Jakarta, IndonesiaVoice.com – Ada sebuah pemandangan magis yang meruntuhkan sekat-sekat dogmatis di dalam ruang ibadah GPIB Paulus, Jakarta, pada Sabtu malam (30/5/2026).
Di bawah temaram cahaya altar dan tatapan salib, seorang cendekiawan Muslim, Prof. Burhanuddin Muhtadi, berdiri memberikan wejangan kepada ratusan pemikir Kristen.
Di momen Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) 2026-2031 itu, Burhanuddin tidak datang untuk sekadar basa-basi seremonial.
Ia datang membawa roh masa lalu, memanggil kembali hantu-hantu sejarah untuk menggedor kesadaran kaum inteligensia masa kini.
Dengan intonasi yang tenang namun menyayat kemapanan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu memutar jarum jam mundur ke tahun 1957.
Baca juga: Sah! Maruarar Sirait dan “Superteam” Lintas Profesi Resmi Nakhodai DPP PIKI 2026-2031
Ia membawa audiens pada sebuah peristiwa monumental di Universitas Indonesia: pidato Mohammad Hatta yang bertajuk Tanggung Jawab Moril Kaum Inteligensia.
Pilihan Burhanuddin untuk mengangkat sosok Hatta adalah sebuah ironi yang indah sekaligus tamparan yang lembut.
Hatta, sang mantan Wakil Presiden, adalah putra seorang ulama besar dari Sumatera Barat dan cucu pionir Tarekat Naqsabandiah.
Namun, dari darah religius Islam yang kental itulah lahir sebuah mahakarya toleransi paling hakiki dalam sejarah republik.
“Ketika Bung Hatta menerima curhatan dari kelompok Kristen di Indonesia Timur, beliaulah yang mengambil tanggung jawab moril menyuarakan kegelisahan itu kepada pendiri bangsa yang lain,” urai Burhanuddin, suaranya mengalun membelah keheningan gereja.
Baca juga: Menolak Pembusukan Nalar di Era Algoritma: Refleksi Kritis dari Mimbar Pelantikan PIKI 2026
Hatta rela menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi keutuhan Nusantara, meski ia harus menanggung stigma sebagai pengkhianat oleh sebagian kelompok.
Itulah wujud paripurna dari tanggung jawab moral seorang inteligensia: mengedepankan kepentingan bangsa jauh di atas kepentingan identitas keagamaannya sendiri.
Inteligensia Sebagai Kata Kerja, Bukan Kata Benda
Melalui lensa sejarah itu, Burhanuddin mulai membedah makna ‘inteligensia‘. Mengutip Hatta, ia menegaskan bahwa inteligensia bukanlah sekadar deretan angka IQ yang tinggi. Ia adalah tentang karakter.
Universitas yang berasal dari kata universe (semesta), seharusnya melahirkan pribadi yang mengerti kehidupan.
Baca juga: Bukan Superman, Tapi Superteam: Gebrakan Gila Kerja Maruarar Sirait Nakhodai PIKI
Pribadi yang memiliki keberanian moral untuk mengatakan bahwa yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah.
“Kaum inteligensia tidak boleh pasif,” tegas Burhanuddin.
Matanya menyapu deretan pengurus PIKI yang baru saja dilantik. “Inteligensia bukanlah kata benda. Inteligensia adalah kata kerja.”
Ia mengingatkan, persis empat tahun setelah pidato Hatta yang menggugah itu, PIKI lahir dari kampus UKI pada tahun 1963.
Diinisiasi oleh tokoh-tokoh besar seperti Johannes Leimena dan Manasye Malo, PIKI mengambil tanggung jawab moral yang identik dengan apa yang diteriakkan Hatta.
Baca juga: Menari di Atas Api Standar Tinggi, Sketsa M. Qodari tentang Kepemimpinan Sang Ketum PIKI
Mereka membuktikan bahwa umat Kristen bukanlah “tamu” atau penghuni pinggiran di republik ini.
Umat Kristen adalah pemilik sah, dan kaum inteligensianya memikul beban sejarah untuk memberikan sumbangsih nyata.
“Sejak menit pertama pengurus PIKI dilantik di bawah altar suci ini, maka harus mengedepankan sikap aktif,” tantangnya.
Kesimpulan yang ditarik Burhanuddin malam itu sungguh tajam: perbedaan identitas antara seorang Hatta yang Muslim dan PIKI yang Kristen, lebur tak bersisa oleh satu kesamaan visi, yakni kontribusi bagi keselamatan dan kemajuan Ibu Pertiwi.
Menanggalkan Gincu, Menjadi Garam Kekuasaan
Memasuki babak akhir pidatonya, Burhanuddin mengeluarkan sebuah metafora politik yang sangat membumi namun mematikan: Politik Garam versus Politik Gincu.
Bung Hatta, kenangnya, pernah berpesan agar umat beragama di Indonesia mempraktikkan politik garam, bukan politik gincu.
Jika gincu hanya memperindah tampilan luar, terlihat mencolok namun tak mampu mengubah esensi apa pun, garam justru bekerja dalam sunyi.
Garam melebur, bentuk fisiknya hilang dan tak kasat mata, namun pengaruh rasanya mampu mengubah seluruh mangkuk peradaban.
Menyitir pemikiran Yudi Latif, Burhanuddin menegaskan inteligensia tidak harus melulu berdiri sebagai entitas yang anti-kekuasaan.
Inteligensia diperbolehkan masuk, namun tugas utamanya adalah mempengaruhi kekuasaan, bukan larut dan dimabuk olehnya.
Pesan ini secara khusus ia tembakkan kepada Ketua Umum terpilih, Maruarar “Bung Ara” Sirait, dan jajaran pengurus PIKI yang kini banyak menduduki lingkar kekuasaan.
Di tengah lanskap geopolitik dan ekonomi global yang serba tidak menentu, kaum inteligensia Kristen yang memegang tampuk kekuasaan memikul tanggung jawab yang jauh lebih berat.
“Di situlah inti dari politik garam. Mungkin tidak terasa, mungkin tidak terlihat, tapi pengaruhnya nyata,” pesan Burhanuddin dengan nada bergetar.
Pidato itu ditutup dengan sebuah doa universal yang melampaui batas-batas teologis. Burhanuddin, di bawah atap sebuah gereja, mendoakan PIKI agar mampu membawa Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur—sebuah negeri yang gemah ripah loh jinawi, makmur, dan diampuni Tuhan.
Malam itu, GPIB Paulus bukan sekadar menjadi tempat pergantian pengurus, melainkan saksi bisu di mana intelektualitas, sejarah, dan toleransi berpadu meracik garam bagi masa depan Indonesia.
