JAKARTA, INDONESIA VOICE – Atmosfer politik nasional kembali dihangatkan oleh sebuah letupan agitasi di ruang digital.
Di saat mesin birokrasi pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah berpacu menstabilkan ekonomi negara, manuver politik dari kubu oposan kembali dilancarkan.
Aktor utamanya adalah Profesor Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini kembali memantik kontroversi melalui sebuah unggahan video, menuntut Wapres Gibran untuk mundur secara sukarela.
Dalihnya? Sebuah tuduhan usang yang didaur ulang mengenai dugaan manipulasi syarat pendidikan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang dibumbui dengan ancaman pemakzulan (impeachment).
Bagi publik yang awam, narasi yang dibalut dengan terminologi hukum ini mungkin terdengar meyakinkan. Namun, bagi Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP)—organisasi relawan militan yang memiliki sejarah panjang mengawal transisi kepemimpinan dari era Joko Widodo hingga kini menjadi benteng pertahanan duet Prabowo-Gibran—langkah Denny Indrayana dibaca sebagai sebuah anomali akademik dan orkestrasi politik yang berbahaya.
Baca juga: Jokowi Terima DPP BaraJP di Solo, Tekankan Peran Aktif Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran
Untuk mengurai benang kusut narasi ini, Indonesia Voice melakukan wawancara eksklusif dan mendalam dengan Ketua Umum BaraJP, William Frans Ansanay.
Dengan pisau analisis yang tajam, logis, dan berpijak pada realitas ketatanegaraan, Frans menelanjangi sesat pikir sang profesor, sekaligus memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk manuver inkonstitusional yang berpotensi merobek tenun kebangsaan.
Anatomi Tuduhan, Membedah PKPU No. 19/2023
Titik serang utama Denny Indrayana bertumpu pada Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Pasal ini mengatur pengecualian kewajiban melampirkan bukti kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon, asalkan yang bersangkutan telah memiliki bukti kelulusan dari perguruan tinggi.
Denny menuduh pasal ini sengaja “diotak-atik” oleh KPU era Hasyim Asy’ari secara spesifik demi meloloskan Gibran.
Menanggapi hal ini, Frans Ansanay menilai tuduhan tersebut sebagai sebuah lompatan logika yang cacat dan ahistoris secara hukum.
“Semakin tinggi derajat ilmu seseorang, semestinya ia semakin soft, memberikan ruang ketenangan, dan melihat bagaimana pembangunan berjalan dengan baik. Bukan sebaliknya, memproduksi kegaduhan dari asumsi yang keliru,” tegas Frans ketika diwawancarai di Jakarta, Minggu (9/8/2026).
Baca juga: 8 Pernyataan Sikap BaraJP: Hentikan Narasi Adu Domba Prabowo dan Jokowi!
Frans membedah konstruksi hukumnya secara jernih. Ia mengingatkan bahwa PKPU bukanlah produk hukum yang lahir dari ruang hampa, melainkan produk administrasi yang wajib tunduk dan menyesuaikan diri dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai payung yuridis tertingginya.
Penambahan frasa “atau sederajat” pada syarat pendidikan bertujuan untuk mengakomodasi realitas objektif adanya perbedaan sistem pendidikan antara di dalam negeri dan luar negeri.
Tujuannya sangat fundamental: memastikan tidak ada satu pun warga negara yang didiskriminasi hak politiknya untuk mengikuti kontestasi pemilu—baik legislatif, kepala daerah, maupun kepala negara—hanya karena perbedaan sistem kurikulum antarnegara.
“Aturan itu berlaku umum, universal untuk seluruh calon pemimpin di pelosok Nusantara. Bukan aturan yang dikhususkan atau dipesan untuk seorang Gibran. Keputusan MK tersebut kini menjadi yurisprudensi, landasan hukum bagi siapa saja di masa depan. Jadi, menuduh ada manipulasi KPU di sana adalah sebuah spekulasi liar. Tidak elok seorang pakar hukum membangun narasi yang menyesatkan publik seperti itu,” urai tokoh asal Papua ini secara lugas.
Baca juga: Willem Frans Ansanay, Nakhoda Baru Bara JP: Menjaga Jejak Jokowi, Mengawal Visi Prabowo-Gibran
Cacat Logika Akademik: Menggugat Ijazah SMA di Balik Gelar Sarjana
Berlanjut pada esensi perdebatan ijazah itu sendiri. Frans menyoroti keganjilan fatal dalam nalar akademik yang dibangun oleh pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah SMA dari seorang lulusan perguruan tinggi strata satu (S1/Bachelor of Science).
Secara hierarki akademik dan logika administrasi paling elementer di belahan dunia mana pun, kelulusan pada jenjang perguruan tinggi secara otomatis menggugurkan kewajiban pembuktian pada jenjang pendidikan menengah.
“Mari kita pakai logika administrasi dan akademik yang waras,” tantang Frans.
