INDEKS

5 Juni 2026

Polemik Makan Bergizi Gratis, Dr. John Palinggi Puji Kinerja Kejaksaan Agung Berantas Korupsi

Jakarta, IndonesiaVoice.com – Perjalanan sebuah bangsa menuju kemajuan seringkali diwarnai oleh dinamika, kritik, dan ujian-ujian struktural. Begitu pula yang mengiringi langkah salah satu inisiatif terbesar pemerintahan saat ini: Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di tengah pusaran opini publik yang meminta penghentian program ini pasca-dinamika di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), muncul sebuah perspektif jernih yang meluruskan paradigma masyarakat.

Pengamat Sosial Kemasyarakatan, Dr. John Palinggi, MM, MBA, memberikan pandangan komprehensifnya. Dengan gaya bahasanya yang lugas namun sarat akan visi kebangsaan, ia menegaskan bahwa MBG bukanlah sekadar proyek uji coba, melainkan amanat konstitusi yang telah mengakar kuat dalam lembaran negara.

Bukan Sekadar Janji, Ini adalah Hukum Negara

“Sejak awal saya katakan bahwa ini adalah program pemerintah yang disetujui oleh DPR RI. Di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), program MBG itu dicantumkan dengan jelas,” tegas Dr. John Palinggi membuka penjelasannya.

Bagi mereka yang menyuarakan agar Presiden menghentikan program ini, Dr. John mengingatkan pada realitas hukum. Program MBG telah tertuang secara sah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun 2026.

Merujuk pada Pasal 22, pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan mencakup program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan pendidikan.

Oleh karena itu, kewenangan untuk menghentikan sebuah undang-undang tidak berada di tangan Presiden semata. Diperlukan proses legislasi di DPR RI.

“Jadi, kompetensi Presiden untuk menghentikan itu tidak ada. Tetap berjalan ini MBG. Bapak Presiden tidak memiliki kompetensi atau hak apapun untuk menghentikan undang-undang, tetapi beliau memiliki hak untuk memperbaiki prosedur, mencegah kebocoran, dan menempatkan personel yang memiliki kapasitas serta niat baik,” tambahnya.

Ketegasan Prabowo, Mengubah Krisis Menjadi Bukti Integritas

Terkait insiden yang melibatkan pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional sebelumnya, Dr. John Palinggi justru melihatnya dari kacamata optimisme.

Ia menilai langkah tegas pemberhentian tersebut bukanlah tindakan reaktif yang terburu-buru, melainkan sebuah eksekusi terukur yang didasarkan pada temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya kerugian negara.

Meskipun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, langkah Presiden ini diapresiasi sebagai realisasi nyata dari janji pemberantasan korupsi.

“Tindakan Bapak Presiden ini selaras dengan statement-nya: ‘Saya akan berantas korupsi.’ Ya, dia buktikan itu. Jangan ada organisasi yang isinya tukang korupsi,” ujar Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA), sebuah organisasi yang bergerak di bidang kerukunan umat beragama dan kegiatan sosial kemasyarakatan ini dengan nada penuh keyakinan.

Tindakan pembersihan ini mengirimkan pesan kuat kepada seluruh jajaran birokrasi: tidak ada kompromi bagi mereka yang mencoba mencari celah keuntungan pribadi dari hak gizi anak-anak bangsa.

Mengurai Benang Kusut Anggaran Pendidikan

Salah satu sorotan tajam dari Dr. John Palinggi adalah mengenai tata kelola anggaran pendidikan. Dari total APBN sebesar Rp 3.800 Triliun, sebanyak 20% atau sekitar Rp 769 Triliun dialokasikan untuk pendidikan. Lantas, mengapa masih ada sekolah rubuh dan anak-anak yang harus menyeberangi sungai demi menuntut ilmu?

Dr. John membongkar akar masalahnya: fragmentasi anggaran. “Selama ini, anggaran 20% itu dibagi kepada 21 kementerian dan lembaga. Termasuk yang non-pendidikan juga dapat. Itulah yang membuat ketidakmampuan sampai ke daerah-daerah terpelosok,” ungkap Ketua Umum DPP Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) ini prihatin.

Ia mengusulkan sebuah solusi radikal namun rasional: kembalikan fokus anggaran pendidikan sepenuhnya ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

Dengan memangkas arogansi sektoral di mana setiap kementerian seolah berlomba membuat sekolah kedinasan sendiri, dana ratusan triliun tersebut dapat difokuskan langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran, sarana prasarana, serta menyokong penuh operasional MBG tanpa harus menggerus pilar utama pendidikan.

Transformasi Digital, Kunci Menutup Celah Kebocoran

Di era modern ini, mengandalkan sistem manual yang berbasis pada “kepercayaan orang per orang” untuk mengawasi 514 kabupaten/kota adalah sebuah kemunduran.

Dr. John Palinggi menitipkan pesan krusial kepada kepala BGN yang baru dan jajaran kementerian terkait, khususnya Menteri Komunikasi dan Digital.

“Kenapa selama ini terlalu banyak korupsi? Karena kita tidak menggunakan sistem digital. Kita di negara ini sudah menganut sistem digital, untuk apa ada Menteri Komunikasi dan Digital jika tidak dikendalikan melalui itu?” tanyanya retoris.

Ia membayangkan sebuah platform digital terintegrasi yang mampu memantau rantai pasok dari dapur-dapur penyedia makanan hingga ke tangan siswa.

Dengan teknologi, siapa yang menikmati makanan, anak mana yang menerima, dan bagaimana kualitas makanannya—apakah benar-benar bergizi atau sekadar formalitas biskuit dan susu semata—dapat diawasi secara real-time.

“Gunakan platform digital. Buat pengawasan, pengendalian, dan kemajuan. Sehingga kecepatan informasi tentang kemungkinan munculnya penyimpangan segera diketahui. Rentang kendali (span of control) manual sudah tidak relevan lagi,” tegasnya.

Apresiasi untuk Para Penegak Keadilan

Di balik tantangan tata kelola, Dr. John Palinggi mengingatkan kembali esensi mulia dari MBG. Selain memastikan pemenuhan gizi anak-anak di luar Pulau Jawa dan daerah terluar lainnya, program ini membawa multiplier effect ekonomi yang masif bagi masyarakat kecil—mulai dari petani sayur, peternak telur, hingga penyedia logistik lokal.

Pada akhirnya, kesuksesan program ini tidak lepas dari peran para penegak hukum yang menjaga agar setiap rupiah APBN benar-benar sampai ke mulut anak-anak Indonesia.

Dr. John memberikan penghormatan khusus kepada Kejaksaan Agung beserta seluruh komponennya di daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri atas kinerja yang sangat bagus dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ini sangat membawa nilai tinggi bagi menunjang dan memperkuat kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Tetap lanjutkan tugas memberantas orang-orang yang tidak berniat baik bagi negara kita,” pungkasnya.

MBG bukan sekadar urusan membagi makanan. Ia adalah ujian bagi integritas birokrasi, ketegasan pemimpin, kecanggihan teknologi pemerintah, dan komitmen seluruh elemen bangsa untuk merawat generasi penerus.

Dengan pengawasan digital yang ketat dan hukum yang tidak pandang bulu, cita-cita menghadirkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan bergizi bukanlah sebuah kemustahilan.

(Victor)

Menyulam Kurikulum Cinta di Tengah Kabut Post-Truth, Risalah Kemanusiaan Nasaruddin Umar di Altar PIKI

NASIONAL

Redaksi

2 Juni 2026

Menyulam Kurikulum Cinta di Tengah Kabut Post-Truth, Risalah Kemanusiaan Nasaruddin Umar di Altar PIKI

JAKARTA, IndonesiaVoice.com – Ada sebuah harmoni yang melampaui sekat-sekat dogma ketika seorang ulama besar berdiri di altar sebuah gereja peninggalan sejarah.

Pada malam yang sejuk di GPIB Paulus, Jakarta, Sabtu (30/5/2026), Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, mengambil alih mimbar.

Kehadirannya dalam acara Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2026-2031, seketika mengubah ruang ibadah itu menjadi sebuah medium kontemplasi peradaban.

Nasaruddin tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa sebentuk kegelisahan filosofis mengenai arah kompas keagamaan dan kemanusiaan di abad ke-21.

Mengawali tuturnya yang teduh, sang kyai memberikan sebuah pengakuan jujur yang menyejukkan mengenai sosok nakhoda baru PIKI, Maruarar Sirait.

“Kesan saya kepada beliau, prestasinya melampaui usianya dan pikirannya melampaui zamannya,” tutur Nasaruddin.

Baginya, tidak banyak figur di republik ini yang memiliki keistimewaan ganda seperti itu. Namun, di balik pujian tersebut, terselip sebuah peringatan keras tentang badai yang sedang mengintai kaum inteligensia.

Memandu Umat di Era Kebenaran yang Retak

Dengan pisau analisis seorang sosiolog agama, Nasaruddin membongkar anatomi zaman yang kini kita diami: era post-truth. Ia memutar ingatan hadirin ke masa lampau, masa di mana menjadi pemimpin ikatan intelektual atau cendekiawan terasa jauh lebih mudah.

