Jakarta, IndonesiaVoice.com – Perjalanan sebuah bangsa menuju kemajuan seringkali diwarnai oleh dinamika, kritik, dan ujian-ujian struktural. Begitu pula yang mengiringi langkah salah satu inisiatif terbesar pemerintahan saat ini: Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di tengah pusaran opini publik yang meminta penghentian program ini pasca-dinamika di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), muncul sebuah perspektif jernih yang meluruskan paradigma masyarakat.
Pengamat Sosial Kemasyarakatan, Dr. John Palinggi, MM, MBA, memberikan pandangan komprehensifnya. Dengan gaya bahasanya yang lugas namun sarat akan visi kebangsaan, ia menegaskan bahwa MBG bukanlah sekadar proyek uji coba, melainkan amanat konstitusi yang telah mengakar kuat dalam lembaran negara.
Bukan Sekadar Janji, Ini adalah Hukum Negara
“Sejak awal saya katakan bahwa ini adalah program pemerintah yang disetujui oleh DPR RI. Di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), program MBG itu dicantumkan dengan jelas,” tegas Dr. John Palinggi membuka penjelasannya.
Bagi mereka yang menyuarakan agar Presiden menghentikan program ini, Dr. John mengingatkan pada realitas hukum. Program MBG telah tertuang secara sah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun 2026.
Merujuk pada Pasal 22, pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan mencakup program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan pendidikan.
Oleh karena itu, kewenangan untuk menghentikan sebuah undang-undang tidak berada di tangan Presiden semata. Diperlukan proses legislasi di DPR RI.
“Jadi, kompetensi Presiden untuk menghentikan itu tidak ada. Tetap berjalan ini MBG. Bapak Presiden tidak memiliki kompetensi atau hak apapun untuk menghentikan undang-undang, tetapi beliau memiliki hak untuk memperbaiki prosedur, mencegah kebocoran, dan menempatkan personel yang memiliki kapasitas serta niat baik,” tambahnya.
Ketegasan Prabowo, Mengubah Krisis Menjadi Bukti Integritas
Terkait insiden yang melibatkan pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional sebelumnya, Dr. John Palinggi justru melihatnya dari kacamata optimisme.
Ia menilai langkah tegas pemberhentian tersebut bukanlah tindakan reaktif yang terburu-buru, melainkan sebuah eksekusi terukur yang didasarkan pada temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya kerugian negara.
Meskipun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, langkah Presiden ini diapresiasi sebagai realisasi nyata dari janji pemberantasan korupsi.
“Tindakan Bapak Presiden ini selaras dengan statement-nya: ‘Saya akan berantas korupsi.’ Ya, dia buktikan itu. Jangan ada organisasi yang isinya tukang korupsi,” ujar Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA), sebuah organisasi yang bergerak di bidang kerukunan umat beragama dan kegiatan sosial kemasyarakatan ini dengan nada penuh keyakinan.
Tindakan pembersihan ini mengirimkan pesan kuat kepada seluruh jajaran birokrasi: tidak ada kompromi bagi mereka yang mencoba mencari celah keuntungan pribadi dari hak gizi anak-anak bangsa.
Mengurai Benang Kusut Anggaran Pendidikan
Salah satu sorotan tajam dari Dr. John Palinggi adalah mengenai tata kelola anggaran pendidikan. Dari total APBN sebesar Rp 3.800 Triliun, sebanyak 20% atau sekitar Rp 769 Triliun dialokasikan untuk pendidikan. Lantas, mengapa masih ada sekolah rubuh dan anak-anak yang harus menyeberangi sungai demi menuntut ilmu?
Dr. John membongkar akar masalahnya: fragmentasi anggaran. “Selama ini, anggaran 20% itu dibagi kepada 21 kementerian dan lembaga. Termasuk yang non-pendidikan juga dapat. Itulah yang membuat ketidakmampuan sampai ke daerah-daerah terpelosok,” ungkap Ketua Umum DPP Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) ini prihatin.
Ia mengusulkan sebuah solusi radikal namun rasional: kembalikan fokus anggaran pendidikan sepenuhnya ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.
Dengan memangkas arogansi sektoral di mana setiap kementerian seolah berlomba membuat sekolah kedinasan sendiri, dana ratusan triliun tersebut dapat difokuskan langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran, sarana prasarana, serta menyokong penuh operasional MBG tanpa harus menggerus pilar utama pendidikan.
Transformasi Digital, Kunci Menutup Celah Kebocoran
Di era modern ini, mengandalkan sistem manual yang berbasis pada “kepercayaan orang per orang” untuk mengawasi 514 kabupaten/kota adalah sebuah kemunduran.
Dr. John Palinggi menitipkan pesan krusial kepada kepala BGN yang baru dan jajaran kementerian terkait, khususnya Menteri Komunikasi dan Digital.
“Kenapa selama ini terlalu banyak korupsi? Karena kita tidak menggunakan sistem digital. Kita di negara ini sudah menganut sistem digital, untuk apa ada Menteri Komunikasi dan Digital jika tidak dikendalikan melalui itu?” tanyanya retoris.
Ia membayangkan sebuah platform digital terintegrasi yang mampu memantau rantai pasok dari dapur-dapur penyedia makanan hingga ke tangan siswa.
Dengan teknologi, siapa yang menikmati makanan, anak mana yang menerima, dan bagaimana kualitas makanannya—apakah benar-benar bergizi atau sekadar formalitas biskuit dan susu semata—dapat diawasi secara real-time.
“Gunakan platform digital. Buat pengawasan, pengendalian, dan kemajuan. Sehingga kecepatan informasi tentang kemungkinan munculnya penyimpangan segera diketahui. Rentang kendali (span of control) manual sudah tidak relevan lagi,” tegasnya.
Apresiasi untuk Para Penegak Keadilan
Di balik tantangan tata kelola, Dr. John Palinggi mengingatkan kembali esensi mulia dari MBG. Selain memastikan pemenuhan gizi anak-anak di luar Pulau Jawa dan daerah terluar lainnya, program ini membawa multiplier effect ekonomi yang masif bagi masyarakat kecil—mulai dari petani sayur, peternak telur, hingga penyedia logistik lokal.
Pada akhirnya, kesuksesan program ini tidak lepas dari peran para penegak hukum yang menjaga agar setiap rupiah APBN benar-benar sampai ke mulut anak-anak Indonesia.
Dr. John memberikan penghormatan khusus kepada Kejaksaan Agung beserta seluruh komponennya di daerah.
“Saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri atas kinerja yang sangat bagus dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ini sangat membawa nilai tinggi bagi menunjang dan memperkuat kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Tetap lanjutkan tugas memberantas orang-orang yang tidak berniat baik bagi negara kita,” pungkasnya.
MBG bukan sekadar urusan membagi makanan. Ia adalah ujian bagi integritas birokrasi, ketegasan pemimpin, kecanggihan teknologi pemerintah, dan komitmen seluruh elemen bangsa untuk merawat generasi penerus.
Dengan pengawasan digital yang ketat dan hukum yang tidak pandang bulu, cita-cita menghadirkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan bergizi bukanlah sebuah kemustahilan.
(Victor)
