Jakarta, IndonesiaVoice.com – Pagi belum sepenuhnya matang ketika derap langkah para pemangku kepentingan mulai memenuhi selasar Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Di luar, hiruk-pikuk ibu kota berdegup kencang bak mesin raksasa yang tak pernah tidur.
Namun, di dalam ruangan ini, pikiran-pikiran yang hadir tengah melesat jauh melintasi ribuan kilometer, melayang menuju sebuah lanskap purba yang tercipta dari letusan mahadahsyat ribuan tahun silam: Danau Toba.
Air tawar yang membentang luas di dataran tinggi Sumatera Utara itu bukan sekadar genangan biru di atas peta.
Ia adalah saksi bisu perjalanan zaman, urat nadi bagi jutaan kehidupan, dan sebuah mahakarya alam yang kini tengah memanggil kita untuk pulang dan merawatnya.
Baca juga: Wujudkan Mimpi Jadi Idol K-Pop: Dari Jakarta Menuju Panggung Global Bersama Born Star Indonesia!
Panggilan itulah yang menggemakan sebuah Focus Group Discussion (FGD) berskala nasional, mengusung satu tema yang menuntut jawaban nyata: “Menuju Perumusan Model Nasional Pengelolaan Pariwisata Danau Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
FGD ini bukanlah sekadar rutinitas birokrasi, melainkan sebuah gelanggang gagasan di mana ekologi dan ekonomi duduk di satu meja bundar.
Diinisiasi oleh Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) dan disokong penuh oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, forum ini mencoba menjahit robekan-robekan lingkungan dengan benang kebijakan yang terukur.
Panggilan Melindungi Cermin Alam
Tidak ada waktu untuk sekadar berbasa-basi. Pesan mendesak itu datang lebih awal dari pucuk pimpinan pariwisata negeri ini.
Melalui layar yang menyorotkan sambutan videonya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana hadir membawa sebuah keresahan sekaligus harapan.
Baca juga: Dukung Program Prabowo, KMDT Siapkan Gebrakan SDM Unggul dan Koperasi Merah Putih di Danau Toba
Wajahnya menyiratkan keseriusan saat ia menceritakan awal mula pertemuan yang melahirkan agenda besar ini.
“Kami menerima audiensi dari Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT),” tutur Widiyanti dalam sambutannya, suaranya tenang namun sarat akan ketegasan.
“KMDT membawa beberapa ide mengenai Green Lake, bagaimana mereka membuat studi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas danau di seluruh Indonesia.”
Bagi sang Menteri, gagasan ini adalah kepingan puzzle yang selama ini dicari. Ia memaparkan bahwa keinginan KMDT untuk menggelar FGD yang merangkul berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pengampu danau adalah sebuah langkah taktis.
Tujuannya satu: bertukar pikiran dan membedah isi perut permasalahan yang menggerogoti perairan kita.
Widiyanti tidak menutup mata terhadap realitas pahit di lapangan. Di balik foto-foto memukau para pelancong, ada krisis senyap di kedalaman air. Ia menyentuh jantung persoalan dengan lugas.
“Karena ada beberapa danau di Indonesia yang perlu diperbaiki karena ada satu dua hal peternakan ikan yang juga berdampak buruk pada kualitas air di danau,” tegasnya.
Peternakan ikan—sebuah urat nadi ekonomi—kini berdiri di persimpangan jalan dengan kelestarian ekologis. Sebuah dilema yang membutuhkan jalan keluar yang adil bagi manusia dan alam.
Membaca Alarm Ekologis
Resonansi pesan Menteri Pariwisata itu bersahut-sahutan dengan lonceng peringatan yang dibunyikan oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat.
Dalam tayangan videonya, Jumhur melukiskan Indonesia bak zamrud yang ditaburi lebih dari 2.000 danau—masing-masing adalah “jantung kehidupan” yang memompa cadangan air tawar, ketahanan pangan, energi, hingga merawat akar identitas budaya nusantara.
