Jakarta, IndonesiaVoice.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., resmi melantik Handi Irawan D. sebagai anggota Dewan Pendidikan Nasional (DPN) Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2026–2031.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Pengangkatan CEO Frontier sekaligus Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 57 Tahun 2026.
Handi Irawan terpilih sebagai salah satu tokoh strategis yang dipercaya memberikan masukan krusial terkait arah kebijakan pendidikan nasional.
Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pembentukan DPN merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat perumusan kebijakan, sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti berharap DPN dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang bermutu.
Handi Irawan sendiri bukan orang baru di dunia pendidikan. Selain memimpin MPK, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) di Kemendiktisaintek, serta aktif di jajaran Dewan Penasihat BKPTKI dan Dewan Kehormatan BMPTKKI.
Penunjukan ini sekaligus menjadi momentum penguatan kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemerintah demi menjamin hak konstitusional anak bangsa dalam memperoleh pendidikan berkualitas. (Victor)
Kebebasan bersuara dan ruang sipil kembali menghadapi ujian yang kelam. Pada 13 Maret 2026, sebuah aksi keji tidak hanya melukai seorang pejuang kemanusiaan, tetapi juga mengoyak rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara.
Tragedi Kemanusiaan di Ruang Publik
Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), menjadi target penyiraman air keras oleh orang yang tidak dikenal.
Peristiwa nahas ini memantik keprihatinan yang teramat dalam serta kemarahan moral dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).
Melalui suara lantangnya, PGI menegaskan bahwa serangan, pembungkaman, maupun intimidasi terhadap siapa saja yang membela martabat manusia adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun.
Teror yang Mengancam Nadi Demokrasi
Lebih dari sekadar tindak kriminal yang melukai fisik, PGI memandang insiden ini sebagai racun yang merusak fondasi demokrasi bangsa.
Kekerasan semacam ini bukan hanya menyerang satu individu, melainkan menebarkan teror dan ketakutan di tengah masyarakat, sekaligus mengancam ruang kebebasan sipil.
Padahal, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warganya memiliki hak penuh untuk bersuara dan menyampaikan kebenaran tanpa harus dibayangi rasa takut diteror.
Tuntutan akan Keadilan yang Terang
Tidak tinggal diam, PGI menyuarakan desakan kuat kepada pucuk pimpinan negara. Mereka meminta Presiden untuk segera menginstruksikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mengusut tuntas tragedi ini.
Penegakan hukum harus berjalan transparan, cepat, dan akuntabel, tanpa ada pengecualian maupun intervensi dari pihak mana pun.
Pemerintah juga didesak untuk memastikan langkah-langkah pencegahan berjalan efektif agar sejarah kelam kekerasan serupa tidak lagi terulang di masa depan.
Melindungi Nyala Perjuangan HAM
Dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Ketua Umum Pdt. Jacklevyn F. Manuputty beserta Sekretaris Umum Pdt. Darwin Darmawan, PGI menyoroti urgensi perlindungan negara.
Negara diminta untuk hadir menjamin keamanan para penggiat HAM, saksi, beserta keluarga korban.
Lebih jauh lagi, pemulihan yang menyeluruh bagi korban menjadi sangat penting agar ia bisa kembali bangkit dan melanjutkan kerja-kerja kemanusiaannya tanpa diintai ancaman.
Sebagai penutup yang menggugah, PGI melontarkan sebuah ajakan moral kepada seluruh elemen masyarakat: sudah saatnya kita semua berdiri bersama. Menolak segala bentuk kekerasan, dan berjuang menjaga agar ruang demokrasi di negeri ini tetap bernapas dan hidup.(*)
Jakarta, IndonesiaVoice.com – Di tengah dinamika sosial-politik yang rentan terhadap polarisasi, sebuah karya literatur baru hadir memberikan kompas etis bagi umat Kristiani dalam berbangsa.
Buku berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Untuk Mengantisipasi Radikalisasi Agama dalam Perspektif Kekristenan” karya Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th., resmi menjadi sorotan sebagai panduan strategis dalam menjaga keutuhan NKRI.
Buku yang disunting oleh Kolonel Caj Lusak Andrews Muda Butar Butar, S.Th., M.Th. ini, bukan sekadar kajian akademik biasa.
Ia merupakan perpaduan antara ketegasan konstitusional dan kelembutan teologis yang dirancang untuk membentengi masyarakat dari infiltrasi ideologi radikal.
Dalam pembahasannya, Dr. Sapta menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol negara yang dipajang di dinding kelas. Pancasila adalah grundnorm atau dasar filosofis yang harus menjadi filter bagi setiap warga negara.
“Kelima sila Pancasila memiliki kekuatan untuk memfilter ideologi radikal melalui penghormatan terhadap Tuhan, martabat manusia, dan persatuan,” tulisnya dalam buku tersebut.
Penulis menguraikan bahwa radikalisasi seringkali muncul saat nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial terabaikan.
Di sinilah Pancasila hadir sebagai jembatan yang menyatukan keberagaman tanpa harus menghilangkan identitas keagamaan masing-masing.
Salah satu poin paling menarik dari buku ini adalah bagaimana Dr. Sapta menarik garis lurus antara ajaran Kristen dan semangat Pancasila.
Ia mengangkat teladan Yesus Kristus dan pemikiran Rasul Paulus mengenai kesatuan dalam perbedaan sebagai dasar teologis bagi umat Kristen untuk menjadi warga negara yang moderat.
Gereja, menurut buku ini, memegang peran profetis (kenabian) dan pedagogis (pendidikan). Artinya, Gereja tidak boleh diam; ia harus aktif membentuk umat yang toleran, dialogis, dan berani menyuarakan perdamaian di tengah ancaman intoleransi.
Kelebihan utama dari karya ini adalah sifatnya yang integratif. Penulis menekankan bahwa melawan radikalisasi tidak bisa dilakukan sendirian oleh negara. Dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara:
Pemerintah dan lembaga penegak hukum.
Tokoh agama dan lembaga pendidikan (Gereja dan Sekolah Teologi).
Masyarakat sipil secara luas.
Buku ini menjadi pengingat bagi semua bahwa mencintai Tuhan dan mencintai tanah air adalah dua hal yang berjalan beriringan.
Jakarta, IndonesiaVoice.com – Di sebuah sudut padat penduduk di Jl. STM Walang Jaya, Gang Teladan IV, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, sebuah monumen ketidakadilan tengah dibangun dengan konstruksi besi baja raksasa.
Jaraknya bukan hitungan kilometer atau meter, melainkan sentimeter. Tepatnya, hanya 97 sentimeter dari dinding rumah Keluarga Labuhan Ruku Parhusip.
Di saat pemerintah terus menggaungkan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), sebuah tragedi kemanusiaan yang sunyi justru bergemuruh di Tugu Selatan.
Proyek Pengembangan SUTET 500 KV Muara Tawar – Tanjung Priok oleh PT PLN (Persero), khususnya pada titik Tower T-24, telah mengubah surga kecil sebuah keluarga menjadi mimpi buruk tak berkesudahan.
Kehadiran Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang turun meninjau langsung ke lapangan pada Rabu, 11 Maret 2026 ini seolah membuka tabir gelap dari sengkarut birokrasi, janji manis pembebasan lahan yang menguap, hingga dugaan pengabaian hak hidup layak bagi warga negara.
Bagaimana mungkin sebuah menara tegangan ekstra tinggi berkekuatan 500.000 volt dibiarkan menempel nyaris berciuman dengan tembok rumah warga bersertifikat hak milik? Berikut adalah kronologi investigatif dari lapangan.
Jejak Rekam Janji Palsu, Dari Sucofindo hingga Coretan Sepihak
Petaka ini tidak datang tiba-tiba. Runut waktu menunjukkan adanya sebuah proses yang sistematis, yang pada akhirnya meminggirkan hak Keluarga Parhusip.
Pada tahun 2019, secercah harapan sekaligus kepastian sempat hadir. Tim PLN menyambangi kediaman Labuhan Ruku Parhusip untuk melakukan pengukuran resmi guna pembebasan lahan.
Kajian kelayakan saat itu menyimpulkan bahwa rumah tersebut masuk dalam zona merah yang wajib dibebaskan.
Bukti fisik masih terekam kuat di ingatan warga: lantai ruang tamu ditandai garis dan ditempel stiker resmi Sucofindo. Keluarga pun bersiap untuk lembaran baru, merelakan tanahnya demi kepentingan negara.
Setahun berlalu, kepastian itu seolah di atas kertas. Pada 2 Desember 2020, keluarga menerima Surat Undangan Sosialisasi bernomor 43/-1.785.55 dari Kelurahan Tugu Selatan.
Dalam lampirannya, nama Keluarga Parhusip tertera jelas sebagai salah satu warga yang rumahnya akan dibebaskan. Sosialisasi dijadwalkan pada 9 Desember 2020.
Namun, drama birokrasi terjadi pada 7 Desember 2020. Hanya dua hari menjelang sosialisasi, Ketua RT setempat datang membawa kabar yang memutarbalikkan logika.
Keluarga Parhusip diinstruksikan untuk tidak hadir. Alasannya? Rumah mereka tiba-tiba dicoret dari daftar pembebasan lahan tanpa surat resmi, tanpa penjelasan teknis, dan tanpa transparansi.
Investigasi keluarga dan kuasa hukum menemukan fakta mengejutkan: Panitia Pengadaan Lahan (yang terdiri dari BPN Jakarta Utara dan Pemda) telah mengambil keputusan sepihak.
Mereka mencoret rumah Keluarga Parhusip, mengabaikan rekomendasi awal dan kajian teknis PLN yang menyatakan rumah tersebut tidak layak huni jika proyek berjalan.
Alasan yang dilemparkan pihak PLN kemudian terdengar bagai akal-akalan linguistik: mereka menyebut pembangunan ini sekadar “pelebaran” dari titik SUTET 150 KV yang lama.
Padahal, mata telanjang dan peta topografi menunjukkan dengan jelas bahwa titik SUTET 500 KV ini “bergeser” secara frontal, mendekap erat rumah warga dengan jarak yang tak masuk akal: 97 cm.
