Jakarta, IndonesiaVoice.com – Siapa bilang mimpi menjadi idol K-Pop cuma sekadar angan-angan di siang bolong?
Kesuksesan Dita Karang yang berhasil debut bersama Secret Number membuktikan bahwa talenta muda Indonesia punya taring di industri hiburan Korea Selatan yang terkenal super ketat.
Nah, buat kamu yang punya mimpi serupa, gerbang menuju panggung global kini terbuka semakin lebar lewat Born Star Indonesia.
Bukan rahasia lagi kalau persaingan menjadi trainee di Negeri Ginseng itu luar biasa keras. Tak hanya modal suara merdu dan jago dance, mental baja adalah kunci utama.
Menyadari hal ini, Born Star Indonesia, lembaga pelatihan yang berafiliasi langsung dengan Born Star Korea, kembali unjuk gigi dengan menghadirkan kurikulum komprehensif yang tidak hanya mengasah bakat dan kesiapan fisik, tapi juga mental!
Komitmen mencetak calon bintang ini disampaikan langsung oleh Sabrina Irene, Pendiri sekaligus CEO Born Star Indonesia-Korea, dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (2/8/2026).
“Kami berusaha memberikan pengetahuan langsung soal persaingan industri, termasuk apa yang harus dipersiapkan.Agensi Korea lebih suka trainee yang paham basic entertainment kayak gimana. Privilege kami adalah audisi dengan agensi langsung,” ungkap Sabrina.
Jalur “VIP” Menuju Agensi Raksasa Korea
Nama Born Star sendiri sudah punya reputasi mentereng di Korea Selatan. Cabang mereka telah terbukti sukses melahirkan nama-nama besar di industri K-Pop, mulai dari Sojin Girl’s Day, Jinsoul eks LOONA, Kim Sohye I.O.I, Solar MAMAMOO, hingga Karina aespa!
Di Indonesia, jalur audisi khusus inilah yang sebelumnya mengantarkan Dita Karang menembus ketatnya industri K-Pop melalui cabang Born Star di New York.
Menariknya, Sabrina yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi sangat menekankan pentingnya kesehatan mental para calon trainee.
Fakta di lapangan menunjukkan, banyak peserta asal Indonesia berguguran dan memilih pulang bukan karena kurang berbakat, melainkan shock dengan jam terbang dan kedisiplinan tingkat dewa ala Korea.
Tak heran, selain kelas vokal dan tari, Sabrina juga membekali murid-muridnya soal standar fisik yang kerap jadi patokan agensi—mulai dari proporsi kaki, bentuk jari, hingga kontur wajah.
Coaching Clinic Eksklusif Bersama Gun Woo & Henny
Sebagai wujud nyata dari program mereka, Born Star Indonesia baru saja menggelar acara spektakuler selama dua hari bertajuk “Coaching Clinic with KPOP Idol” pada 1-2 Agustus 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Pelatihan selama dua hari penuh (Sabtu-Minggu) ini sudah mencakup kelas vokal dan tari, sesi spesial How to be an IDOL, hingga sertifikat internasional. Tak hanya itu, pada Minggu malamnya, digelar juga Exclusive Dinner yang menyajikan penampilan live eksklusif.
Untuk memberikan pengalaman autentik, Born Star Indonesia bahkan menerbangkan langsung dua praktisi industri hiburan dari ROOT Entertainment Korea, yakni Gun Woo dan Henny! Proses mendatangkan mereka butuh waktu satu tahun penuh, lho!
Kabar baiknya, talenta anak muda Indonesia sukses bikin kedua bintang tamu ini terpukau. Gun Woo yang melatih koreografi mengaku sangat terkesan.
“Mereka sudah tahu banyak soal budaya Korea, K-Pop, dan K-Drama. Attitude-nya juga oke banget,” pujinya.
Henny pun tak kalah antusias melihat gairah peserta dari Tanah Air.
“Aku ngeliat passion mereka dan percaya diri bilang kalau mereka bisa jadi besar suatu hari nanti. Sistem K-Pop itu tidak mudah. Tidak semua bisa debut, tapi semua bisa terjadi asal tidak putus asa dan terus latihan. Attitude itu yang penting dan aku lihat mereka punya,” tegas Henny memberi semangat.
Rangkaian acara yang intens ini ditutup manis dengan unjuk kebolehan murid-murid Born Star Indonesia.
Dibuka dengan sentuhan lokal lewat Tari Betawi, panggung kemudian memanas dengan aksi nyanyi dan dance para peserta, sebelum akhirnya Gun Woo dan Henny tampil solo dan mengajak peserta naik ke panggung.
Ke depannya, Born Star Indonesia berjanji akan terus mengadakan program coaching clinic serupa yang terbuka untuk umum.
Jadi, buat kamu yang suka cover dance, tergabung di komunitas K-Pop, atau sekadar punya mimpi besar untuk berdiri di bawah sorotan lampu panggung dunia, persiapkan dirimu. Who knows, you might be the next K-Pop Star!
JAKARTA, IndonesiaVoice.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta H. Rano Karno meninjau demonstrasi penerapan teknologi biodekomposer untuk mengatasi bau di Waduk Ria Rio, Pulomas, Jakarta Timur, Jumat (31/7/2026).
Teknologi tersebut diterapkan sebagai salah satu upaya untuk membantu memperbaiki kualitas lingkungan dan kondisi badan air di kawasan tersebut.
Kegiatan ini diinisiasi oleh PT Pulo Mas Jaya bekerja sama dengan Yayasan Mega Gotong Royong (YMGR) selaku pengembang teknologi biodekomposer.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, serta sejumlah pejabat terkait.
Sebelum penerapan biodekomposer dilakukan, kondisi Waduk Ria Rio memang menjadi perhatian karena air waduk terlihat berwarna gelap dan menimbulkan bau yang cukup menyengat.
Wagub DKI Jakarta Rano Karno meninjau penerapan teknologi biodekomposer yang terbukti efektif hilangkan bau di Waduk Ria Rio secara cepat dan aman.
Selain itu, waduk juga menerima masukan limbah domestik dari lingkungan di sekitar kawasan Pulomas.
Direktur Utama PT Pulo Mas Jaya, Robby Ferliansyah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya PT Pulo Mas Jaya mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan Pulomas, khususnya Waduk Ria Rio.
“Penerapan teknologi biodekomposer yang ramah lingkungan ini diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi dan fungsi Waduk Ria Rio sehingga menjadi lebih bersih, sehat, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ke depan, kawasan ini juga diharapkan memiliki nilai sosial dan ekonomi yang lebih baik,” ujar Robby.
Perwakilan Yayasan Mega Gotong Royong, Edward Tanari, mengatakan teknologi biodekomposer telah diperkenalkan sekitar 15 tahun lalu sebagai solusi biologis untuk membantu mempercepat proses penguraian bahan organik yang menjadi sumber bau.
“Kami berharap teknologi biodekomposer dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan bau pada badan air perkotaan sehingga kawasan Waduk Ria Rio menjadi lebih nyaman, sehat, dan memiliki nilai ekologis yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Edward.
Menurut Edward, dalam beberapa bulan terakhir teknologi tersebut telah digunakan di sejumlah lokasi. Pada Mei 2026, biodekomposer diterapkan untuk membantu mengatasi bau pada kolam dan saluran irigasi di kawasan Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta.
Selanjutnya, pada Juni 2026, teknologi yang sama telah diperkenalkan di sejumlah daerah, antara lain Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Semarang.
Sementara itu, Mangontang Simanjuntak, formulator teknologi biodekomposer, menjelaskan bahwa biodekomposer dapat digunakan pada berbagai media yang mengandung bahan organik dan menjadi sumber bau.
“Biodekomposer dapat digunakan untuk mengatasi bau pada kolam, sampah organik, dan cairan lindi. Penggunaannya relatif praktis karena cukup diaplikasikan pada permukaan media yang menjadi sumber bau,” jelas Mangontang.
