Dewan Guru Besar UI: Krisis Konstitusi Ancam Demokrasi, Tolak Revisi UU Pilkada

IndonesiaVoice.com– Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) mengeluarkan pernyataan tegas terkait situasi politik yang semakin memanas. Mereka menilai bahwa Indonesia tengah mengalami krisis konstitusi akibat pembangkangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam keterangan pers yang dirilis pada (22/8/2024), DGB UI mengecam tindakan DPR yang dinilai arogan dan vulgar dalam upaya mereka untuk merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), meskipun MK telah mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Menurut DGB UI, tindakan DPR tersebut mengkhianati konstitusi dan mengancam demokrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, DGB UI memperingatkan bahwa Indonesia kini berada di ambang bahaya otoritarianisme yang dapat membawa negara kembali ke era kolonialisme dan penindasan.

Baca juga:

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Prof Marthen Napang Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Salinan Putusan MA

JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Penasihat Hukum Dari Prof Dr Marthen Napang, Terdakwa Perkara Pidana Penipuan, Penggelapan dan Pemalsuan

Oknum Perwira Polres Banjarnegara dilaporkan ke Propam, Diduga Terlibat Kasus Penggelapan Mobil

 

Mereka menegaskan bahwa tidak ada dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang bisa membenarkan perubahan persyaratan usia calon kepala daerah serta besaran kursi partai politik dalam revisi UU Pilkada.

Dalam sikapnya, DGB UI meminta DPR untuk menghentikan revisi UU Pilkada dan mengajak seluruh lembaga negara bertindak arif, adil, dan bijaksana dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kenegarawanan. Mereka juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melaksanakan putusan MK demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.

Penandatanganan pernyataan sikap ini dilakukan oleh lebih dari 120 guru besar UI dari berbagai disiplin ilmu, yang menyatakan keprihatinan mereka atas masa depan demokrasi Indonesia.(*)