Pergeseran titik pancang itu menjadi awal dari rentetan penderitaan fisik dan psikologis. Selama proses pembangunan pondasi hingga rangka tower SUTET T-24, Keluarga Parhusip harus menelan pil pahit dampak proyek yang nihil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memihak warga:
Vandalisme Proyek: Tembok dan pagar rumah hancur akibat benturan kendaraan berat pengangkut semen cor. Pagar besi bengkok, bahkan patah. Percikan lumpur dan semen menjadi pemandangan harian.
Teror Debu dan Bising: Kesehatan pernapasan dan ketenangan mental keluarga direnggut oleh polusi debu dan kebisingan mesin konstruksi yang memekakkan telinga.
Isolasi Akses: Satu-satunya jalan keluar masuk keluarga ditutup karena jalan tersebut diokupasi menjadi akses utama pengerjaan SUTET. Hak mereka untuk mencari nafkah lumpuh.
Ancaman Maut di Atas Kepala: Proyek ini minim Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan. Tidak ada jaring pengaman (safety net) di atas rumah warga. Mur, baut, besi, dan material berat bisa kapan saja jatuh bagai rudal ke atap rumah mereka.
Banjir Buatan: Selama 28 tahun menetap, rumah tersebut tidak pernah kebanjiran. Namun, sejak pondasi SUTET dibangun dan merusak resapan air, rumah mereka kini menjadi langganan genangan air pekat setiap kali hujan turun lebat.
Lebih dari itu, ancaman jangka panjang telah membayangi. Radiasi elektromagnetik dari tegangan 500 KV mengancam fungsi saraf dan otak penghuni. Barang elektronik dipastikan akan berumur pendek.
Secara valuasi ekonomi, nilai aset rumah ini hancur lebur di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tidak ada akal sehat yang mau membeli rumah di bawah monumen setrum raksasa.
Kebijakan Anarkis
Usai mendampingi Tim Komnas HAM yang turun memverifikasi kejanggalan demi kejanggalan di lokasi, Panca Nainggolan, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Keluarga Labuhan Ruku Parhusip, membedah sesat pikir dari pelaksana Proyek Strategis Nasional ini.
“Berawal dari keinginan pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). PLN awalnya telah mengukur rumah keluarga Bapak Ruku Parhusip berdasarkan kajian yang cukup dalam, bahwa akan diberi ganti kerugian. Mereka datang, menaruh stiker Sucofindo, memberi tanda silang. Namun pada perjalanannya, janji PLN dan Panitia 9 tidak terjadi,” tegas Panca.
Panca menyoroti ironi terbesar dalam kasus ini: negara yang seharusnya melindungi warganya justru menjadi pelaku utama perampasan hak hidup yang layak.
“Kita tahu bahwa untuk jangka panjang, radiasi 500 KV ini merugikan kesehatan mereka. Bicara ekonomi, harga rumah akan turun drastis. Yang kita sesalkan, warga negara menghormati PSN dan kepentingan pemerintah, namun sebaliknya, PLN mengabaikan kepentingan warga yang berdampak langsung,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Dari kacamata hukum pertanahan, Panca menekankan bahwa kepemilikan sertifikat rumah keluarga Parhusip adalah sah dan ada jauh sebelum proyek ini dipaksakan.
“Rumah ini ada sertifikatnya. Ini pembangunan rumah duluan, bukan proyek duluan. Pemerintah yang membuat produk undang-undang, tapi dia sendiri yang menabrak produk undang-undang itu. Saya menilai kebijakan ini sama seperti pemerintah melakukan tindakan anarkis. Anarkis dalam bentuk kebijakan yang merugikan masyarakat,” kritik Panca tajam.
Terkait kedatangan Komnas HAM, Panca menyebut ini sebagai langkah eskalasi setelah jalan buntu di tingkat birokrasi daerah.
“Kami mengadu ke Komnas HAM karena kami melihat ada pelanggaran hak asasi manusia di sini. Sore ini mereka hadir untuk menyaksikan langsung bahwa pengaduan itu clear dan terang. Nanti tindak lanjutnya, Komnas HAM akan memanggil para pihak untuk dimediasi mencari win-win solution,” paparnya.
Sebelumnya, pihak keluarga telah mencoba menempuh jalur persuasif hingga ke Walikota Jakarta Utara dan BPN Jakarta Utara.
“BPN sempat berjanji akan membentuk tim mediasi, tapi kenyataannya nol. Tidak terjadi apapun,” tutup Panca mengungkap kebobrokan birokrasi tata ruang.
Kelelahan menghadapi arogansi institusi sangat terasa dari pernyataan Dominggus Parhusip, anak dari Bapak Labuhan Ruku Parhusip. Ia menceritakan detik-detik saat keluarganya “diusir” dari daftar penerima hak.
“Hari H mau pengadaan sosialisasi, sejam sebelumnya saya baru dikasih tahu Pak RT. Secara lisan doang. Karena saya harus bekerja, saya tidak datang. Awalnya kami dikabarkan terjadi penggusuran (pembebasan), tapi mendekati hari H, RT mendatangi kami dan bilang ‘Rumah kamu nggak jadi digusur, digeser tempatnya, jadi nggak usah datang ke undangan itu‘,” kenang Dominggus.
Dominggus pada awalnya berpikir pergeseran itu berarti tower SUTET akan menjauh dari rumahnya. Realita di lapangan justru berkata sebaliknya.
“Berjalannya waktu, saya pikir pembangunan ini jauh dari rumah saya. Tapi kenyataannya malah mepet ke rumah. Dari situlah saya mengadukan ini ke pengacara. Saya sudah mencoba secara pribadi datang mediasi ke Wali Kota, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan. Menggantung harapan kami,” jelasnya dengan raut frustrasi.
Bagi Dominggus, harapan kini sepenuhnya bertumpu pada rekomendasi dan mediasi dari Komnas HAM. Keselamatan orang tuanya yang sudah renta adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar dengan dalih pembangunan infrastruktur apapun.
“Harapan saya dengan hadirnya Tim Komnas HAM, kami bisa mendapatkan win-win solution. Orang tua kami sudah tua, tinggal di dekat pembangunan SUTET ini sudah tidak aman dan kurang bagus untuk kesehatan mereka. Konkretnya, kami minta uang pengganti rumah. Gantikan rumah kami agar kami bisa pindah ke tempat yang lebih layak untuk hidup. Itu saja,” pungkas Dominggus.
Ujian Kemanusiaan di Bawah Tegangan Tinggi
Kasus yang menimpa Keluarga Labuhan Ruku Parhusip bukanlah sekadar sengketa lahan biasa. Ini adalah potret buram dari pembangunan infrastruktur yang abai terhadap aspek kemanusiaan.
Ketika negara bersembunyi di balik tameng “Proyek Strategis Nasional” untuk melegalkan pengabaian hak asasi warga negaranya, maka esensi dari pembangunan itu sendiri patut dipertanyakan. Pembangunan untuk siapa?
Kini, bola panas berada di tangan Komnas HAM, PLN Pusat, dan Kementerian ATR/BPN. Jarak 97 sentimeter antara baja raksasa SUTET dan dinding rumah keluarga Parhusip adalah batas tipis antara ambisi negara dan kehancuran nyawa warganya.
Apakah negara akan membeli kembali kewarasannya dan memberikan hak ganti untung yang layak, atau membiarkan sebuah keluarga menua dalam teror radiasi dan bayang-bayang kematian di bawah kabel 500.000 volt? Publik dan sejarah sedang mengawasi.(VIC)
Jakarta (IndonesiaVoice.com) – Di layar kaca, perang selalu digambarkan dalam bentuk ledakan yang memekakkan telinga, puing-puing bangunan yang runtuh, dan narasi kebencian antarbangsa yang seolah tak berujung.
Bagi masyarakat awam, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran adalah murni soal benturan ideologi dan sentimen penghapusan etnis dari muka bumi. Namun, di mata seorang intelijen, apa yang tersaji di media tak lebih dari sekadar riak kecil di permukaan samudra intrik global.
“Peperangan atau perselisihan apalagi yang berskala besar, jika terjadi, tidak ada yang menang dan kalah. Yang tersisa hanyalah kerusakan infrastruktur, hancurnya aset negara, dan dendam berkepanjangan,” tegas Dr. John Palinggi, Pengamat Militer dan Intelijen, memulai analisis tajamnya.
Dengan pengalaman melintasi sembilan periode kepemimpinan presiden Republik Indonesia, Dr. John Palinggi memahami betul anatomi sebuah konflik internasional.
Ia menyoroti fenomena memprihatinkan di mana ruang publik di Indonesia kini dipenuhi oleh analis dan “pengamat dadakan” yang kerap memberikan kesimpulan gegabah, hanya bermodalkan cuitan di media sosial.
Melalui kacamata intelijen yang dingin dan kalkulatif, Dr. John membedah lapis demi lapis realitas sesungguhnya dari perang asimetrik di Timur Tengah, serta bagaimana Presiden Prabowo Subianto tengah memainkan bidak caturnya untuk menyelamatkan Indonesia dari jerat penjajahan ekonomi modern.
Fatamorgana Ideologi dan Perburuan Sumber Daya Murni
Banyak pihak di Indonesia terjebak pada fanatisme buta ketika menanggapi konflik Iran dan Israel. Namun, Dr. John dengan lugas mematahkan ilusi tersebut.
Menurutnya, alasan utama di balik setiap pengerahan kekuatan militer negara adidaya bukanlah soal agama atau ideologi, melainkan penguasaan sumber daya.
“Peperangan itu sebetulnya selalu, di manapun dan kapanpun, adalah perebutan sumber daya mineral, tambang strategis, atau aspek-aspek lain yang sangat dibutuhkan suatu negara,” ungkapnya.
Ia mengambil contoh manuver Amerika Serikat di Irak, Suriah, Kuwait, hingga krisis di Venezuela. Banyak yang heran mengapa AS bisa dengan leluasa masuk ke Venezuela untuk menekan pemerintahan Nicolas Maduro tanpa memicu perang dunia ketiga dengan blok Timur. Jawabannya, kata Dr. John, ada pada kalkulasi ekonomi di belakang layar.