“Kalau seseorang sudah memiliki ijazah sarjana dari perguruan tinggi yang diakui, maka pasti yang bersangkutan sudah melewati jenjang SMA atau yang sederajat. Tidak mungkin, dan tidak ada logikanya, seseorang mengambil gelar S1 tanpa ijazah SMA. Pengakuan atau penyetaraan ijazah itu sudah tuntas saat ia masuk dan lulus dari universitas.”
BaraJP menganggap perdebatan ini sebagai langkah mundur yang absurd. Ketika syarat administratif tertinggi (ijazah sarjana) telah terpenuhi dan dilampirkan, menuntut dokumen jenjang di bawahnya hanyalah upaya mencari-cari kesalahan (cherry-picking) yang mendistorsi substansi kelayakan seorang calon pemimpin.
Baca juga: Jokowi Terima DPP BaraJP di Solo, Tekankan Peran Aktif Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran
“Menurut saya, apa yang dinyanyikan oleh Profesor Denny Indrayana ini terlalu naif. Sayang sekali, seorang ilmuwan dan pakar hukum mestinya membangun opini yang mencerdaskan, bukan mereduksi kapasitas intelektualnya demi menyerang secara personal,” tambahnya.
Filosofi Kepemimpinan: Ijazah Tidak Bisa Bekerja, Kapasitas yang Utama
Lebih dalam lagi, Frans Ansanay menarik diskursus ini keluar dari sekat-sekat administratif menuju level filosofi kepemimpinan dan lintasan sejarah bangsa.
Ia mengingatkan publik bahwa Republik Indonesia didirikan bukan oleh tumpukan kertas ijazah, melainkan oleh keberanian, visi, taktik, dan kapasitas bertindak dari para founding fathers.
“Mari kita buka sejarah. Saat bangsa ini berdarah-darah merebut kemerdekaan, apakah ada yang saling bertanya: ‘Kita mau berjuang, kamu ijazahnya apa? Ada ijazah SMA? Atau kamu profesor?’. Tidak ada! Mereka berjuang dengan kapasitas nyata dan pengorbanan,” tegas Frans.
BaraJP menggarisbawahi bahwa ijazah hanyalah sertifikat kualifikasi dasar. Di dunia profesional, banyak sarjana hukum yang sukses di dunia usaha, atau insinyur yang andal menjadi manajer korporasi. Esensi dari kepemimpinan adalah mindset dan kemampuan memanajemen tanggung jawab.
Frans mengambil contoh empiris dari sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. “Pak Jokowi itu bukan doktor, bukan pula profesor atau guru besar. Tapi beliau mampu bekerja, mengeksekusi program, dan meninggalkan legasi pembangunan infrastruktur serta fondasi ekonomi yang luar biasa bagi bangsa ini. Yang bekerja itu orangnya, bukan ijazahnya.”
Terkait Wapres Gibran, BaraJP menilai perdebatan soal usia muda dan ijazah sudah selesai di kotak suara.
“Gibran telah membuktikan ia memiliki pola pikir pemimpin muda yang visioner. Umur tua belum tentu bisa kerja, umur muda bukan berarti tidak bisa kerja. Kemampuan Mas Gibran melaksanakan tugas negara sudah kita lihat. Susah memang bagi sebagian orang yang tidak move on untuk menerima kenyataan bahwa anak muda ini mampu memimpin,” tandasnya.
Menyingkap Tabir Motif Politik
Satu hal yang menjadi sorotan paling tajam dan memicu alarm bahaya dari BaraJP adalah desakan mundur yang diiringi dengan ancaman pemakzulan. BaraJP membaca dengan jelas adanya pergeseran pola serangan yang sangat sistematis dari kubu oposan.
“Kami melihat ada pola. Pola pertama, menyerang soal syarat umur. Isu ini gagal dan terkubur oleh putusan hukum serta proses pemilu yang sah. Sekarang, mereka mencari peluru baru, mengangkat isu ijazah sebagai persoalan baru, dibarengi ancaman mengerahkan massa dan mendatangi Parlemen untuk mengajukan keberatan,” ungkap Frans mengungkap anatomi serangan oposisi.
BaraJP menilai seruan pemakzulan yang tidak dilandasi oleh pelanggaran hukum berat (seperti korupsi, pengkhianatan negara, atau tindak pidana berat lainnya) adalah bentuk kejahatan terhadap demokrasi itu sendiri.
“Deni Indrayana itu siapa? Dia hanya mantan menteri yang meninggalkan catatan masa lalu. Lalu dengan dasar apa mau memaksa Mas Gibran mundur? Gibran dipilih oleh ratusan juta rakyat Indonesia secara sah, terbuka, dan transparan lewat Pemilu. Ia adalah lambang negara yang sah, satu paket tak terpisahkan dengan Presiden Prabowo,” kecam Frans.
Ia memperingatkan bahwa narasi impeachment yang digulirkan secara paksa tanpa dasar konstitusional yang kuat sama halnya dengan merencanakan makar.
