IndonesiaVoice.com | Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 yang akan di gelar di Papua perlu garansi keamanan dan bersih dari perilaku koruptif.
Hal itu ditegaskan Aktivis Perempuan, Tio Masa Sianipar yang mengaku prihatin dengan proses persiapan PON XX Papua.
“Terutama terkait keamanan. Juga penyelenggaraan PON jangan sampai korup. Sebab itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memberikan jaminan atau garansi, bahwa penyelenggaraan PON di Papua diharapkan tidak ada gangguan keamanan, dan bersih dari perilaku koruptif,” tutur Tio Masa Sianipar, di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2020.
Meski begitu, mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta ini mengapresiasi kinerja Gubernur Papua, Lukas Enembe yang berani mengambil posisi sebagai Tuan Rumah PON 2020.
“Sekaligus, menunjukkan bahwa Provinsi Papua siap dengan segala infrastruktur penyelenggaraan perlombaan olahraga terbesar di Indonesia ini,” ujar dia.
Baca Juga: RKUHP Jangan Diskriminasi Dan Dipakai Untuk Mengkriminalkan Perbedaan
Sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan PON 2020, lanjut Tio, Papua juga harus memastikan segala aspek vital dalam perhelatan ini terpenuhi dengan baik, serta tidak akan bermasalah.
Karena itu, Tio yang juga salah seorang Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini berharap, keterlibatan masyarakat Papua untuk menyukseskan PON ini sangat penting.
“Sebab, ini adalah pertaruhan nama baik Papua, dan juga sebagai salah satu kebanggaan Indonesia, khususnya Orang Asli Papua, bahwa perhelatan besar PON 2020 dapat terlaksana dengan baik dan sukses,” jelasnya.
Tio mengatakan, menjadi catatan tersendiri PON 2020 juga mempertaruhkan segala potensi SDM dan infrastrukturnya.
“Keberanian Provinsi Papua mengambil peran untuk menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar di Indonesia ini, tentunya telah mempertimbangkan beberapa aspek antara lain keamanan dan juga aspek hukum,” ucap dia.
Tio Sianipar yang juga Ketua Dewan Pembina Jaringan Aktivis Indonesia mengatakan penyelenggaraan PON 2020 di Papua harus berjalan kondusif. Dan jangan ada upaya-upaya perilaku koruptif.
“Karena anggaran penyelenggaraan PON sangat besar. Ini juga perlu diawasi,” katanya.
Dia berharap, aparat penegak hukum juga bisa mengawasi keberlangsungan acara tersebut.
“Adanya kecemasan perilaku atau praktek korupsi, baik yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah maupun pusat, perlu diantisipasi agar anggaran pelaksanaan PON 2020 dipergunakan secara efektif dan tepat guna,” urai dia.
Baca Juga: Refleksi Awal Tahun, Mensos Juliari Batubara Ajak PIKI Bersinergi Jadi Mitra Strategis
Tio juga berharap, PON bisa berlangsung aman dan kondusif, tanpa adanya gangguan keamanan oleh oknum-oknum yang berusaha menggagalkan pesta olahraga anak negeri.
Karena itu, dia meminta TNI, Polri, dan BIN melakukan langkah antisipatif sejak awal, sehingga dugaan adanya gangguan- gangguan yang berusaha menggagalkan PON Papua bisa diatasi.
“TNI, Polri dan BIN mesti menggunakan pendekatan yang humanis agar tetap menjaga suasana teduh dan menjaga nilai-nilai persatuan,” tegas dia.
“Kita juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin oleh Gubernur Lukas Enembe, karena mampu mempersiapkan perhelatan PON 2020 dengan baik, dan tidak mengalami kendala yang menimbulkan kegaduhan di publik,” tandas Tio.
(VIC)
Be the first to comment