Dua bulan sebelum intervensi AS menguat di Venezuela, perusahaan minyak raksasa asal China telah lebih dulu menancapkan kukunya di sana.
Ketika dua raksasa global—yang di atas kertas tampak bermusuhan—bertemu di satu titik sumber daya, hukum besi geopolitik berlaku: diplomasi bawah meja.
“Dua orang yang berbeda, tapi tujuannya sama, maka suatu saat pasti berdamai alias bagi hasil. Orang kita sering melihat dari permukaan saja, menyalahkan si A atau si B. Padahal di balik semua pertempuran itu ada pembicaraan bagi hasil. Saling menghormati batas wilayah kekuasaan yang tidak tertulis,” jelasnya.
Lima Palagan Perang dan Sindiran untuk ‘Analis Dadakan’
Salah satu sorotan tajam Dr. John diarahkan pada kualitas diskursus publik di tanah air. Ia menyayangkan banyaknya tokoh yang tampil di publik, entah bergelar guru besar atau mengaku ahli intelijen, namun menganalisa perang layaknya mengomentari pertandingan sepak bola.
Banyak informasi menyesatkan yang ditelan mentah-mentah oleh masyarakat. Mulai dari klaim bahwa Iran sudah hancur lebur, Tel Aviv rata dengan tanah, hingga rumor meninggalnya tokoh-tokoh kunci seperti Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang nyatanya dibesar-besarkan oleh rekayasa Artificial Intelligence (AI).
“Peperangan itu tidak pernah diumumkan. Jenis senjata apa yang digunakan, strateginya bagaimana, tidak pernah disiarkan. Karena peperangan yang sesungguhnya berada di bawah permukaan. Itu adalah kegiatan intelijen masif untuk mengambil keputusan di tingkat tertinggi,” paparnya.
Dr. John menguraikan bahwa perang modern tidak langsung berwujud adu peluru. Ada lima tingkatan eskalasi:
1. Perang Psikologi: Saling gertak dan penyesatan informasi massal (disinformasi). “Kita di sini sudah anggap hoaks itu benar. Saling ancam di media, itulah perang psikologi.” 2. Perang Dagang: Sanksi tarif ekonomi dan manipulasi regulasi via World Trade Organization (WTO). 3. Perang Mata Uang: Menghancurkan nilai tukar negara lawan, seperti jatuhnya nilai mata uang Iran secara drastis terhadap dolar AS. 4. Perang Senjata Mutakhir dan Teknologi: Penggunaan drone, rudal presisi, hingga peretasan satelit dan sistem informasi. 5. Perang Senjata Biologi dan Nuklir: Tahap pamungkas yang paling dihindari. “Jika Perang Dunia II menewaskan sepertiga populasi, Perang Dunia III dengan senjata biologi bisa memusnahkan tiga perempat penduduk bumi,” ia memperingatkan.
Analis yang langsung menyimpulkan kehancuran sebuah negara tanpa melihat lima tingkatan ini—terlebih jika mereka memihak karena kepentingan pribadi, kelompok, atau kebencian ideologis—dinilai Dr. John sangat menyesatkan.
“Jangan menyesatkan masyarakat dengan pengetahuan yang dangkal. Analisa itu tidak akan bisa independen kalau dasar kita hanya kebencian atau pembelaan buta.”
Visi Prabowo Subianto: Mendobrak ‘Penjara Finansial Global’
Di tengah kemelut internasional ini, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah komando Presiden Prabowo Subianto tak luput dari serangan. Keputusan Prabowo untuk membawa Indonesia terlibat dalam organisasi Board of Peace (BOP) memicu tudingan miring. Isu liar berhembus menuduh Sang Presiden telah menjadi “Antek Amerika” atau “Alat Zionis“.
Dengan nada tegas, Dr. John Palinggi menepis seluruh tuduhan murahan tersebut. Ia meminta publik tidak melihat langkah Presiden Prabowo dari sudut pandang sempit dukung-mendukung Israel atau Palestina, melainkan dari lensa grand strategy pembebasan ekonomi nasional.
Menurutnya, BOP bukanlah alat hegemoni sepihak. Organisasi ini beranggotakan 22 negara, dan posisi Director General dipegang oleh Nikolay Mladenov, seorang diplomat senior yang juga menjabat sebagai Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Proses Perdamaian Timur Tengah.
“Inti dari BOP itu adalah rehabilitasi dan investasi. Supaya Gaza, dan wilayah bekas perang lainnya dibersihkan dan dibangun kembali sesuai perencanaan internasional,” terangnya.
Lebih hebatnya lagi, sementara negara pendiri lain diwajibkan menyetor dana hingga USD 1 Miliar (sekitar Rp 16-17 Triliun), diplomasi Indonesia berhasil menempatkan diri di dalam organisasi tersebut tanpa harus membayar biaya triliunan itu.
Namun, ada agenda yang jauh lebih esensial dari sekadar rehabilitasi Gaza. Dr. John menyebut manuver Prabowo ini sebagai taktik perlawanan elegan untuk mengeluarkan Indonesia dari “Penjara Finansial Global“.
Selama puluhan tahun, negara berkembang dijerat oleh sistem yang didesain institusi moneter dunia. “Kita dijajah secara ekonomi atas dasar aturan yang mereka ciptakan. Mereka memakai hukum internasional seperti WTO untuk memaksa kita hanya terus menggali tanah dan menjual bahan mentah. Begitu kita bilang mau hilirisasi, wah mulai masalah,” tegas Dr. John.
Bahkan ketika ekspor nikel Indonesia melambung tinggi, devisa tak kunjung deras mengalir ke dalam negeri. Uang hasil kekayaan alam tersebut justru “diparkir” di luar negeri karena sistem keuangan global memang dirancang untuk melindungi kepentingan segelintir kaum elite (elite knowledge network).
Keterlibatan Prabowo dalam forum internasional seperti BOP adalah upaya mencari celah alternatif. Tujuannya satu: melepaskan ketergantungan absolut Indonesia pada jaring laba-laba utang luar negeri dan regulasi dagang global yang tidak adil.
Keseimbangan Geopolitik, Antara Naga dan Elang
Sebagai negara berdaulat dengan prinsip politik luar negeri “Bebas Aktif“, Indonesia harus pandai menari di antara dua raksasa: China (Blok Timur) dan Amerika Serikat (Blok Barat).
Dr. John membuka fakta krusial yang jarang disadari publik mengenai besarnya dominasi infrastruktur China di Indonesia. Mulai dari proyek infrastruktur nasional raksasa periode 2014-2020, hingga urat nadi digital berupa kabel serat optik bawah laut dan internet darat yang menghubungkan Nusantara dari ujung barat hingga Indonesia timur.
“Masyarakat harus tahu bahwa China telah berperan luar biasa membantu negara ini dengan kesepakatan saling menguntungkan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri. Namun, tentu ada privilege yang tercipta,” tuturnya.
Menyadari dominasi tersebut, langkah Prabowo mendekati Amerika Serikat dan blok Barat adalah sebuah manuver penyeimbang (balancing act). Jika Indonesia terlalu condong ke satu sisi, kedaulatan rentan disandera.
“Maka muncullah pernyataan Bapak Presiden bahwa komitmen kita adalah negara Non-Blok. Jangan ketika kita berhubungan dengan Amerika, terus kita ribut. Kita mengambil manfaat dari hubungan bilateral atas dasar saling menghormati dan menguntungkan,” jelasnya.
Terkait kekhawatiran sebagian pihak bahwa kerjasama dengan AS akan membahayakan kebocoran data nasional, Dr. John menjawabnya dengan ironi yang menohok.
“Keberatan orang kita itu data akan diberikan ke Amerika. Sekarang saja kita baru duduk di ruangan, datanya sudah ada di China karena infrastruktur internet mereka yang pasang. Instansi pengamanan siber kita ada, tapi ‘giginya ompong’.”
Artinya, dalam era keterbukaan digital asimetrik, kebocoran data adalah realitas sehari-hari yang harus dihadapi dengan penguatan teknologi mandiri, bukan dengan menutup diri dari diplomasi internasional.
Mengamankan Urat Nadi Energi saat Hormuz Tercekik
Dampak paling riil dari konflik di Timur Tengah bagi meja makan rakyat Indonesia adalah ancaman krisis energi. Penutupan atau gangguan di Selat Hormuz otomatis mencekik jalur distribusi minyak dunia.
Dr. John mengkritik retorika lama yang menyebutkan bahwa cadangan minyak Indonesia hanya bertahan 20 hari. Ia membandingkannya dengan Jepang yang menetapkan syarat minimum cadangan 90 hingga 200 hari, atau negara-negara Eropa seperti Estonia yang memiliki ketahanan ribuan hari.
Kelemahan historis Indonesia dalam membangun kilang dan tempat penampungan minyak berskala masif kerap dikambinghitamkan. “Saya kadang-kadang pikir, apa kita ini mati langkah dan mati hati? Masa minyak ada tapi tidak ada penampungan?” sesalnya.
Namun, di tengah krisis Hormuz ini, insting militer dan kepemimpinan Prabowo kembali terbukti. Di luar kerangka diplomasi formal BOP, pemerintah secara senyap telah mengamankan perjanjian cadangan energi dengan Amerika Serikat dan akses minyak dari Venezuela bernilai ratusan triliun rupiah.
“Sebetulnya Pak Prabowo sudah melihat ke depan. Kalau terjadi perang dan jalur (Timur Tengah) macet, pasokan minyak kita masih ada. Jadi masyarakat jangan memandang sebelah mata. Ada manfaat riil di sana untuk perut rakyat,” paparnya menegaskan.
Di akhir perbincangan, suara Dr. John Palinggi melembut, membawa pesan moral yang sangat mendalam bagi bangsa. Ia mengaku miris melihat budaya saling hujat yang kini merajalela.
Presiden Republik Indonesia sebagai simbol negara dan kepala pemerintahan kerap dihina dan direndahkan oleh warganya sendiri, seolah-olah pengorbanan dan tanggung jawab yang dipikul sang pemimpin tidak ada artinya.