Baca juga: Audiensi dengan Menpar: KMDT Usulkan Danau Toba Jadi Pilot Project Green Lake Nasional
Namun, Jumhur tidak hadir untuk membuai audiens dengan romantisme alam. Ia datang untuk membacakan hasil diagnosis lingkungan yang kritis.
“Kita menghadapi alarm ekologis yang nyata,” suaranya menggema, memecah keheningan.
“Pencemaran, eutrofikasi, tekanan alih fungsi lahan di daerah tangkapan air, hingga penurunan keanekaragaman hayati adalah tantangan serius yang harus kita selesaikan sekarang.”
Bagi Jumhur, Danau Toba memiliki kasta yang tak tertandingi. Toba bukan hanya label destinasi super prioritas yang tertulis dalam brosur wisata. Ia bukan sekadar UNESCO Global Geopark.
“Toba adalah warisan peradaban,” ungkapnya dengan nada magis.
Kebijakan nasional, menurutnya, kini tengah bermanuver, meresap, dan menyatu dengan kearifan lokal.
Visi besarnya adalah mewujudkan Danau Toba sebagai aek na tio—sebuah frasa puitis dalam bahasa Batak yang bermakna sumber air kehidupan yang jernih.
Baca juga: KMDT Serukan Aksi Hijaukan Kembali Kaldera Toba, Status UNESCO Terancam Dicabut
Sebuah jembatan yang menghubungkan manusia, alam, roh peradaban, dan pariwisata kelas dunia yang menolak untuk merusak.
Jumhur meletakkan empat batu pijakan yang menjadi tolok ukur mutlak keberhasilan model pariwisata berkelanjutan ini.
Pertama, kualitas air yang harus berangsur pulih dan jernih secara progresif. Kedua, penertiban dan pengendalian keramba jaring apung—sebuah langkah berani untuk menjawab keresahan.
Ketiga, perluasan tutupan hutan yang bertindak sebagai rahim bagi air di wilayah tangkapan. Dan keempat, tekad baja untuk mempertahankan status Green Card Toba Caldera dari genggaman UNESCO.
Menjelang Hari Danau Dunia pada 27 Agustus yang mengusung tema Healthy Lakes Saving Generation, pesannya menancap kuat bagai jangkar.
“Danau yang sehat adalah penyelamat generasi. Mari kita kembangkan fungsi ekologis Danau Toba agar keindahannya tidak hanya menjadi cerita, tetapi warisan abadi bagi generasi mendatang. Lake is life, love it. Salam Lestari,” pungkas Jumhur.
Paradigma Baru: Dari Hitungan Kepala Menuju Jejak Ekologis
Ketika sorot proyektor padam, wacana tersebut disambut oleh langkah-langkah nyata di atas podium. Ketua Panitia FGD, Raja Malem Ukur Tarigan, melangkah dengan aura optimisme yang kental.
Dalam balutan suasana yang khidmat, ia mengucapkan syukur dan melepaskan apresiasi yang mendalam kepada seluruh kementerian, khususnya Kementerian Pariwisata dan Arditama Nusantara Putra (Plt Direktur Utama BPODT) atas sokongan tak henti yang membuat forum historis ini terwujud.
Raja Malem meletakkan sebuah paradigma baru di atas mimbar. Ia menantang cara lama dalam memandang keberhasilan wisata.
“Paradigma pembangunan pariwisata saat ini tidak lagi semata-mata mengejar jumlah kunjungan,” tuturnya.
Era di mana hanya menghitung berapa banyak kepala yang melewati gerbang tol pariwisata telah usai. Kini, kompas itu bergeser menuju quality tourism.
Sebuah pariwisata yang mengukur kedalaman pengalaman wisatawan, sejauh mana kelestarian lingkungan dijaga, setinggi apa pelestarian budaya dirawat, dan sedalam apa senyum kesejahteraan terukir di wajah masyarakat lokal sebagai aktor utama pembangunan.
Raja Malem mengingatkan kembali lawatan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, ke kaldera Toba pada pertengahan April 2026 silam.