Pada masa itu, standar kebenaran masih sangat absolut dan pakem. Segala hal yang merujuk pada kutipan kitab suci, dan dilegitimasi oleh tokoh-tokoh adat serta pemuka masyarakat, dipastikan akan diterima tanpa perlawanan.

Namun, kabut post-truth telah mengubah segalanya. “Dalam era post-truth seperti sekarang ini tidak cukup hanya merujuk kepada kitab suci, tidak cukup hanya merujuk kepada bahasa agama,” ungkapnya dengan nada prihatin.

Fakta telanjang di lapangan membuktikan sebuah ironi yang menyayat hati kaum akademisi: seringkali kebenaran yang menang dan diterima oleh masyarakat justru adalah kebenaran yang tidak didukung oleh referensi yang valid.

Nasaruddin mengingatkan bahwa validitas intelektual dan akademik tidak lagi serta-merta laku di pasaran masyarakat modern.

Ada figur, pesona, dan sistem yang meski secara intelektual cacat, justru mampu mengalahkan kebenaran yang memiliki validitas akademik yang sangat tinggi.

Menghadapi realitas yang terbalik ini, Nasaruddin meyakini bahwa memimpin di era sekarang membutuhkan sebuah “seni beradaptasi“, dan ia menaruh harapan bahwa Maruarar Sirait memiliki kapasitas tersebut.

Menemukan Kembali Makna “Cendekia”

Untuk melawan pembusukan nalar tersebut, sang Menteri Agama mengajak audiens menelusuri akar linguistik dan makna sejati dari kata ‘inteligensia’.

Ia merujuk pada bahasa Latin intellectus, yang tidak hanya bermakna kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual.

Nasaruddin membawa memori hadirin pada perdebatan historis di tubuh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Malang.

Saat itu, para ahli bahasa berdebat apakah organisasi yang dipimpin B.J. Habibie itu sebaiknya menggunakan istilah “ilmuwan” (scientist) atau “intelektual“.

Perdebatan itu berujung pada kesimpulan bahwa seorang ilmuwan—seperti B.J. Habibie yang ahli perkapalan—memang menguasai satu disiplin ilmu, namun belum tentu mampu mengamalkannya dalam wujud praksis kehidupan.

Tingkatan yang lebih ideal adalah kaum ‘intelektual’ yang tidak hanya menguasai, tetapi juga mengamalkan materinya. Namun, ada derajat yang paling luhur, yakni ‘cendekia‘.

“Cendekia itu bukan hanya pintar dan mengamalkan kepintarannya, tapi juga berdampak pada lingkungannya,” jelas Nasaruddin.

Menurutnya, Maruarar Sirait telah membuktikan diri memiliki ketiga elemen tersebut—pintar, praktisi, dan berdampak.

Menjembatani Nostalgia Agama dan Masa Depan Liberal

Diagnosis Nasaruddin terhadap problem fundamental agama hari ini sungguh tajam. Ia menyoroti adanya kesenjangan (gap) yang semakin lebar antara umat dan ajaran agamanya.

“Semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, maka pemimpin umat itu belum berhasil,” tegasnya. Jarak inilah yang menjadi muara dari berbagai patologi dan problem sosial yang mewabah di masyarakat.

Akar masalahnya terletak pada gaya komunikasi keagamaan. Ketika berbicara tentang agama, narasi yang dibangun cenderung sangat normatif, dogmatis, dan deduktif kualitatif (dari langit turun ke bumi).

Di sisi lain, lingkungan pacu kehidupan masyarakat modern melaju dengan sangat rasional, liberal, kuantitatif, dan induktif.

Para penceramah dan mubalig dari agama apa pun, kritik Nasaruddin, sering kali terjebak pada buaian masa lampau; mengajak umat bernostalgia dengan kejayaan sejarah.

“Sementara masyarakat kita ini berorientasi pada 1000 tahun akan datang,” sentilnya.

Inilah tantangan konseptual dan pragmatis terbesar bagi PIKI ke depan: bagaimana meramu ajaran agama yang dogmatis agar mampu menyatu erat (attachment) dengan masyarakat yang berlari kencang menuju masa depan.

Kurikulum Cinta dan Sepupu Satu Kali

Sebagai langkah nyata, Menteri Agama merencanakan sebuah konsolidasi intelektual raksasa. Dalam waktu dekat, ia berencana mempertemukan PIKI, ICMI, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), serta himpunan intelektual Hindu dan Buddha.

Tujuannya tunggal: merumuskan peta jalan (roadmap) agar masyarakat kembali dekat dengan agamanya, tanpa harus terjebak pada sentimen perbedaan.

Nasaruddin kemudian membagikan sepenggal kisah diplomasi spiritualnya di kancah global.

Saat diundang sebagai pembicara kunci (keynote speech) di Vatikan, Paus secara khusus meminta agar Memorandum of Understanding (MoU) antara Vatikan dan Masjid Istiqlal diberikan prioritas.

Alasannya sangat mendalam: kesepakatan itu memuat gagasan tentang “Ekoteologi” dan “Kurikulum Cinta”.

Bagi Nasaruddin, Kurikulum Cinta adalah jawaban pamungkas bagi krisis kemanusiaan. “Kalau kita bicara tentang cinta, maka seluruh persoalan kita akan selesai sebetulnya,” pesannya lembut namun bertenaga.

Ia bahkan menyinggung akar historis agama-agama Abrahamik (Kristen, Islam, dan Yahudi) yang pada hakikatnya adalah “sepupu satu kali”.

Nasaruddin meyakini, jika kelompok “sepupu” ini mau menyingkirkan ego dan berkolaborasi dengan kompak, separuh persoalan yang mencabik-cabik dunia saat ini akan langsung terselesaikan.

Menuju Trilogi Kerukunan Jilid Dua

Di tengah carut-marut dunia, Nasaruddin membawa kabar baik tentang rumah bernama Indonesia. Meski diakui sebagai negara paling plural di kolom bumi dalam berbagai dimensinya, Indonesia justru sukses menjadi eksportir kerukunan.

Pada tahun 2025, indeks kerukunan Indonesia menyentuh angka 87 poin—sebuah pencapaian tertinggi sejak negara ini didirikan.

Bahkan, Indonesia yang kerap menjadi episentrum konflik, kini menempati urutan kedua sebagai wilayah paling rukun, hanya berbeda tipis dengan negara Singapura.

Pencapaian ini membuat Nasaruddin mendeklarasikan bahwa “Trilogi Kerukunan” masa lalu (kerukunan antar umat, internal umat, dan umat dengan pemerintah) kini sudah tuntas dilewati oleh bangsa Indonesia.

Kini, Indonesia harus menatap tantangan baru: Trilogi Kerukunan Jilid Dua.

Pertama, Kerukunan Kemanusiaan. Berpijak pada prinsip Wal karamna bani Adam, setiap manusia apa pun agamanya dan etiknya wajib dihormati martabatnya.

Kedua, Kerukunan Ekoteologi (manusia dengan alam semesta), yang saat ini menjadi problem krisis global.

Ketiga, Kerukunan Manusia dengan Tuhan. Di negara berlandaskan Pancasila, eksistensi Tuhan tidak boleh pernah dilupakan.

Apabila ketiga dimensi baru ini mampu disinkronkan secara paripurna, Nasaruddin meyakini bahwa imajinasi geopolitik menuju Indonesia Emas—seperti yang dipaparkan oleh Presiden Prabowo dan Mendagri Tito Karnavian—bukanlah sekadar pepesan kosong, melainkan sebuah keniscayaan yang ditopang oleh angka analitik dari pengamat luar negeri.

Sebuah Janji Sebelum Fajar Menyingsing

Menutup orasi kemanusiaannya, sosok yang mendeskripsikan dirinya sebagai “Menteri untuk semua agama” ini memberikan sebuah wasiat pengayoman yang meneteskan keharuan di hati para hadirin.

Ia menjanjikan kehadiran negara yang responsif dan berkeadilan bagi siapa saja. “Saya sampaikan kepada teman-teman kami, persoalan antar umat beragama, jangan ada yang bermalam. Selesaikan sebelum pagi,” ikrarnya, tegas dan tanpa kompromi.

Di bawah cahaya temaram GPIB Paulus malam itu, seruan Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar bergema panjang.

Ia tidak sekadar memberikan sambutan pelantikan; ia baru saja mengukir sebuah cetak biru peradaban, menantang kaum cendekiawan Kristen untuk bersama-sama menyulam kembali kain kebangsaan yang koyak dengan benang-benang Kurikulum Cinta.

(Victor)

Menari di Atas Api Standar Tinggi, Sketsa Jenaka nan Kritis M. Qodari tentang Kepemimpinan Sang Ketum PIKI

NASIONAL

Redaksi

1 Juni 2026

Menari di Atas Api Standar Tinggi, Sketsa Jenaka nan Kritis M. Qodari tentang Kepemimpinan Sang Ketum PIKI

JAKARTA, IndonesiaVoice.com – Ada kesejukan yang tak biasa menyusup di ruang ibadah GPIB Paulus, Jakarta, pada Sabtu malam (30/5/2026).

Di bawah tatapan salib, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, melangkah ke mimbar.

Kehadirannya malam itu di acara Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) bukan sekadar sebagai tamu kenegaraan, melainkan sebagai seorang sahabat yang membawa cermin besar bagi sang nakhoda baru PIKI, Maruarar Sirait.