Menurutnya, mikroorganisme yang terkandung dalam biodekomposer bekerja membantu mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Dengan proses tersebut, bahan organik yang menjadi sumber bau dapat diuraikan secara biologis.
Edward menambahkan, pemanfaatan biodekomposer tidak terbatas pada pengendalian bau. Teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk mempercepat proses dekomposisi sampah organik di lubang biopori yang saat ini terus didorong sebagai salah satu bagian dari pengelolaan sampah organik di Jakarta.
“Biodekomposer dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses dekomposisi sampah organik di biopori sehingga proses pembentukan kompos dapat berlangsung lebih cepat. Teknologi ini juga dapat membantu mempercepat proses produksi biogas dari bahan organik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penghilangan bau menggunakan biodekomposer pada prinsipnya bukan sekadar menutupi bau dengan pewangi, tetapi membantu menguraikan bahan organik yang menjadi sumber bau.
Karena itu, efek penghilangan bau dapat bertahan selama tidak terdapat penambahan material organik baru yang kembali menjadi sumber bau.
Dari sisi produksi, biodekomposer juga relatif efisien. Bahan bakunya mudah diperoleh, biaya produksinya relatif rendah, dapat diproduksi dalam skala besar, dan proses produksinya relatif singkat, yakni sekitar satu minggu.
Demonstrasi penerapan biodekomposer di Waduk Ria Rio dilakukan menggunakan dua unit drone yang menyemprotkan 600 liter biodekomposer pada permukaan waduk seluas sekitar enam hektare.
Sebelum penyemprotan dilakukan, para peserta kegiatan, termasuk Wakil Gubernur DKI Jakarta dan jajaran pejabat yang hadir, mengakui bahwa bau dari waduk cukup terasa.
Namun, sekitar 15 menit setelah proses penyemprotan selesai, terjadi perubahan yang langsung dirasakan oleh peserta. Bau yang sebelumnya tercium dari kawasan waduk sudah relatif tidak tercium.
Wakil Gubernur DKI Jakarta H. Rano Karno bersama sejumlah peserta yang hadir juga mengakui adanya perubahan kondisi tersebut setelah aplikasi biodekomposer dilakukan.
Edward mengatakan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh efek penghilangan bau dapat berbeda-beda, tergantung kondisi dan karakteristik material yang menjadi sumber bau.
“Secara umum, proses penghilangan bau dapat efektif dalam waktu sekitar satu jam. Namun, dalam demonstrasi di Waduk Ria Rio ini, sekitar 15 menit setelah penyemprotan selesai, bau sudah relatif tidak tercium oleh peserta yang berada di lokasi,” ujar Edward.
Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan potensi biodekomposer sebagai salah satu teknologi yang praktis dalam membantu menangani persoalan bau pada badan air yang tercemar bahan organik.
Pada akhir kegiatan, Wakil Gubernur DKI Jakarta H. Rano Karno merekomendasikan agar teknologi biodekomposer dapat dipertimbangkan dalam upaya mempercepat penanganan persoalan bau, khususnya yang berasal dari sampah organik dan cairan lindi.
Penerapan teknologi biodekomposer di Waduk Ria Rio diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan badan air perkotaan yang lebih efektif, praktis, ramah lingkungan, serta berkelanjutan.
Selain untuk waduk dan badan air, teknologi tersebut juga berpotensi dimanfaatkan dalam pengelolaan sampah organik, pengolahan lindi, biopori, dan proses produksi biogas, sehingga pengelolaan bahan organik dapat diarahkan tidak hanya untuk mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekologis dan ekonomi.(*)
TRANSFORMASI TPST BANTARGEBANG DAN GIANT SEA WALL: Momentum Membangun Sistem Lingkungan Terpadu Menuju 5 Abad Jakarta
Oleh: Ir. Edward Tanari, M.Si
Perjalanan menuju lima abad Jakarta bukan hanya ditandai oleh pembangunan infrastruktur yang megah, tetapi juga oleh kemampuan kota ini menyelesaikan persoalan lingkungannya secara berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, transformasi TPST Bantargebang dan pembangunan Giant Sea Wall dipandang sebagai dua agenda yang berbeda. Padahal, keduanya dapat menjadi bagian dari satu sistem lingkungan terpadu yang saling memperkuat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah strategis melalui pengembangan berbagai fasilitas pengolahan sampah yakni, pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPST Bantargebang. Upaya ini menunjukkan komitmen kuat untuk beralih dari pendekatan konvensional menuju pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan transformasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh hadirnya teknologi baru. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana mengintegrasikan seluruh komponen pengelolaan sampah—mulai dari TPST Bantargebang, landfill mining, PLTSa, pemanfaatan gas metana, pengolahan lindi, hingga rehabilitasi lingkungan—ke dalam satu sistem yang saling mendukung. Melalui pendekatan itu, transformasi TPST Bantargebang diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari strategi mewujudkan Jakarta yang tangguh dan berkelanjutan memasuki usia lima abad.
TPST Bantargebang: Dari Kawasan Penimbunan Menjadi Kawasan Pemulihan
Sekalipun saat ini Jakarta telah memiliki sarana baru pengelolaan sampah modern RDF di Rorotan, Namun selama 37 tahun, kehadiran TPST Bantargebang menjadi tulang punggung pengelolaan sampah DKI Jakarta. Berdiri di atas lahan sekitar 110 hektar, kawasan tersebut telah menampung jutaan ton sampah dan membentuk lanskap buatan yang menyimpan tantangan lingkungan yang besar.
Gundukan sampah setinggi 60 meter dari permukaan menjadikan TPST Bantargebang kini sebagai kawasan dengan tekanan lingkungan yang tinggi karena berpotensi menjadi sumber ancaman bagi masyarakat akibat bau, emisi, dan potensi longsor. Peristiwa longsor yang pernah terjadi di kawasan pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan pentingnya peningkatan standar keselamatan dan penataan timbunan.
Sebelumnya kawasan tersebut menerima sekitar 7.000-8.000 ton sampah baru setiap hari. Itu sebabnya berbagai upaya dan regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi sampah yang tiap hari volumenya makin bertambah. Model kumpul–angkut–buang yang selama ini menjadi tulang punggung pengelolaan sampah mulai menunjukkan keterbatasannya. Penambahan timbunan terus terjadi, sementara kapasitas lahan dan tekanan lingkungan semakin meningkat. Inilah tantangan besar yang dihadapi pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Transformasi TPST Bantargebang dapat diarahkan menjadi kawasan pemulihan lingkungan melalui pendekatan ekonomi sirkular dan pemanfaatan sumber daya. Langkah itu dapat dilakukan melalui pemanfaatan kembali material yang masih bernilai, pengendalian emisi, pemanfaatan gas metana, rehabilitasi lahan, pengembangan ruang terbuka hijau, hingga pembangunan kawasan edukasi lingkungan. Namun transformasi kawasan tidak cukup hanya mengurangi timbunan; Jakarta memerlukan sistem yang mencegah terbentuknya timbunan baru. Karena tanpa memutus aliran sampah dari hulu, pemulihan kawasan hanya akan menjadi relokasi persoalan lingkungan.
PLTSa dan Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah
Transformasi kawasan tidak akan berhasil apabila aliran sampah baru tetap masuk dengan pola lama. Karena itu, Pemerintah bersama Danantara telah menyampaikan rencana dukungan pembiayaan dan pengembangan PLTSa sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah berbasis energi di Jakarta.
Rencana pembangunan PLTSa melalui kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah. Pemprov DKI telah menyampaikan kerjasama pembangunan fasilitas PLTSa di Bantargebang sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah berbasis energi, termasuk penandatanganan kerja sama pada 2026.
