakat, Mahasiswa, dan Bangsa Indonesia dalam Rangka Pemajuan Pelaksanaan BKS PGI-GMKI”.

Sesi ini dipandu oleh Sekretaris Umum PP GMKI Periode 2014-2016, Desi Datang, dan menghadirkan narasumber utama yakni Ketua Umum PP GMKI, Ketua Umum MPH PGI, Ketua Umum BKS PGI-GMKI, serta Senior GMKI yang juga pakar hukum tata negara, Prof. Dr. John Pieris.

Panel kedua berfokus pada “Pemaknaan Kehadiran BKS Kini dan ke Depan: Peluang, Pergumulan, Tantangan, dan Pengharapan“.

Dipandu oleh Pengurus Pusat BKS PGI-GMKI, Andaru Sanyoto, sesi ini diisi oleh akademisi terkemuka Prof. Thomas Pentury, Anggota DPR RI Mercy Barends, dan Jurnalis Senior Harian Kompas, Sonya Hellen Sinombor.

“Kedua study meeting ini minimal akan memberikan bekal fundamental bagi kita dalam mengikuti seluruh sesi persidangan Rakernas esok harinya. Ini adalah fondasi argumentasi dan diskursus kita,” terang dr. Heber.

Target Organisasi 2026-2031

Pelaksanaan Rakernas ini menjadi representasi nyata dari kebinekaan Indonesia. Lebih dari 100 peserta hadir, di mana sekitar 60 peserta di antaranya merupakan utusan daerah. Mereka terdiri dari pengurus cabang lokal BKS di 16 daerah, pimpinan PGI Wilayah (PGIW), PGI Daerah (PGID), PGI Setempat (PGIS), Sinode Am Gereja-Gereja (SAG), Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI, hingga cabang persiapan BKS dari berbagai pelosok negeri, mulai dari Nias hingga Papua.

Dari unsur pusat di Jakarta, turut hadir jajaran penuh Pengurus PP BKS PGI-GMKI, perwakilan MPH PGI, para pendeta perguruan tinggi, dosen Pendidikan Agama Kristen (PAK), tim amandemen pedoman kerja, serta tokoh-tokoh Kristen daerah.

Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) yang juga Bendahara Umum PP BKS PGI-GMKI, Mercy Barends, merinci target konkret yang harus dicapai dalam permusyawaratan ini.

“Tujuan utama pelaksanaan Rakernas ini mencakup evaluasi komprehensif terhadap perkembangan pelayanan dan pembentukan Pengurus Cabang di berbagai daerah. Lebih jauh, forum ini wajib merumuskan arah strategis dan memetakan prioritas program pelayanan BKS PGI-GMKI untuk periode lima tahun ke depan, yakni 2026–2031,” tegas Mercy.

Selain pemetaan program, agenda sentral lainnya adalah penyempurnaan (amandemen) Pedoman Kerja organisasi. Langkah ini dinilai sangat mendesak agar kerangka kerja BKS PGI-GMKI selaras dengan konteks pelayanan yang terus berubah, sekaligus memperkuat rantai koordinasi antara PGI, GMKI, dan seluruh perangkat lokal di daerah.

Prosesi pembukaan Rakernas sendiri berlangsung khidmat melalui Ibadah yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum BKS PGI-GMKI sekaligus Sekretaris Umum MPH PGI, Pdt. Dr. Darwin Darmawan, bersama Pemimpin Liturgi Pdt. Ronald Ricard Tapilatu.

Pembukaan resmi dilakukan oleh Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, didampingi jajaran teras PGI, GMKI, dan panitia.

Acara ini turut dihadiri Direktur Pendidikan Kristen Kementerian Agama RI, Dr. Suwarsono, S.PAK., M.M., serta Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Pdt. Dr. Henriette Tabita Hutabarat Lebang.

Rakernas BKS PGI-GMKI Tahun 2026 membuktikan diri bukan sekadar ajang konsolidasi birokrasi organisasi, melainkan ruang perjumpaan iman.

Dengan berpegang teguh pada semangat “Ut Omnes Unum Sint” (Supaya mereka semua menjadi satu), BKS PGI-GMKI terus bertransformasi menjadi kawah candradimuka bagi generasi muda Kristen Indonesia.

Sebuah wadah yang berdedikasi menghidupi nilai-nilai Injil secara kontekstual demi menghadirkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di tengah pusaran kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Victor)

12 3...92 Halaman 1 dari 92

PIDATO KENEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN KONSTITUSI

Di Tengah Teror Judi Online dan Kebocoran Data, Publik Menjerit Kehilangan Otoritas Pelindung

BaraJP Bungkam Tudingan Denny Indrayana Soal Ijazah Gibran: “Tunggu Pemilu 2029, Jangan Coba-Coba Kudeta!”

Sinergi Lintas Generasi: Forum Senior GMKI Jakarta Dikukuhkan, Soroti Revitalisasi Sekretariat dan Tantangan Global

Michael Dotulong Pimpin DPC PIKI Jakarta Pusat, Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah dan Hadirkan Karya Nyata

Gelar FGD, Kemenpar dan KMDT Rumuskan Cetak Biru Penyelamatan Danau

Wujudkan Mimpi Jadi Idol K-Pop: Dari Jakarta Menuju Panggung Global Bersama Born Star Indonesia!

Wagub DKI Tinjau Demonstrasi Teknologi Biodekomposer untuk Hilangkan Bau di Waduk Ria Rio

TRANSFORMASI TPST BANTARGEBANG DAN GIANT SEA WALL: Momentum Membangun Sistem Lingkungan Terpadu Menuju 5 Abad Jakarta

Rumuskan Arah Strategis 2026–2031, BKS PGI-GMKI Gelar Rakernas di Jakarta

ABOUT US

FOLLOW US