“Gereja ini sungguh terasa sejuk di hati saya. Saya merasa menjadi orang Indonesia yang sesungguhnya karena saya bisa masuk ke tempat ini,” ucap Qodari membuka pidatonya.

Kalimat itu meluncur tulus, meruntuhkan sekat-sekat primodial yang kerap mengurung bangsa ini.

Dua Alasan Memilih Ara, Terlalu Kenal atau Tidak Kenal Sama Sekali

Memasuki menu utama pidatonya, Qodari mulai membedah anatomi kepemimpinan Maruarar Sirait—pria yang akrab disapanya “Bang Ara“.

Dengan gaya roasting yang elegan, Qodari melempar tebakan nakal kepada audiens mengenai alasan PIKI memilih Ara sebagai Ketua Umum.

“Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, bapak-bapak ini kenal betul dengan Pak Ara, atau sebaliknya, bapak-ibu ini enggak kenal sama Pak Ara sehingga milih jadi ketua umum!” selorohnya, disambut tawa riuh pengurus yang baru dilantik.

Qodari tahu persis apa yang menanti PIKI di masa depan. Ia bersaksi bahwa bekerja di bawah bayang-bayang Ara adalah sebuah ujian ketahanan mental dan fisik.

Ciri utama seorang Maruarar Sirait adalah standar yang teramat tinggi. Untuk menyentuh standar itu, kerja keras dan kerja cerdas saja tidak cukup; dibutuhkan ikhtiar lebih yang ia sebut sebagai “going extra mile“.

Ia membongkar ritme kerja Ara yang menabrak batas kewajaran waktu.

“Kalau kerja dengan Pak Ara itu biasanya jam 09.00 pagi itu jadi jam 09.00 malam. Kalau dengan Pak Ara itu jam 2 atau jam 3 pagi ditelepon, itu hal yang biasa,” ungkapnya, mengisahkan kepanikan seorang aparat kepolisian di Jawa Barat yang kelabakan menerima telepon Ara di sepertiga malam.

Menunggu pertemuan yang dijanjikan “15 menit lagi” namun baru terealisasi satu jam kemudian adalah seni kesabaran tersendiri saat berurusan dengan sang menteri.

Jebakan Menteng dan ‘Lipstik Rasa Garam’

Dalam balutan yang kocak, Qodari menceritakan “jebakan manis” yang pernah dibuat Ara kepadanya. Qodari, yang sudah nyaman memiliki banyak aset rumah di Tebet, akhirnya “dipaksa” pindah ke kawasan elit Menteng karena bujukan Ara tentang indahnya pemandangan Plaza Indonesia.

Namun, seiring berjalannya waktu, Qodari menyadari agenda tersembunyi di balik bujukan tersebut.

“Saya paham maksud beliau sesungguhnya. Itu supaya kalau beliau panggil saya malam-malam, tuh dekat, cepat! Jadi kalau beliau bilang 15 menit lagi, kita di rumah aja siul-siul atau nonton Netflix, karena perjalanannya cuma 5 menit,” kisahnya, yang lagi-lagi membuat seisi gereja bergemuruh.

Di balik semua “penderitaan” begadang dan tuntutan tinggi itu, Qodari meletakkan sebuah pengakuan yang sangat mendalam dan filosofis tentang karakter sahabatnya tersebut.

Mengawinkan metafora Alkitabiah dan kutipan sejarah, Qodari merumuskan sosok Ara ke dalam sebuah frasa yang brilian.

“Bang Ara ini bukan cuman garam, bukan cuman gincu, tapi dia gincu yang terasa seperti garam,” tegas Qodari.

“Dia bukan merpati, bukan ular, tapi dia ular sekaligus merpati, merpati sekaligus ular. Dia cerdik tapi baik. Dia baik tapi cerdik.”

Pabrik Pemimpin Masa Depan

Pada akhirnya, sambutan Qodari malam itu adalah sebuah garansi tak tertulis bagi masa depan PIKI.

Sebagai saksi mata yang melihat bagaimana Ara membesarkan kader-kader di Taruna Merah Putih hingga sukses melenggang ke Senayan, Qodari meyakinkan bahwa PIKI kini berada di tangan salah satu manusia dengan kualitas terbaik di republik ini.

Jika para pengurus PIKI sanggup bertahan—sabar, kuat mental, dan tahan begadang—Qodari sangat yakin bahwa 5 hingga 20 tahun ke depan, sejarah masa depan mereka akan jauh lebih cerah.

“Jadi jangan heran kalau 2029 anggota DPR, DPD, profesor, doktor, dari PIKI terus meningkat. Itu sesuatu yang sangat niscaya,” tutup Qodari dengan optimisme tinggi, sebelum melemparkan kalimat pamungkas yang jenaka, “Yang penting tadi: sabar-sabar, kuat mental, tahan begadang, dan cepat-cepat pindah ke Menteng!”

(Victor)

Membaca Peta Dunia dari Mimbar Gereja, Tantangan Tito Karnavian untuk Kaum Cendekia

NASIONAL

Redaksi

31 Mei 2026

Membaca Peta Dunia dari Mimbar Gereja, Tantangan Tito Karnavian untuk Kaum Cendekia

JAKARTA, IndonesiaVoice.com – Pendar lampu gantung di dalam ruang ibadah GPIB Paulus, Jakarta, memantulkan siluet ratusan pemikir yang duduk dalam keheningan takzim pada Sabtu malam (30/5/2026).

Di ruang yang biasanya dipenuhi oleh senandung kidung rohani dan doa-doa pengakuan dosa itu, sebuah diskursus kebangsaan tingkat tinggi sedang dibentangkan.
Adalah Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Tito Karnavian, yang mengambil alih mimbar.

Kehadirannya dalam acara Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2026-2031 bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban protokoler.

Ia datang membawa peta dunia, membedah anatomi kekuasaan global, dan menantang nalar kaum inteligensia Kristen.

Tito Karnavian memulai pendedahannya dengan sebuah observasi yang jujur dan tajam. Matanya menyapu sekeliling ruangan, menatap wajah-wajah para akademisi, pengusaha, hingga purnawirawan jenderal yang kini mengenakan jaket kebesaran PIKI di bawah komando Maruarar Sirait.

“Saya jujur begitu melihat di ruangan ini, ini enggak main-main ini. Bang Ara ini bawa kapal besar ini,” ucap Tito mengawali sambutannya.

Dengan menggunakan bahasa kiasan kerakyatan, sang Menteri Dalam Negeri menggarisbawahi bobot historis dan intelektual organisasi tersebut.

“Kalau bahasa kampungnya, bukan kaleng-kaleng ini organisasi ini. Tinggal kapal ini mau disandarkan atau mau dibawa kencang lari kan, tergantung nahkoda ya,” tambahnya, melemparkan bola tantangan langsung ke pangkuan sang nakhoda baru.

Mendekonstruksi Mitos Indonesia Emas 2045

Bagi seorang Tito Karnavian, waktu lima belas menit yang diberikan di atas mimbar adalah kanvas yang terlalu berharga untuk diisi dengan basa-basi.

Ia memilih untuk melompat melampaui diskursus internal organisasi, menarik kacamata audiens untuk melihat cakrawala yang jauh lebih luas: Indonesia Emas 2045.

Di telinga sebagian masyarakat, frasa “Indonesia Emas 2045” kerap kali dianggap sebagai ilusi politik atau sekadar jargon kosong yang dirayakan setiap kali bangsa ini memperingati 100 tahun kemerdekaannya.

Namun, dengan ketegasan seorang akademisi sekaligus praktisi keamanan negara, Tito membantah premis tersebut.

“Ini adalah prediksi dari berbagai lembaga yang kredibel dunia. Geleb International, McKenzie, World Bank yang memperkirakan di 2045 Indonesia akan menjadi negara yang maju, bukan lagi negara berkembang (develop country),” tegasnya.

Tito melukiskan masa depan di mana Indonesia tidak lagi berada di pinggiran peradaban, melainkan duduk sejajar dengan raksasa ekonomi seperti Jepang, Jerman, Prancis, dan Britania Raya (United Kingdom).

Sebuah negara yang tidak lagi didominasi oleh kelas bawah (low class), melainkan dipenuhi oleh kelas menengah yang berdaya saing tinggi.

Pertanyaan mendasarnya kemudian ia lemparkan kembali ke ruang sidang: “Apakah ini sekadar nyeneng-nyenengin, sekedar jargon-jargon saja, atau it can become into reality?“. Jawabannya meluncur tanpa keraguan.

Tito sangat percaya diri (confident) bahwa ramalan itu bisa menjelma menjadi kenyataan yang tak terbantahkan.

Kepercayaannya itu tidak dibangun di atas angan-angan, melainkan dipancangkan di atas dua fondasi kokoh: rasionalitas teoretis dan pembuktian empiris.

Papan Catur Global dan Tiga Syarat Absolut

Memasuki fondasi teoretisnya, Tito merubah mimbar gereja menjadi ruang kuliah geopolitik. Ia menjelaskan bahwa arsitektur dunia modern pada hakikatnya adalah sebuah anarki.