Dalam konsep yang pernah disampaikan pemerintah, setiap unit PLTSa diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.500–3.000 ton sampah per hari dengan potensi produksi listrik sekitar 35 MW per unit. Jakarta mempertimbangkan pembangunan 4–5 unit apabila skema pendanaan dan nilai keekonomiannya dapat dipenuhi. Salah satu tujuan utama proyek ini adalah mengurangi ketergantungan pada pola landfill konvensional sekaligus menekan kebutuhan tipping fee melalui pendapatan dari penjualan listrik.
Pendekatan itu memungkinkan volume residu yang ditimbun melalui sistem open dumping akan berkurang secara signifikan dan sekaligus menghasilkan energi serta memperpanjang umur operasional kawasan. Dengan rencana pembangunan PLTSa, area yang selama ini menjadi zona penimbunan di TPST Bantargebang bertransformasi menjadi zona rehabilitasi melalui landfill mining dan pemulihan lingkungan. Energi yang dihasilkan bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju pemulihan ruang dan lingkungan.
Menuju Kawasan Energi dan Pemulihan Lingkungan
Salah satu gagasan transformasi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan TPST Bantargebang adalah melakukan penataan ulang terhadap timbunan sampah lama yang telah berusia puluhan tahun. Timbunan historis yang telah mengalami proses dekomposisi alami relatif lebih stabil, dan pada beberapa area telah ditumbuhi vegetasi berpotensi dikaji untuk dilakukan landfill mining atau penambangan kembali timbunan lama secara bertahap dan terukur. Pemulihan kawasan ini membuka peluang integrasi dengan agenda lingkungan Jakarta yang lebih luas termasuk penguatan pesisir.
Pendekatan ini bukan sekadar memindahkan sampah, tetapi bertujuan untuk memperoleh kembali ruang, mengurangi tekanan terhadap lahan, serta membuka peluang pemanfaatan material yang masih memiliki nilai. Material organik yang telah mengalami degradasi dalam jangka panjang berpotensi diproses lebih lanjut menjadi material penutup, bahan pembenah tanah, kompos, atau material pendukung reklamasi dan rehabilitasi lahan, tentu setelah melalui proses pengolahan, pengujian kualitas, dan memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.
Dalam perspektif yang lebih luas, material hasil pemulihan yang memenuhi standar teknis dan lingkungan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari dukungan pembentukan lanskap. Pendekatan ini membuka kemungkinan agar hasil pemulihan kawasan tidak berhenti di lokasi TPST, tetapi ikut mendukung rehabilitasi ruang hijau pada sistem perlindungan wilayah pesisir.
Pada saat yang sama, ruang yang telah berhasil dipulihkan melalui kegiatan penambangan dapat kembali dimanfaatkan untuk fungsi baru yang lebih produktif. Sebagian area dapat diarahkan menjadi lokasi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi melalui PLTSa sehingga aliran sampah baru tidak lagi bergantung pada pola penimbunan konvensional. Sedang area lainnya dapat ditata ulang menjadi tempat pemrosesan akhir dengan metode sanitary landfill yang lebih modern, tertata, dan mudah dikendalikan. Pembangunan dengan metode sanitary landfill menggantikan metode open dumping yang selama ini berlangsung, memungkinkan pengelolaan residu dilakukan secara lebih baik melalui sistem pelapisan dasar, pengumpulan dan pengolahan lindi, pengendalian gas metana, pengaturan zona operasi, serta pemantauan lingkungan yang lebih ketat.
Dengan pendekatan tersebut, kawasan TPST Bantargebang tidak lagi berkembang ke samping melalui penumpukan tanpa batas, tetapi berubah menjadi sistem pengelolaan yang lebih efisien, terkendali, dan berorientasi pada pemulihan. Transformasi ini membuka peluang perubahan paradigma: dari timbunan menjadi sumber daya, dari keterbatasan lahan menjadi ruang produktif, dan dari tempat pembuangan menjadi pusat ekonomi sirkular dan ketahanan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Mengubah Lindi dari Beban Menjadi Sumber Daya
Transformasi pengelolaan sampah juga harus mencakup aspek yang sering luput dari perhatian publik, yaitu pengelolaan cairan lindi. Lindi merupakan hasil dekomposisi sampah dan infiltrasi air yang berpotensi menimbulkan pencemaran tanah dan badan sungai apabila tidak dikelola dengan baik.
TPST Bantargebang memiliki fasilitas kolam pengolahan lindi yang dikenal dengan instalasi pengolahan air sampah (IPAS) berkapasitas 7.000 meter kubik per hari. Kapasitas itu sesungguhnya belum memadai untuk menampung dan mengelola cairan lindi yang terbentuk dari proses dekomposisi dan infiltrasi air pada kawasan timbunan seluas 110 hektar. Belum banyak yang menyadari bahwa cairan lindi yang berbau merupakan aset lingkungan yang dapat dimanfaatkan lebih jauh untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan ekologis. Melalui sistem pengolahan yang memenuhi persyaratan lingkungan, cairan lindi dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi produk pupuk hayati cair yang murah dan berkualitas untuk mendukung ekonomi sirkular. Pemanfaatan lindi bukan semata menghasilkan produk, tetapi menunjukkan bahwa residu pengelolaan sampah pun dapat dikembalikan ke dalam siklus pemulihan sumber daya.
Dalam kerangka tersebut, pengelolaan sampah tidak lagi berhenti pada tahap pengurangan volume, tetapi menjadi bagian dari rantai pemulihan lingkungan yang menghasilkan energi, memulihkan ruang, dan memperkuat ketahanan wilayah pesisir. Di sinilah transformasi TPST bantargebang dan perlindungan pesisir bertemu dalam satu sistem.
Giant Sea Wall, Lanskap Hijau Produktif untuk Masa Depan
Pada sisi lain, pembangunan Giant Sea Wall (GSW) yang sedang berlangsung di pesisir utara Pulau Jawa saat ini, perlu dipandang lebih luas selain sebagai infrastruktur pengendali banjir rob, juga dapat menjadi bagian dari sistem ketahanan kota yang mengintegrasikan perlindungan pesisir, pengelolaan air, penguatan ruang terbuka hijau, dan adaptasi perubahan iklim. Pengembangan lanskap hijau pada sisi dalam kawasan GSW berpotensi memanfaatkan material pembenah tanah hasil proses pemulihan kawasan TPST Bantargebang yang telah memenuhi standar lingkungan sebagai material reklamasi.
Ketika pengelolaan sampah menjadi lebih modern dan kawasan pesisir lebih terlindungi, Jakarta memiliki peluang membangun fondasi kota yang lebih tangguh, estetik, dan berkelanjutan. Vegetasi yang dikembangkan di sisi dalam GSW dapat diarahkan pada tanaman yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan estetika seperti cemara laut, nyamplung, kelapa, ketapang, serta vegetasi lokal lainnya. Kawasan hasil rehabilitasi ini tidak hanya menjadi alat pengendali banjir rob, tapi dapat dikembangkan menjadi taman ekologis, koridor hijau, kawasan penelitian, dan ruang publik berbasis pemulihan lingkungan.
Pada akhirnya, transformasi TPST Bantargebang dan pembangunan Giant Sea Wall hendaknya dipandang lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur. Keduanya merupakan bagian dari satu sistem lingkungan terpadu yang menghubungkan pengurangan sampah, pemulihan sumber daya, produksi energi, penguatan kawasan pesisir, dan penciptaan ruang hijau yang produktif.
Memasuki usia lima abad mendatang, tantangan Jakarta bukan lagi sekadar mengelola sampah atau membangun tanggul pesisir, melainkan membangun sistem lingkungan yang mampu memulihkan, memanfaatkan, dan melindungi secara bersamaan. Perubahan paradigma dari kumpul – angkut – buang menuju kurangi – olah – manfaatkan – pulihkan; menjadi pondasi penting bagi terwujudnya sistem pengelolaan lingkungan terpadu.
Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, transformasi ini berpeluang menjadi model pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Dari kawasan timbunan menjadi pusat ekonomi sirkular, dan dari beban lingkungan menjadi warisan ekologis bagi generasi mendatang.
