Beranda blog Halaman 79

Berikan Beasiswa Ke Cina, Holding PT Conch Teken MoU Dengan Pemkab Tabalong dan Manokwari

Redaksi
-
0
Berikan Beasiswa Ke Cina, Holding PT Conch Teken MoU Dengan Pemkab Tabalong dan Manokwari

IndonesiaVoice.Com – Holding PT Conch Group menggandeng Nanjing Polytechnic Institute China menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pemberian bantuan pendidikan berupa beasiswa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong, Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, yang digelar di Lantai 19, Kantor PT Conch International Trade, Pluit, Jakarta, Sabtu pagi, 27 April 2019.  

Hadir mewakili Holding PT Conch Group, antara lain, Pimpinan Conch Grup, Ke Qiubi, Direktur PT Conch International Trade Indonesia, Wang Haiqing, dan Asisten Direktur PT Conch International Trade Indonesia, Tony.

Sementara pihak Nanjing Polytechnic Institute yang hadir Wakil Rektor Nanjing Polytechnic Institute, Shen Guoliang dan Kepala Bagian Perekrutan Siswa Nanjing Polytechnic Institute, Guo Ye.


MoU Pemkab Tabalong dengan Nanjing Polytechnic Insitute Cina

Sedangkan, Pemkab Tabalong kala itu diwakili oleh Wakil Bupati Mawardi. Mawardi hadir dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Akhmad Rizali Noor, beserta petinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Sutimbul dan beberapa pejabat daerah lainnya.

Dan Pemkab Manokwari dihadiri oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo, yang dikawal oleh sejumlah pejabat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Manokwari Agus Winarso, Bidang Pelatihan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Manokwari Muhkliarto dan beberapa staf lainnya.

Penandatanganan MoU, dilakukan oleh Wakil Rektor Nanjing Polytechnic Institute, Shen Guoliang dengan Kepala Bagian Perekrutan Siswa Nanjing Polytechnic Institute, Guo Ye, dengan kedua Pemerintah Kabupaten, Tabalong dan Manokwari.


MoU Pemkab Manokwari dengan Nanjing Polytechnic Insititute

Pimpinan Conch Grup, Ke Qiubi, dalam sambutannya, menyampaikan sejak berdirinya perusahaan Conch di Kalimantan Selatan pada tahun 2014, perusahaannya konsisten terus melakukan kewajiban tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat sekitar Tabalong.

“Kita sudah memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak sekolah dasar. Dan kini juga kita berikan beasiswa kepada lulusan SMU untuk melanjutkan studi ke Cina,” urai dia.

Selain itu, lanjut Ke Qiubi, PT Conch juga telah memberikan pelatihan SDM dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk magang di perusahaan.


“Kami juga beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menambah kepercayaan dengan pemerintah setempat. Kami memperbaiki jalan yang rusak, memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah, rumah ibadah, dan koperasi, serta meningkatkan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan desa-desa setempat,” papar dia.

Lebih jauh Ke Qiubi mengatakan pada tanggal 25 April lalu, Presiden Cina, Xi Jinping, bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, untuk membicarakan terkait masalah negara.

Kala itu, menurut dia, Jusuf Kalla menyampaikan Indonesia merupakan partner penting dalam kerjasama The Belt and Road Forum for International Cooperation.


Sebab itu, Jusuf Kalla berharap dengan Pemerintah Cina bisa menjalin erat hubungan perdagangan, investasi, pendidikan dan lain-lain. Juga, membangun koridor ekonomi yang terintegrasi secara regional dan membantu Indonesia mempercepat industrialisasi.

“Dan kesempatan hari ini, kami kerja sama dengan dua pemerintahan kabupaten (Tabalong dan Manokwari) dengan pihak Universitas Cina. Kiranya melalui kerja sama ini dapat mewujudkan semangat yang disampaikan oleh pimpinan kedua negara dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak,” kata Ke Qiubi.

“Juga, melalui kerjasama ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar ke luar negeri dan magang di perusahaan internasional, memberikan dukungan SDM yang mumpuni untuk keperluan industri, meningkatkan pendidikan kejuruan dan sistem ketenagakerjaan bagi pemda,” tambah dia.


Sementara Direktur PT Conch International Trade Indonesia, Wang Haiqing menyampaikan, pihaknya memberikan beasiswa kepada putra-putri Indonesia, yang nantinya akan bekerja di perusahaan-perusahaan China, seperti di PT Conch Cement Grup yang berada di beberapa wilayah di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan visi perusahaan yang diwajibkan melakukan dan memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat setempat.

Sedangkan Wakil Rektor Nanjing Polytechnic Institute, Shen Guoliang, mengatakan kampusnya telah merekrut mahasiswa asal Indonesia sejak tahun 2012. Sudah ada lebih dari 100 lulusan Nanjing asal Indonesia yang sudah bekerja di Perusahaan Cina yang ada di Indonesia.