“Kalau ada sekelompok orang membangun narasi, menggalang gerakan anti-pemerintah, dan mencoba memaksa DPR menggulingkan pemerintahan yang sah, itu namanya apa? Itu upaya penggulingan. Itu kudeta!” serunya dengan nada meninggi.
Sebagai anak bangsa yang turut mendirikan barisan relawan pendukung pemerintah, Frans menegaskan posisi organisasinya.
“Tugas kami adalah menjaga pemerintahan yang sah. Jangan ada gerakan-gerakan sempalan yang mencoba mengkudeta mandat rakyat. BaraJP tidak akan tinggal diam jika ada pelanggaran hukum dalam manuver ini; Badan Hukum kami siap membedah dan mengambil langkah tegas.”
Suara dari Timur
Di tengah sengitnya pertarungan elite di ibu kota, Frans Ansanay membawa perspektif krusial dari wilayah Timur Indonesia.
Ia meneduhkan suasana dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat big picture atau gambaran besar dari kerja keras pemerintahan saat ini.
Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada ancaman krisis multidimensional global. Namun, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak tinggal diam.
Frans memaparkan kebijakan-kebijakan populis dan strategis yang tengah dieksekusi. Mulai dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diturunkan untuk meringankan beban rakyat, rencana pemutihan dan relaksasi pajak bagi masyarakat kelas menengah bawah dan UMKM, hingga ketegasan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi yang terbukti membuat panik para koruptor.
Meski ada tantangan dalam implementasi program, seperti isu kebocoran anggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Frans yakin kepemimpinan saat ini memiliki kapasitas untuk melakukan koreksi keras.
“Presiden Prabowo dengan latar belakang militernya memiliki ketegasan yang luar biasa. Dipadukan dengan gaya eksekusi merakyat ala Solo dari Mas Gibran, perpaduan dua kepemimpinan ini sangat kuat dan menjanjikan masa depan yang lebih baik. Kami tidak khawatir narasi hasutan dari segelintir elite akan diterima masyarakat, karena rakyat sudah cerdas dan melihat siapa pemimpin yang benar-benar bekerja,” paparnya.
Frans, sebagai representasi masyarakat Papua, secara khusus menyoroti ketegasan pemerintah dalam membenahi oligarki sumber daya alam.
Ia menyuarakan realitas pahit yang selama puluhan tahun membelenggu daerah-daerah kaya sumber daya.
“Saya ambil contoh di Papua. Ada perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai tambang, hutan, dan laut. Mereka meraup keuntungan triliunan selama bertahun-tahun, tapi orang Papua dapat apa? Nasib yang sama dialami saudara-saudara kita di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Kita sedang terbelenggu oleh kelompok yang tak bertanggung jawab. Tapi kini, ada ketegasan dari Presiden Prabowo untuk membenahi ini semua, meneruskan semangat perubahan yang diletakkan oleh Pak Jokowi. Rakyat di daerah miskin butuh pendidikan gratis, butuh ekonomi yang adil. Mari kita beri kepercayaan penuh kepada pemimpin bangsa kita untuk mengeksekusi ini,” imbaunya penuh harap.
Tantangan Terbuka di Gelanggang 2029
Di akhir wawancara eksklusifnya bersama Indonesia Voice, William Frans Ansanay melemparkan sebuah tantangan terbuka yang sangat elegan, menohok, namun tetap berada dalam koridor demokrasi yang konstitusional kepada Denny Indrayana dan para kritikus lainnya.
“Demokrasi itu punya ruang dan waktunya. Kalau Mas Denny Indrayana atau pihak manapun merasa tidak puas dengan kapasitas seorang Wakil Presiden, siapkan diri Anda dari sekarang. Buat partai politik sebagai kendaraan, atau cari dukungan partai, dan majulah di Pemilu 2029! Bertarunglah secara jantan memperebutkan kursi Presiden atau Wakil Presiden. Kita adu gagasan di sana,” tantang Frans tegas.
BaraJP memastikan bahwa mereka tidak akan mundur sejengkal pun dalam mengawal stabilitas negara.
“BaraJP berani dan yakin Prabowo-Gibran akan tuntas dan sukses memimpin. Jangan hari ini mengganggu pemerintahan yang sedang bekerja keras memerdekakan rakyatnya secara ekonomi. Gunakanlah ilmu yang Anda miliki untuk membantu membangun bangsa, bukan didedikasikan untuk menebar permusuhan, kebencian, dan menciptakan syak wasangka.”
Ini menjadi sebuah refleksi penting bagi perpolitikan nasional, bahwa di balik setiap narasi hukum yang dilempar ke ruang publik, seringkali terselip agenda politik perebutan kekuasaan.
Di bawah komando Prabowo-Gibran, dengan dukungan solid dari barisan rakyat dan relawan seperti BaraJP, Indonesia menolak untuk diseret kembali ke dalam pusaran kegaduhan elite, dan memilih untuk berlari kencang menuju kemandirian bangsa. (Victor/IndonesiaVoice)