“Dunia ini anarki karena enggak ada presiden dunia, enggak ada raja dunia, yang jadi sehingga terjadi power struggle antar negara bangsa (nation state),” urainya.

Di dalam rimba anarki internasional ini, pertarungan tidak lagi ditentukan oleh dentuman meriam atau instrumen militer tradisional, melainkan oleh kekuatan ekonomi.

Dan jantung dari ekonomi adalah kapasitas produksi. Negara mana pun yang mampu memproduksi secara massal dan membanjiri pasar dunia, ia akan berdiri sebagai penguasa hegemoni.

Sebaliknya, negara yang hanya menjadi keranjang penampung produk asing, niscaya akan terkooptasi.

Untuk bisa memenangi perang produksi ini, sebuah negara bangsa harus memenuhi tiga syarat absolut yang sangat langka.

Pertama, ketersediaan bahan baku atau sumber daya alam (raw material). Kedua, keberadaan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang melimpah. Ketiga, bentangan wilayah yang teramat luas untuk menampung mesin produksi raksasa.

Dengan pisau analisis yang tajam, Tito menyisir lebih dari 200 negara di dunia. Hasilnya mengejutkan: tidak lebih dari sepuluh negara yang memiliki ketiga privilese tersebut secara bersamaan. Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, dan Indonesia adalah segelintir nama elit yang masuk ke dalam daftar eksklusif itu.

Singapura, raksasa finansial di Asia Tenggara, segera dicoret dari daftar karena ketiadaan sumber daya alam dan bentang wilayah (hanya berupa island state).

Australia, yang memiliki luas satu benua dan alam yang melimpah ruah, juga tereliminasi karena hanya dihuni oleh sekitar 30 juta jiwa tenaga kerja produktif.

Indonesia berdiri gagah di dalam gelanggang tersebut, ditambah lagi dengan anugerah letak geografis strategis di antara dua benua dan dua samudra.

Indonesia memegang kunci atas Selat Malaka, salah satu choke point terpenting di dunia.

“Lalu lintas pelayaran yang kalau dicekik itu kolaps dunia,” Tito memberikan perumpamaan yang mengerikan namun realistis, menyejajarkannya dengan krisis di Selat Hormuz saat ini.

Kesaksian Empiris, Dari Sepeda ke Superpower

Jika teori terdengar terlalu melangit, Tito kemudian menarik pendengarnya pada pengalaman empiris pribadinya pada tahun 1998.

Saat itu, ia tengah menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) di Selandia Baru (New Zealand).

Di ruang-ruang kelas militer Barat saat itu, diskursus harian didominasi oleh ketakutan akan ancaman baru: The rise of China (Kebangkitan Tiongkok).

Doktrin yang diajarkan meramalkan bahwa Tiongkok akan menyalip ekonomi Amerika Serikat dalam waktu 25 tahun.

Sebagai satu-satunya perwira siswa dari Indonesia di kelas berisiko dua puluh orang tersebut, Tito berkesempatan terbang langsung ke Beijing dan Shanghai. Realitas yang ia temukan saat itu sangat kontras dengan ketakutan Barat.

“Saya melihat saat itu jujur aja, Beijing… Jakarta lebih bagus daripada Beijing,” kenangnya.

Tito melukiskan lanskap Beijing 1998 yang dipenuhi area kumuh (slum area), sungai-sungai yang hitam pekat, dan jalanan yang dipenuhi ribuan sepeda dengan minimnya kendaraan bermotor.

Di Shanghai, kemegahan hanya berpusat di sekitar Pearl Tower, sisanya adalah kemiskinan.

Sulit bagi nalar saat itu untuk membayangkan negara pemakai sepeda mampu menaklukkan raksasa dunia.

Tito mengaku bahwa kondisi tersebut membuat Tiongkok sempat dipandang sebelah mata (underestimate).

Namun, roda sejarah berputar dengan kejam dan cepat. “Setiap kita 2 tahun, 3 tahun datang selalu perubahan, perubahan, perubahan,” kisahnya.

Ramalan 1998 itu mewujud menjadi kenyataan absolut pada tahun-tahun berikutnya (2003, 2004….2025, 2026). Tiongkok merangkak naik, melampaui negara-negara maju Eropa, dan kini menduduki posisi kedua ekonomi dunia, hanya menyisakan Amerika Serikat yang belum disalib secara militer.

Kini, para pemimpin dunia—mulai dari Macron, Trump, hingga Putin—berduyun-duyun datang merapat ke Beijing. Shanghai masa kini telah berdiri pongah menantang New York.

Pesan dari narasi sejarah ini sangat jelas: jika Tiongkok yang terpuruk bisa bangkit merajai dunia dalam seperempat abad, maka Indonesia dengan segala anugerahnya memiliki hak dan potensi yang sama untuk mencapainya.

Tantangan Demografi dan Paradoks Malaka

Tito mengingatkan bahwa Indonesia memiliki senjata rahasia yang saat ini sedang berada di titik optimalnya: bonus demografi.

Menempati urutan keempat sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, hampir 70% penduduk Indonesia berada di usia produktif (16-65 tahun).

Kondisi ini berbanding terbalik secara tragis dengan raksasa Asia lainnya, Jepang. Jepang sedang dijangkiti penyakit shrinking population (penyusutan populasi produktif).

Tanpa tenaga kerja baru, kapasitas produksi Jepang diprediksi akan terus merosot, menggeser posisi mereka dari negara first tier menjadi second tier country. Indonesia berdiri di momentum emas ini.

Namun, Tito juga tidak menutup mata terhadap paradoks yang menyayat hati. Memiliki bentangan geografis terpanjang di Selat Malaka, dari Sumatera bagian utara, Jambi, hingga Riau, Indonesia justru gagal menjadi tuan rumah di beranda sendiri.

“Hanya Malaysia dan Singapura yang betul-betul sudah memanfaatkan,” kritiknya.

Singapura meraup pundi-pundi sebagai pusat transit (hub) global, sementara Malaysia membangun tujuh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sepanjang pantai selat tersebut agar bisa langsung mengakses laut tanpa repot transportasi darat.

Belum lagi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 dan ALKI 3 yang hingga kini belum dieksploitasi secara maksimal demi kemakmuran rakyat.

Di titik krusial inilah, sang Menteri Dalam Negeri menghadap langsung ke arah Maruarar Sirait dan barisan kaum cendekiawan Kristen.

“Saya menantang, I want to challenge all of you, sebagai pemikir-pemikir untuk bagaimana membuat SDA ini betul-betul bisa termanfaatkan untuk rakyat Indonesia,” seru Tito dengan lantang.

Ia mendesak PIKI untuk merumuskan konsep penciptaan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

Minoritas Berkualitas, Ukuran Bukanlah Penghalang

Mendekati akhir pidatonya, Tito Karnavian menyentuh ruang sosiologis yang sangat intim dan relevan bagi audiens yang hadir: realitas sebagai kelompok minoritas.

Umat Kristiani di Indonesia tidak lebih dari 15% dari total populasi bangsa. Sebuah angka yang secara kalkulasi politik sering kali dianggap rentan.

Namun, mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu memberikan sebuah pencerahan yang membangkitkan kebanggaan.

“Let not forget. Size is not necessarily a matter” (Jangan lupa, ukuran tidak harus menjadi masalah).

Tito membawa pikiran hadirin melanglang buana, memberikan contoh negara-negara kerdil yang mendikte dunia. Singapura memegang kendali di Asia Tenggara.

Korea jauh lebih berpengaruh daripada negara berpenduduk masif seperti Pakistan atau Nigeria.

Negara-negara Eropa yang kecil populasinya seperti Swiss (Switzerland) dan Belanda (Netherland / Holland) yang wilayahnya mungkin tak lebih besar dari Provinsi Banten, justru mampu menjelma menjadi imperium dunia di masa lalu.

“Minority can be very influential to the majority. Yang penting adalah quality,” tegasnya.

Kuatnya pengaruh tidak ditentukan oleh seberapa banyak jumlah kepala, melainkan dari kedalaman intelektualitas dan kualitas pengabdian.

Tito meyakinkan kaum inteligensia Kristen bahwa jika PIKI mampu memberikan sumbangsih nyata, posisi mereka akan sangat dihormati dan diperhitungkan secara absolut di republik ini.

Sebagai pamungkas, Tito memberikan bukti konkret bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya telah bergerak menuju rasionalitas politik yang dewasa.

Ia mencontohkan bagaimana figur dari kelompok minoritas, beretnis Tionghoa, dan bahkan seorang perempuan, bisa terpilih sebagai kepala daerah di wilayah dengan 90% mayoritas Muslim seperti di Maluku Utara.

“Artinya masyarakat kita rasional, tidak mempermasalahkan urusan agama, tapi lebih mempermasalahkan urusan yang pragmatis, urusan kesejahteraan,” analisisnya.

Merujuk pada filosofi Jean-Jacques Rousseau tentang lahirnya negara, Tito mengingatkan bahwa negara dibentuk demi memberikan keadilan dan kemakmuran. Etnis, ras, dan agama bukanlah batasan mutlak, melainkan kemakmuran bersama yang menjadi tujuan akhirnya.

Dengan dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri bagi kepemimpinan Maruarar Sirait, sambutan malam itu menjadi sebuah manifesto kebangsaan yang elegan.