“Mahasiswa di Nanjing dari luar negeri kebanyakan dari Indonesia. Karena itu kami berharap dukungan dari bapak sekalian untuk membantu kami merekrut mahasiswa dari Indonesia. Di Nanjing nanti mahasiswa asal Indonesia juga akan disiapkan menjadi tenaga kerja yang baik untuk Perusahaan Cina yang akan berinvestasi di Indonesia,” jelas dia.

Wakil Bupati Tabalong, Mawardi, mengutarakan Pemkab Tabalong mengapresiasi betul kerja sama antara PT Conch dan Universitas Nanjing guna meningkatkan pendidikan, khususnya di Tabalong.

“Sudah empat tahun ini Pemda Tabalong kerja sama beasiswa. Dan sebagian besar dari mereka bekerja di PT Conch,” kata dia.


Hal senada diutarakan Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo, yang menyambut sangat baik dan gembira adanya program beasiswa bagi warga Manokwari, Papua Barat.

“Ini sangat sejalan dengan program Pemkab Manokwari untuk mengurangi pengangguran di Manokwari. Memang pengangguran di Manokwari semakin hari semakin tinggi, baik yang berasal dari Manokwari maupun dari perantau dari luar Pulau Papua,” kata dia.

Menurut Edi, sebanyak 15 mahasiswa asal yang Manokwari akan dikirim ke Nanjing dengan biaya 90 persen dibiayai PT Conch dan 10 persen ditanggung Pemkab Manokwari.


“Kami akan upayakan penerima beasiswa 80 persen untuk penduduk Papua asli dan 20 persen untuk kalau ada dari perantau (di Manokwari),” pungkasnya.

(Victor)

Usai Pemilu, FBBI ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan Demi NKRI

Redaksi
-
0
Usai Pemilu, FBBI ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan Demi NKRI

IndonesiaVoice.Com – Usai pemilu, FBBI (Forum Bangso Batak Indonesia) memperhatikan berita hoax berkembang pesat bagaikan jamur di musim hujan. Berita hoax ini, bisa menjadi pemicu atau embrio perpecahan sesama masyarakat, sesama anak bangsa.

“Saling curiga, saling tuding, memfitnah, menghina, caci-maki, menuduh pihak lainnya salah, ada yang merasa benar sendiri, dan kurang menghargai orang lain. Itu bukan budaya bangsa kita. Kita ini bangsa yang besar, yang beradab dan beradat,” tegas Ketua Umum FBBI Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MM dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat, (26/4).

Untuk itu, lanjut Ronsen, FBBI berharap agar semua elemen bangsa menahan diri dan saling menghargai.


“Mari kita jaga kebersamaan dan kekeluargaan. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan bangsa dan negara harus kita utamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kita tunggu hasil perhitungan dan pengumuman KPU pada tanggal 22 Mei yang akan datang. Dan setelah pengumuman oleh KPU, agar menggunakan saluran hukum untuk menyelesaikan setiap permasalahan pemilu,” kata dia.

Sementara Sekretaris Jenderal, Djalan Sihombing, SH, berharap elit-elit partai, penguasa dan peserta pemilu, juga agar semuanya menjaga kata (lidah) dan perbuatan. Sebab dari perkataan bisa memicu perpecahan.

“Kita tidak mengharapkan perpecahan dalam masyarakat dan bangsa ini. Berikan kata-kata yang menyejukkan dan meredam perkataan-perkataan yang saling menyalahkan dan menyudutkan, bahkan menyakitkan. Kiranya para elit politik berperilaku negarawan. Sebab negarawan sejati akan dikenang sepanjang masa,” tegas dia.


FBBI juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Polri dan TNI, yang telah menjaga kenetralannya dalam pemilu. Dengan adanya Polri dan TNI bersama-sama di tengah-tengah masyarakat, ada rasa aman dan tentram di dalam hati.

Tak kalah penting, FBBI turut belasungkawa atas gugurnya pejuang-pejuang demokrasi, yang berjuang demi terselenggara dan lancarnya pemilu tahun 2019. Jasa-jasamu besar untuk demokrasi Indonesia.

“Bagi yang sakit dimana saat ini dalam proses perawatan oleh dokter dan para medis, segera pulih sembuh agar kembali mengerjakan tugas masing-masing. Baik yang meninggal dan sakit adalah pejuang demokrasi yang patut kita hargai sebagai bangsa yang beradab,” ujar Djalan Sihombing.


Djalan menambahkan sejak berdirinya sampai saat ini, FBBI tetap independen, tidak berafiliasi ke partai politik manapun, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

“Pada pemilihan presiden, kepala daerah, maupun anggota DPR, DPRD dan DPD, FBBI tidak memihak. Hal itu sudah menjadi komitmen para pendiri FBBI. Begitu juga pada pemilu 17 April yang telah  lewat, FBBI sebagai ormas/lembaga tidak memihak salah satu pasangan calon presiden/wakil presiden,” pungkasnya.

