JAKARTA, IndonesiaVoice.com – Ada sebuah harmoni yang melampaui sekat-sekat dogma ketika seorang ulama besar berdiri di altar sebuah gereja peninggalan sejarah.
Pada malam yang sejuk di GPIB Paulus, Jakarta, Sabtu (30/5/2026), Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, mengambil alih mimbar.
Kehadirannya dalam acara Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Masa Bakti 2026-2031, seketika mengubah ruang ibadah itu menjadi sebuah medium kontemplasi peradaban.
Nasaruddin tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa sebentuk kegelisahan filosofis mengenai arah kompas keagamaan dan kemanusiaan di abad ke-21.
Mengawali tuturnya yang teduh, sang kyai memberikan sebuah pengakuan jujur yang menyejukkan mengenai sosok nakhoda baru PIKI, Maruarar Sirait.
Baca juga: Sah! Maruarar Sirait dan “Superteam” Lintas Profesi Resmi Nakhodai DPP PIKI 2026-2031
“Kesan saya kepada beliau, prestasinya melampaui usianya dan pikirannya melampaui zamannya,” tutur Nasaruddin.
Baginya, tidak banyak figur di republik ini yang memiliki keistimewaan ganda seperti itu. Namun, di balik pujian tersebut, terselip sebuah peringatan keras tentang badai yang sedang mengintai kaum inteligensia.
Memandu Umat di Era Kebenaran yang Retak
Dengan pisau analisis seorang sosiolog agama, Nasaruddin membongkar anatomi zaman yang kini kita diami: era post-truth. Ia memutar ingatan hadirin ke masa lampau, masa di mana menjadi pemimpin ikatan intelektual atau cendekiawan terasa jauh lebih mudah.
Pada masa itu, standar kebenaran masih sangat absolut dan pakem. Segala hal yang merujuk pada kutipan kitab suci, dan dilegitimasi oleh tokoh-tokoh adat serta pemuka masyarakat, dipastikan akan diterima tanpa perlawanan.
Namun, kabut post-truth telah mengubah segalanya. “Dalam era post-truth seperti sekarang ini tidak cukup hanya merujuk kepada kitab suci, tidak cukup hanya merujuk kepada bahasa agama,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Baca juga: Menolak Pembusukan Nalar di Era Algoritma: Refleksi Kritis dari Mimbar Pelantikan PIKI 2026
Fakta telanjang di lapangan membuktikan sebuah ironi yang menyayat hati kaum akademisi: seringkali kebenaran yang menang dan diterima oleh masyarakat justru adalah kebenaran yang tidak didukung oleh referensi yang valid.
Nasaruddin mengingatkan bahwa validitas intelektual dan akademik tidak lagi serta-merta laku di pasaran masyarakat modern.
Ada figur, pesona, dan sistem yang meski secara intelektual cacat, justru mampu mengalahkan kebenaran yang memiliki validitas akademik yang sangat tinggi.
Menghadapi realitas yang terbalik ini, Nasaruddin meyakini bahwa memimpin di era sekarang membutuhkan sebuah “seni beradaptasi“, dan ia menaruh harapan bahwa Maruarar Sirait memiliki kapasitas tersebut.
Baca juga: Meracik “Politik Garam” di Altar Suci, Gugatan Intelektual Burhanuddin Muhtadi untuk PIKI
Menemukan Kembali Makna “Cendekia”
Untuk melawan pembusukan nalar tersebut, sang Menteri Agama mengajak audiens menelusuri akar linguistik dan makna sejati dari kata ‘inteligensia’.
Ia merujuk pada bahasa Latin intellectus, yang tidak hanya bermakna kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual.
Nasaruddin membawa memori hadirin pada perdebatan historis di tubuh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Malang.
Saat itu, para ahli bahasa berdebat apakah organisasi yang dipimpin B.J. Habibie itu sebaiknya menggunakan istilah “ilmuwan” (scientist) atau “intelektual“.
Perdebatan itu berujung pada kesimpulan bahwa seorang ilmuwan—seperti B.J. Habibie yang ahli perkapalan—memang menguasai satu disiplin ilmu, namun belum tentu mampu mengamalkannya dalam wujud praksis kehidupan.
Baca juga: Reuni Dua Saudara Kandung Sejarah, Menjemput Mandat Arsitek Moral Republik
Tingkatan yang lebih ideal adalah kaum ‘intelektual’ yang tidak hanya menguasai, tetapi juga mengamalkan materinya. Namun, ada derajat yang paling luhur, yakni ‘cendekia‘.
“Cendekia itu bukan hanya pintar dan mengamalkan kepintarannya, tapi juga berdampak pada lingkungannya,” jelas Nasaruddin.
Menurutnya, Maruarar Sirait telah membuktikan diri memiliki ketiga elemen tersebut—pintar, praktisi, dan berdampak.
Menjembatani Nostalgia Agama dan Masa Depan Liberal
Diagnosis Nasaruddin terhadap problem fundamental agama hari ini sungguh tajam. Ia menyoroti adanya kesenjangan (gap) yang semakin lebar antara umat dan ajaran agamanya.
“Semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, maka pemimpin umat itu belum berhasil,” tegasnya. Jarak inilah yang menjadi muara dari berbagai patologi dan problem sosial yang mewabah di masyarakat.
Baca juga: Bukan Superman, Tapi Superteam: Gebrakan ‘Gila Kerja’ Maruarar Sirait Nakhodai PIKI
Akar masalahnya terletak pada gaya komunikasi keagamaan. Ketika berbicara tentang agama, narasi yang dibangun cenderung sangat normatif, dogmatis, dan deduktif kualitatif (dari langit turun ke bumi).