“Mengapa sekarang merajalela orang yang merasa lebih pintar dari Presiden? Mengurus diri sendiri saja belum tentu beres. Jangan ada ‘parlemen pinggir jalan’ yang pekerjaannya hanya mencaci maki,” pesannya dengan sorot mata tajam.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan sistem demokrasi yang jelas. Jika ada kritik, aspirasi, atau tuntutan, salurkanlah melalui mekanisme konstitusional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan melalui fitnah yang merusak keutuhan bangsa.
Di tengah badai krisis ekonomi global, Indonesia membutuhkan eksekutif, menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota yang bekerja dengan kejujuran.
“Negara ini tidak bisa dibangun dengan kebohongan ataupun pencurian. Bantu Bapak Presiden agar kita bisa keluar dari masalah yang kita alami saat ini.”
Lebih dari segala strategi geopolitik, Dr. John menitipkan pesan spiritual. Ia mengajak masyarakat untuk menyerahkan segala ketidakpastian dunia kepada kuasa Ilahi.
“Serahkan itu semua kepada Tuhan Yang Maha Esa, seraya kita membersihkan hati kita. Jangan lagi kita berpikiran kotor, berpikiran jahat, dan menghina satu sama lain. Kita bangun kerukunan persaudaraan. Mudah-mudahan hari esok pasti lebih baik bagi bangsa ini,” tutupnya penuh harap.
Di tengah rentetan rudal yang membelah langit Timur Tengah, Indonesia tampaknya tengah berjuang dalam perangnya sendiri: perang melawan hoaks, pembodohan, dan ego sektarian.
Di bawah komando taktis yang tenang dari Presiden Prabowo, bangsa ini diajak menatap jauh ke depan, meruntuhkan jeruji penjara finansial, dan berdiri tegak di tengah pusaran kekuatan dunia.(Victor)
Jakarta, IndonesiaVoice.com – Yayasan Forum Adil Sejahtera 90 (YFAS 90) menggelar diskusi bertajuk “Berdaya Perempuan, Berdaya Komunitas” dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) 2026.
Acara yang digelar di Hotel Balairung, Jakarta, Minggu (8/3/2026), ini menekankan pentingnya solidaritas antar-perempuan melalui kampanye global “Give to Gain”.
Diskusi ini menghadirkan Susi Rio Panjaitan, Ketua Yayasan Rumah Anak Mandiri, sebagai pembicara. Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Pelaksana YFAS 90, Pelikson Silitonga, SH, didampingi perwakilan dari Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri (F-GSBM) dan Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI).
Give to Gain
Dalam sambutannya, Pelikson Silitonga menjelaskan, tema “Give to Gain” merupakan gerakan untuk saling memberi dukungan demi kemajuan bersama. Ia percaya di balik kata “memberi” terdapat kekuatan titik-balik yang luar biasa.
“Peringatan IWD tahun ini membawa tema Give to Gain. Ini bukan sekadar slogan, tapi kampanye global yang menekankan bahwa saat kita memberikan dukungan, kesempatan, dan sumber daya kepada perempuan, itu akan membuahkan keuntungan bersama bagi semua pihak,” ujar Pelikson dengan tegas di hadapan peserta dari berbagai elemen buruh dan pengemudi daring.
Ia menepis anggapan bahwa memberikan panggung kepada perempuan akan mengurangi jatah atau posisi pihak lain. Sebaliknya, Pelikson melihatnya sebagai sebuah tabungan masa depan.
“Konsep ini memberikan dukungan bukan berarti kita kehilangan sesuatu. Sebaliknya, memberikan dukungan adalah bentuk investasi yang akan kembali kepada kita dalam bentuk kekuatan dan kemajuan bersama. Kita harus melihat ini sebagai kolaborasi, bukan kompetisi yang mematikan,” tambahnya.
Mendobrak Tembok Tradisi dan Bias
Pelikson menyoroti betapa beratnya beban ganda yang dipikul perempuan karena stigma sosial. Ia merasa prihatin dengan ambisi perempuan yang seringkali disalahartikan oleh lingkungan sekitar.
“Jika perempuan memiliki ambisi, sering dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi karir dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan, menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal-hal negatif di lingkungannya,” kata Pelikson menyayangkan kondisi tersebut.
Ia juga menyentil realitas di lapangan kerja di mana standar keberhasilan seringkali dipatok berbeda antara gender. Menurut pengamatannya, laki-laki sering dipromosikan hanya karena “potensi” yang tampak, sementara perempuan harus melewati ujian performa yang luar biasa berat sebelum diakui.
“Jangan hanya memperkenalkan pimpinan perempuan di depan umum untuk pencitraan, tapi ujiannya justru pada penampilan, bukan kemampuan. Kita harus mulai menunjukkan empati dan kerendahan hati. Mari kita bangun lingkaran kekuatan antar-perempuan agar pintu yang biasanya mudah terbuka buat laki-laki, tidak harus didobrak terlalu keras oleh perempuan,” serunya.
Melawan Fenomena ‘Queen Bee‘
Satu poin menarik yang ditekankan Pelikson adalah bagaimana struktur sosial terkadang membuat perempuan “memangsa” sesamanya. Ia mengutip penelitian tentang Queen Bee Syndrome yang menunjukkan bahwa perundungan di tempat kerja justru banyak dilakukan oleh sesama perempuan.
“Kita sering melihat ruang perempuan itu terbatas karena didominasi laki-laki. Akibatnya, muncul fenomena di mana perempuan saling menjatuhkan untuk memperebutkan ruang yang sempit itu. Padahal, mendukung yang berhasil bukan berarti kita mengakui kegagalan kita sendiri,” jelasnya.
Pelikson mengajak audiens untuk mengubah pola pikir. Ia menekankan, musuh utama bukanlah persaingan, melainkan rasa rendah diri dan cemas akan kemampuan sendiri yang kerap menghinggapi kaum perempuan.
Harapan untuk Kebijakan Struktural
Pelikson menegaskan gerakan ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan sistemik. Ia berkomitmen melalui YFAS 90 untuk terus mengawal isu-isu perlindungan perempuan, termasuk bagi mereka yang bekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek online.
“Terwujudnya keadilan bagi perempuan memerlukan dukungan semua pihak. Kebijakan yang berdampak pada struktur masyarakat sangat dibutuhkan. Tanpa dukungan menyeluruh, upaya ini tidak akan maksimal,” tutup Pelikson dengan nada penuh harapan.
Luka Bernama Queen Bee Syndrome
Dalam diskusi, Susi Rio Panjaitan, Ketua Yayasan Rumah Anak Mandiri, yang menjadi pembicara utama, melempar sebuah bom fakta yang mengejutkan ruangan. Ia menyinggung fenomena Queen Bee Syndrome atau Sindrom Ratu Lebah.
Bayangkan seorang perempuan yang telah mencapai posisi puncak di sebuah perusahaan atau komunitas. Alih-alih menarik tangan perempuan lain untuk ikut naik, ia justru menjadi “penjaga gerbang” yang kejam.
“Hampir 58% perundungan di tempat kerja dilakukan oleh perempuan, dan 90% korbannya adalah perempuan juga,” ungkap Susi menyitir sebuah penelitian.
Susi bercerita dengan gaya yang lugas, sesekali menyentil kebiasaan sehari-hari. Ia mencontohkan bagaimana di media sosial, ketika ada berita perselingkuhan, yang paling habis dihujat dengan kata-kata pedas adalah pihak perempuan (“pelakor”), sementara pihak laki-laki seringkali lolos dari amukan jempol netizen.
“Kenapa kita begitu pedas pada sesama perempuan? Kenapa kita merasa terancam jika ada perempuan lain yang lebih cantik, lebih sukses, atau lebih vokal?” tanya Susi retoris. Peserta diskusi, yang banyak di antaranya adalah ibu-ibu pejuang di jalanan, tampak terdiam merenung.
Solidaritas di Atas Aspal
Bagi pengemudi ojol perempuan, tantangan itu nyata. Susi memberikan ilustrasi yang sangat relevan. Di dunia yang didominasi laki-laki, pintu kesuksesan seringkali terbuka lebar bagi pria hanya berdasarkan “potensi”.
Namun bagi perempuan, pintu itu harus didobrak berkali-kali dengan pembuktian performa yang berdarah-darah.
“Kalau laki-laki promosi karena potensinya, perempuan hanya dipromosikan kalau sudah membuktikan kinerjanya berkali-kali lipat. Maka, kalau kita sudah di dalam, jangan ikuti gaya mereka yang hanya memajang pimpinan perempuan sebagai pemanis atau ‘gula-gula’,” tegas Susi.
Ia mengajak para pengemudi ojol untuk membangun sisterhood yang profesional. Sederhana saja: jangan saling menjegal orderan, bagikan tips rute aman, atau saling menjaga saat harus narik di malam hari.
“Kalau ada teman perempuan yang berprestasi, jangan bilang ‘ah paling karena dia cantik’. Katakan, ‘keren lu!’,” tambahnya disambut tawa dan tepuk tangan peserta.
Memberi Suara, Menjaga Warisan
Diskusi semakin dalam ketika membahas kebijakan yang ramah perempuan. Susi menekankan perempuan harus berani bersuara untuk hak-hak biologis dan domestiknya. Siapa yang paling tahu rasanya menstruasi, menyusui, atau mengandung kalau bukan perempuan?
Namun, seringkali perempuan yang berjuang untuk kebijakan seperti ruang laktasi atau cuti haid justru distigma sebagai sosok yang “lebay” atau “nyari perhatian”.
Di sinilah Give to Gain bekerja. Dukungan kolektif akan membuat suara-suara kecil ini menjadi raungan yang didengar oleh pemegang kebijakan.
“Jangan biarkan teman kita berjuang sendirian lalu kita hanya menonton dari jauh. Jika satu perempuan naik menjadi Kepala Desa atau pimpinan serikat, dukung! Karena ketika dia di atas, dia akan mengerti kebutuhan kita,” pesan Susi.