(IVoice)

Menangkan Bekasi Untuk Jokowi-Amin, Relawan Sahabat Jokowi Nusantara Gelar Silaturahmi Akbar

Redaksi
-
0
Menangkan Bekasi Untuk Jokowi-Amin, Relawan Sahabat Jokowi Nusantara Gelar Silaturahmi Akbar

INDONESIAVOICE.COM – Guna turut serta memenangkan Pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin, Relawan Sahabat Jokowi Nusantara (SJN) menggoyang Bekasi dengan menggelar silaturahmi akbar di Lapangan Multiguna Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu Pagi, 31 Maret 2019.

“Mari bergerak maju bersama bergandengan tangan dan berderap mengantar Jokowi-Ma’ruf menuju Indonesia Jaya. Ayo, Kita Goyang Bekasi,” seru Ketua Panitia Silaturahmi Akbar pendukung Capres-Cawapres Jokowi-Amin, yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjend) SJN, Norma Silalahi, SH, MH.

Norma Silalahi mengucap syukur acara ini berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang turut mendorong terselenggaranya acara tersebut.


Dimana turut hadir, antara lain, Ustadz Badeng Saputra. Wakil Ketua PCNU Kota Bekasi dan Wakil Ketua Pengurus Cabang Lembaga Dakwah (LD)  Nahdlatul Ulama Kota Bekasi, Ustadz Sayyidi Al-Manaf atau yang akrab disapa Ustadz Jubah Ireng.

“Melalui momen besar ini kita rindu berdoa bersama untuk menyatukan suara yang berada di Bekasi guna menaikkan perolehan suara dan memenangkan Jokowi,” ujar dia.

Norma juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dan aparat lainnya yang telah mengamankan berlangsungnya acara dari pagi hingga siang hari.


“Melalui silaturahmi ini kita goyang Bekasi dengan sukacita. Karena kita tahu Jokowi akan menang di Bekasi. Dan doa dari Jubah Ireng tadi luar biasa yang menyatakan bahwa NKRI harga mati dan Pancasila tidak bisa diganti dengan nilai apapun juga,” kata dia.

Norma juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof Prof Hasbullah Thabrany sebagai salah satu yang ikut mendesain BPJS. “Dalam orasinya Prof Thabrany mengajak masyarakat bagi yang belum mendapatkan Kartu BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar segera mendaftarkan diri,” kata dia.

Tidak cukup sampai disini, Norma bersama rekan-rekan SJN yang telah terbentuk di 10 propinsi ini akan membuat acara lanjutan.


“Dalam waktu dekat kita akan membuat Film berupa hologram tentang Jokowi yang telah berhasil membangun infrastruktur dari Sabang hingga Merauke. Rencananya kita akan gelar di Kemang, Bekasi,” pungkas dia.

Sementara Ketua SJN Edy Rusandi mengajak masyarakat Kota Bekasi mengkampanyekan Jokowi-Amin yang telah melakukan kerja nyata bagi Indonesia.


“Kerja nyata Jokowi telah terbukti dari Sabang sampai Merauke. Karena itu sekali lagi mari kita menangkan Pasangan Calon Presiden Jokowi-Amin di Bekasi pada Pilpres nanti,” tandasnya.

(InVoice)

 

 

Sosialisasi 4 Pilar, Sabam Sirait Ajak Warga Agar Tidak Golput

Redaksi
-
0
Sosialisasi 4 Pilar, Sabam Sirait Ajak Warga Agar Tidak Golput

IndonesiaVoice.Com – Dalam rangka mewujudkan Demokrasi Pancasila di Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Sabam Sirait, mengajak kepada para warga di Rusunami Bandar Kemayoran, Jakarta, untuk ikut menjaga keutuhan bangsa utamanya di tahun politik ini.

“Mari bersama-sama kita ikut mensukseskan pesta demokrasi dengan datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada 17 April 2019 nanti, dan tidak menjadi apatis ataupun golput (golongan putih),” ujar Sabam Sirait di hadapan ratusan warga yang menghadiri Sosialisasi 4 Pilar di ruang pertemuan Rusunami Bandar Kemayoran, Tower A2, Jakarta, Sabtu, 16 Maret 2019.

Hal penting lainnya yang dikatakan Sabam kepada para warga untuk berani membela Pancasila dari orang-orang yang ingin menghapus Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup bangsa.

 

“Jangan takut, lawan. Karena Pancasila adalah pemersatu dan perekat kehidupan bangsa yang telah terbukti dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegas dia.

Sosialisasi 4 pilar adalah program dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, dimana sebagai anggota DPD RI, Sabam juga sebagai anggota MPR RI.