Kunjungan itu bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah hembusan angin segar yang menerbangkan debu-debu keraguan pasca-krisis global.
“Arahan tersebut menjadi inspirasi sekaligus landasan penting,” tegas Raja Malem.
Ia menyingkap tabir investasi yang ternyata perlahan mulai menampakkan denyutnya. Di saat dunia luar masih menahan napas dan ragu-ragu menanamkan modalnya, kawasan otorita Danau Toba justru memancarkan pendar kehidupan.
Ia menyebutkan peningkatan geliat investasi—seperti Nimo Land—yang digadang-gadang akan melebarkan sayapnya bukan hanya pada atraksi buatan, tetapi juga infrastruktur fundamental.
“Tidak signifikan langsung gerakannya tinggi, tapi perlahan-lahan begitu,” ujarnya penuh harap.
Ini adalah buah dari kepastian regulasi dan konsistensi menjaga kelestarian yang ditunjukkan pemerintah dan komunitas.
Bagi Raja Malem dan panitia, FGD hari ini bukanlah panggung retorika. Ia mendambakan forum ini mampu menenun berbagai pengalaman empiris, praktik terbaik, serta buah pikiran para pakar menjadi sebuah rekomendasi konkret—atau syukur-syukur, menjadi sebuah buku—yang mampu menjadi kiblat tak hanya bagi Toba, melainkan bagi seluruh danau di Nusantara.
Penjahit Kebijakan di Lapangan
Menyambung spirit yang telah terbangun, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Drs. Reza Fahlevi, M.Si, mengambil alih pembicaraan.
Jika Menteri adalah pembawa visi, maka Reza adalah arsitek yang bertugas menggambar cetak birunya di atas kertas, lalu memastikan batubata demi batubata tersusun rapi di lapangan.
“Hari ini kita berdiskusi, menerima masukan, termasuk dari perwakilan KMDT, untuk menentukan langkah-langkah berikutnya yang bersinergi,” ujar Reza.
Ia mengingatkan negara sebenarnya telah memiliki Rencana Induk Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional yang jelas.
Dokumen itu telah memerinci segala rencana aksi dari pemerintah pusat hingga ke level pemerintah kabupaten dan kota.
Namun, Reza sadar betul, sebaik-baiknya dokumen di atas meja kerja di Jakarta, ia akan layu jika tidak disirami dengan realitas di lapangan.
“Nah, ini bagaimana mengimplementasikannya. Itu juga kita perlu mendengarkan suara-suara dan masukan dari masyarakat, industri pariwisata, pelaku usaha di sana, dan juga komunitas,” paparnya.
Forum bersama KMDT inilah momen yang ia sebut sebagai kawah candradimuka peleburan aspirasi, tempat di mana teori dan empiris bertatap muka.
Manifesto KMDT: Green Democracy dan Pilarnya
Puncak dari konstelasi pemikiran hari itu terpusat pada orasi Ketua Umum DPP KMDT, St. Edison Manurung, S.H., M.M.
Pria yang suaranya mencerminkan gemuruh ombak Danau Toba ini tak sekadar melempar wacana, melainkan membawa hasil racikan dari Pusat Kajian KMDT Pantai Pasifik Porsea Danau Toba, atau yang kini mentereng disebut KMDT’s Pacific Beach Lake Toba Center.
Melalui kajian yang matang, Edison meletakkan sebuah terminologi yang menggugah nalar: Green Democracy.
Sebuah konsep yang dipinjam dan dikembangkan dari pemikiran Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin. Konsep ini memandu empat pilar agung pengelolaan kawasan:
- Kelestarian ekologi: Memastikan alam bernapas tanpa halangan.
- Pengembangan ekonomi hijau masyarakat: Kemakmuran yang tidak merampas hak masa depan.
- Pelestarian sosial budaya: Merawat ulos, tor-tor, dan jiwa Batak agar tak punah ditelan modernisasi.
- Penguatan sumber daya manusia: Investasi pada otak dan hati warga lokal.