Apresiasi Diri dan Kesehatan Mental
Menjelang akhir diskusi, Susi menyentuh sisi emosional. Perempuan seringkali terlalu banyak memberi untuk orang lain—untuk suami, anak, dan pekerjaan—sampai lupa memberi untuk dirinya sendiri.
Ia bertanya kepada audiens, “Siapa di sini yang masih punya waktu untuk me-time? Sekadar duduk menikmati es krim setelah menyelesaikan sepuluh orderan?”
Pesan intinya jelas: perempuan yang sehat secara mental dan emosional akan memberikan dampak positif yang lebih besar. Perempuan yang bahagia tidak akan punya waktu untuk menggosip atau menjatuhkan orang lain. Sebab, apa yang keluar dari mulut adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati.
Diskusi yang hangat itu kemudian ditutup dengan tausiyah menyejukkan dari Ustad Sudedi dan dilanjutkan berbuka puasa bersama.
Hari itu, di Balairung, sebuah janji tak tertulis dibuat bahwa mulai hari ini, kesuksesan seorang perempuan adalah kemenangan bagi semua perempuan. Give to Gain bukan sekadar slogan, melainkan sebuah gerakan untuk berhenti menjadi musuh dan mulai menjadi saudara.(Victor)
Jakarta, IndonesiaVoice.com – Di saat hiruk-pikuk masyarakat tengah bersiap menyambut syahdunya bulan suci Ramadhan, sebuah pergerakan taktis dan senyap tengah berlangsung di jantung pertahanan negara.
Titik didih geopolitik di Timur Tengah akibat konflik terbuka antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, rupanya tidak dipandang sebelah mata oleh Jakarta.
Percikan api dari kawasan Teluk itu berpotensi merambat menjadi gelombang krisis yang bisa menghantam kedaulatan ekonomi dan keamanan Ibu Pertiwi.
Menyadari ancaman asimetrik tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengambil langkah tegas yang taktis: menetapkan status Siaga 1 bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Perintah krusial ini tertuang resmi dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026, yang diteken oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Tujuh Lapis Perisai Pertahanan Negara
Status Siaga 1 bukanlah sekadar imbauan di atas kertas. Terdapat tujuh lapis instruksi tegas yang langsung dieksekusi oleh matra pertahanan negara:
1. Gelar Pasukan dan Alutsista: Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) menyiagakan penuh personel tempur dan alat utama sistem senjata (alutsista). Patroli diperketat di objek vital strategis seperti bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, hingga instalasi listrik negara (PLN).
2. Mata Elang di Udara: Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diperintahkan untuk tidak berkedip. Deteksi dini dan pengamatan ruang udara nasional dilakukan 24 jam penuh tanpa henti.
3. Intelijen Global Beraksi: Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI menginstruksikan Atase Pertahanan di negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) dan menyiagakan skenario evakuasi darurat bersama Kementerian Luar Negeri.
4. Pengamanan Ibu Kota: Kodam Jaya meningkatkan frekuensi patroli di kawasan kedutaan besar dan objek vital strategis untuk memastikan kondusifitas jantung negara, DKI Jakarta.
5. Deteksi Dini Kelompok Domestik: Satuan intelijen TNI dikerahkan untuk mencegah adanya kelompok radikal atau oportunis yang mencoba menunggangi isu Timur Tengah untuk memicu kekacauan di dalam negeri.
6. Kesiapan Balakpus: Seluruh Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI melaksanakan kesiapsiagaan penuh di satuannya masing-masing.
7. Laporan Real-Time: Setiap pergerakan dan dinamika situasi wajib dilaporkan seketika kepada Panglima TNI.
Visi Pre-emptive Presiden Prabowo
Melihat pergerakan cepat dari Mabes TNI, Pengamat Militer dan Intelijen, Dr. John Palinggi, MM, MBA, memberikan apresiasi dan analisis tajamnya.
Menurutnya, publik tidak perlu panik dengan status Siaga 1 ini, melainkan justru harus bersyukur memiliki kepemimpinan nasional yang tanggap dan visioner.
Dr John Palinggi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
“Masyarakat mungkin bertanya-tanya mengapa harus Siaga 1? Inilah wujud nyata bahwa Bapak Presiden Prabowo selalu bertindak melangkah lebih awal daripada situasi ancaman strategis yang mungkin kita hadapi. Pemerintahan ini tidak menunggu ada masalah atau bencana baru sibuk bergerak,” tegas Dr. John Palinggi.
Ia membedah dampak peperangan di Timur Tengah akan memukul dua sektor sekaligus: keamanan dan ekonomi global.
Di tengah beban ekonomi dan utang negara yang diwariskan dari krisis-krisis sebelumnya, Dr. John mengingatkan bahwa kondisi Indonesia jauh lebih beruntung dibandingkan banyak negara lain.
“Saya sudah mendatangi 41 negara, dan jujur saja, kondisi kita di Indonesia sebetulnya masih sangat bagus. Kuncinya sekarang ada pada bagaimana masyarakat mendukung langkah pengendalian krisis yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden,” ujar Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA).
Menangkal Parasit Disintegrasi
Lebih jauh, Dr. John Palinggi mengingatkan ancaman terbesar dari imbas perang Timur Tengah bukanlah jatuhnya rudal di tanah air, melainkan hancurnya persatuan nasional akibat polarisasi.
Ia menyoroti kelompok-kelompok yang kerap menjadikan isu luar negeri sebagai bahan bakar untuk menebar kebencian antargolongan, bahkan antaragama, di Indonesia.
“Perpecahan itu sudah mulai timbul. Lontaran saling hina di televisi atau media sosial tentang ajaran agama yang dianggap salah, itu sangat berbahaya. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus segera menghentikan konten saling hina ini, baik itu terhadap Al-Quran, Alkitab, Weda, maupun kitab lainnya,” desak Ketua Umum Ketua Umum DPP Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) ini.
Sebagai tokoh nasional, ia juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang terus mencerca dan memfitnah kebijakan Presiden Prabowo tanpa dasar yang jelas.
Ia menyarankan agar segala bentuk aspirasi disalurkan secara elegan dan konstitusional melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan melalui provokasi di jalanan atau media sosial.
Pesan tajam juga dialamatkan kepada insan pers dan media penyiaran. “Jangan hanya menyiarkan pembunuhan, pencurian, atau prostitusi. Siarkanlah keberhasilan pembangunan daerah, prestasi Bupati, Walikota, Menteri, agar kepemimpinan Bapak Presiden tertunjang dengan aura positif dan optimisme bangsa,” tambahnya.
Merajut Asa di Bulan Suci
Pada akhirnya, instruksi Siaga 1 dari Panglima TNI adalah bentuk perisai fisik negara, sementara perisai spiritual dan sosialnya berada di tangan rakyat.
Dr. John Palinggi menutup pesannya dengan ajakan refleksi yang mendalam, terlebih menyambut momen ibadah puasa.
“Mari kita rukun, bangun persaudaraan. Daripada ribut menghujat, lebih baik kita fokus menghidupi keluarga dengan cara yang benar. Apalagi di bulan suci Ramadhan yang penuh rahmat dan ampunan ini, usahakanlah kita banyak berdoa. Tentulah kita berharap, setelah 30 hari berpuasa, kita akan kembali fitrah dan memulai hidup yang jauh lebih baik lagi dalam naungan persatuan,” tutupnya.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan kesiapsiagaan penuh Panglima TNI, Indonesia kini membuktikan diri bukan sebagai perahu kertas yang mudah karam oleh badai geopolitik, melainkan sebagai bahtera besar yang dinakhodai dengan visi, ketegasan, dan persatuan.(Victor)
BOGOR, IndonesiaVoice.com — Merespons tantangan zaman dan meredam fenomena ketidakpastian di era digital yang berdampak pada kehidupan jemaat, HKBP Ressort Kramat Jati menyelenggarakan Pembekalan Parhalado tahun 2026.
Kegiatan strategis ini berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis (19/2/2026) hingga Sabtu (21/2/2026), bertempat di Kinasih Resort & Conference, Bogor, Jawa Barat.
Diikuti oleh 81 peserta yang terdiri dari para pelayan tahbisan (sintua) dari gereja ressort HKBP Kramat Jati dan gereja pagaran HKBP Gedong, agenda ini mengusung tema Sentral “Sukarela dan Pengabdian Diri” yang berakar dari Surat 1 Petrus 5:2-3.
Adapun pemateri yang hadir, antara lain, Prof Dr Budi Anna Keliat, S.Kp., M.App. Sc (Materi Psikologi: Asesmen dan Pemberdayaan Diri Dalam Pelayanan) dan Pdt. Prof. Binsar Jonathan Pakpahan, PhD (Materi Peluang, Tantangan, Strategi & Optimalisasi Pelayanan Di Era Digital).
Selain Pendeta Ressort HKBP Kramat Jati, Pdt. Dr. Martongo Sitinjak, hadir juga empat pendeta fungsional yakni Pdt Filemon F Sigalingging, STh, Pdt Eben Sihardo Simanjuntak MTh, Pdt Parningotan Siahaan dan Pdt Pontius Ch Siregar MDiv.
Dari Kiri: Atiek Siahaan br Silalahi, Septa Patrianando Sirait, Wilson Sitorus, Pdt Martonggo Sitinjak, St. H.D. Sirait, St. L Simanungsong dan St. S. Situngkir.
Pembekalan ini tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan sebuah langkah krusial untuk merevitalisasi panggilan pelayanan para sintua sebagai ujung tombak gereja di tengah dinamika masyarakat perkotaan.
Mempersiapkan “Bohal” di Tengah Arus Ketidakpastian Zaman Pendeta Ressort HKBP Kramat Jati, Pdt. Dr. Martongo Sitinjak, dalam pemaparannya menegaskan bahwa pembekalan ini adalah momentum esensial untuk memperlengkapi para pelayan.
Ia menganalogikan kegiatan ini dengan konsep Bohal dalam tradisi masyarakat Batak.
“Kata pembekalan berasal dari kata ‘bekal’, dalam bahasa Batak disebut Bohal. Dahulu kala, bila seseorang hendak pergi menggembalakan domba atau kerbau dari pagi hingga malam, bahkan sampai beberapa hari di ladang, mereka diperlengkapi dengan bekal berupa makanan dan minuman agar pekerjaannya bisa dilakukan dengan baik,” jelas Pdt. Martongo.