Pada kesempatan berharga tersebut Sabam Sirait memaparkan secara gamblang empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila sebagai dasar dan idiologi Negara, UUD ‘45 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara kepada seluruh warga rusunami.

 

“Kita seharusnya bangga menjadi bangsa Indonesia karena sangat majemuk tetapi dapat bersatu. Itu karena ada Pancasila dan 3 pilar bangsa lainnya yang merupakan sebuah kesepakatan berdirinya Negara Indonesia dan perekat kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Sekretaris Jenderal pertama partai PDI, yang kini berubah nama menjadi PDI-Perjuangan ini.

“Namun jangan cuman bangga tetapi harus turut serta berperan aktif menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan berkontribusi menciptakan Negara yang adil, makmur sejahtera seperti yang tertulis dalam Pembukaan UUD’45 yang merupakan tujuan hidup bangsa,” tambah dia.

Menurut pendiri partai PDI-P ini, dibutuhkan sikap yang baik dari warga masyarakat agar Bangsa Indonesia dapat segera mencapai apa yang dicita-citakan.

 

“Kalau kita baik, Tuhan juga akan baik kepada kita,” tukas legislator daerah yang mencalonkan diri kembali sebagai Caleg DPD RI dari daerah pemilihan provinsi DKI Jakarta untuk periode 2019-2024 di Pemilu 2019 ini.

Dikisahkan Sabam, dirinya adalah satu-satunya pendiri PDI yang masih hidup hingga kini. “Semoga Panjang umur pak Sabam,” kata warga menyahut ucapan Sabam.

 

Usai mengikuti sosialisasi 4 pilar oleh Sabam Sirait, yang berlangsung dari pukul 11;00 hingga 15:00 itu, kepada warga diberikan sertifikat sebagai tanda telah pernah mengikuti sosialisasi 4 pilar. Warga yang mendapat sertifikat tersebut tampak suka cita. (InV)

JPIP Imbau Pemerintah Batalkan RPP Cukai Barang Kantong Plastik

Redaksi
-
0
JPIP Imbau Pemerintah Batalkan RPP Cukai Barang Kantong Plastik

Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP) mengimbau Pemerintah untuk membatalkan Rancangan Peraturan Pemerintah Cukai Barang Kantong Plastik. Sebab regulasi tersebut hanya membebani masyarakat pengguna plastik, menghambat dan membunuh dunia usaha kecil pengumpul limbah plastik, industri recycling plastik dan industri hilirnya yang terkait.

“Kebijakan pengenaan cukai plastik ini hanya kebijakan parsial Pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi produksi plastik, tetapi tidak efektif untuk mengurangi pencemaran plastik di darat maupun di laut,” tegas Ketua Umum DPP JPIP, Ir Lintong Manurung, di Jakarta, 9 Januari 2019.

Lebih lanjut Lintong Manurung memaparkan kebijakan pemerintah untuk menetapkan RPP Cukai Barang Kantong Plastik untuk mengurangi produksi plastik, karena kantong plastik dianggap sebagai limbah yang mencemari lingkungan apabila sudah selesai dipakai, akan menambah biaya hidup masyarakat.

 

“Sebab kantong plastik selama ini dipergunakan sebagai wadah yang paling praktis, gratis dan mudah dipergunakan untuk membungkus dan membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari,” urai dia.

Pun, dari segi konsumen, menurut Lintong, pengenaan cukai kantong plastik ini pasti akan menaikkan harga jual kantong plastik dan mungkin meningkatkan sedikit pendapatan Pemerintah dari cukai.

“Namun RPP tersebut belum tentu efektif menurunkan permintaan kantong plastik agar konsumen beralih menggunakan bahan pembungkus subsitusi lain. Karena perubahan permintaan ini menyangkut harga, persediaan, kekuatan dan kemudahan dalam penggunaan kantong/wadah pembawa barang yang digunakan oleh konsumen,” ujarnya.

 

Sedangkan di pihak produsen dan dunia usaha, menurut Lintong, limbah plastik adalah produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam kegiatan ekonomi rakyat (pengumpul/pemulung) hingga industri recycling yang

memberikan bahan baku murah kepada industri hilır agar dapat bersaing di pasar global.

Lintong mengutarakan ada beberapa aturan dan peraturan terkait pengelolaan sampah. Diantaranya, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengeiolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Presiden No 83 tanggal 17 September 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

 

“Sayangnya aturan dan peraturan diatas hingga saat ini belum dirumuskan dan diimplementasikan secara baik, terkoordinir dan terpadu antar institusi terkait, supaya sampah plastik termasuk sampah-sampah lainnya tidak mencemari lingkungan,” tegas dia.

Pengelolaan sampah plastik, lanjut Lintong, hendaknya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola yang baik dengan menggunakan prinsip pengelolaan limbah dan penerapan sistem, manajemen logistik dan distribusi sampah plastik yang baik dan benar yaitu 3 R (Reuse, Reduce, Recycling) sebagaimana ditetapkan dalam UU No 18/2008 dan PP No 81/2012.

“Jika itu dilaksanakan maka akan menghasilkan lingkungan yang bersih dan hijau (zero waste) dan akan menghasilkan pendapatan yang tinggi bagi masyarakat penghasil sampah, pemulung sampah hingga industri recycling plastik,” kata dia.

 

Apalagi, tambah Lintong, sampah plastik ini adalah bahan baku yang bernilai ekonomis tinggi untuk industri hilirnya.

“Industri recycling plastik adalah pendukung usaha sampah plastik yang terintegrasi dengan industri hilirnya, yang memberikan penghasilan kepada masyarakat kecil, menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha kepada usaha mikro dan kecil di Indonesia, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 25.000 orang dan menghasilkan bahan baku plastik yang dibutuhkan oleh industri hilir yang menghasilkan produk untuk tujuan ekspor,” imbuh dia.

 

Hal senada diutarakan Pakar Recycling Sampah, Dr Lintong Hutahaean, yang mempertanyakan apakah persoalan dengan adanya pengenaan cukai plastik akan menjamin penggunaan sampah kantong plastik.

 

Bila dikenakan cukai plastik, lanjut dia, paling harganya plastiknya meningkat yang akan dibebankan kepada masyarakat. Namun masih mampu dibeli juga plastiknya.

“Harga satu kantong plastik saat ini sekitar Rp. 200. Bila dikenakan cukai nantinya mungkin harganya menjadi seharga Rp. 250. Apakah itu akan membuat orang tidak akan menggunakan plastik,” tandasnya.

(Victor)

Refleksi Akhir Tahun 2018, DR John Palinggi: Ekonomi Indonesia Relatif Terkendali, Negara Lain Babak Belur

Redaksi
-
0
Refleksi Akhir Tahun 2018, DR John Palinggi: Ekonomi Indonesia Relatif Terkendali, Negara Lain Babak Belur

Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) DR John Palinggi, MM, MBA, dalam refleksinya akhir tahun 2018, menyatakan Ekonomi Indonesia lebih relatif terkendali dibandingkan dengan negara-negara di dunia.

“Semua negara di dunia ini pasti punya masalah-masalah. Cuma tidak terdengar saja. Likuiditas negara-negara di Eropa dan negara lain sekarang sudah hancur babak belur,” tegas John Palinggi di Jakarta, (27/12).

Bahkan, lanjut John, ada yang bangkrut seperti di negara-negara Eropa dan Asia yang diakibatkan pertentangan-pertentangan ideologi dan juga kepentingan-kepentingan.

 

“Tapi negara kita masih mampu bertahan. Relatif masih terkendali ekonominya,” kata Dr John Palinggi.

Dibidang politik juga, menurut John, suasana tengah memanas. Dimana ada Pemilihan Presiden sekaligus Pemilihan legislatif. Dan ini merupakan pekerjaan besar sekali yang bisa menimbulkan konflik sewaktu-waktu karena adanya konflik kepentingan.

“Karena itu, kesadaran harus dibangun dengan sungguh-sungguh, baik oleh para capres dan cawapres maupun caleg untuk menaati peraturan dan UU yang telah ditetapkan sehingga kondisi bisa terjamin,” kata dia.

 

“Hindari diri untuk saling menghina. Sebab tidak ada sesuatu yang bisa dibangun apabila segala kedudukan itu diperoleh dengan cara saling menghina, menghancurkan dan menyingkirkan,” tambah dia.

Lebih lanjut John mengutarakan tidak mungkin bangsa ini dibangun sendiri. Bangsa ini dibangun dalam rangka kebersamaan.

 

“Bila kita rukun dan bersatu dibangsa ini, maka kesanalah Tuhan Allah memerintahkan rejeki. Kalau tidak rukun sedikitpun maka jangan harap yang terpilih sebagai legislatif ataupun presiden dan wakil presiden itu bisa berkarya maksimal. Jadi hindari konflik. Hormati dan taati UU dan aturan terkait dengan Pemilu,” tandasnya.

 

 

Dies Natalis Ke-55, Ketum PIKI: “Kualitas Demokrasi Masih Transaksional”

Redaksi
-
0
Dies Natalis Ke-55, Ketum PIKI: “Kualitas Demokrasi Masih Transaksional”

Kualitas demokrasi saat ini masih transaksional, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Bukan lagi rahasia umum bahwa pemilih yang memilih belum tentu karena proses berpikir mendalam tentang pilihannya, tapi ada unsur “hipnotis” untuk memberikan suara pada pemilihan tertentu.