Di altar GPIB Paulus, kaum inteligensia Kristen tidak hanya diminta untuk merenungi ayat-ayat suci, tetapi juga ditantang untuk membaca peta geopolitik, melipatgandakan kualitas intelektual, dan berdiri sebagai nakhoda-nakhoda baru yang akan mengantarkan “Kapal Besar” Indonesia berlabuh di pelabuhan emas peradaban pada 2045.

(Victor)

Bukan Superman, Tapi Superteam: Gebrakan ‘Gila Kerja’ Maruarar Sirait Nakhodai PIKI

NASIONAL

Redaksi

31 Mei 2026

Bukan Superman, Tapi Superteam: Gebrakan ‘Gila Kerja’ Maruarar Sirait Nakhodai PIKI

Jakarta, IndonesiaVoice.com – Udara malam di kawasan Menteng terasa berbeda pada Sabtu, (30/5/2026). Di bawah naungan arsitektur klasik GPIB Paulus, Jakarta, sebuah transisi sejarah tengah berlangsung.

Malam itu, altar suci tidak hanya menjadi saksi ritus keagamaan, melainkan panggung bagi sebuah orasi yang mendobrak kemapanan.

Maruarar Sirait, tokoh politik nasional yang kini memegang kendali sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) masa bakti 2026-2031, melangkah ke mimbar.

Ia tidak membawa teks pidato yang kaku. Sebagai gantinya, ia membawa sebuah visi yang mengalir spontan, penuh canda yang menelanjangi ego, namun menyimpan kedalaman strategi yang tajam.

Di hadapan ratusan pasang mata—yang terdiri dari para jenderal purnawirawan, menteri kabinet, pendeta, akademisi, hingga aktivis—pria yang akrab disapa Bang Ara ini memulai pidatonya dengan sebuah pengakuan yang meruntuhkan jarak antara pemimpin dan yang dipimpin.

Humor yang Menelanjangi Mitos Kecerdasan

Dalam tradisi organisasi kaum intelektual, gelar akademis sering kali menjadi tameng gengsi. Namun, Ara justru mengambil jalan sebaliknya.

Dengan gaya penceritaan yang teatrikal, ia mengisahkan masa lalunya saat menempuh pendidikan strata satu (S1) di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).

“Padahal saya sebagai ketua umum PIKI, S1 saja 8 tahun,” selorohnya, memancing gelak tawa yang menggema di seluruh penjuru gereja.

Ia mengenang teguran tajam namun jenaka dari dosennya yang kemudian menjadi Rektor UNPAR, Mangadar Situmorang.

Saat sidang kelulusan, sang rektor berkata, “Hei Ara, akhirnya kamu lulus juga. Sesudah 8 tahun lulus juga kau. Biasanya kalau 8 tahun itu sudah S3, tapi kau lulus S1“.

Pesan sang rektor di akhir perkuliahannya itu begitu membekas: “Tolonglah kalau tidak bisa membawa nama harum kampus Unpar yang kita cintai ini, tolonglah jangan merusaknya“.

Anekdot ini bukan sekadar lelucon penghibur. Melalui kisah tersebut, Ara sedang melakukan dekonstruksi terhadap mitos kecerdasan tunggal.

Ia menyadari bahwa di ruang ibadah itu, duduk para cendekiawan yang mengejar gelar S2, S3, hingga profesor.

Namun, sejarah hidup Ara membuktikan bahwa jalan peradaban sering kali tidak ditentukan oleh seberapa cepat seseorang menyelesaikan ujian akademis, melainkan oleh ketangguhan (grit), kemampuan beradaptasi, dan kapasitas merangkul sesama.

“Hidup ini bisa berputar-putar juga dikit-dikit. Tapi itulah saya hanya mengatakan kalau Tuhan punya rencana tidak ada yang bisa menghalangi,” refleksinya.

Menyuntikkan Etos Gila Kerja dan Visi “Solidarity Maker”

Gaya kepemimpinan Ara terkuak jelas: ia menuntut dedikasi yang tak kenal waktu. Menyadari banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang menanti, ia mengubah paradigma PIKI dari sebuah paguyuban pemikir menjadi mesin pergerakan yang berdetak cepat.

Dalam satu bulan terakhir saja, Ara telah terjun langsung ke enam provinsi, menemui pengurus PIKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Lampung.

Dedikasinya tergambar dari ritme kerjanya yang ekstrem. “Tadi malam sampai jam 3 pagi ngobrol di Kendari dengan PIKI, GMKI, dan PNPS,” ungkapnya.

Pola serupa terjadi di Jawa Timur, di mana diskusi berlangsung hingga pukul 03.00 pagi, disusul dengan perjalanan lanjutan pada pukul 03.30 pagi.

Ara meminta maaf jika ritme “gila kerja” ini akan mengubah jam tidur para pengurus PIKI dan GMKI di daerah.

Keringat yang mengucur di berbagai daerah itu bermuara pada satu konsep besar yang ia tawarkan: PIKI sebagai Solidarity Maker.

Ara membayangkan PIKI sebagai rumah besar yang inklusif, wadah yang mampu merangkul seluruh ekosistem Kristen di Jakarta dan penjuru Nusantara tanpa sekat denominasi atau warna partai politik.

“Jadi PIKI ini dari berbagai macam partai ada di sini ya. Kita tidak bedakan mau partai apa aja ada di sini. Jadi supaya kita bisa saling bersatu, bertukaran pikiran,” tegasnya.

Langkah konkret pun segera dieksekusi. Ara, bersama Ketua Umum PNPS William Sabandar dan Ketua Umum GMKI Prima Surbakti, bersepakat untuk membangun sekretariat bersama di seluruh Indonesia.

Mulai tahun ini, ia menargetkan berdirinya 5 hingga 10 sekretariat PIKI. Lebih jauh, ia memancang target ambisius: sebuah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang komprehensif pada Januari 2028, yang diharapkan akan menghimpun kekuatan dari 38 provinsi dan 300 cabang PIKI se-Indonesia.

Orkestrasi “Superteam” Lintas Sektoral

Jika ada satu kalimat yang paling menggema dan menjadi tajuk utama dari pidato malam itu, kalimat tersebut adalah: “Saya enggak percaya Superman, saya percaya Superteam“.

Menyadari keterbatasan dirinya, Ara tidak berusaha tampil sebagai pahlawan tunggal. Ia justru memposisikan diri sebagai seorang dirigen yang mengorkestrasi para virtuoso dari berbagai bidang.

Dari 500 orang yang berminat menjadi pengurus, ia menyaring dan membujuk tokoh-tokoh hebat untuk masuk ke dalam barisannya.

Susunan kepengurusan PIKI 2026-2031 menjelma menjadi “kabinet bayangan” yang sangat komplit.

Di jajaran 26 Wakil Ketua Umum, Ara berhasil merangkul figur-figur kelas wahid. Ada Tony Wenas, yang dengan nada setengah bercanda disebut Ara lebih cocok menjadi Ketua Umum.

Barisan ekonomi dan korporasi diperkuat oleh Direktur Bank Mandiri , Direktur BRI , Direktur PNM, Direktur Pindad, hingga Direktur PLN dari Poso (Rizal) yang berseloroh disebutnya sebagai “kadernya Bahlil Lahadalia“.

Di bidang pendidikan dan kajian, Ara menggandeng Adri Lazuardi, Ketua Umum Yayasan BPK PENABUR, dengan harapan tradisi juara olimpiade sains dari sekolah tersebut dapat mewarnai pemikiran PIKI.

Begitu pula dengan gerbong akademisi dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), di mana Rektor UKI Prof. Angel Damayanti menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dan Ketua Yayasan UKI, David Tobing, duduk di Dewan Pakar.

Ara memadukan kekuatan ini dengan filosofi alkitabiah yang dalam: “Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati“. Dengan komposisi yang mengawinkan kecerdikan taktis para praktisi dan ketulusan moral para pendeta, Ara meyakini PIKI memiliki pasukan yang “paten” di segala penjuru.

Namun, “Superteam” ini datang dengan tuntutan tinggi. Ara mengultimatum ke-26 Wakil Ketua Umumnya untuk masing-masing mengeksekusi minimal satu kegiatan nyata dalam setahun, baik di Kalimantan Barat, Sumatera Utara, atau daerah lainnya.

Ia juga menolak budaya birokrasi yang malas. Dengan nada ancaman yang dibalut kelakar, ia mengingatkan para pengurus agar tidak banyak alasan “sinyal hilang” atau “acara keluarga” ketika dipanggil rapat.

Lebih dari itu, Ara menetapkan standar transparansi keuangan yang kaku: setiap bulan bendahara wajib mengekspos laporan arus kas organisasi secara terbuka.

Politik Garam, Mitra Kritis di Pusaran Kekuasaan

Bagi PIKI, berada di dalam atau di luar pemerintahan bukanlah persoalan hitam putih. Ara, yang kini menjabat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berdiri di atas mimbar yang juga dihadiri kolega kabinetnya seperti Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kepala Bakom RI Muhammad Qodari.

Ara menyitir kembali pesan historis Bung Hatta tentang “Politik Garam“, sebuah politik yang melebur, tak kasat mata, namun memberikan rasa dan mencegah kebusukan.

Ia juga menggali memori masa lalu tentang Dr. Johannes Leimena (Om Joe), pendiri PIKI dan GMKI, yang saking dapat dipercayanya, ditunjuk hingga tujuh kali sebagai pejabat presiden di era Soekarno.

Om Joe adalah bukti bahwa kaum inteligensia Kristen bisa memegang kekuasaan sambil tetap menyuarakan pikiran yang objektif dan rasional.

Berdasarkan teladan itu, Ara menegaskan posisi PIKI saat ini. “Memang tantangan kita bagaimana kita, yaitu saya, Pak Mendagri, Pak Nasarudin Umar, Pak Qodari itu bagian dari pemerintah itu jelas. Tapi kita juga harus membuka diri kalau ada yang perlu diperbaiki,” tegasnya.

Ara meyakini bahwa Presiden Prabowo adalah sosok yang terbuka terhadap masukan yang membangun demi kesejahteraan bangsa.

PIKI dituntut untuk menjadi pabrik solusi, memproduksi kajian kritis di bidang politik, hukum, energi, pertanian, hingga perempuan.

Ara bahkan langsung menugaskan DPD PIKI Jawa Barat untuk membedah kinerja pemerintahan Dedi Mulyadi, mengevaluasi sejauh mana pemberdayaan ekonomi dan kebebasan perizinan gereja telah berjalan.

Di tingkat nasional, ia menitipkan pesan khusus kepada Menteri Agama agar negara hadir memastikan ketersediaan guru agama Kristen bagi anak-anak di sekolah daerah.

Bagi Ara, pembangunan ekonomi dan infrastruktur memang vital, namun PIKI harus berdiri teguh di garis pertahanan hak-hak rakyat kecil dan masyarakat adat, serta kelestarian lingkungan hidup.

Warisan dan Tanggung Jawab Sejarah

Di penghujung pidatonya yang mengaduk emosi, Maruarar Sirait menunjukkan kualitas seorang negarawan sejati: kemampuan untuk menghargai pendahulunya.

Ia secara ksatria berterima kasih kepada Dr. Badikenita Putri Sitepu, Baktinendra Prawiro, dan Audy Wuisang, yang telah merawat PIKI hingga memiliki tata kelola administrasi yang sangat berwibawa.

Satu momen yang memecah riuh tepuk tangan adalah ketika Ara mengungkap bahwa kepengurusan lama tidak mewariskan defisit.

Alih-alih minus ratusan juta seperti kebiasaan banyak organisasi, kepengurusan Badikenita justru mewariskan saldo surplus sebesar 100 juta rupiah.

“Luar biasa, jadi tugas kita nanti tidak terlalu berat,” senyum Ara, mengapresiasi integritas finansial para pendahulunya.

Pidato malam itu ditutup dengan sebuah kutipan luhur dari pahlawan nasional asal Minahasa, Dr. Sam Ratulangi: “Si Tou Timou Tumou Tou“— Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Kalimat ini merangkum seluruh roh pergerakan yang ingin dibangun oleh Maruarar Sirait.

Pelantikan DPP PIKI 2026-2031 di GPIB Paulus bukanlah sekadar pergantian wajah pengurus.

Di bawah komando Maruarar Sirait, PIKI sedang bertransformasi menjadi orkestra Superteam yang siap membuktikan bahwa intelektualitas tertinggi tidak diukur dari seberapa cepat seseorang meraih gelar sarjana, melainkan dari seberapa berani ia meleburkan ego, berkeringat di akar rumput, dan menghidupkan kembali harapan bagi bangsa Indonesia.

(Victor)

Reuni Dua Saudara Kandung Sejarah, Menjemput Mandat Arsitek Moral Republik

NASIONAL

Redaksi

31 Mei 2026

Reuni Dua Saudara Kandung Sejarah, Menjemput Mandat Arsitek Moral Republik

Jakarta, IndonesiaVoice.com – Malam di gereja itu bukan sekadar perayaan pelantikan biasa, melainkan sebuah reuni historis.

Saat Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Senior (PNPS) GMKI, William Sabandar, melangkah ke podium, ada getar emosi yang tertahan namun kokoh dalam setiap kalimatnya.

Baginya, duduk berdampingan dengan Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait dan Ketua Umum PP GMKI Prima Surbakti bukanlah sekadar pengaturan protokoler, melainkan sebuah reka ulang tata letak sejarah.

“Hari ini adalah sesuatu yang historis, bukan sekadar simbolis,” William membuka suaranya, membawa hadirin menembus lorong waktu.

Ia mengingatkan kembali akar genealogi organisasi mereka. PIKI dan GMKI tidak lahir dari rahim yang berbeda.

Keduanya dibidani oleh tangan yang sama, Johannes Leimena, sosok yang mendirikan GMKI pada 1950 dan kemudian PIKI pada 1963.

Mereka adalah dua sayap dari satu tubuh pergerakan yang sama, yang sejak awal terlibat dalam Sumpah Pemuda hingga merawat Republik.

Dengan bahasa yang sarat makna, William mengukuhkan posisi umat Kristen di Indonesia.

“PIKI dan GMKI bukan penumpang, tapi pemilik sah republik ini,” tegasnya.

Kalimat ini bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menegaskan beban tanggung jawab.

Meminjam frasa dari khotbah Pdt. Jacklevyn sebelumnya, William mengafirmasi tugas kaum inteligensia Kristen sebagai “Arsitek Moral Republik“.

Bangunan fisik negara bisa hancur, namun jika moralitas republik runtuh, maka peradabanlah yang musnah. Di situlah PIKI harus mengambil peran sebagai mandor dan arsiteknya.

William tidak berhenti pada romansa masa lalu. Ia membawa semangat ayahanda Maruarar, mendiang Sabam Sirait, yang selalu mengajarkan gereja untuk berdiri tegak di atas dua kemerdekaan: kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan rohani.

Komitmen ini tidak dibiarkan menguap menjadi utopia. William, Ara, dan Prima bersepakat untuk mengejawantahkan kolaborasi ini dalam bentuk fisik: membangun sekretariat bersama di berbagai daerah.

Sebuah langkah nyata untuk memastikan bahwa gerakan inteligensia dan mahasiswa Kristen tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu barisan phalank yang kokoh demi Indonesia yang lebih terang.

(Victor)

Meracik “Politik Garam” di Altar Suci, Gugatan Intelektual Burhanuddin Muhtadi untuk PIKI

NASIONAL

Redaksi

31 Mei 2026

Meracik “Politik Garam” di Altar Suci, Gugatan Intelektual Burhanuddin Muhtadi untuk PIKI

Jakarta, IndonesiaVoice.com – Ada sebuah pemandangan magis yang meruntuhkan sekat-sekat dogmatis di dalam ruang ibadah GPIB Paulus, Jakarta, pada Sabtu malam (30/5/2026).

Di bawah temaram cahaya altar dan tatapan salib, seorang cendekiawan Muslim, Prof. Burhanuddin Muhtadi, berdiri memberikan wejangan kepada ratusan pemikir Kristen.

Di momen Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) 2026-2031 itu, Burhanuddin tidak datang untuk sekadar basa-basi seremonial.

Ia datang membawa roh masa lalu, memanggil kembali hantu-hantu sejarah untuk menggedor kesadaran kaum inteligensia masa kini.

Dengan intonasi yang tenang namun menyayat kemapanan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu memutar jarum jam mundur ke tahun 1957.

Ia membawa audiens pada sebuah peristiwa monumental di Universitas Indonesia: pidato Mohammad Hatta yang bertajuk Tanggung Jawab Moril Kaum Inteligensia.

Pilihan Burhanuddin untuk mengangkat sosok Hatta adalah sebuah ironi yang indah sekaligus tamparan yang lembut.

Hatta, sang mantan Wakil Presiden, adalah putra seorang ulama besar dari Sumatera Barat dan cucu pionir Tarekat Naqsabandiah.

Namun, dari darah religius Islam yang kental itulah lahir sebuah mahakarya toleransi paling hakiki dalam sejarah republik.

“Ketika Bung Hatta menerima curhatan dari kelompok Kristen di Indonesia Timur, beliaulah yang mengambil tanggung jawab moril menyuarakan kegelisahan itu kepada pendiri bangsa yang lain,” urai Burhanuddin, suaranya mengalun membelah keheningan gereja.

Hatta rela menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi keutuhan Nusantara, meski ia harus menanggung stigma sebagai pengkhianat oleh sebagian kelompok.

Itulah wujud paripurna dari tanggung jawab moral seorang inteligensia: mengedepankan kepentingan bangsa jauh di atas kepentingan identitas keagamaannya sendiri.

Inteligensia Sebagai Kata Kerja, Bukan Kata Benda

Melalui lensa sejarah itu, Burhanuddin mulai membedah makna ‘inteligensia‘. Mengutip Hatta, ia menegaskan bahwa inteligensia bukanlah sekadar deretan angka IQ yang tinggi. Ia adalah tentang karakter.

Universitas yang berasal dari kata universe (semesta), seharusnya melahirkan pribadi yang mengerti kehidupan.

Pribadi yang memiliki keberanian moral untuk mengatakan bahwa yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah.

“Kaum inteligensia tidak boleh pasif,” tegas Burhanuddin.