Dalam konteks pelayanan modern, Pdt. Martongo menyoroti tiga Bohal (bekal) utama yang disuntikkan kepada para parhalado selama retret berlangsung.
Pertama, pendekatan psikologi agar para pelayan mampu mengenali kekuatan, kelemahan, serta potensi karunia yang mereka miliki. Kedua, pemahaman komprehensif mengenai pelayanan di era digitalisasi. Ketiga, penyegaran ulang terhadap arti dan maksud tohonan (tahbisan) sintua di HKBP.
Urgensi ketiga bekal ini, menurut mantan Koordinator Departemen Koinonia HKBP tersebut, sangat beralasan.
Ia mengamati bahwa masyarakat saat ini tengah terjebak dalam arus zaman ketidakpastian yang melahirkan budaya cemas, ragu, dan bimbang.
“Era digital ini mengubah budaya, kebiasaan, mindset, dan peradaban. Ketidakpastian melahirkan budaya cemas. Bekerja serba tidak pasti, yang punya usaha sendiri juga cemas, apalagi yang tidak bekerja. Budaya cemas ini mempengaruhi seluruh arus kehidupan, termasuk gereja,” tegas Pdt. Martongo.
Oleh karena itu, gereja dinilai sangat memerlukan sosok-sosok pelayan yang berdiri teguh. Pembekalan ini dirancang untuk melepaskan lapisan-lapisan kecemasan tersebut agar para sintua bangkit dan menyadari kekuatan Ilahi di dalam dirinya, sehingga berani mengatakan “I can do it” dalam menunaikan pelayanannya.
“Pelayanan gereja ini tidak sama dengan pekerjaan sekuler. Ini bukan profesi, melainkan panggilan Ilahi. Jika pelayan mengenal diri, mengenal dunianya, dan mengetahui panggilannya, mereka yang akan merumuskan sendiri arah perkembangan gereja, bergumul bersama, dan mengeksekusinya tanpa harus selalu didikte,” tambahnya.
TOTAMA, Slogan Pemersatu dan “Restart” Pelayanan
Untuk menerjemahkan visi besar tersebut ke dalam langkah taktis, HKBP Kramat Jati merumuskan sebuah slogan pelayanan yang kuat dan mudah diingat, yakni TOTAMA, singkatan dari Topot(Kunjungi), Tangihon (Dengarkan), dan Tangianghonma (Doakan).
Ketua Pembelian Lahan HKBP Kramat Jati, St. H.D. Sirait, menilai kehadiran program pembekalan dan slogan TOTAMA ini sangat krusial, ibarat proses “turun mesin” bagi para pelayan Tuhan.
Ia menuturkan bahwa rutinitas yang panjang sering kali membuat semangat melayani menjadi tumpul.
“Sebagai sintua, pembekalan ini sangat kita butuhkan untuk me-restart ulang diri kita. Kalau bertahun-tahun tidak di-restart, pelayanan bisa melemah, kasarnya bisa jadi agak malas. Melalui pembekalan ini, ibaratnya kita mulai lagi dari nol, masuk gigi satu, lalu gigi dua, agar ke depan kita bisa ‘gas’ lagi di gigi tiga dan empat,” ujar St. H.D. Sirait dengan analogi yang lugas.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penjabaran TOTAMA menuntut komitmen total. “Topot berarti semua jemaat harus kita kunjungi, baik yang baru, yang sakit, maupun yang berduka. Waktu, tenaga, pikiran, dan materi harus ikhlas diberikan. Ketujuh tohonan sintua yang mungkin banyak yang terlupa karena terbiasa dengan rutinitas, kini diingatkan kembali untuk segera dilaksanakan secara konkret,” paparnya.
Sinergi Kesehatian Melayani 20 Wijk
Nuansa kebersamaan dan kesehatian (hasadaon) juga menjadi sorotan utama dalam kegiatan yang dikemas secara dinamis ini.
Ketua Majelis Perbendaharaan & Administrasi (MPA) HKBP Kramat Jati, St. L. Simangunsong, mengapresiasi soliditas yang terbangun sejak hari pertama keberangkatan.
“Kita sangat bersyukur bisa mengikuti pembekalan ini. HKBP Kramat Jati sebagai ressort memiliki gereja pagaran, yakni HKBP Gedong. Kebersamaan dan kekompakan ini yang kita rasakan sejak keberangkatan. Kita melayani secara sukarela dan membantu tugas pendeta,” ucap St. L. Simangunsong.
Ia menambahkan, luasnya cakupan pelayanan yang terbagi ke dalam 20 wijk (sektor) menuntut para sintua untuk benar-benar peka terhadap kondisi lapangan.
“Tugas kami adalah terjun langsung ke lapangan, mengamati jemaat di wilayah masing-masing. Pembekalan ini mengingatkan kembali bahwa kamilah ujung tombak yang harus mengetahui bagaimana keadaan dan kehadiran jemaat ke gereja,” terangnya.
Dedikasi Panitia demi Ujung Tombak Gereja
Kesuksesan penyelenggaraan Pembekalan Parhalado 2026 ini tentu tidak lepas dari kerja keras panitia pelaksana. Mewakili panitia, Septa Patrianando Sirait menyatakan bahwa persiapan intensif telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan.
“Secara konten, tujuan pembekalan kali ini jauh lebih jelas dari event-event sebelumnya. Pimpinan gereja kita sangat gamblang menjelaskan arah visi misinya. Kami panitia menyadari sepenuhnya arahan dari Amang Uluan (Pendeta Ressort) bahwa sintua-sintua wijk ini adalah ujung tombak jemaat. Itulah yang membuat kami sadar, terbuka, dan sangat bersemangat mengerjakannya,” jelas Septa.
Meski membutuhkan pendanaan yang cukup besar, Septa memastikan bahwa dukungan gotong royong dari berbagai pihak, termasuk partisipasi aktif dari para peserta, membuat seluruh kendala dapat teratasi dengan baik.
“Kami bekerja dengan dinamis. Walaupun memakan biaya yang cukup besar, kami yakin kegiatan ini sama sekali tidak sia-sia demi pelayanan,” pungkasnya.
Pembekalan ini diawali dengan kedisiplinan tinggi; pada hari pertama para peserta pria diwajibkan mengenakan kemeja putih berdasi dan wanita mengenakan blus berpita kecil.
Puncaknya, pada ibadah penutup yang dipimpin oleh Pdt. Basa Rohana Hutabarat, MTh, dan evaluasi di hari ketiga, Sabtu (21/2/2026), seluruh peserta diwajibkan mengenakan jas rapi sebagai simbol kesiapan penuh yang telah dibarui.
Melalui penyegaran spiritual dan kapasitas ini, ke-81 parhalado HKBP Kramat Jati dan HKBP Gedong diharapkan kembali ke tengah jemaat bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa Bohal yang utuh untuk menggembalakan kawanan domba Allah dengan sukarela, pengabdian diri, dan tanpa paksaan, demi kemuliaan nama Tuhan.
Usai pembekalan Parhalado, ada tiga goal program besar di HKBP Kramat Jati menanti, yaitu Jambore Sekolah Minggu, Gondang Naposo dan Festival Musik.
Jakarta, IndonesiaVoice.com – Di tengah dinamika zaman yang terus berputar cepat, ada momen-momen sakral di mana waktu seolah melambat, mengajak umat manusia untuk kembali melihat ke dalam relung batinnya. Bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, momen itu bernama Ramadhan.
Tahun ini, seiring bayang-bayang kedatangan bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, pesan-pesan kedamaian tidak hanya menggema dari mimbar-mimbar masjid, melainkan juga dari lisan tokoh-tokoh lintas agama yang mengimani kekuatan persaudaraan.
Salah satu suara yang lantang dan tulus menyuarakan hal tersebut datang dari Dr. John Palinggi, MM, MBA. Berlatar belakang sebagai seorang penganut Kristen, Dr. John bukanlah sosok sembarangan.
Ia adalah Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA)—sebuah wadah kerukunan antar umat beragama yang merangkul Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Dr. John adalah seorang “arsitek” kerukunan sosial yang selalu membumi.
BISMA
Lebih dari Sekadar Menahan Lapar
Ketika ditanya mengenai pandangannya menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1447 H, wajah Dr. John Palinggi memancarkan keteduhan.
Dengan artikulasi yang tenang namun sarat makna, ia membedah esensi puasa tidak dari kacamata seorang pengamat, melainkan dari kedalaman empati spiritual.
“Bulan suci Ramadhan adalah hal yang sangat penting sekali dalam kaitan dengan keyakinan saudara-saudara saya umat Islam,” ungkap Dr. John mengawali perbincangannya.
“Ramadhan bukan sekadar pergeseran jam makan atau sekadar menahan lapar. Melainkan, ini adalah transformasi total terhadap hidup kita sebagai pribadi.”
Dr. John merinci tiga makna transformasi total yang ia pahami dari ibadah puasa umat Islam. Pertama, adalah penyucian jiwa.
Menurutnya, setelah 30 hari ditempa di “kawah candradimuka” spiritual bernama puasa, umat Islam akan kembali kepada keadaan fitrah yang bersih.
Kedua, puasa adalah momentum menata ulang kebiasaan. “Berhenti makan di waktu-waktu biasa, berhenti bicara kasar, berhenti melakukan apa pun yang tidak baik dalam hidup kita selama ini,” paparnya tegas.
Makna ketiga, yang menurutnya paling esensial, adalah memusatkan ingatan hanya kepada Tuhan.
“Pada saat melaksanakan ibadah puasa, arahnya adalah kepada Allah SWT. Karena ibadah puasa adalah pendidikan langsung dari Allah kepada umat. Ini ranah yang sangat pribadi, tidak ada yang tahu seseorang berpuasa atau tidak selain Allah SWT dan dirinya sendiri.”
Bangkitnya Welas Asih
Dr. John Palinggi menangkap fenomena sosiologis yang luar biasa dari ritual Ramadhan, yaitu terciptanya kesetaraan sosial yang hakiki.
