IndonesiaVoice.com |Situasi politik yang berkembang akhir-akhir ini mengindikasikan betapa tidak mudahnya menghadirkan aspirasi rakyat yang menginginkan tampilnya figur pemimpin yang memiliki kredibilitas dan integritas dalam kontestasi Pilpres 2024.
Bahkan, muncul pula informasi dari kalangan politik tentang adanya upaya untuk menyederhanakan peta Pilpres 2024 dengan dua pasang calon saja, yang mungkin saja berasal dari sebuah koalisi besar yang berbagi peran.
SKI (Sekretariat Kolaborasi Indonesia) melihat bahwa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini merupakan bagian dari pendangkalan demokrasi.
Mungkin saja, skenario-skenario yang mengingkari suara rakyat tersebut dapat berjalan secara teknis prosedural. Tapi, hal tersebut jelas jauh dari substansi demokrasi yang sesungguhnya.
“Pemilu hanyalah satu bagian dari demokrasi. Jangan sampai demokrasi didangkalkan, dengan menempatkan pemilu sama dengan demokrasi, atau pemilu adalah demokrasi dan sebaliknya,” ujar Sekjen SKI Raharja Waluya Jati dalam Peluncuran Saksi Demokrasi oleh Sekretariat Kolaborasi Indonesia di Jakarta, Minggu (18/9/2022).
Dalam cara pandang SKI, demokrasi adalah tentang gerak hidup rakyat. Ukuran utama dan terutama dari demokrasi adalah perikehidupan rakyat.
Dengan demikian, kualitas demokrasi akan menentukan kualitas perikehidupan rakyat.
“Rakyat adapun pihak yang paling berkepentingan dengan jalannya demokrasi. Jika kita cermati, demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi prosedural. Demokrasi Indonesia merupakan anak kandung dari kemerdekaan yang demikian berwatak emansipasi,” lanjutnya.
SKI melihat bahwa Pemilu sebagai salah satu dari praktek demokrasi Indonesia, harus berjalan sesuai watak emansipasi dan watak sosialnya.
Dalam kaitan dengan hal tersebut, Pemilu harus melahirkan dua hal.
Pertama, gagasan terbaik yang menjadi jawaban atas masalah bangsa, kini dan yang akan datang.
Kedua, pribadi-pribadi pilih tanding, baik secara moral, sosial dan kapasitas. Pribadi yang demikian tentunya mengerti sejarah bangsa, penderitaan rakyat dan bagaimana cara membawa bangsa kepada masa depannya yang lebih baik.
“Untuk sampai pada pencapaian itu, rakyat harus mendapat ruang kesempatan dalam ikut mengontrol jalannya demokrasi dan lebih khusus jalannya pemilu, sejak sebelum, pada saat dan setelahnya. Rakyat punya hak untuk mendapatkan pemilu yang baik, bebas, dan jurdil,” jelas Jati.
Sebagai tindak lanjut atas pemikiran tersebut, SKI mengambil insiatif untuk memperkuat hak rakyat dalam mengontrol jalannya demokrasi.
Ada dua langkah yang akan dilakukan. Pertama, SKI melakukan rekruitmen bagi anggota masyarakat untuk menjadi Saksi Demokrasi.
Saksi Demokrasi bukanlah saksi pemilu dalam arti sempit, tetapi individu rakyat yang terlibat dalam menentukan arah perjalanan bangsa dengan mengupayakan terselenggaranya Pemilu yang mewakili aspirasi rakyat dan diselenggarakan secara baik, bebas, dan jurdil.
“Saksi Demokrasi akan ikut aktif menyuarakan kepentingan rakyat agar dapat diakomodasi oleh masyarakat politik, termasuk menentukan siapa pemimpin bangsa yang dikehendakinya memimpin Indonesia ke depan,” lanjutnya
Kedua, SKI menyelenggarakan pendidikan bernegara secara luas dan sistematis. Dalam pendidikan bernegara, rakyat diajak terlibat aktif untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dengan meningkatkan cara pandang mengenai pemilu yang bukan hanya ritual “coblosan” belaka.
“Dalam pendidikan bernegara, para guru bernegara akan menyapa rakyat di seluruh pelosok Indonesia, Mereka akan mengajak berdiskusi bahwa Pemilu bukan saja tentang memilih orang tetapi juga memilih gagasan yang paling tepat guna menyelesaikan persoalan-persoalan hidup mereka,” kata Jati.
Pada taraf awal, SKI akan meluncurkan program Saksi Demokrasi dalam event musyawarah desa yang rencana diselenggarakan di 57 Titik di Pulau Jawa, pada 25 September yang akan datang.
Musyawarah desa tersebut juga diharapkan dapat melahirkan program konkrit yang langsung bersentuhan dengan perikehidupan masyarakat, yang sekaligus menempatkan saksi demokrasi sebagai lokomotif penggeraknya.
Sementara penggiat civil society, Haris Azhar menyampaikan jelang pilpres 2024 ada aktor-aktor yang menggaungkan tiga periode dan dan cawapres untuk Jokowi dengan cara deklrasi dimana mana.
“Ini adalah model konsolidasi agar mempertahankan kekuasaan lebih lama,” tegasnya.
Haris menambahkan, selain kerja-kerja konsolidasi, ada juga kerja-kerja intimidasi, persuasi, bahkan ada di zona abu-abu dalam rangka menuju Pilpres 2024 ini.
(Victor)