Matanya menyapu deretan pengurus PIKI yang baru saja dilantik. “Inteligensia bukanlah kata benda. Inteligensia adalah kata kerja.”

Ia mengingatkan, persis empat tahun setelah pidato Hatta yang menggugah itu, PIKI lahir dari kampus UKI pada tahun 1963.

Diinisiasi oleh tokoh-tokoh besar seperti Johannes Leimena dan Manasye Malo, PIKI mengambil tanggung jawab moral yang identik dengan apa yang diteriakkan Hatta.

Mereka membuktikan bahwa umat Kristen bukanlah “tamu” atau penghuni pinggiran di republik ini.

Umat Kristen adalah pemilik sah, dan kaum inteligensianya memikul beban sejarah untuk memberikan sumbangsih nyata.

“Sejak menit pertama pengurus PIKI dilantik di bawah altar suci ini, maka harus mengedepankan sikap aktif,” tantangnya.

Kesimpulan yang ditarik Burhanuddin malam itu sungguh tajam: perbedaan identitas antara seorang Hatta yang Muslim dan PIKI yang Kristen, lebur tak bersisa oleh satu kesamaan visi, yakni kontribusi bagi keselamatan dan kemajuan Ibu Pertiwi.

Menanggalkan Gincu, Menjadi Garam Kekuasaan

Memasuki babak akhir pidatonya, Burhanuddin mengeluarkan sebuah metafora politik yang sangat membumi namun mematikan: Politik Garam versus Politik Gincu.

Bung Hatta, kenangnya, pernah berpesan agar umat beragama di Indonesia mempraktikkan politik garam, bukan politik gincu.

Jika gincu hanya memperindah tampilan luar, terlihat mencolok namun tak mampu mengubah esensi apa pun, garam justru bekerja dalam sunyi.

Garam melebur, bentuk fisiknya hilang dan tak kasat mata, namun pengaruh rasanya mampu mengubah seluruh mangkuk peradaban.

Menyitir pemikiran Yudi Latif, Burhanuddin menegaskan inteligensia tidak harus melulu berdiri sebagai entitas yang anti-kekuasaan.

Inteligensia diperbolehkan masuk, namun tugas utamanya adalah mempengaruhi kekuasaan, bukan larut dan dimabuk olehnya.

Pesan ini secara khusus ia tembakkan kepada Ketua Umum terpilih, Maruarar “Bung Ara” Sirait, dan jajaran pengurus PIKI yang kini banyak menduduki lingkar kekuasaan.

Di tengah lanskap geopolitik dan ekonomi global yang serba tidak menentu, kaum inteligensia Kristen yang memegang tampuk kekuasaan memikul tanggung jawab yang jauh lebih berat.

“Di situlah inti dari politik garam. Mungkin tidak terasa, mungkin tidak terlihat, tapi pengaruhnya nyata,” pesan Burhanuddin dengan nada bergetar.

Pidato itu ditutup dengan sebuah doa universal yang melampaui batas-batas teologis. Burhanuddin, di bawah atap sebuah gereja, mendoakan PIKI agar mampu membawa Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur—sebuah negeri yang gemah ripah loh jinawi, makmur, dan diampuni Tuhan.

Malam itu, GPIB Paulus bukan sekadar menjadi tempat pergantian pengurus, melainkan saksi bisu di mana intelektualitas, sejarah, dan toleransi berpadu meracik garam bagi masa depan Indonesia.

Menolak Pembusukan Nalar di Era Algoritma: Refleksi Kritis dari Mimbar Pelantikan PIKI 2026

NASIONAL

Redaksi

31 Mei 2026

Menolak Pembusukan Nalar di Era Algoritma: Refleksi Kritis dari Mimbar Pelantikan PIKI 2026

Jakarta, IndonesiaVoice.com – Malam merayap turun menyelimuti ibu kota pada Sabtu, 30 Mei 2026, ketika ratusan pasang mata tertuju ke arah altar GPIB Paulus, Jakarta.

Di dalam ruang ibadah yang menyimpan keheningan magis itu, sebuah perhelatan bersejarah sedang berlangsung: Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2026-2031.

Namun, sebelum gemuruh tepuk tangan dan ikrar pelantikan diucapkan, sebuah ketukan palu spiritual terlebih dahulu dihujamkan ke dasar nurani para cendekiawan yang hadir.

Berdiri di balik mimbar kayu, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), tidak membawakan pidato seremonial yang manis.

Ia datang membawa sebilah pedang refleksi yang diasah dari teks Kitab Matius 5:13-16, menggugat eksistensi kaum inteligensia di tengah banalitas zaman modern.

Melalui saluran live streaming YouTube, resonansi suaranya menembus dinding gereja, menyapa mereka yang merenung dari kejauhan.

Anatomi Garam, Melebur untuk Mencegah Kebusukan

Dalam gaya tuturnya yang analitis, Jacklevyn membongkar metafora agraris abad pertama ke ruang publik abad ke-21.

Ia menegaskan bahwa proklamasi Yesus tentang “Kamu adalah garam dunia” bukanlah sekadar panggilan, melainkan sebuah proklamasi otentisitas identitas Kristen.

“Yesus tidak meminta kita untuk membawa garam dan menaburkannya, atau membawa terang dan menyalakannya. Tidak. Yesus menyatakan kita adalah garam itu, kita *adalah* terang itu,” ucapnya membelah kesunyian.

Bagi masyarakat kuno yang belum mengenal lemari pendingin, garam adalah penentu batas antara kehidupan dan kematian; ia adalah unsur krusial yang mencegah daging dari jamur dan kebusukan di musim dingin.

Jacklevyn melukiskan bagaimana pada masa itu, nyawa seorang manusia dianggap sama berharganya dengan sekantong garam.

Ia membawa imajinasi audiens pada ritual masa lampau: dari garam yang ditaburkan pada kurban sajian agar tidak membusuk, air garam yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa bayi yang sakit, hingga tradisi orang Yahudi yang melempar garam ke pundak satu sama lain sebagai simbol kelestarian sebuah perjanjian kontrak.

“Jika Anda tidak memiliki garam, yang ada hanya pembusukan,” tegasnya. Di sinilah mandat inteligensia Kristen diuji. Umat Kristen, menurut Jacklevyn, tidak boleh tawar.

Mereka harus “asin” untuk memelihara kesehatan moral, kelurusan spiritual, dan keadaban politik di tengah masyarakat dan bangsa yang rentan mengalami pembusukan.

Memancarkan Atribut Terang di Tengah Realitas

Beralih pada metafora terang, Jacklevyn membedah kata Yunani ‘pos‘, yang bermakna memancar.

Terang tidak diciptakan untuk disembunyikan di bawah tempayan, melainkan untuk diletakkan di atas kaki pelita agar cahayanya membelah kegelapan.

Lebih dalam, ia mengaitkan terang ini dengan atribut yang dijabarkan Rasul Paulus dalam Efesus 5:8b-9.

Terang itu memiliki wujud nyata dalam laku keseharian: Agathosune (kebaikan atau kemurahan hati untuk berbagi), Dikaiosune (keadilan, yakni kesediaan memberikan hak kepada sesama dan Allah), serta Aletheia (kebenaran, wujud hidup yang tulus, jujur, dan hampa dari kepalsuan).

PIKI dimandatkan untuk tidak sekadar memiliki gelar mentereng, tetapi harus menyalakan ketiga atribut terang tersebut di ruang publik.

Arsitek Moral Republik, Melacak Jejak Sejarah PIKI

Khotbah malam itu bukan sekadar perenungan teologis yang melayang di awang-awang; ia membumi pada akar sejarah kebangsaan.

Jacklevyn mengingatkan bahwa prosesi serah terima PIKI malam itu bukanlah sekadar alih kepemimpinan organisatoris, melainkan peneguhan tanggung jawab iman bagi Republik yang telah dipancangkan sejak PIKI berdiri pada 1963.

PIKI, catat Jacklevyn, tidak lahir dari kevakuman sejarah, melainkan merangkak keluar dari rahim pergulatan para pemikir besar bangsa.

Ia menyebut nama-nama raksasa seperti Dr. Johannes Leimena, seorang dokter sekaligus pemikir etika publik, yang bagi dirinya, iman Kristen bukanlah dalih untuk hidup eksklusif, melainkan sumber etika kebangsaan untuk merawat kemajemukan.

Ada pula Todung Sutan Gunung Mulia, Ketua PGI pertama dan mantan Menteri Pendidikan, yang meyakini bahwa gereja tanpa pijakan refleksi intelektual akan kehilangan daya kritisnya.

Para pendiri ini—bersama tokoh-tokoh seperti Pontas Nasution dan P.D. Latuihamallo—berdialog secara inklusif dengan intelektual non-Kristen.

Jacklevyn menyitir dialektika sejarah saat itu, menyebut bagaimana tokoh Minang, Bahder Djohan (dokter, diplomat, mantan Menteri Pendidikan, dan rektor UI), sepakat bahwa kaum inteligensia Kristen wajib hadir di ruang kebijakan publik.

Menggemakan pesan Sang Proklamator Bung Hatta, Jacklevyn mengingatkan kembali hasrat Hatta untuk melihat kaum inteligensia mengambil tanggung jawab moral berpedoman pada cinta dan kebenaran.