*Praktisi dan Pemerhati Lingkungan Hidup, tinggal di Bekasi
Jakarta, IndonesiaVoice.com — Di tengah pusaran dinamika sosial, tantangan kebangsaan yang kian kompleks, serta disrupsi di dunia pendidikan tinggi, Badan Kerja Sama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BKS PGI-GMKI) mengambil langkah strategis.
Organisasi pelayanan oikoumenis ini secara resmi menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2026.
Kegiatan berskala nasional yang dipusatkan di Grha Oikoumene PGI, Jakarta, ini berlangsung selama dua hari, 24-25 Juli 2026.
Rakernas ini bukan sekadar rutinitas organisatoris, melainkan momentum krusial untuk memperteguh komitmen pelayanan bersama antara gereja-gereja dan mahasiswa Kristen di seluruh pelosok Nusantara, dari Kepulauan Nias hingga Tanah Papua.
Penyelenggaraan Rakernas BKS PGI-GMKI 2026 merupakan tindak lanjut langsung dari mandat Pedoman Kerja BKS PGI-GMKI tahun 2017 dan hasil Rapat Terbatas Pengurus Pusat pada 16 Mei 2026 lalu.
Forum ini dirancang untuk melahirkan rumusan kebijakan strategis yang mampu menjawab pergumulan zaman, sekaligus menata kembali arah gerakan mahasiswa Kristen di Indonesia.
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) BKS PGI-GMKI, Firman Jaya Daeli, dalam sesi wawancara menegaskan bahwa Rakernas ini membawa tiga agenda utama yang sangat mendesak.
Pertama, penataan dan pengembangan organisasi. Kedua, perumusan strategi kebijakan jangka panjang. Ketiga, pengagendaan kegiatan konkret yang bermuara pada tiga fokus pelayanan: kegiatan siswa, optimalisasi student center, dan pendampingan pendeta mahasiswa.
“Pertemuan ini dirancang untuk menjawab dinamika sosial, tantangan kebangsaan, dan perkembangan dunia pendidikan tinggi masa kini. Fokus utama kami tertuju pada pembenahan organisasi, penguatan kelembagaan, serta peneguhan arah pelayanan yang relevan dan kontekstual,” papar Firman Jaya Daeli.
Lebih jauh, Firman menjelaskan ketiga fokus pelayanan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diletakkan dalam kerangka besar penguatan ideologi, nilai-nilai kekristenan, dan kapasitas kelembagaan.
Untuk memastikan kedalaman substansi, Rakernas ini dibagi menjadi dua format utama: Study Meeting (pertemuan studi) dan Business Meeting (sidang pleno dan komisi).
“Tahun pertama kepengurusan ini adalah tahun konsolidasi. Namun, untuk tiga tahun ke depan, kita akan berfokus penuh pada pengabdian. Pengabdian ini berarti kita harus mampu menjawab tugas, tanggung jawab, dan panggilan BKS PGI-GMKI secara nyata di tengah masyarakat. Di sinilah relevansi dan posisi penting Rakernas yang kita laksanakan setelah kurang lebih 1,5 tahun berjalan,” tambah Firman.
Mencetak Kader Pemimpin, Bukan Sekadar Penyelesaian Studi Semangat pembaruan dan relevansi sosial juga disuarakan dengan tegas oleh Ketua Umum Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty.
Mewakili PGI sebagai salah satu lembaga pembentuk, ia menaruh harapan besar agar forum ini tidak hanya sibuk mengurus urusan internal, tetapi mampu memproyeksikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas.
“Kami berharap RAKERNAS selama dua hari ini bisa merumuskan sejumlah kebijakan, tidak hanya bagi penguatan internal, tetapi juga bagaimana menentukan arah relevansi BKS PGI-GMKI bagi masyarakat secara menyeluruh,” ujar Pdt. Jacklevyn.
Ia menyoroti isu-isu kemahasiswaan dalam dinamika kekinian, salah satunya terkait pendidikan dan beasiswa. Menurutnya, advokasi pendidikan tidak boleh berhenti pada penyelesaian studi secara akademis semata.
“Bagaimana beasiswa yang diupayakan itu tidak sekadar untuk menyelesaikan studi, tetapi menjadi ruang pengkaderan agar mahasiswa Kristen kelak mampu hadir dan berkontribusi di dalam ruang-ruang kebangsaan maupun gereja,” tegasnya.
Pdt. Jacklevyn juga menekankan pentingnya manajemen sumber daya. “Jadi Rakernas ini pertama-tama mengonsolidasikan seluruh resources (sumber daya) yang ada, lalu bagaimana membagi resources itu menjadi kekuatan nyata untuk melakukan transformasi tugas panggilan dan pelayanan,” imbuhnya.
Visi Founding Fathers
Sementara itu, Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti, menegaskan dukungan penuh organisasinya terhadap pelaksanaan Rakernas ini. Bagi GMKI, BKS PGI-GMKI adalah salah satu pilar penopang utama dalam mewujudkan cita-cita awal para pendiri gerakan (founding fathers).
“Pada kepengurusan ini, kita kembali lagi pada apa yang menjadi tujuan dan cita-cita para founding fathers. Bagaimana kehadiran GMKI dapat membangun spiritualitas mahasiswa Kristen dan membangun sumber daya manusianya. BKS ini adalah pilar pendukung utama GMKI untuk mewujudkan tujuan tersebut,” jelas Prima.
Prima menggarisbawahi misi terbesar dari sinergi ini adalah melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berdampak, yang mampu membawa pembaruan di tiga medan layan GMKI: gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat.
“Paling utama, ini bicara soal bagaimana kita menjadi saksi dan citra Sang Kepala Gerakan, yaitu Yesus Kristus. Melalui Rakernas ini, saya yakin pikiran-pikiran dari seluruh peserta akan sangat membantu GMKI untuk melakukan transformasi besar-besaran di dalam organisasi,” tutur Prima dengan optimisme tinggi.
Dialektika Intelektual Melalui Study Meeting
Sebelum memasuki ranah pengambilan keputusan dalam Business Meeting, para peserta Rakernas dibekali dengan wawasan kebangsaan dan teologis melalui sesi Study Meeting yang setara dengan Focus Group Discussion (FGD) berskala makro.
Ketua Panitia Rakernas, dr. Heber Bombang Sapan, menguraikan sesi diskursus intelektual ini dibagi ke dalam dua panel utama yang menghadirkan tokoh-tokoh kaliber nasional dari kalangan akademisi, politisi, jurnalis, hingga pimpinan gereja.
Panel pertama mengangkat tema “Dinamika Gereja, Masyarakat, Mahasiswa, dan Bangsa Indonesia dalam Rangka Pemajuan Pelaksanaan BKS PGI-GMKI”.
Sesi ini dipandu oleh Sekretaris Umum PP GMKI Periode 2014-2016, Desi Datang, dan menghadirkan narasumber utama yakni Ketua Umum PP GMKI, Ketua Umum MPH PGI, Ketua Umum BKS PGI-GMKI, serta Senior GMKI yang juga pakar hukum tata negara, Prof. Dr. John Pieris.
Panel kedua berfokus pada “Pemaknaan Kehadiran BKS Kini dan ke Depan: Peluang, Pergumulan, Tantangan, dan Pengharapan“.
Dipandu oleh Pengurus Pusat BKS PGI-GMKI, Andaru Sanyoto, sesi ini diisi oleh akademisi terkemuka Prof. Thomas Pentury, Anggota DPR RI Mercy Barends, dan Jurnalis Senior Harian Kompas, Sonya Hellen Sinombor.
“Kedua study meeting ini minimal akan memberikan bekal fundamental bagi kita dalam mengikuti seluruh sesi persidangan Rakernas esok harinya. Ini adalah fondasi argumentasi dan diskursus kita,” terang dr. Heber.