“Keempat pilar tersebut didukung oleh Smart Lake Information, Monitoring and Evaluation System berbasis data, teknologi digital, artificial intelligence, GIS, Internet of Things, dan analitik modern,” terang Edison.
Ini adalah lompatan kuantum. Pengelolaan danau tak lagi meraba-raba di ruang gelap, melainkan dipandu oleh cahaya data (evidence-based policy) yang prediktif dan akurat.
Edison meredefinisi makna “keberhasilan” dalam pariwisata.
“Keberhasilan sejati adalah ketika kualitas air semakin baik, ekosistem semakin sehat, budaya lokal semakin lestari, masyarakat semakin sejahtera, generasi muda memperoleh kesempatan lebih luas, dan seluruh pembangunan dilakukan secara berkelanjutan,” tuturnya, merangkum segala filosofi yang melandasi gerakan KMDT.
Ia menutup sambutannya dengan mantra yang menjadi nyawa dari perjuangan hari itu: “Selamatkan Danau, Sejahterakan Rakyat.”
Janji Suci dan Adu Gagasan Multisektor
Pagi yang beringsut menuju siang itu kemudian ditandai dengan sebuah ritual simbolik yang sarat akan janji masa depan. Pendidikan dan penguatan kapasitas manusianya adalah fondasi yang tak bisa ditawar.
Dalam FGD ini juga diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KMDT dan Akademi Pariwisata ULCLA, yang dilakukan oleh Ketum DPP KMDT St. Edison Manurung, SH, MM dan Direktur Akademi Pariwisata ULCLA, April Sabdi Marbun S.E., M.M., M.Tr.Par, serta turut disaksikan oleh Pendiri Akpar ULCLA, Sahala Panggabean, MM, MBA, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Fahlevi, Dr Laurensius Manurung dan Dr. Ir. Jupiter Sitorus, yang menandai komitmen penguatan kapasitas SDM di sektor pariwisata danau.
Usai seremoni bersejarah tersebut, dialektika pemikiran mulai dibelah dalam dua sesi diskusi yang intens.
FGD sesi pertama, yang dimoderatori Prof. Dr. Hoga Saragih, S.T., M.T., IPM, CIRR, menghadirkan pembicara Perwakilan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar dan Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, yang menguliti urgensi integrasi data dalam dashboard pemantauan yang akan mengukur detak nadi ekologi dan sosial ekonomi secara waktu nyata (real-time).
Sesi kedua, yang dimoderatori Profesor Tiolina Evi Nausta Pardede, menghadirkan pembicara perwakilan Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas dan Dr. Ir. Jupiter Sitorus Pane (Sekretaris Dewan Pakar DPP KMDT).
Di sini, perwakilan dari Bappenas mendedah bagaimana peta jalan pariwisata berkelanjutan ini harus dikawinkan secara sempurna dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar tidak menjadi macan kertas belaka.
Seisi ruangan Sapta Pesona hari itu merepresentasikan kesatuan langkah dari seluruh pilar bangsa.
Turut hadir dalam FGD tersebut, antara lain, Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arditama Nusantara Putra, Dr. Laurensius Manurung dan Irjen Pol Purnawirawan Richard M Nainggolan, (Dewan Pakar KDMT), Kol. Purn Nasib Simarmata dan Dr. Pontas Sinaga (Lokus Adat Budaya Batak) dan Dr. Kastorius Sinaga (Staf Khusus Mendagri).
Kala hari beringsut sore dan rumusan demi rumusan dituntaskan, satu hal menjadi sangat jelas: Danau Toba dan seluruh danau di Nusantara tak lagi berdiri sendiri menghadapi luka-lukanya.
Hari ini, di Jakarta, di jantung republik ini, tangan-tangan kekuasaan, intelektual, dan komunitas adat telah saling menangkup.
Mereka tidak lagi berbicara tentang bagaimana menjual pesona danau, melainkan bagaimana melindunginya, agar aek na tio—air kehidupan yang jernih—tetap mengalirkan berkat bagi generasi cucu-cucu bangsa kelak.(*)
Victor