“Karena itu, mesti terus menerus dikritisi agar demokrasi kita semakin berkualitas,” ujar Ketua Umum DPP PIKI, Baktinendra Prawiro MSc, MH, dalam pidatonya pada Dies Natalis PIKI Ke-55 sekaligus Perayaan Ibadah Natal yang diadakan di Aula Lembaga Alkitab Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu malam, 19 Desember 2018.

Diakhir pidatonya, Baktinendra mengajak semua masyarakat bahu-membahu mendukung perhelatan demokrasi 2019 dan berpartisipasi untuk membangun indonesia yang tangguh dan sejahtera.

 

Perayaan Dies Natalis PIKI Ke-55 ditandai peniupan lilin kue ulang tahun yang dipimpin langsung oleh Baktinendra Prawiro dan didampingi jajaran pengurus DPP PIKI.

Pengurus DPP PIKI yang hadir, antara lain, Audy Wuisang, STh, MSi (Sekjen), Theofransus Litaay, SH, LLM, PhD (Waketum), Dr Badikenita Puteri Sitepu SE, MSi (Waketum), Ir Izaac JR Litaay (Ketua Bidang), dr Evie Douren (Ketua Bidang), Woro Wahyuningtyas (Ketua Bidang), Dra Irene L Simanjuntak MA (Ketua Bidang), Angel Damayanti MSi, PhD dan (Wasekjen) dan Merdy Ervina Silaban – Rumintjap, SSos, MSi (Sekretaris).

Sebelumnya, diadakan ibadah yang dipimpin oleh Ketua PGI, Pdt Dr Albertus Patty. Dalam kotbahnya, Pdt Albertus Patty, menekankan pentingnya peran kaum intelektual, khususnya yang tergabung dalam organisasi PIKI, memberikan jawaban rasional terhadap berbagai krisis yang tengah terjadi di negara ini.

 

“Banyak orang menunggu respon cerdas dari PIKI untuk menjawab persoalan bangsa ini. Jangan sampai mereka akhirnya mencari jawaban yang gampangan melalui wangsit dukun atau cukup berdoa saja biar Tuhan Yesus yang bereskan semuanya,” tegas Albertus.

Ibadah Natal kala itu bertambah sahdu manakala diadakan penyalaan lilin Natal oleh Baktinendra Prawiro, Pdt Gomar Gultom, Sigit Triyono, Ny SAL Tobing dan Pdt Albertus Patty yang kemudian nyala lilin disebarkan kepada seluruh undangan yang hadir saat itu.

Sementara Sekum PGI, Pdt Gomar Gultom MTh, dalam sambutannya, mengutip puisi sastrawan WS Rendra, bahwa kaum inteligensia punya tempat strategis ditengah-tengah masyarakat dan tidak pernah berumah di keraton.

 

“Godaan terbesar saat ini adalah kita berlomba-lomba untuk masuk ke keraton, entah itu keraton negara atau keraton gereja. Ketika masuk dalam keraton dikhawatirkan, kita akan kehilangan inteligensia. Masih menurut puisi WS Rendra, karena itu biar kaum inteligensia tetap diatas angin,” tandasnya.

Hendardi: Pernyataan ‘Soeharto Guru Korupsi’ Membuka Memori Publik Ada Persoalan Bangsa yang belum selesai

Redaksi
-
0
Hendardi: Pernyataan ‘Soeharto Guru Korupsi’ Membuka Memori Publik Ada Persoalan Bangsa yang belum selesai

Ketua Setara Institute, Hendardi menyatakan, terkait kasus Ahmad Basarah yang menyebut ‘Soeharto Guru Korupsi’, bukan merupakan pencemaran nama baik, namun justru membuka memori publik bahwa ada persoalan bangsa ini yang belum diselesaikan.

“Dan itu adalah amanat yang perlu diselesaikan (kasus korupsi keluarga Suharto dan kroni-kroninya),” tegas Hendardi dalam Focus Group Discussion bertajuk “Pencemaran Nama Baik vs Menolak Lupa” yang diadakan Fakultas Hukum UKI dengan Perkumpulan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Magister Ilmu Hukum di Lantai 3, Kampus UKI Cawang, Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.

Selain Hendardi, hadir juga sebagai narasumber yaitu Saor Siagian SH MH dan Dr Petrus Irwan Panjaitan SH. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Nikson Gans Lalu, SH, MH.


Lebih lanjut Hendardi mengatakan ketika bicara soal delik pencemaran nama baik sesungguhnya tidak bicara di dalam ruang hampa atau dalam konteks yang minimal. Juga, bicara pencemaran nama baik tidak seperti antara artis film atau antar penyanyi dangdut. Tapi bicara delik pencemaran nama baik (terkait penyebutan guru korupsi) ini dalam konteks kasus korupsi Soeharto, keluarga dan kroninya pada masa orde baru yang belum terselesaikan hingga saat ini.