Target Organisasi 2026-2031
Pelaksanaan Rakernas ini menjadi representasi nyata dari kebinekaan Indonesia. Lebih dari 100 peserta hadir, di mana sekitar 60 peserta di antaranya merupakan utusan daerah. Mereka terdiri dari pengurus cabang lokal BKS di 16 daerah, pimpinan PGI Wilayah (PGIW), PGI Daerah (PGID), PGI Setempat (PGIS), Sinode Am Gereja-Gereja (SAG), Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI, hingga cabang persiapan BKS dari berbagai pelosok negeri, mulai dari Nias hingga Papua.
Dari unsur pusat di Jakarta, turut hadir jajaran penuh Pengurus PP BKS PGI-GMKI, perwakilan MPH PGI, para pendeta perguruan tinggi, dosen Pendidikan Agama Kristen (PAK), tim amandemen pedoman kerja, serta tokoh-tokoh Kristen daerah.
Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) yang juga Bendahara Umum PP BKS PGI-GMKI, Mercy Barends, merinci target konkret yang harus dicapai dalam permusyawaratan ini.
“Tujuan utama pelaksanaan Rakernas ini mencakup evaluasi komprehensif terhadap perkembangan pelayanan dan pembentukan Pengurus Cabang di berbagai daerah. Lebih jauh, forum ini wajib merumuskan arah strategis dan memetakan prioritas program pelayanan BKS PGI-GMKI untuk periode lima tahun ke depan, yakni 2026–2031,” tegas Mercy.
Selain pemetaan program, agenda sentral lainnya adalah penyempurnaan (amandemen) Pedoman Kerja organisasi. Langkah ini dinilai sangat mendesak agar kerangka kerja BKS PGI-GMKI selaras dengan konteks pelayanan yang terus berubah, sekaligus memperkuat rantai koordinasi antara PGI, GMKI, dan seluruh perangkat lokal di daerah.
Prosesi pembukaan Rakernas sendiri berlangsung khidmat melalui Ibadah yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum BKS PGI-GMKI sekaligus Sekretaris Umum MPH PGI, Pdt. Dr. Darwin Darmawan, bersama Pemimpin Liturgi Pdt. Ronald Ricard Tapilatu.
Pembukaan resmi dilakukan oleh Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, didampingi jajaran teras PGI, GMKI, dan panitia.
Acara ini turut dihadiri Direktur Pendidikan Kristen Kementerian Agama RI, Dr. Suwarsono, S.PAK., M.M., serta Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Pdt. Dr. Henriette Tabita Hutabarat Lebang.
Rakernas BKS PGI-GMKI Tahun 2026 membuktikan diri bukan sekadar ajang konsolidasi birokrasi organisasi, melainkan ruang perjumpaan iman.
Dengan berpegang teguh pada semangat “Ut Omnes Unum Sint” (Supaya mereka semua menjadi satu), BKS PGI-GMKI terus bertransformasi menjadi kawah candradimuka bagi generasi muda Kristen Indonesia.
Sebuah wadah yang berdedikasi menghidupi nilai-nilai Injil secara kontekstual demi menghadirkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di tengah pusaran kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jakarta, IndonesiaVoice.com – Pagi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/7/2026) selalu identik dengan keriuhan yang merayakan kebebasan.
Ribuan orang berlari, mengayuh sepeda, atau sekadar berjalan santai menikmati udara Minggu pagi tanpa asap kendaraan.
Di tengah lautan manusia yang merayakan hari libur, sembilan orang relawan menyempil membawa sebuah pesan sunyi yang selama ini luput dari ingatan kolektif warga kota.
Di tangan para relawan tersebut, tergenggam selebaran kertas berbentuk hati. Bukan sekadar alat promosi, kertas itu adalah sebuah medium untuk mengetuk pintu nurani.
Dalam kurun waktu kurang dari dua jam, seribu keping hati itu berpindah tangan, ludes tak bersisa, membawa serta sebuah realita kelam tentang anak-anak yang mengawali napas pertama mereka di balik dinding penjara yang dingin.
Pertanyaan itu meluncur dari bibir salah seorang pengunjung Car Free Day (CFD). Nada suaranya bergetar, menyiratkan keterkejutan yang pekat.
Matanya terpaku pada informasi singkat yang tertulis di salah satu sisi selebaran hati tersebut.
Di bawah terik matahari pagi Jakarta yang hangat, ia baru saja disadarkan pada sebuah kenyataan yang selama ini bersembunyi di sudut-sudut paling gelap dari sistem peradilan.
Keterkejutan pengunjung itu adalah potret ketidaktahuan bersama. Banyak orang tidak pernah membayangkan di balik tembok tinggi berlapis kawat berduri, ada tangis bayi yang memecah keheningan sel tahanan.
Mereka lahir dan dibesarkan di sana karena sang ibu tengah menjalani masa pidana. Bayi-bayi ini bukanlah narapidana.
Mereka lahir dengan rahim kesucian yang sama seperti anak-anak lainnya, membawa hak yang tak bisa ditawar: hak atas kasih sayang, perlindungan, gizi yang baik, ruang bermain, dan pendidikan.
Di luar penjara, tragedi sunyi lainnya juga tengah berlangsung. Ribuan anak terpaksa menjalani masa kecil yang pincang karena harus tumbuh tanpa kehadiran ayah atau ibu yang sedang mendekam di bui.
Mereka adalah anak terdampak pemenjaraan orang tua, kelompok rentan yang sering kali menanggung “hukuman” tak kasat mata berupa stigma sosial yang tajam dari masyarakat.
Mereka dijauhi, kehilangan rasa aman, dan memendam tekanan emosional yang diam-diam menggerogoti kesehatan mental serta masa depan mereka.
Melalui kampanye bertajuk “1000 Hati untuk Anak-anak yang Terdampak Pemenjaraan Orang Tua“, Yayasan Rumah Lam Horas bersama Lam Horas Film sengaja memilih momen Hari Anak Nasional 2026 untuk menghentak kesadaran publik.
Lamtiar Simorangkir, sutradara di balik film dokumenter peraih Piala Citra 2021 Invisible Hopes, sekaligus Ketua Yayasan Rumah Lam Horas, hadir sebagai motor penggerak dari inisiatif panjang ini.
Baginya, kampanye ini bukanlah sekadar acara seremonial, melainkan sebuah napas panjang dari perjuangan advokasi yang telah dimulai sejak lima tahun lalu.
“Seorang anak tidak pernah memilih di mana ia dilahirkan ataupun siapa orang tuanya,” ujar Lamtiar dengan nada yang sarat akan ketegasan sekaligus kegetiran.
“Namun, setiap anak berhak tumbuh dengan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Kampanye ini mengajak masyarakat melihat mereka sebagai anak-anak yang membutuhkan dukungan, bukan sebagai bagian dari kesalahan orang tuanya.”
Ucapan Lamtiar adalah sebuah refleksi mendalam bahwa palu hakim yang dijatuhkan di ruang sidang seharusnya hanya menghukum sang pelaku tindak pidana, bukan merampas masa depan anak-anak mereka.
Pemilihan selebaran berbentuk hati pada kampanye ini menemukan maknanya ketika ia mendarat di telapak tangan masyarakat.
Hati adalah simbol universal dari empati yang sering kali alpa diberikan kepada mereka yang termarginalkan.
Hal ini terlihat jelas dari reaksi seorang pengunjung paruh baya yang langkahnya terhenti usai membaca pesan kampanye tersebut.
“Saya sebagai seorang ibu dan juga nenek merasa anak-anak butuh banget ada yang melindungi, memberikan rasa aman, menimbulkan percaya diri bagi mereka, agar mereka tumbuh kembang dengan baik,” ucapnya pelan.
Matanya menerawang, membayangkan cucunya sendiri, lalu membayangkan anak-anak yang harus berbagi ruang dengan dinginnya teralis besi.