Mereka adalah “arsitek moral republik” yang bersedia melelehkan diri layaknya garam demi menavigasi arah Republik.

Melawan Pembusukan di Era Kecerdasan Buatan

Layar sejarah telah berganti. Tantangan PIKI hari ini tidak lagi sama dengan era awal kemerdekaan. Dengan pisau analisis sosiologis, Jacklevyn membedah penyakit zaman modern.

Ia meminjam kegelisahan Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise, menelanjangi fenomena merosotnya kepercayaan publik terhadap para pakar akibat tsunami informasi di era digital.

Lebih mengerikan lagi, kemajuan Artificial Intelligence (AI) telah melahirkan “digital intelligentsia” yang secara perlahan mereduksi kecerdasan alamiah (“native intelligentsia“).

Inteligensi robot mengambil alih panggung, menguasai platform media sosial, dan menavigasi dirinya sendiri hingga melampaui otoritas manusia—sebuah fenomena yang belakangan ini juga membuat Paus Fransiskus sangat khawatir.

Di saat yang sama, mengutip Russel Jacoby dari The Last Intellectual, Jacklevyn meratapi menyusutnya peran intelektual di ruang publik.

Kaum inteligensia masa kini terjebak dalam dilema yang menyedihkan: terkurung dalam menara gading akademik yang sempit, atau terseret ke dalam pusaran ruang publik yang dangkal dan serba instan.

Diskursus yang sabar dan mendalam telah mati, digantikan oleh algoritma media sosial yang memaksa orang menjadi reaktif, bukan reflektif.

“Orang mengambil sikap karena tekanan, bukan karena pertimbangan etis. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, maka secara perlahan peran kaum inteligensia di ruang publik akan mengalami pembusukan!” seru Jacklevyn dengan nada gahar yang menyentak kesadaran.

Menyala di Tengah Indonesia Gelap

Di penghujung renungannya, Jacklevyn menyatukan serpihan-serpihan kegelisahan itu menjadi sebuah panggilan profetis.

Di tengah situasi kebangsaan yang kerap dikendalikan oleh “algoritma kecemasan dan ketakutan“, kaum inteligensia Kristen dituntut untuk hadir menghentikan pembusukan itu.

Mengingat kembali Sidang Raya PGI di Toraja yang mengusung tema “Jadilah terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran“, Jacklevyn menyinggung ironi ketika sebulan pasca-sidang tersebut, jagat maya justru diramaikan oleh tagar viral #IndonesiaGelap.

Namun, dari ironi itulah relevansi panggilan Kristen justru menemukan bentuk paripurnanya.

“Segelap-gelapnya Indonesia, kita harus menghadirkan terang. Betapapun kecilnya terang kita,” pesannya dengan nada yang menggetarkan sanubari.

Malam itu, di bawah temaram cahaya GPIB Paulus, sebuah simpul identitas kembali diteguhkan.

Harapan disandarkan agar Allah Tritunggal terus menavigasi kepengurusan PIKI yang baru, agar mereka tidak hanya tumbuh spektakuler secara organisatoris, tetapi sungguh-sungguh menjadi garam dan terang yang berdampak nyata bagi gereja dan bangsa.

Sebab pada akhirnya, sejarah tidak mencatat seberapa keras berteriak di ruang yang terang, melainkan seberapa berani melebur dan menyala di tengah kegelapan pekat.

(Victor)

Sah! Maruarar Sirait dan “Superteam” Lintas Profesi Resmi Nakhodai DPP PIKI 2026-2031

NASIONAL

Redaksi

31 Mei 2026

Sah! Maruarar Sirait dan “Superteam” Lintas Profesi Resmi Nakhodai DPP PIKI 2026-2031

Jakarta, IndonesiaVoice.com – Tongkat estafet kepemimpinan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) resmi berganti.

Perhelatan Serah Terima Jabatan Sekaligus Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI Masa Bakti 2026-2031 sukses digelar pada Sabtu (30/5/2026).

Berlangsung khidmat, acara pelantikan ini mengambil tempat di ruang ibadah GPIB Paulus Jakarta.

Momen bersejarah bagi kaum inteligensia Kristen ini mengusung tema teologis yang kuat, yakni “Tegakkanlah Keadilan” yang terambil dari kitab Amos 5:15.

Nakhoda baru PIKI kini resmi dijabat oleh tokoh politik nasional dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, didampingi oleh Drs. Benyamin Patondok, M.M. sebagai Sekretaris Jenderal.

Keduanya menerima estafet kepemimpinan dari Ketua Umum periode 2020-2025, Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E, S.H, M.Si. dan Sekjen Dr. Audy Wuisang beserta jajaran demisioner.

Prosesi Serah Terima yang Transparan dan Penuh Kehangatan

Acara inti dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Susunan Pengurus DPP PIKI 2026-2031 oleh Sekjen Benyamin Patondok.

Pelantikan DPP PIKI 2026-2031 — Drs. Benyamin Patondok, MM, Sekjen DPP PIKI 2026-2031. (Foto: Dok/PIKI)

Nama-nama yang dipanggil maju ke altar gereja mempresentasikan sebuah “Superteam” yang dijanjikan oleh Maruarar Sirait.

Jajaran pengurus diisi oleh kolaborasi lintas profesi yang luar biasa; mulai dari akademisi, purnawirawan jenderal, aktivis, direktur bank BUMN, pengusaha, praktisi hukum, hingga para pendeta.

Puncak acara ditandai dengan prosesi serah terima memori jabatan secara fisik. Pdt. Audy Wuisang, mewakili kepengurusan lama, menyerahkan bundel dokumen pertanggungjawaban administratif.

Dokumen tersebut meliputi hasil Rakernas 2022 dan 2024, hasil Kongres VII PIKI 2026, kelengkapan AD/ART, hingga buku Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagai bukti legalitas historis PIKI.

Sebuah momen apresiasi mencuat ketika serah terima di bidang kebendaharaan dilakukan.

Kepengurusan era Dr. Badikenita Sitepu menyerahkan laporan keuangan yang sehat dan transparan, bahkan meninggalkan saldo surplus yang disambut tepuk tangan riuh dari para hadirin.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima kemudian dilakukan oleh Dr. Badikenita Sitepu dan Maruarar Sirait, disaksikan langsung oleh tokoh senior Baktinendra Prawiro dan Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty.

Pengutusan Menjadi Garam dan Terang

Usai penandatanganan legalitas organisasi, seluruh pengurus baru yang menggunakan jaket kebesaran PIKI diminta untuk berlutut atau menundukkan kepala.

Pdt. Jacklevyn Manuputty memimpin doa pengutusan dan berkat yang menyentuh nurani intelektual.

“Pergilah dan hiduplah sebagai terang dan garam di tengah bangsa. Gunakanlah hikmat, ilmu, dan iman yang telah Tuhan anugerahkan untuk membangun gereja, masyarakat, dan negara,” pesan Pdt. Jacklevyn.

Ia meneguhkan mandat agar kepengurusan baru ini melayani dan bukan dilayani, serta menyatukan dan bukan memecah belah.

Dalam pidato perdananya pasca-dilantik, Maruarar Sirait menegaskan visi kerja cepatnya. Ia tidak menghendaki pengurus yang pasif.

“Saya tidak percaya Superman, saya percaya Superteam. Saya bujuk orang-orang hebat ini untuk membantu saya, dan karena mereka sudah berjanji di gereja ini, mereka harus bekerja keras membangun PIKI ke depan,” tegas pria yang akrab disapa Bang Ara tersebut.

Pelantikan ini turut disaksikan oleh jajaran Kabinet Merah Putih, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu, hingga Kepala Bakom RI Muhammad Qodari.

Kehadiran tokoh-tokoh negara ini menegaskan posisi strategis PIKI sebagai mitra kritis dan solutif bagi perjalanan bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045.

(Victor)

1...345...93 Halaman 4 dari 93

Polemik Makan Bergizi Gratis, Dr. John Palinggi Puji Kinerja Kejaksaan Agung Berantas Korupsi

Menyulam Kurikulum Cinta di Tengah Kabut Post-Truth, Risalah Kemanusiaan Nasaruddin Umar di Altar PIKI

Solidaritas Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PSI Sumut Berbagi Daging Kurban Untuk Masyarakat

Menari di Atas Api Standar Tinggi, Sketsa Jenaka nan Kritis M. Qodari tentang Kepemimpinan Sang Ketum PIKI

Membaca Peta Dunia dari Mimbar Gereja, Tantangan Tito Karnavian untuk Kaum Cendekia

Bukan Superman, Tapi Superteam: Gebrakan ‘Gila Kerja’ Maruarar Sirait Nakhodai PIKI

Reuni Dua Saudara Kandung Sejarah, Menjemput Mandat Arsitek Moral Republik

Meracik “Politik Garam” di Altar Suci, Gugatan Intelektual Burhanuddin Muhtadi untuk PIKI

Menolak Pembusukan Nalar di Era Algoritma: Refleksi Kritis dari Mimbar Pelantikan PIKI 2026

Sah! Maruarar Sirait dan “Superteam” Lintas Profesi Resmi Nakhodai DPP PIKI 2026-2031

ABOUT US

FOLLOW US