“Kita harus gunakan ini dijadikan momentum untuk mengingatkan memori publik pada hal-hal yang belum selesai dari bangsa ini,” imbuh dia.

Hendardi menambahkan kedudukan terakhir Soeharto adalah sebagai terdakwa kasus korupsi. Statusnya itu sampai dia meninggal.


“Saya perlu ingatkan kembali dimana Kejaksaan Agung pernah mengeluarkan surat penghentian kembali penuntutan perkara terhadap kasus Suharto. Namun kemudian Koalisi Adili Soeharto menggugat pra peradilan sehingga SKP3 itu dicabut. Dan tuntutan itu dilanjutkan dengan tuntutan sebagai terdakwa. Karena itu statusnya (Soeharto) masih terdakwa,” ujar dia.

“Jadi kalau dikatakan (Soeharto) guru korupsi, statusnya dia dalam konteks kasus korupsi,” tambah dia.

Berikutnya, kata Hendardi, ada bukti status terdakwa kasus korupsi terhadap Suharto itu tidak pernah dicabut.

“Sekarang dilakukan penandatanganan Mutual Legal Assignment antara Pemerintah RI dengan Swiss. Belakangan ini diberitakan bahwa pada tahun 1999 diduga terjadi transfer sebesar US $ 9 milyar atau lebih dari Rp. 127 milyar dari Bank Swiss ke sebuah rekening di Bank Austria. Dan itu membuktikan ada parktek-praktek korupsi,” pungkas dia.


Sementara Ketua IKA UKI, Saor Siagian SH, MH, mengutarakan Ahmad Basarah yang melontarkan pernyataan Suharto sebagai guru korupsi, sebetulnya dalam konteks melakukan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Ketua MPR seperti diamanatkan dalam Tap MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan juga UU.

“Jadi ini bukan pencemaran nama baik. Justru kita diingatkan (adanya kasus korupsi Suharto yang belum diselesaikan),” jelas penggiat anti korupsi ini.

Sedangkan Dosen UKI, Dr Petrus Irwan Panjaitan, memaparkan kasus pencemaran nama baik yang begitu marak saat ini cukup mengkhawatirkan, apalagi dengan hadirnya media sosial. Banyak pihak yang merasa dirugikan pada akhirnya melaporkan terkait pencemaran nama baik tersebut ke jalur hukum (pengadilan).


“Namun yang jadi persoalan adalah apakah orang yang meninggal boleh melapor terkait pencemaran nama baik tersebut,” kata dia.

Dekan Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan, SH, MH, mengatakan apa yang dinyatakan Ahmad Basarah terkait ‘Soeharto Guru Korupsi’ harus diuji. Apakah ada dasar pembenarannya sehingga Ahmad Basarah menyampaikan itu.

Dari segi impunitas (tata negara), menurut Hulman, ketika Ahmad Basarah berbicara sebagai kapasitas Wakil Ketua MPR maka sebetulnya dia justru wajib mengatakan hal itu.


“Jadi sesungguhnya tidak ada yang salah (dengan Ahmad Basarah) jika merujuk dari segi Tata Negara,” ujar dia.

Hal lainnya dikatakan Hulman adalah bahwa kasus ini legal standingnya termasuk delik aduan. Dalam kasus ini dilarang untuk melakukan analogi (penafsiran).

“Apakah korban (yang sudah meninggal) boleh melapor, itu merupakan analog. Korban yang sudah meninggal pun tidak boleh merasa dirugikan. Lalu, apakah boleh ahli waris melapor, ini juga merupakan analog sebagai perluasan terhadap siapa yang dirugikan. Sementara dalam kasus ini dilarang melakukan analog. Karena itu, ketika bicara legal standing dengan tuntutan pencemaran nama baik ini sebetulnya tidak ada. Harusnya Bareskrim menolak adanya laporan seperti ini,” imbuh dia.


Ketua IKA FH UKI, Aryanthi Baramuli Putri, SH, MH, menambahkan kasus Ahmad Basarah yang diduga melakukan pencemaran nama baik ini tidak tepat jika diteruskan ke ranah hukum, apalagi Suharto sudah meninggal.

“Pun, sebagai Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah punya hak impunitas,” tandas Anggota DPD Sulawesi Utara ini.   

(Vic)

Peringatan ‘Cancer Day’ 2018, Komunitas Perempuan akan Serukan Deteksi Dini Kanker Dari Lapas Wanita

Redaksi
-
0
Peringatan ‘Cancer Day’ 2018, Komunitas Perempuan akan Serukan Deteksi Dini Kanker Dari Lapas Wanita

INDONESIAVOICE.COM, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia, Yayasan Maharani Kirana Pertiwi, dan Allianz Indonesia, akan menggelar ‘Cancer Day’, yang diperingati setiap bulan Oktober, bersama Wanita Kuat di Lapas Wanita, Tangerang, Banten, Sabtu, 27 Oktober 2018.   