Hari itu, seribu hati kertas memang telah habis dibagikan dalam waktu kurang dari dua jam. Namun, gaung dari kampanye ini diharapkan mampu melahirkan jutaan hati baru yang berdetak dengan empati.
Yayasan Rumah Lam Horas telah melemparkan batu ke tengah danau yang tenang, berharap riaknya menyentuh pemerintah, pemangku kebijakan, akademisi, hingga masyarakat luas, demi memastikan bahwa tidak ada satupun anak di negeri ini yang masa depannya terkurung di balik jeruji kesalahan masa lalu orang tuanya.
Pernahkah kita merenung, mengapa Lambang Negara kita berwujud burung Garuda? Bukan Singa, bukan Macan?
Ribuan tahun lalu di India kuno, nama Garuda lahir dalam kitab Mahabharata. Ia bukan sekadar hewan. Ia adalah Raja Burung.
Kisah Pembebasan Jiwa
Garuda lahir dari rahim ketulusan. Ibunya, Winata, diperbudak oleh kaum naga. Demi membebaskan sang ibu, Garuda rela bertarung melawan para dewa untuk merebut Tirta Amerta (Air Suci Kehidupan).
Ia tidak mencari kekayaan. Ia mencari KELAYAKAN dan KEMERDEKAAN ibunya.
Kemitraan, Bukan Perbudakan
Melihat kesucian hati Garuda, Dewa Wisnu turun. Wisnu memberikan air suci itu, dan Garuda dengan sukarela menawarkan diri menjadi kendaraan (wahana) Wisnu.
Ini bukan hubungan majikan dan budak. Ini adalah hubungan KEMITRAAN berbasis moralitas. Wisnu melambangkan Sumber Keadilan, sedangkan Garuda melambangkan Eksekutor yang Cepat dan Gagah.
Renungan Hari Ini:
Jika hari ini kita hanya menghafal Pancasila tanpa memiliki mentalitas “Garuda” yang berani bertarung demi membebaskan rakyat dari perbudakan modern ( kemiskinan dan ketidakadilan ), maka kita telah mengkhianati segel asli sejarah kita sendiri.
Pancasila adalah jiwanya, Garuda adalah raganya.
(Bagikan tulisan ini jika Anda ingin segel kedaulatan segenap bangsa Indonesia kembali tegak! Nantikan Seri 2 Pekan ini: “Segel Keadilan Raja Airlangga”)
(GALARUWA Menyambut Dirgahayu RI ke-81 – Bagian 1/8)
Santiamer Silalahi – Ketua Umum Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa (GALARUWA)
Jakarta, IndonesiaVoice.com – Akhir pekan di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), tak ubahnya seperti kanvas yang melukiskan kehangatan dan kesetiaan.
Pada Sabtu, 18 Juli 2026, ruangan megah itu tidak sekadar menjadi saksi penyatuan cinta antara Marcelino Socrates Ansanay dan dr. Cristina Magdalena Purba, tetapi juga menjadi panggung yang memperlihatkan betapa eratnya jalinan persaudaraan antara relawan sejati dan pemimpin yang mereka kawal.
Marcelino adalah putra dari Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP), Willem Frans Ansanay.
Sebuah nama yang tak asing dalam barisan perjuangan mengawal Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo, hingga estafet kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Sejak pagi, suasana khidmat sudah terasa. Tepat pukul 10.00 WIB, saat lonceng pemberkatan berdentang, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta istri melangkah masuk.
Kehadiran orang nomor dua di Republik ini di saat-saat sakral ibadah menegaskan pesan tanpa kata: Istana tak pernah melupakan sahabat seperjuangannya.
Kisah kehangatan itu tak berhenti di pagi hari. Ketika mentari berganti gemerlap lampu resepsi antara pukul 18.00 hingga 20.00 WIB, ruang perayaan kembali bergemuruh oleh antusiasme tamu undangan.
Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo, hadir bersama putra bungsunya yang juga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
Langkah ayah dan anak ini menyusuri karpet merah perayaan, menebar senyum dan melengkapi kemeriahan malam.
Bagi Willem Frans Ansanay, rentetan momen ini membangkitkan luapan emosi yang sulit disembunyikan. Di sela-sela meriahnya resepsi, matanya berkaca-kaca menyiratkan rasa haru dan bangga.
“Kehadiran Bapak Wapres di pagi hari, lalu Bapak Jokowi dan Mas Kaesang di malam hari, ini bukan sekadar memenuhi undangan,” ungkap Frans dengan suara bergetar, seperti dikutip dari infopublik news.
“Ini adalah bukti nyata bahwa perjuangan ikhlas kami membesarkan BaraJP selama ini telah menyentuh hati keluarga besar beliau.”
Kerja keras tanpa pamrih yang ditorehkan BaraJP di akar rumput seolah terbayar lunas. Kehadiran para tokoh nasional ini menjadi oase sekaligus energi baru bagi ribuan kader BaraJP yang tersebar di seluruh pelosok negeri.
“Saya sangat kaget dan terharu. Ternyata kerja ikhlas kami selama ini didengar dan dihargai. Ini kehormatan besar bagi keluarga besar BaraJP,” tambahnya.
Namun, layaknya sebuah keluarga yang diikat oleh visi kebangsaan, malam perayaan itu juga menjadi momentum untuk mempertegas komitmen ke depan.
Tak ada kata surut dalam kamus BaraJP. Willem Frans Ansanay memastikan bahwa barisan yang dipimpinnya akan tetap solid, berdiri tegak, dan bergerak dalam satu komando untuk mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
“BaraJP siap menjadi garda terdepan. Kami sudah membuktikan kesetiaan itu saat memenangkan Pak Jokowi selama dua periode, dan Prabowo-Gibran pada 2024 lalu. InsyaAllah, 2029 kami siap kembali memenangkan Prabowo-Gibran,” tegasnya penuh keyakinan.
Di ujung malam, terselip sebuah harapan mulia dari sang Ketua Umum. Ikatan kekeluargaan yang telah terajut indah antara BaraJP dan keluarga Presiden diharapkan tak lekang oleh waktu, melainkan menjadi fondasi kokoh untuk terus mengawal program-program kerakyatan.
“Harapan kami, silaturahmi ini terus berlanjut. Bersama-sama kita kawal keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia yang lebih maju,” tutup Frans Ansanay.
Sebuah pesta pernikahan pada akhirnya usai, namun bagi BaraJP, ini adalah babak baru dari pengabdian panjang yang dibalut dalam semangat kekeluargaan dan cinta Tanah Air.
Jakarta, IndonesiaVoice.com – Senja perlahan merangkak di ufuk Jakarta, namun di benak Dr. JS Simatupang, ada sebuah senja lain yang jauh lebih meresahkan: senja kala budaya leluhurnya.
Di usianya yang telah menginjak 61 tahun, pria yang seharusnya sudah bisa duduk tenang menikmati masa tuanya ini justru merasa gelisah. Tidurnya tak nyenyak, pikirannya terganggu.
“Kalau dikemukakan, krisis minat generasi muda Batak untuk persoalan budaya peninggalan leluhur ini sudah mencapai titik minus,” tuturnya dengan nada suara yang berat.
Ia tidak sedang membesar-besarkan masalah. Dr. JS Simatupang adalah sosok yang hidup dan bernapas dalam denyut nadi adat kemargaan.
Tangan dinginnya pernah ikut meramu kesuksesan sebagai parhobas (pelayan/pekerja keras) pada Munas Raja Lontung di Muara dan Pesta Kampung Parbarumbung.
Keringatnya pun turut menetes dalam kontribusi pembangunan jalan menuju Tugu Simatupang Togatorop. Ia tahu persis bagaimana aroma gotong royong itu pernah begitu pekat.
Namun kini, aroma itu perlahan memudar, digantikan oleh apatisme yang dingin dari para Naposobulung (generasi muda).