Di luar bulan Ramadhan, dunia seringkali dikotak-kotakkan oleh status: ada orang kaya, ada pejabat, penguasa, dan di sudut lain ada fakir miskin yang papa hidupnya.
Namun saat fajar menyingsing di bulan puasa, rasa lapar dan dahaga menyerang perut sang jenderal, sang konglomerat, hingga sang jelata dengan takaran yang sama.
“Kesetaraan sosial ini terbangun. Tersadar bahwa pada akhirnya, baik penguasa, pengusaha, orang kaya, maupun orang miskin, seluruhnya akan meninggal,” ujar Dr. John merenung.
“Kesetaraan itulah yang memunculkan perasaan bahwa mereka yang mampu harus menolong sesamanya. Ramadhan melahirkan belas kasih (welas asih) yang luar biasa.”
Gelombang welas asih ini nyatanya tidak berhenti pada sekat-sekat agama. Dr. John bernostalgia tentang betapa indahnya harmoni bertetangga di Indonesia saat Ramadhan tiba.
“Bahkan umat di luar Islam, pada masa-masa yang lalu saya lihat dengan tulus ikhlas membuat makanan, menghantar kue kepada tetangganya yang berpuasa. Saudara yang berpuasa pun menerimanya dengan sangat senang dan bahagia. Saling memperhatikan, mendukung, dan mendoakan.”
Merajut Habluminannas dalam Simfoni Universal
Sebagai Ketua Harian BISMA, pemahaman Dr. John tentang konsep teologi agama sangat komprehensif. Ia menyinggung keseimbangan ajaran Islam antara Habluminallah (hubungan dengan Allah) dan Habluminannas (hubungan dengan manusia).
Ia mempertanyakan dengan indah, bentuk persaudaraan seperti apa yang ingin dibangun? Apakah Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), Ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan sebangsa), atau Ukhuwah Insaniyah/Bashariyah (persaudaraan sesama umat manusia)?
Bagi Dr. John, Ramadhan adalah peleburan ketiganya. Ia kemudian menarik benang merah kesamaan nilai mulia ini dengan ajaran agama lain yang ada di Indonesia.
“Kami sendiri yang Kristen dan Katolik diajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Ingat, sesama manusia, bukan hanya sesama orang Kristen Katolik,” tegasnya.
Ia pun menyambut hangat bulan Maret yang juga bertepatan dengan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu.
“Di Hindu ada Vasudeva Kutumbakam—semua manusia di dunia bersaudara, diam di planet yang sama, menghirup udara yang sama, meminum air dari sumber yang sama. Umat Buddha bertujuan mencapai penerangan sempurna agar memiliki cinta kasih menolong orang yang susah. Sementara Khonghucu percaya bahwa di empat penjuru lautan, manusia adalah saudara.”
Harapan untuk Pemerintah dan Pemimpin Bangsa
Perbincangan beralih pada konteks kebangsaan. Perbedaan keyakinan di Indonesia sering kali menjadi sasaran empuk untuk diadu domba.
Dr. John Palinggi menggunakan momentum ini untuk menitipkan pesan khusus kepada pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk dikembangkan dalam bentuk saling merendahkan atau saling menghina kitab suci, entah itu Al-Quran, Injil, Weda, Tripitaka, atau kitab Khonghucu. Saya memohon kepada pemerintah supaya menghentikan dan mencegah orang-orang yang suka menghina agama orang lain. Biarkanlah agama itu suci dan sakral bagi pemeluknya masing-masing,” serunya dengan nada penuh harap.
Ia meyakini bahwa Presiden Prabowo sangat memahami cara mempersatukan umat beragama maupun penghayat kepercayaan di Indonesia. Dr. John juga memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Agama Republik Indonesia saat ini.
“Bapak Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar, adalah sahabat yang saya kenal baik. Beliau sangat rendah hati, yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau memahami bahwa program utamanya adalah kerukunan, persatuan, dan saling menguatkan. Beliau adalah sosok yang sangat tepat mendampingi Bapak Prabowo dalam mendekatkan manusia yang berbeda agama namun diikat oleh relasi kemanusiaan,” pujinya.
Sebuah Pesan Tulus dari Kedalaman Hati
Di penghujung perbincangan, sosok pria yang telah melanglang buana memfasilitasi rekonsiliasi dan dialog antarmanusia ini memberikan salam penutup yang menyentuh.
Ia tak canggung memposisikan dirinya tak ubahnya bagian dari keluarga besar umat Islam yang sedang menyambut hari besar.
“Kepada semua umat Islam saudaraku di mana pun berada, dengan tulus dari hati yang terdalam, pada menjelang pelaksanaan bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah ini, saya menyampaikan selamat memasuki dan menunaikan ibadah puasa. Bulan yang penuh rahmat, berkah, dan ampunan. Saya atas nama pribadi dan BISMA, memohon maaf lahir dan batin,” ucapnya sambil menelungkupkan kedua tangan di dada.
Kisah Dr. John Palinggi, sang pemegang APEC Travel Card yang menembus 19 perbatasan negara ini, membuktikan satu hal: tidak ada batas teritorial yang tak bisa ditembus oleh cinta kasih dan toleransi.
Ramadhan 1447 H, seperti yang diyakini Dr. John, bukan hanya milik umat Islam yang menjalankannya, melainkan oase spiritual yang menyejukkan kerukunan bangsa Indonesia.
Jakarta, IndonesiaVoice.com – Temaram cahaya lampion merah mulai menghiasi sudut-sudut kota, membawa kehangatan yang menandakan pergantian musim dan tahun.
Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di tahun 2026, nuansa perayaan tidak hanya sekadar semarak visual, melainkan juga sebuah momentum refleksi spiritual dan sosial.
Di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks, esensi perayaan ini menemukan relevansinya yang paling dalam: merawat harmoni.
Hal ini sejalan dengan visi “Asta Cita” yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, yang secara tegas menempatkan kerukunan sosial dan persatuan nasional sebagai jangkar kekuatan utama bangsa.
Untuk menyelami lebih dalam makna Imlek dalam konteks kebangsaan, kerukunan, dan kehidupan, Indonesia Voice berkesempatan mewawancarai sosok yang tak asing lagi dalam kancah interaksi sosial dan bisnis di Indonesia.
Beliau adalah Dr. John N. Palinggi, MM, MBA, Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA), seorang tokoh yang telah puluhan tahun mendedikasikan dirinya untuk merajut toleransi antarumat beragama sekaligus seorang pengusaha sukses yang kenyang akan asam garam kehidupan.
Dr. John Palinggi, MM, MBA
Melalui perbincangan yang hangat dan mendalam, Dr. John membagikan pandangannya yang komprehensif—mulai dari akar sejarah Imlek, rahasia bertahan dalam dunia bisnis selama 45 tahun, hingga kenangan berdirinya BISMA bersama mendiang Nurcholish Madjid di era transisi demokrasi.
Harmoni Keluarga, Fondasi Kekuatan Bangsa
Bagi Dr. John, perayaan Tahun Baru Imlek pada hakikatnya adalah miniatur dari gagasan besar tentang persatuan nasional.
“Jika diselaraskan dengan harapan Bapak Presiden Prabowo untuk menciptakan kerukunan antar anak bangsa, maka esensi Imlek itu sendiri sangatlah relevan. Di dalam Imlek, yang utama adalah kerukunan di dalam keluarga,” ujar Dr. John membuka perbincangan.
Menurutnya, keluarga adalah sel terkecil dari sebuah negara. Mempererat ikatan keluarga adalah prasyarat mutlak sebelum seseorang melangkah keluar untuk membangun masyarakat atau menjalankan usaha.
Imlek, yang perhitungannya didasarkan pada siklus lunar (perputaran bulan), memberikan jeda waktu bagi manusia-manusia modern yang sibuk untuk kembali ke akar mereka.
Ada tiga pilar utama dalam tradisi Imlek yang dijabarkan oleh Dr. John:
Penghormatan kepada Leluhur: Ini adalah nilai yang sangat mendasar. Menghormati leluhur berarti mengenang jasa-jasa mereka yang telah mendahului kita. “Itulah sebabnya masyarakat Tionghoa selalu menyediakan tempat untuk menghormati leluhurnya, sekalipun mereka sudah tiada di bumi,” jelasnya.
2. Kebersamaan Keluarga: Imlek adalah waktu yang sakral untuk berkumpul. Kesibukan duniawi dikesampingkan sejenak demi merajut kembali tali persaudaraan yang mungkin merenggang karena jarak dan waktu.
3. Doa dan Harapan: Ini adalah momen untuk memanjatkan doa, memohon agar Tahun Kuda Api membawa kesejahteraan, kedamaian, dan keberuntungan bagi semua makhluk.
Menyapa seluruh masyarakat Tionghoa di Indonesia, Dr. John dengan senyum hangatnya menyampaikan pesan pembuka yang sarat makna, “Xin Nian Kuai Le!! Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga selalu memperoleh keberuntungan, segala hal berjalan sesuai keinginan, dan ‘Sentijangkan’—semoga selalu sehat walafiat.”
Menggali Akar Sejarah
Banyak yang merayakan Imlek tanpa menyadari betapa panjang dan kayanya sejarah di balik tradisi ini.
Dr. John yang memiliki wawasan luas, mengajak kita mundur ribuan tahun ke belakang, menembus lorong waktu menuju era Dinasti Shang (sekitar 1600–1046 Sebelum Masehi).
Pada masa itu, upacara akhir tahun sudah rutin dilaksanakan untuk menghormati dewa dan leluhur.
“Tujuan utamanya adalah manifestasi rasa syukur atas panen yang telah lalu, sekaligus memohon keberuntungan untuk panen di tahun yang berjalan,” paparnya.
Sejarah Imlek juga tak lepas dari kekayaan mitologi, salah satunya adalah legenda Monster Nian.
Konon, Nian adalah monster laut berkepala singa yang muncul setiap akhir tahun untuk memangsa hasil panen, ternak, dan bahkan manusia.
Ketakutan masyarakat kala itu akhirnya terjawab ketika mereka menemukan tiga kelemahan utama sang monster.