Peringatan “Cancer Day” nantinya berupa sosialiasi deteksi dini kanker payudara dengan tema “Untukmu Perempuan Indonesia, Sayangi Payudaramu”.

Dokter Spesialis Bedah Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Dr Alfiah Amiruddin, MD, MSurg, mengatakan kanker payudara menempati posisi salah satu prevalensi kanker tertinggi di Indonesia dan menempati posisi ke-10 untuk penyebab kematian terbanyak pada wanita di Indonesia. Dengan jumlah yang sangat tinggi ini, pencegahan menjadi salah satu hal yang perlu disebarluaskan.


“Dengan deteksi dini kanker payudara, maka tingkat kesakitan dapat ditekan dan kematian pun dapat dicegah. Penanganan yang akan dilakukan lebih sederhana dan biaya pun lebih murah. Karena itu, sosialisasi untuk deteksi dini perlu digaungkan ke masyarakat luas,” ujar Alfiah dalam konferensi pers yang diadakan di Ruang Auditorium Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.

Lebih lanjut Alfiah menjelaskan dipilihnya Lapas Wanita Tangerang menjadi tempat penyelenggaraan karena lapas wanita membina para perempuan Indonesia yang bernasib kurang beruntung.

“Sebagai bentuk kepedulian akan deteksi dini kanker payudara, maka rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran bersama Allianz Indonesia ingin berbagi pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan skrining kanker payudara,” imbuh dia.


Sementara Ketua Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia, Indah Suryadharma Ali, memberikan apresiasi kepada RS Mitra Keluarga Kemayoran yang menyediakan sejumlah dana untuk pemeriksaan gratis bagi para penghuni lapas dan petugas Lapas. Karena pemeriksaan dini kanker tidak masuk kebijakan yang ditanggung oleh BPJS.

“Kedepan, diharapkan akan ada keberpihakan dari berbagai elemen masyarakat maupun pemerintah agar pemeriksaan kanker secara dini bisa mudah dan murah atau bahkan gratis,” tukasnya.

Sedangkan Ketua Dharma Wanita Kementerian Hukum dan HAM, Wiwik Bambang Rantam, mengutarakan Kemenhukham telah beberapa kali melakukan kegiatan bakti sosial ke lapas wanita. Namun tidak spesifik tentang kesehatan seperti sosialisasi deteksi dini kanker payudara.


“Perempuan yang ada di Lapas perlu perhatian dan punya hak untuk sehat,” tandasnya.  

Peringatan ‘Cancer Day’ 2018 ini juga dijadikan momen untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda dan HUT Kementerian Hukum dan HAM.

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UUyvrcRi38d1R7Ozq0QaZIbg&layout=gallery[/embedyt]

 

Sandiaga Bantah Kabar Tutupnya Gerai OK Oce Mart

Redaksi
-
0
Sandiaga Bantah Kabar Tutupnya Gerai OK Oce Mart

INDONESIAVOICE.COM, Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menepis kabar terkait tutupnya beberapa gerai OK Oce Mart di Jakarta.

OK Oce (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship) adalah program pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dirintis di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang fokus pada pembinaan kewirausahaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

“OK Oce itu bukan toko ya. OK Oce Mart itu adalah salah satu varian (dari program OK Oce). Pun, kabar OK Oce Mart yang berlokasi di Jalan Kalibata, Jakarta, itu tidak tutup. Cuma pindah kok. Pindah, karena sebelumnya OK Oce Mart tidak bayar sewa di Kalibata. Setelah eksis selama setahun mereka minta bayar maka pindah mencari tempat yang tidak terlalu membebani,” beber Sandiaga usai menghadiri diskusi milineal di Sunter, Jakarta, Jumat sore, (5/10).


Diskusi milineal tersebut dihadiri juga oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jakarta Pusat yang juga salah satu Motivator dan Tim Ahli OK Oce, Victor Aritonang.

Lebih jauh Sandiaga menjelaskan OK Oce Mart itu salah satu lini program OK Oce yang digerakkan relawan. Lalu, ada juga Warung Modern Ok Oce.

“Sedangkan yang digerakkan oleh Pemprov (DKI) dan Gerai OK Oce adalah hasil kerjasama dengan PD Pasar Jaya,” ujar dia.


Kedepan, Sandiaga berharap OK Oce lebih stabil.

“Saya juga berharap dalam beberapa bulan kedepan OK Oce bisa menjadi salah satu tawaran program dan gerakan bagi Prabowo-Sandi (Pasangan Capres dan Cawapres) untuk membuka lapangan kerja bagi seluruh masyarakat dengan fokus pemberdayaan UMKM,” tandasnya.

(PIT)

 

1...787980...84Halaman 79 dari 84