Dua dekade lalu, ia mengenang, barisan pemuda marga begitu tangguh dan rutinitas mereka menggema. Hari ini? “Bahkan melirik pun generasi muda enggan. Saya yakinkan, mungkin lima atau sepuluh tahun mendatang, budaya Batak ini sudah terkikis habis,” ucapnya getir.
Penyakit Gila Hormat dan Hilangnya Sang ‘Parhobas’
Mengapa anak-anak muda ini pergi meninggalkan gelanggang adatnya sendiri? Jakarta, yang sering dianggap sebagai barometer kemajuan dan gudangnya para pemikir, justru menjadi etalase dari krisis ini.
Dengan tatapan tajam, Dr. JS Simatupang menunjuk pada satu akar masalah yang sering kali luput dari otokritik: krisis keteladanan para pemimpin marga.
“Ketua-ketua marga sekarang, analisa saya, bukan lagi menjadi parhobas. Maunya hanya minta dihormati,” kritiknya tajam.
Dalam filosofi Batak, seorang pemimpin kumpulan marga hakikatnya adalah pelayan masyarakatnya. Ia bukan pejabat politik yang butuh panggung untuk dielu-elukan atau dicium tangannya.
Ia harusnya bekerja dalam senyap, memastikan khalayak ramai puas dan terayomi. Sayangnya, banyak pengurus marga masa kini yang lebih sibuk mengurus iuran anggota ketimbang menyapa anak mudanya yang mungkin sedang putus sekolah, menganggur, atau kebingungan mencari identitas.
“Generasi muda sekarang merasa, apa untungnya mereka ikut? Diajak berkomunikasi pun tidak. Padahal, mereka sekarang punya pendidikan tinggi, ilmunya lebih dari orang tuanya. Kalau kita hanya menyuguhi hal-hal mistik atau kaku, mereka tidak peduli,” tegasnya.
Ia bahkan menyarankan agar marga-marga Batak belajar dari marga Sinaga yang fokus membangun mobilisasi usaha ekonomi bersama, atau paguyuban Jawa Barat yang memiliki visi jelas ke mana arah generasinya dibawa.
Alasan lain yang membuat Naposobulung lari adalah cengkeraman waktu dan mitos biaya yang mencekik.
Berdiri mematung dari pagi hingga delapan malam untuk menyalami tamu, menurut Dr. JS Simatupang, bukan hanya tidak logis, tapi juga menyalahi kaidah kesehatan.
“Generasi muda tidak salah jika ingin acara selesai jam 4 sore. Waktu dalam acara adat itu sangat wajar dan bisa dipersingkat tanpa menghilangkan kultur budaya,” jelasnya.
Ia memberikan solusi praktis: jika ada sepuluh saudara yang harus memberikan ulos, cukup diwakilkan oleh satu orang. Batasi waktu bicara tiap perwakilan hanya dua menit.
Keputusan-keputusan rasional seperti ini harusnya berani diambil oleh ketua marga dan Raja Parhata saat Martonggo Raja (rapat persiapan adat).
Ia juga menepis keras mitos bahwa adat Batak akan membawa kebangkrutan.
“Tidak ada orang Batak yang bikin pesta anaknya lalu pulang dari sana dikejar-kejar hutang. Itu tidak mungkin,” sanggahnya tersenyum.
Di balik gemerlapnya sebuah pesta adat, terdapat jaring pengaman sosial yang kokoh bernama gotong royong. Semua biaya dan beban telah disiapkan dan dibagi bersama oleh orang banyak.
Jika suhut (tuan rumah) tidak mampu, maka pesta akan diselenggarakan secara sederhana sesuai kemampuan. Ada keluhuran dan ‘misteri’ perlindungan dalam adat Batak yang sering disalahpahami oleh anak muda.
Pada akhirnya, krisis ini adalah krisis keterasingan. Anak muda merasa menjadi orang asing di pesta adatnya sendiri karena kendala bahasa.
Dr. JS Simatupang mengingatkan bahwa kecintaan tidak bisa dipaksakan dalam semalam; ia harus disemai dari meja makan keluarga.
Sama seperti telinga yang terbiasa mendengar lagu merdu, anak-anak harus dibiasakan mendengar bahasa Batak dari orang tuanya dengan penuh kasih sayang, bukan paksaan.
Waktu terus berjalan, dan sang tokoh menolak untuk menyerah pada pesimisme. Melalui organisasi sosial kemasyarakatan yang terus ia gerakkan, ia menitipkan sebuah pesan yang melampaui batas marga dan kampung halaman.
“Mari bersama kita bentuk satu wujud visi. Pergunakanlah rezeki kita untuk membangun citra budaya yang indah kepada anak-anak kita. Kepada saudara-saudara suku Tapanuli, jadilah parhobas yang sejati,” tutupnya.
Filsuf Romawi Ovidius dalam karya klasiknya Metamorphoses menuliskan frasa abadi coelumque tueri jussit. Manusia diciptakan tegak agar mampu memandang ke langit.
Memandang langit melambangkan visi luhur, pembangunan jiwa, martabat, dan idealisme tertinggi sebuah bangsa.
Sebaliknya, tindakan pronamque tueri berarti menunduk ke bumi. Ia mencerminkan pemenuhan kebutuhan materiil, urusan logistik, dan infrastruktur fisik semata.
Dalam membedah arah kepemimpinan nasional, karakteristik “Prabowonomics” saat ini menunjukkan kecenderungan kuat pada aspek yang kedua.
Sebagai pemimpin berlatar belakang militer, Prabowo Subianto membawa gaya kepemimpinan yang mengutamakan kecepatan, taktis, dan hasil nyata yang langsung terlihat.
Karakteristik Prabowonomics sangat kental dengan pembangunan fisik materiil yang dikejar sesegera mungkin.
Kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, hingga ketahanan energi adalah wujud nyata dari upaya mengamankan fondasi Indonesia (pronamque tueri).
Pendekatan taktis “amankan logistik sekarang juga” ini memang krusial, namun jika berjalan tanpa keseimbangan, ia menyimpan bahaya laten yang besar bagi kesinambungan masa depan bangsa dan negara Indonesia.
Sejarah mengingatkan bahwa pembangunan fisik yang masif tanpa diimbangi pembangunan manusia yang kuat akan melahirkan kerapuhan sistemik.
Menitikberatkan seluruh energi negara hanya pada aspek materiil berisiko menciptakan masyarakat yang pragmatis, hedonis, ketergantungan pada subsidi, dan hilangnya daya kritis.
Ketika hukum, ketertiban, dan etika dikesampingkan demi kecepatan realisasi proyek fisik, maka korupsi, kesenjangan, dan degradasi moral justru akan menggerogoti hasil pembangunan itu sendiri dari dalam.
Bangsa ini tidak boleh sekadar kenyang secara biologis, tetapi keropos secara karakter.
Di sinilah pentingnya mengembalikan kompas pembangunan pada amanat konstitusi UUD 1945 dan Pancasila, yang sejatinya sangat selaras dengan semangat coelumque tueri.
Konstitusi kita dengan tegas memerintahkan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa“, sebuah mandat pembangunan jiwa (nation and character building) melalui pilar pendidikan, kesehatan, dan ketertiban hukum yang berkeadilan.
Memberikan porsi yang lebih besar pada aspek coelumque tueri ini bukanlah sebuah pemborosan waktu dan dana, melainkan sebuah investasi strategis.
Pembangunan karakter justru akan bertindak sebagai akselerator utama bagi keberhasilan pembangunan fisik itu sendiri.
Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan inovator berintegritas moral yang mengelola ketahanan energi secara mandiri.
Sistem kesehatan yang promotif-preventif akan memastikan program MBG menghasilkan manusia yang produktif, bukan sekadar beban anggaran.
Ketertiban hukum yang bersih akan menjaga agar setiap rupiah pajak rakyat tidak bocor oleh korupsi.
Pada akhirnya, coelumque tueri dan pronamque tueri harus berjalan selaras dan bersamaan. Sudah saatnya Prabowonomics segera dievaluasi agar tidak terjebak dalam pragmatisme fisik jangka pendek.