Takut pada Warna Merah: Inilah alasan mengapa perayaan Imlek selalu didominasi oleh dekorasi berwarna merah menyala.
Takut pada Suara Keras: Untuk mengusir Nian agar lari terbirit-birit, masyarakat membakar petasan (mercun).
Takut pada Cahaya Terang: Lampion-lampion dinyalakan di setiap sudut rumah untuk menerangi malam dan menjaga keselamatan keluarga.
Penetapan kalender Imlek secara resmi baru dilakukan pada masa Dinasti Han (sekitar tahun 202 SM – 220 M) oleh Kaisar Wu, yang mematenkan penggunaan kalender lunar.
Namun, di balik semua sejarah dan legenda itu, Dr. John menekankan satu pesan inti yang tak boleh dilupakan.
“Inti dari sejarah Imlek adalah momentum untuk meninggalkan yang lama—kebiasaan buruk, kecurangan, sifat menipu—dan menyambut lembaran baru dengan tekad untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik,” tegasnya.
Filosofi Bisnis Sang Suhu, Rahasia Bertahan 45 Tahun
Di luar kapasitasnya sebagai tokoh kerukunan, Dr. John N. Palinggi dikenal luas sebagai seorang pengusaha tangguh yang telah malang melintang di dunia bisnis selama 45 tahun.
Kesuksesannya bukanlah kebetulan, melainkan hasil tempaan dari “Sang Suhu”, seorang pengusaha besar (Laopan) yang menjadi mentornya di masa lalu.
Dengan mata berbinar, Dr. John membagikan falsafah bisnis yang diajarkan kepadanya setiap pukul empat sore di masa-masa awal kariernya:
1. “Seribu Teman Masih Kurang, Satu Musuh Terlampau Banyak”
Prinsip ini sangat relevan dengan visi kerukunan nasional. Dalam dunia dagang, membangun jaringan (networking) adalah segalanya.
“Kalau kita punya banyak saudara dan kita terjatuh di pinggir jalan, pasti ada yang menolong. Tolong-menolong, bantu-membantu, dukung-mendukung adalah inti dari jaringan bisnis,” kata Dr. John.
2. Minum Air Harus Tahu Sumbernya (Balas Budi)
Kesetiaan dan rasa terima kasih adalah mata uang yang tak ternilai harganya.
“Jangan mengotori sumber airmu. Orang yang pernah membantu kita maju, jangan pernah disakiti. Harus dihormati. Pandai-pandailah berterima kasih. Hilangkan perasaan buruk, timbulkan kebaikan,” nasihatnya.
3. Mau Ikan Besar, Umpannya Harus Besar
Banyak yang salah kaprah mengartikan ini sebagai uang pelicin atau sogokan. Padahal, maknanya adalah tentang keunggulan individual dan kerja keras.
“Kalau mau rezeki besar tapi masuk kantor jam 10 pagi dan pulang jam 2 siang, jangan harap! Saya sampai hari ini masih masuk jam 4 atau 5 subuh dan pulang sore. Saya tidak merasa lelah karena hati saya terpelihara. Saya tidak berpikir jahat atau ingin mencuri. Dari hati yang bersih, terpancar kehidupan,” ungkapnya penuh semangat.
4. Siao Cen Pucut, Ta Cen Pulai (Tidak Keluar Uang Kecil, Tidak Masuk Uang Besar)
Dalam bisnis, tidak ada yang instan atau gratis. Kesuksesan membutuhkan investasi, baik berupa modal, tenaga, maupun penyelesaian masalah secara bersama-sama (sharing).
Menjadi backing yang hanya menunggu uang datang tanpa kerja nyata bukanlah mentalitas pengusaha sejati.
5. Saling Terbuka, Menghormati, dan Menguntungkan
Dr. John mengkritik keras pengusaha yang hanya menerapkan “terbuka dan menghormati” namun melupakan unsur “menguntungkan bersama“.
Baginya, jika sudah sepakat berkolaborasi, ibarat naik satu perahu, tidak boleh ada yang membocorkan perahu tersebut dari dalam.
“Jika mitra kita punya kelemahan, selesaikan di dalam, jangan disiarkan ke luar. Bahkan jika kita bermusuhan, saat tujuan kita sama dan perahu hanya satu, lepaskan permusuhan itu. Biasanya, setelah makan bersama sambil minum kopi, orang Tionghoa bisa menyelesaikan konflik apa pun,” jelasnya sambil senyum kecil.
Semua prinsip ini dibingkai oleh satu kata kunci: Kepercayaan (Trust). Pengusaha Tionghoa membangun jaringan di atas fondasi kepercayaan yang solid.
Sekali berbuat tidak jujur, reputasi akan hancur dan tidak ada harapan lagi untuk bangkit. Ditambah dengan prinsip Never Give Up (pantang menyerah), mentalitas inilah yang membuat mereka tidak akan berhenti sebelum mencapai target.
BISMA dan Cak Nur
Perbincangan mengalir menuju momen bersejarah di tahun 2000-an. Masa itu adalah era transisi demokrasi yang sangat krusial bagi pengakuan identitas masyarakat Tionghoa di Indonesia. Selama puluhan tahun sebelumnya, perayaan Imlek dilarang dilakukan di ruang publik.
BISMA
Angin segar datang di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mencabut larangan tersebut, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dengan menjadikan Imlek sebagai Hari Libur Nasional pada 2003.
Tepat pada tahun 2000, di tengah euforia reformasi dan tantangan polarisasi sosial, berdirilah Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA). Dr. John mengenang peran sentral mendiang Prof. Dr. Nurcholish Madjid (Cak Nur), seorang cendekiawan Muslim yang sangat ia hormati.
“Saat itu Bapak Nurcholish Madjid mengumpulkan wakil dari lima agama yang diakui. Kami rapat bersama perwakilan Majelis Ulama, PGI, Parisada Hindu Dharma, dan lainnya. Disepakatilah pembentukan BISMA, wadah kerukunan beragama Indonesia,” kenang Dr. John.
Pemilihan nama “Badan Interaksi Sosial Masyarakat” (bukan menggunakan kata ‘agama’) adalah strategi brilian dari Cak Nur agar forum ini tidak mencampuri urusan akidah atau teologi masing-masing agama.
“Tujuannya agar tidak saling membahas masalah akidah dan kitab suci. Ini murni untuk mendekatkan manusia beragama dalam kerukunan sosial guna membangun bangsa. Saat itu Cak Nur menjadi Ketua Umum pertama, dan saya menjabat sebagai Sekjen. Beliau adalah cendekiawan luar biasa yang tulus ingin membangun negara ini dengan damai,” ujar Dr. John dengan nada terharu.
Benang Merah Ajaran Kasih Semua Agama
Bagi Dr. John, menjembatani dialog antar-iman sebenarnya sangat sederhana jika kita kembali ke inti ajaran masing-masing agama.
“Semua agama mengajarkan persaudaraan dan kebaikan. Tidak ada yang mengajarkan keburukan.”
Ia memaparkan benang merah yang indah dari berbagai keyakinan di Indonesia:
Islam: Mengajarkan Hablum Minallah (hubungan dengan Allah) dan Hablum Minannas (hubungan antar manusia), yang melahirkan persaudaraan sesama umat Islam (Ukhuwah Islamiyah), sesama anak bangsa (Ukhuwah Wathaniyah), dan sesama umat manusia (Ukhuwah Insaniyah).
Kristen & Katolik: Hukum kasih yang utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bukan hanya mengasihi sesama jemaat gereja saja.
Hindu: Memiliki filosofi Vasudhaiva Kutumbakam (Seluruh dunia adalah satu keluarga). Semua bersaudara karena menghirup udara yang sama dan hidup di bumi yang sama.
Buddha: Tujuan mencapai penerangan sempurna adalah agar memiliki cinta kasih universal untuk menolong semua makhluk hidup, terutama mereka yang menderita.
Konghucu: Mengajarkan bahwa di empat penjuru lautan, semua manusia adalah saudara.
“Oleh karena itu, sudahilah saling menghina. Kitab suci agama apa pun sudah sakral bagi pemeluknya, jangan dijadikan bahan perdebatan publik atau televisi karena itu benih perpecahan. Mari kita bangun persaudaraan,” pesan Dr. John dengan tegas.
Harapan di Tahun Kuda Api 2026
Di akhir wawancara, ketika ditanya mengenai harapan khususnya untuk Imlek 2577, Dr. John menitikberatkan pada konsep kerukunan yang holistik: kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan dengan pemerintah.
“Pemerintah adalah pemegang otoritas yang menjaga aturan bangsa. Perjalanan pemerintah saat ini dalam membina kerukunan sudah sangat bagus. Jika ada kekurangan di sana-sini, itu dinamika biasa dari kelalaian manusia,” pandangnya secara objektif.
Pesannya untuk masyarakat Tionghoa di Indonesia maupun diaspora di luar negeri sangatlah jelas: Jadilah agen perubahan yang positif bagi lingkungan sekitar.
“Tetaplah berperan aktif dalam pembangunan nasional. Dukung Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh program pemerintah yang pro-rakyat. Hindari perbuatan yang bisa menyengsarakan orang lain. Ingat kembali tujuan utama Imlek: Tinggalkan hal-hal buruk dari masa lalu, dan lakukan kebaikan hari ini dan esok.”
Perayaan Imlek 2026 di bawah bayang-bayang Tahun Kuda Api sejatinya adalah simbol energi yang berkobar, kecepatan, dan ketangguhan.
Dengan memadukan energi ini bersama semangat gotong royong dan kerukunan, bangsa Indonesia diyakini mampu melesat maju melewati berbagai tantangan zaman.
Sebagai penutup perjumpaan yang sarat akan nilai kehidupan ini, Dr. John N. Palinggi melantunkan salam hangat nan penuh doa, sebuah berkat yang menggema tidak hanya untuk satu golongan, tetapi untuk kemanusiaan itu sendiri.
“Sekali lagi, semoga seluruh masyarakat dimanapun berada selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Wan Shi Ru Yi, Nian Nian You Yu!”
