BEKASI, IndonesiaVoice.com — Di atas kertas, perekonomian Indonesia tampak gagah. Angka resmi memamerkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,61% secara tahunan pada kuartal perdana 2026.
Namun, sebuah penelusuran mendalam terhadap anatomi pertumbuhan tersebut menyingkap sebuah realitas yang jauh lebih kelam: terjadinya ledakan diam-diam berupa lenyapnya jutaan warga dari status kelas menengah.
Pertanyaannya: Jika ekonomi benar-benar tumbuh dengan pesat, mengapa sembilan juta nyawa justru terlempar dari zona nyaman finansial mereka hanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir?
Fakta-fakta struktural ini dibongkar secara blak-blakan dalam forum tertutup sekaligus diskusi kritis Ngobras (Ngobrol Santai) yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU) Wilayah Jakarta di Bekasi, pada bulan akhir Juni 2026.
Dari balik diskusi lintas profesi ini, terkuak dugaan kuat ]fondasi ekonomi tengah keropos digerogoti oleh defisit kepercayaan, inefisiensi tata kelola, dan ketimpangan infrastruktur.
Baca juga: KETIKA HUKUM MENJADI ALAT PEMUKUL, BUKAN PELINDUNG
Mengendus Jejak Paradoks Pertumbuhan
Data makroekonomi yang kerap dijadikan tameng keberhasilan ternyata memancarkan sinyal bahaya jika dibedah dari sudut pandang daya beli.
Dokumen yang dipaparkan dalam forum memperlihatkan bahwa kelas menengah Indonesia menyusut secara drastis—dari 57,3 juta jiwa pada 2019, terjun bebas menjadi nyaris 48 juta jiwa pada 2024.
Ada jurang menganga antara klaim persentase pertumbuhan nasional dan realitas konsumsi rumah tangga di akar rumput yang kian tercekik.
Ketua IKA USU Wilayah Jakarta, Martogi Siahaan, memberikan kesaksian tajam terkait anomali ini.
“Persoalannya bukan hanya berapa persen pertumbuhan kita, tetapi pertumbuhan itu untuk siapa dan fondasinya seberapa kuat,” desaknya di hadapan para profesional, dalam keterangan persnya.
Pertumbuhan PDB saat ini diindikasikan lebih banyak didorong oleh suntikan belanja pemerintah semata, bukan oleh roda investasi produktif dari sektor swasta.
Jika mesin utamanya adalah uang negara, seberapa jauh pertumbuhan ini bisa bertahan? Luka ekonomi ini diperparah dengan manuver defensif Bank Indonesia yang harus mematok BI Rate di angka 5,75%.
Bukan untuk ekspansi bisnis, melainkan murni demi menahan kejatuhan nilai tukar rupiah.
Di pasar internasional, alarm risiko telah berbunyi nyaring; metrik Credit Default Swap (CDS) Indonesia, yang mengukur persepsi risiko kebangkrutan, merangkak naik dari 60 basis poin ke 89 basis poin. Pasar global diam-diam mulai mengendus kerapuhan ini.
Membongkar Biaya Siluman: Distrust Society
Apa yang sebenarnya mencekik investasi dan menghambat pertumbuhan riil di lapangan? Penelusuran narasi mengarah pada sebuah epidemi laten: distrust society atau defisit kepercayaan antar-elemen bangsa.
Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia, Prof. Dr. Rhenald Kasali, mengonfirmasi bahwa krisis kepercayaan ini telah menjelma menjadi “biaya tersembunyi” yang menguras kas.
Hilangnya integritas ini mengakibatkan ongkos transaksi melambung tinggi, melemahkan kepastian hukum, dan pada akhirnya menekan angka investasi produktif.
“Kita hidup di zaman di mana butterfly effect bukan metafora, ia adalah mekanisme. Satu kepakan sayap di satu sudut dunia bisa memicu badai di tempat yang tidak pernah kita bayangkan,” Rhenald memperingatkan, menekankan betapa rentannya Indonesia jika institusinya rapuh.
Kelemahan sistemik ini dibenarkan oleh tokoh alumni Galumbang Sitinjak dan Dr. Bonatua Silalahi, yang tanpa ragu membidik persoalan lemahnya tata kelola BUMN.