Di sisi lain, lingkungan pacu kehidupan masyarakat modern melaju dengan sangat rasional, liberal, kuantitatif, dan induktif.
Para penceramah dan mubalig dari agama apa pun, kritik Nasaruddin, sering kali terjebak pada buaian masa lampau; mengajak umat bernostalgia dengan kejayaan sejarah.
“Sementara masyarakat kita ini berorientasi pada 1000 tahun akan datang,” sentilnya.
Inilah tantangan konseptual dan pragmatis terbesar bagi PIKI ke depan: bagaimana meramu ajaran agama yang dogmatis agar mampu menyatu erat (attachment) dengan masyarakat yang berlari kencang menuju masa depan.
Baca juga: Membaca Peta Dunia dari Mimbar Gereja, Tantangan Tito Karnavian untuk Kaum Cendekia
Kurikulum Cinta dan Sepupu Satu Kali
Sebagai langkah nyata, Menteri Agama merencanakan sebuah konsolidasi intelektual raksasa. Dalam waktu dekat, ia berencana mempertemukan PIKI, ICMI, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), serta himpunan intelektual Hindu dan Buddha.
Tujuannya tunggal: merumuskan peta jalan (roadmap) agar masyarakat kembali dekat dengan agamanya, tanpa harus terjebak pada sentimen perbedaan.
Nasaruddin kemudian membagikan sepenggal kisah diplomasi spiritualnya di kancah global.
Saat diundang sebagai pembicara kunci (keynote speech) di Vatikan, Paus secara khusus meminta agar Memorandum of Understanding (MoU) antara Vatikan dan Masjid Istiqlal diberikan prioritas.
Alasannya sangat mendalam: kesepakatan itu memuat gagasan tentang “Ekoteologi” dan “Kurikulum Cinta”.
Bagi Nasaruddin, Kurikulum Cinta adalah jawaban pamungkas bagi krisis kemanusiaan. “Kalau kita bicara tentang cinta, maka seluruh persoalan kita akan selesai sebetulnya,” pesannya lembut namun bertenaga.
Ia bahkan menyinggung akar historis agama-agama Abrahamik (Kristen, Islam, dan Yahudi) yang pada hakikatnya adalah “sepupu satu kali”.
Nasaruddin meyakini, jika kelompok “sepupu” ini mau menyingkirkan ego dan berkolaborasi dengan kompak, separuh persoalan yang mencabik-cabik dunia saat ini akan langsung terselesaikan.
Menuju Trilogi Kerukunan Jilid Dua
Di tengah carut-marut dunia, Nasaruddin membawa kabar baik tentang rumah bernama Indonesia. Meski diakui sebagai negara paling plural di kolom bumi dalam berbagai dimensinya, Indonesia justru sukses menjadi eksportir kerukunan.
Pada tahun 2025, indeks kerukunan Indonesia menyentuh angka 87 poin—sebuah pencapaian tertinggi sejak negara ini didirikan.
Bahkan, Indonesia yang kerap menjadi episentrum konflik, kini menempati urutan kedua sebagai wilayah paling rukun, hanya berbeda tipis dengan negara Singapura.
Pencapaian ini membuat Nasaruddin mendeklarasikan bahwa “Trilogi Kerukunan” masa lalu (kerukunan antar umat, internal umat, dan umat dengan pemerintah) kini sudah tuntas dilewati oleh bangsa Indonesia.
Kini, Indonesia harus menatap tantangan baru: Trilogi Kerukunan Jilid Dua.
Pertama, Kerukunan Kemanusiaan. Berpijak pada prinsip Wal karamna bani Adam, setiap manusia apa pun agamanya dan etiknya wajib dihormati martabatnya.
Kedua, Kerukunan Ekoteologi (manusia dengan alam semesta), yang saat ini menjadi problem krisis global.
Ketiga, Kerukunan Manusia dengan Tuhan. Di negara berlandaskan Pancasila, eksistensi Tuhan tidak boleh pernah dilupakan.
Apabila ketiga dimensi baru ini mampu disinkronkan secara paripurna, Nasaruddin meyakini bahwa imajinasi geopolitik menuju Indonesia Emas—seperti yang dipaparkan oleh Presiden Prabowo dan Mendagri Tito Karnavian—bukanlah sekadar pepesan kosong, melainkan sebuah keniscayaan yang ditopang oleh angka analitik dari pengamat luar negeri.
Sebuah Janji Sebelum Fajar Menyingsing
Menutup orasi kemanusiaannya, sosok yang mendeskripsikan dirinya sebagai “Menteri untuk semua agama” ini memberikan sebuah wasiat pengayoman yang meneteskan keharuan di hati para hadirin.
Ia menjanjikan kehadiran negara yang responsif dan berkeadilan bagi siapa saja. “Saya sampaikan kepada teman-teman kami, persoalan antar umat beragama, jangan ada yang bermalam. Selesaikan sebelum pagi,” ikrarnya, tegas dan tanpa kompromi.
Di bawah cahaya temaram GPIB Paulus malam itu, seruan Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar bergema panjang.
Ia tidak sekadar memberikan sambutan pelantikan; ia baru saja mengukir sebuah cetak biru peradaban, menantang kaum cendekiawan Kristen untuk bersama-sama menyulam kembali kain kebangsaan yang koyak dengan benang-benang Kurikulum Cinta.
(Victor)