Mengamankan logistik di Indonesia adalah hal penting, namun membangun jiwa dan karakter manusia Indonesia adalah satu-satunya cara agar bangsa ini memiliki kekuatan untuk tegak berdiri, mendongak, dan menatap langit persaingan dunia dengan terhormat.(*)
Santiamer Silalahi, Ketua Umum Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa (Galaruwa)
BEKASI, IndonesiaVoice.com — Di atas kertas, perekonomian Indonesia tampak gagah. Angka resmi memamerkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,61% secara tahunan pada kuartal perdana 2026.
Namun, sebuah penelusuran mendalam terhadap anatomi pertumbuhan tersebut menyingkap sebuah realitas yang jauh lebih kelam: terjadinya ledakan diam-diam berupa lenyapnya jutaan warga dari status kelas menengah.
Pertanyaannya: Jika ekonomi benar-benar tumbuh dengan pesat, mengapa sembilan juta nyawa justru terlempar dari zona nyaman finansial mereka hanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir?
Fakta-fakta struktural ini dibongkar secara blak-blakan dalam forum tertutup sekaligus diskusi kritis Ngobras (Ngobrol Santai) yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU) Wilayah Jakarta di Bekasi, pada bulan akhir Juni 2026.
Dari balik diskusi lintas profesi ini, terkuak dugaan kuat ]fondasi ekonomi tengah keropos digerogoti oleh defisit kepercayaan, inefisiensi tata kelola, dan ketimpangan infrastruktur.
Data makroekonomi yang kerap dijadikan tameng keberhasilan ternyata memancarkan sinyal bahaya jika dibedah dari sudut pandang daya beli.
Dokumen yang dipaparkan dalam forum memperlihatkan bahwa kelas menengah Indonesia menyusut secara drastis—dari 57,3 juta jiwa pada 2019, terjun bebas menjadi nyaris 48 juta jiwa pada 2024.
Ada jurang menganga antara klaim persentase pertumbuhan nasional dan realitas konsumsi rumah tangga di akar rumput yang kian tercekik.
Ketua IKA USU Wilayah Jakarta, Martogi Siahaan, memberikan kesaksian tajam terkait anomali ini.
“Persoalannya bukan hanya berapa persen pertumbuhan kita, tetapi pertumbuhan itu untuk siapa dan fondasinya seberapa kuat,” desaknya di hadapan para profesional, dalam keterangan persnya.
Pertumbuhan PDB saat ini diindikasikan lebih banyak didorong oleh suntikan belanja pemerintah semata, bukan oleh roda investasiproduktif dari sektor swasta.
Jika mesin utamanya adalah uang negara, seberapa jauh pertumbuhan ini bisa bertahan? Luka ekonomi ini diperparah dengan manuver defensif Bank Indonesia yang harus mematok BI Rate di angka 5,75%.
Bukan untuk ekspansi bisnis, melainkan murni demi menahan kejatuhan nilai tukar rupiah.
Di pasar internasional, alarm risiko telah berbunyi nyaring; metrik Credit Default Swap (CDS) Indonesia, yang mengukur persepsi risiko kebangkrutan, merangkak naik dari 60 basis poin ke 89 basis poin. Pasar global diam-diam mulai mengendus kerapuhan ini.
Apa yang sebenarnya mencekik investasi dan menghambat pertumbuhan riil di lapangan? Penelusuran narasi mengarah pada sebuah epidemi laten: distrust society atau defisit kepercayaan antar-elemen bangsa.
Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia, Prof. Dr. Rhenald Kasali, mengonfirmasi bahwa krisis kepercayaan ini telah menjelma menjadi “biaya tersembunyi” yang menguras kas.
Hilangnya integritas ini mengakibatkan ongkos transaksi melambung tinggi, melemahkan kepastian hukum, dan pada akhirnya menekan angka investasi produktif.
“Kita hidup di zaman di mana butterfly effect bukan metafora, ia adalah mekanisme. Satu kepakan sayap di satu sudut dunia bisa memicu badai di tempat yang tidak pernah kita bayangkan,” Rhenald memperingatkan, menekankan betapa rentannya Indonesia jika institusinya rapuh.
Kelemahan sistemik ini dibenarkan oleh tokoh alumni Galumbang Sitinjak dan Dr. Bonatua Silalahi, yang tanpa ragu membidik persoalan lemahnya tata kelola BUMN.
Ketiadaan keterbukaan informasi publik dituding sebagai biang keladi hancurnya infrastruktur kepercayaan tersebut.
Taufik Syahbudin, Sekretaris IKA USU Wilayah Jakarta, turut menekankan bahwa integritas adalah syarat mutlak yang tidak bisa dinegosiasikan.
Fatamorgana Infrastruktur di Tengah Ancaman AI
Pusat pemerintahan gencar menggembar-gemborkan narasi transformasi digital. Namun, kesaksian dari lapangan menghancurkan klaim tersebut.
Vickner Sinaga, Bupati Dairi, mengungkap fakta pahit dari wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Di saat pusat sibuk mendiskusikan kemajuan, masyarakat di ibu kota kecamatan di Kalimantan Utara masih harus bertarung memperebutkan pasokan listrik.
Ini membongkar paradoks otonomi daerah: transformasi digital mustahil terjadi jika infrastruktur fisik dasarnya hanyalah fatamorgana.
Ironi ini dipertegas oleh Agus Simorangkir yang menarik sejarah ke belakang. Pada tahun 1976, Indonesia bangga menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan satelit komunikasi domestik.
Namun lima dekade kemudian, bangsa pelopor ini bahkan gagal memproduksi perangkat telekomunikasinya sendiri.
Budaya birokrasi yang lamban ini dikritik keras oleh Parlindungan Purba, Eks Senator Sumut, yang membandingkannya dengan Korea Selatan yang maju pesat berkat karakter pali-pali (kecepatan eksekusi yang tinggi).
Ketidaksiapan infrastruktur dan mentalitas ini menjadi amat krusial ketika Kecerdasan Buatan (AI) telah masuk ke ranah profesional.
Pensiunan Bank Indonesia, Herbert Sitorus, mengungkap bukti bagaimana AI mampu menyelesaikan pekerjaan tiga bulan hanya dalam satu hari.
Jika negara gagal mempersiapkan masyarakatnya, AI tidak akan menjadi alat bantu, melainkan mesin pembunuh lapangan pekerjaan masal.
Mimpi buruk ini terhubung langsung dengan bonus demografi 2025–2035. Ekonom Senior, Prof. Dr. Bomer Pasaribu, memberikan peringatan keras bahwa tanpa perombakan radikal pada sistem pendidikan vokasi, keadilan distribusi, dan penciptaan pekerjaan produktif, bonus demografi akan meledak menjadi beban negara yang tak tertanggungkan.
Kesimpulan
Menyusutnya 9 juta penduduk dari kelas menengah bukanlah kebetulan angka statistik, melainkan akibat langsung dari kebijakan yang gagal membangun fundamental ekonomi berbasis kepercayaan.
Berdasarkan temuan di lapangan dan analisis para pakar, forum IKA USU mendesak tiga prioritas advokasi kebijakan:
Pembersihan Sistemik: Memaksa penguatan meritokrasi dan kepastian hukum demi memangkas biaya siluman akibat defisit kepercayaan.
Pemerataan Riil: Mendesak pemerintah mempercepat infrastruktur fisik dan digital hingga wilayah 3T secara nyata, bukan sekadar proyek pencitraan pusat.
Investasi Manusia: Mengalihkan investasi secara fokus pada pendidikan vokasi dan ekosistem kewirausahaan teknologi guna menyelamatkan nasib pekerja di era gempuran disrupsi AI.
Jika lonceng peringatan ini diabaikan, PDB yang terlihat tumbuh hanya akan menjadi monumen kosmetik di atas rapuhnya pilar penyangga ekonomi rakyat.(VICTOR)