Baca juga: “Bantu Negara Ini, Pak Jokowi!”: Seruan Dr. John Palinggi Meretas Badai Pelemahan Rupiah
Ketiadaan keterbukaan informasi publik dituding sebagai biang keladi hancurnya infrastruktur kepercayaan tersebut.
Taufik Syahbudin, Sekretaris IKA USU Wilayah Jakarta, turut menekankan bahwa integritas adalah syarat mutlak yang tidak bisa dinegosiasikan.
Fatamorgana Infrastruktur di Tengah Ancaman AI
Pusat pemerintahan gencar menggembar-gemborkan narasi transformasi digital. Namun, kesaksian dari lapangan menghancurkan klaim tersebut.
Vickner Sinaga, Bupati Dairi, mengungkap fakta pahit dari wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Di saat pusat sibuk mendiskusikan kemajuan, masyarakat di ibu kota kecamatan di Kalimantan Utara masih harus bertarung memperebutkan pasokan listrik.
Ini membongkar paradoks otonomi daerah: transformasi digital mustahil terjadi jika infrastruktur fisik dasarnya hanyalah fatamorgana.
Baca juga: Tok! MA Tolak PK Marthen Napang, Jadi ‘Amunisi’ Mematikan Gugatan Perdata John Palinggi
Ironi ini dipertegas oleh Agus Simorangkir yang menarik sejarah ke belakang. Pada tahun 1976, Indonesia bangga menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan satelit komunikasi domestik.
Namun lima dekade kemudian, bangsa pelopor ini bahkan gagal memproduksi perangkat telekomunikasinya sendiri.
Budaya birokrasi yang lamban ini dikritik keras oleh Parlindungan Purba, Eks Senator Sumut, yang membandingkannya dengan Korea Selatan yang maju pesat berkat karakter pali-pali (kecepatan eksekusi yang tinggi).
Ketidaksiapan infrastruktur dan mentalitas ini menjadi amat krusial ketika Kecerdasan Buatan (AI) telah masuk ke ranah profesional.
Pensiunan Bank Indonesia, Herbert Sitorus, mengungkap bukti bagaimana AI mampu menyelesaikan pekerjaan tiga bulan hanya dalam satu hari.
Jika negara gagal mempersiapkan masyarakatnya, AI tidak akan menjadi alat bantu, melainkan mesin pembunuh lapangan pekerjaan masal.
Baca juga: Gong Perlawanan Arus, IKA USU Jakarta dan DPD RI Bersatu Merawat Budaya Sumut di Era Modernisasi
Mimpi buruk ini terhubung langsung dengan bonus demografi 2025–2035. Ekonom Senior, Prof. Dr. Bomer Pasaribu, memberikan peringatan keras bahwa tanpa perombakan radikal pada sistem pendidikan vokasi, keadilan distribusi, dan penciptaan pekerjaan produktif, bonus demografi akan meledak menjadi beban negara yang tak tertanggungkan.
Kesimpulan
Menyusutnya 9 juta penduduk dari kelas menengah bukanlah kebetulan angka statistik, melainkan akibat langsung dari kebijakan yang gagal membangun fundamental ekonomi berbasis kepercayaan.
Berdasarkan temuan di lapangan dan analisis para pakar, forum IKA USU mendesak tiga prioritas advokasi kebijakan:
- Pembersihan Sistemik: Memaksa penguatan meritokrasi dan kepastian hukum demi memangkas biaya siluman akibat defisit kepercayaan.
- Pemerataan Riil: Mendesak pemerintah mempercepat infrastruktur fisik dan digital hingga wilayah 3T secara nyata, bukan sekadar proyek pencitraan pusat.
- Investasi Manusia: Mengalihkan investasi secara fokus pada pendidikan vokasi dan ekosistem kewirausahaan teknologi guna menyelamatkan nasib pekerja di era gempuran disrupsi AI.
Jika lonceng peringatan ini diabaikan, PDB yang terlihat tumbuh hanya akan menjadi monumen kosmetik di atas rapuhnya pilar penyangga ekonomi rakyat.(VICTOR)
