Kelompok Cipayung Plus Jawa Barat Minta Presiden Pastikan Rektor, Mahasiwas, BEM dan UKM Terbebas Paham Anti Pancasila

Kelompok Cipayung Plus Jawa Barat

IndonesiaVoice.Com, Bandung – Kelompok Cipayung Plus Jawa Barat prihatin yang sedalam-dalamnya atas keterlibatan dua mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terkait dengan aksi dan jaringan terorisme yang terjadi di Mako Brimob, dan penangkapan tiga mahasiswa Universitas Riau yang diduga teroris.

“Ini mengindikasikan bahwa dunia pendidikan harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) 3, Theo Cosner Tambunan dalam Pernyataan Sikap Kelompok Cipayung Plus Jawa Barat tentang mahasiswa dan perguruan tinggi terpapar radikalisme, intoleransi dan terorisme di Bandung, Jawa Barat, 11 Juni 2018.    

Pernyataan sikap Kelompok Cipayung Plus Jawa Barat tersebut didapat setelah menelusuri informasi-informasi yang diterima dari banyak pihak terkait dengan maraknya mahasiswa dan perguruan tinggi terpapar radikalisme, intoleransi dan terorisme, baik yang terkait dengan tragedi di Mako Brimob yang melibatkan dua Mahasiswi UPI, tiga Mahasiswa Universitas Riau terduga teroris, data-data statistik yang menyebutkan persentase pelajar dan mahasiswa (kaum milenial) yang terpapar paham radikal, serta pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebutkan sejumlah Perguruan Tinggi terpapar radikalisme.

Lebih lanjut Kelompok Cipayung Plus Jawa Barat meminta kepada presiden melalui Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi dan Kementrian Agama Republik Indonesia wajib memastikan bahwa setiap rektor, civitas akademika, organisasi mahasiswa (BEM/DEMA), dan unit kegiatan mahasiswa (UKM), terbebas dari paham anti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

“Juga, Presiden melalui badan dan lembaga terkait wajib memastikan bahwa fasilitas negara tidak dipergunakan oleh siapapun dan kelompok manapun yang mendukung proyek Khilafah Islamiyah dan Negara Islam,” ujar Theo.

Kelompok Cipayung Plus Jawa Barat juga menilai pihak Kepolisian Jawa Barat dan Badan Intelijen Negara gagal dalam melakukan upaya Pencegahan atas gerakan radikalisme, intoleransi dan terorisme di Jawa Barat.

“Kami menuntut presiden untuk evaluasi secara total kinerja kelembagaan negara yang bertanggung jawab atas persoalan pembinaan dan pemberantasan radikalisasi, intoleransi dan terorisme,” ujar Theo seraya mengajak semua komponen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.   

Adapun Kelompok Cipayung Plus Jawa Barat yang ikut menandatangani pernyataan sikap tersebut adalah Fachrurizal (Ketua PKC PMII Jawa Barat), Theo Cosner Tambunan (Korwil 3 PP GMKI), Zaki Nugraha (Ketua DPD IMM Jawa Barat), Dewex Sapta Anugrah (Sekretaris DPD GMNI Jawa Barat) dan Ni Putu Amanda Gamayani (Ketua PD KHMDI Jawa Barat).

(Vic)

 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan