Beranda blog Halaman 31

Peluncuran FFI 2024, Komite FFI 2024–2026 Usung Tema “Merandai Cakrawala Sinema Indonesia”

Redaksi
-
0
Peluncuran FFI 2024, Komite FFI 2024–2026 Usung Tema “Merandai Cakrawala Sinema Indonesia”

IndonesiaVoice.com– Komite Festival Film Indonesia (FFI) periode 2024–2026 yang baru saja terpilih dan diketuai Ario Bayu mengumumkan tema perhelatan FFI 2024. Tema yang diusung untuk FFI 2024 adalah “Merandai Cakrawala Sinema Indonesia.”

Merandai memiliki makna mengarungi, menjelajahi. Melalui tema “Merandai Cakrawala Sinema Indonesia,” FFI 2024 diharapkan menjadi ruang yang terus menghidupkan kolaborasi berlandaskan semangat kesetaraan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif.

Cakrawala sinema Indonesia terus-menerus meluas sebagai buah dari pergulatan insan film maupun perkembangan lingkungan global yang melingkupinya.

Dengan demikian, perjalanan merandai (menjelajahi) cakrawala sinema Indonesia demi meraih kesempurnaan dan keunggulan itu mesti dibingkai oleh upaya menangguk kearifan masa lalu, memeluk masa kini, dan membentuk masa depan.


Dalam peluncuran FFI 2024, sekaligus diperkenalkan kepengurusan baru Komite FFI periode 2024–2026, yang diketuai oleh Ario Bayu.

Komite FFI 2024–2026 adalah Ario Bayu (Ketua Komite), Prilly Latuconsina (Ketua Pelaksana), Budi Irawanto (Ketua Bidang Penjurian), Mandy Marahimin (Ketua Sekretariat), Gita Fara (Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha), Pradetya Novitri (Ketua Bidang Acara), Nazira C. Noer (Ketua Humas Acara), dan Michael Ratnadwijanti (Ketua Humas Penjurian).

Bidang-bidang di kepanitiaan diisi oleh para profesional yang memiliki rekam jejak dan capaian pada profesinya masing-masing yang masih berkaitan erat dengan dunia film.

Komite FFI 2024–2026 juga berkomitmen untuk mendorong proses kolaborasi sehingga dapat menemukan peluang dan potensi baru di industri film Indonesia.


Kolaborasi menjadi jiwa dan landasan utama dari FFI 2024 dan kunci untuk meningkatkan industri film Indonesia di mata dunia.

“Sinema Indonesia tak pernah berhenti pada titik tertentu, alih-alih terus menjelajahi kekayaan tematik, batas-batas artistik, dan kepelikan teknis yang ditawarkan oleh teknologi. Inilah sesungguhnya yang menjadi cakrawala atau horizon sinema Indonesia sekaligus konteks bagi mekarnya ekosistem perfilman Indonesia. Melalui tema “Merandai Cakrawala Sinema Indonesia” Komite ingin FFI 2024 menggerakkan arah sinema ke depan, sekaligus belajar dari sejarah masa lalu sinema kita, dan terbuka dengan semua kemungkinan potensi baru dalam perkembangannya saat ini,” kata Ketua Komite FFI 2024–2026 Ario Bayu.

Pada penyelenggaraan FFI 2024, sistem penjurian ‘hybrid’ yang mengombinasikan penilaian kuantitatif (lewat pemungutan suara) dan penilaian kualitatif (lewat diskusi) akan dipertahankan.

Sistem penjurian ini cukup komprehensif, representatif, dan partisipatif yang melewati sejumlah tahapan mulai dari tahap rekomendasi oleh asosiasi profesi perfilman, tahap nominasi oleh Akademi Citra (insan film peraih Piala Citra) hingga tahap penentuan pemenang oleh Dewan Juri Akhir yang merepresentasikan profesional/pembuat film dan mereka yang menjadi bagian dari ekosistem perfilman dengan beragam latar profesi. Publik juga akan terlibat yang difasilitasi oleh teknologi internet untuk mengungkapkan preferensinya terhadap film Indonesia.


“Dengan demikian, sistem penjurian yang melibatkan asosiasi profesi dan Akademi Citra tersebut menjunjung prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap profesionalisme serta dedikasi para insan film. Sementara itu, peran Dewan Juri Akhir dalam penentuan pemenang menempatkan film sebagai produk budaya yang dinilai secara kualitatif. Sedangkan keterlibatan publik bisa menumbuhkan partisipasi serta perluasan apresiasi terhadap film Indonesia,” ujar Ketua Bidang Penjurian FFI 2024–2026 Budi Irawanto.

Lebih lanjut, Budi menekankan, “Sistem penjurian menjadi bagian dari upaya bersama untuk semakin memperkuat ekosistem perfilman kita agar lebih solid dan padu.”

Anggota Dewan Juri Akhir akan dipilih oleh Komite FFI 2024–2026 berdasarkan masukan dari asosiasi-asosiasi profesi perfilman. Ikuti informasi terbaru Festival Film Indonesia 2024 melalui kanal media sosial resmi FFI di Instagram @festivalfilmid dan situs resmi di festivalfilm.id.

Menteri PANRB Beberkan Skema Pemindahan ASN ke IKN

Redaksi
-
0
Menteri PANRB Beberkan Skema Pemindahan ASN ke IKN

IndonesiaVoice.com– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan, pemerintah menyiapkan kebijakan yang komprehensif terkait pemindahan para aparatur sipil negara (ASN) ke IKN (Ibu Kota Negara).

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini bukan sekadar urusan memindahkan ASN dari satu tempat ke tempat lainnya, bukan soal pindah tempat kerja, tetapi pemerintah mendesain skema yang komprehensif, mulai soal efektivitas kinerja, budaya kerja digital, hingga paradigma kerja birokrasi yang transformatif,” ujar Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers “Skema Pemindahan ASN ke IKN” di Press Room Kominfo, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Anas melanjutkan, ASN akan mulai pindah ke IKN secara bertahap. Pada Juli 2024, ada sejumlah menteri dan jajaran yang akan mulai pindah ke IKN.


“Salah satunya, kemarin kami sudah ketemu Menteri PUPR yang memang akan pindah pertama bulan Juli 2024,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Lalu, pada Agustus 2024, IKN disiapkan sebagai tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang melibatkan sekitar 1500 personel.

“Kemudian, pada September 2024 dilanjutkan dengan pemindahan ASN secara lebih masif. Ada prioritas satu, dua, dan tiga, berapa jumlah eselon I-nya dan seterusnya, semua sudah ada datanya. Tinggal eksekusi saja,” tegas Anas.


Berdasarkan hasil penapisan F(filter) yang telah dilakukan, menurut Anas, terdapat beberapa prioritas unit kerja mana saja pada beberapa Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk dipindah secara bertahap.

Prioritas pertama, terdapat 179 Unit Eselon I dari 38 K/L; Prioritas kedua, terdapat 91 Unit Eselon I dari 29 K/L; dan Prioritas ketiga, terdapat 378 Unit Eselon I dari 59 K/L.

“Terkait dengan siapa-siapa saja pegawai ASN yang akan dipindahkan, diatur teknisnya oleh masing-masing K/L yang terkait, dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai,” ujar dia.


Anas merinci beberapa prinsip dalam pelaksanaan pemindahan Pegawai ASN K/L pusat ke IKN. Diantaranya, semua ASN K/L pada satuan kerja pusat akan dipindahkan ke IKN, skema pemindahan ASN dilakukan secara bertahap, setiap ASN diharapkan mendapat satu unit hunian apartemen/rumah dinas (disesuaikan dengan ketersediaannya) dan ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus (tunjangan sebagai pionir), serta penerapan Smart Government.

Lanjutnya, dari aspek kelembagaan dan tata kelola, pemindahan IKN dilakukan secara bertahap, yaitu Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.

“Dalam fase pertama, fokusnya adalah untuk menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase kedua, Penerapan Shared Office dan Shared Services System. Fase ketiga, implementasi smart government. Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN,” imbuh dia.


Anas menuturkan, untuk pemindahan K/L ke IKN, pemerintah telah melakukan pendefinisian peran strategis K/L untuk mengidentifikasi seberapa penting peran K/L terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi.

Selain itu, dilakukan identifikasi peran dan fungsi K/L sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan (decision support system) dan sebagai strategic enabler dan/atau sistem pertahanan dan keamanan.

“Kita juga melakukan penapisan bentuk risiko yang ditimbulkan dalam hal kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L,” beber dia.

Anas menguraikan ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan masing-masing ASN yang akan berpindah.


Selain itu dibutuhkan kompetensi tambahan menguasai literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN.

“IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” pungkasnya.(*)

 

Bupati Taput Luncurkan Buku, Model NIKSON Patut Dikembangkan Pemerintah Pusat

Redaksi
-
0
Bupati Taput Luncurkan Buku, Model NIKSON Patut Dikembangkan Pemerintah Pusat

IndonesiaVoice.com– Model NIKSON menggema dalam peluncuran buku Dr Drs Nikson Nababan, MSi (Bupati Tapanuli Utara) bertajuk “Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari” di Pojok Rahman Tolleng, Gedung Tempo, Jakarta, Selasa Malam (16/4/2024). Buku ini diangkat dari hasil disertasi doktornya dari IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

“Model NIKSON adalah Needs (kebutuhan), Innovation, Knowledge, Synergy, Operation dan Norm. Model baru ini merupakan perencanaan pembangunan desa dan daerah di wilayah Indonesia dengan berbasis data secara presisi, yang pernah diterapkan di Tapanuli Utara,” kata Nikson Nababan sebagai Keynote Speech.

“Tahapan proses perencanaan didasarkan pada diagnosa masalah yang tepat dalam penentuan tujuan dengan proyeksi by name, by address dan by coordinate,” tambahnya.


Guru Besar IPDN, Prof Dr Drs H KHasan Efendy MPd, yang hadir sebagai penanggap, mengutarakan Model NIKSON yang sangat inovatif ini mencoba melihat desa dalam konteks komprehensif dan diharapkan jadi kotak pandora untuk dikembangkan oleh pemerintah pusat.

“Dalam model NIKSON ini, masyarakatnya dilihat, kepemimpinannya dilihat, potensi desanya dilihat, dan kewenangan desanya dilihat. Tinggal sekarang kita tunggu kemauan pemerintah menyambut model ini dengan membuat suatu keputusan yang bersifat nasional. Kita tunggu, data presisi desa ini menjadi kontak pandora bagi lahirnya GBHN baru yang tentunya mesti melalui proses amandemen UUD 1945. Pertanyaannya, adakah kemauan (pemerintah) melakukan itu,” tegasnya.

Sementara Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Dr Sofyan Sjaf, SPT, MSi, mengemukakan, sebagai pengajar di perguruan tinggi, apapun yang dilakukan, baik riset maupun inovasi, tidak menjadi begitu penting jika tidak didukung oleh leadership dari eksekutif.


“Nah Pak Bupati Nikson ini adalah salah satu eksekutif yang berani. Saya tadi dengar Pak Nikson akan berakhir sebagai Bupati Taput pada tanggal 23 april 2024. Saya bilang jangan berhenti Pak Nikson, lanjutkan ke tingkat berikutnya (Gubernur Sumut),” tandasnya.

Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang MSi, “Dengan Model NIKSON ini diharapkan desa-desa semakin maju, Indonesia kuat, dan masyarakat sejahtera.”

 

Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Tembus Rp 23,04 triliun

Redaksi
-
0
Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Tembus Rp 23,04 triliun

IndonesiaVoice.com– Hingga 31 Maret 2024, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp23,04 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp18,74 triliun, pajak kripto sebesar Rp 580,2 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp1,95 triliun.

Dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp1,77 triliun.

Sementara itu, sampai Maret 2024, pemerintah telah menunjuk 167 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).


Jumlah tersebut termasuk dua pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE. Pembetulan di bulan Maret 2024 yaitu Vonage Business Inc dan Twitch Interactive Singapore Private Limited.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 154 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp18,74 triliun.

“Jumlah tersebut berasal dari Rp. 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp. 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp. 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp. 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp. 1,84 triliun setoran tahun 2024,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, dalam keterangannya.


Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp. 580,20 miliar sampai Maret 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp. 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp. 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp. 112,93 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp. 273,69 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp. 306,52 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp. 1,95 triliun sampai Maret 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp. 446,40 miliar penerimaan tahun 2022, Rp. 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp. 394,93 miliar penerimaan tahun 2024.


Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp. 677,78 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 231,43 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp. 1,04 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Maret 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp. 1,77 triliun.

Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp. 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp. 1,1 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp. 252,16 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp. 119,88 miliar dan PPN sebesar Rp. 1,65 triliun.


“Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” ujar Dwi.

Dwi juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.(*)

Soal Magang Mahasiswa di Jerman, Prof Sihol Situngkir Bantah Terkait Perdagangan Orang (TPPO)

Redaksi
-
0
Soal Magang Mahasiswa di Jerman, Prof Sihol Situngkir Bantah Terkait Perdagangan Orang (TPPO)

IndonesiaVoice.com– Guru Besar di Universitas Jambi , Profesor Sihol Situngkir merasa dirinya diperlakukan dengan sangat tidak adil oleh aparat penegak hukum, lantaran dituduh melakukan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap mahasiswa magang ke Jerman melalui program Ferienjob.

Prof Dr Sihol Situngkir bersama Tim Kuasa Hukumnya, yang terdiri dari Sandi E Situngkir, SH, MH, Dr Fernando Silalahi, SH, MH, Parisman Sihaloho, SH, MH, dan Salamat Tambunan, SH, MH, dalam konferensi pers di Restoran Tamani, Salemba, Jakarta, Senin, 1 April 2024, menegaskan dirinya kaget diberitakan secara massif sebagai Tersangka kasus dugaan TPPO.

Padahal dirinya murni hanya sebagai dosen pengajar dan narasumber yang diminta berbicara mengenai pendidikan dalam koridor kampus Merdeka.

Berikut pernyataan lengkap Profesor Sihol Situngkir terkait posisinya terkait kasus masif diberitakan di berbagai media.

Tak Ada Unsur Eksploitasi, Janggal Kasus Perdagangan Orang (TPPO) Prof Sihol Situngkir

Redaksi
-
0
Tak Ada Unsur Eksploitasi, Janggal Kasus Perdagangan Orang (TPPO) Prof Sihol Situngkir

Anggota Tim Kuasa Hukum Profesor Sihol Situngkir, Dr Fernando Silalahi menegaskan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dituduhkan kepada kliennya tidak berdasar karena tidak ada unsur eksploitasi.

Lebih lanjut Fernando Silalahi menjelaskan bahwa kliennya Profesor Sihol Situngkir hanya melakukan sosialisasi ke kampus terkait program magang mahasiswa di Jerman atau Ferienjob. Pun, tentunya kliennya hadir disana pasti atas persetujuan kampus, bukan ujug-ujug datang.

Fernando lebih jauh membeberkan, unsur dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lainnya adalah adanya pengawasan. Sedangkan para mahasiswa magang di Jerman tersebut berangkat dari apartemen dan pergi ke tempat kerja tanpa ada pengawasan dari pihak manapun. Artinya, para mahasiswa magang itu bebas karena tidak ada pengawasan dari pihak manapun.

Fernando menambahkan, tidak ada juga unsur paksaan bagi para mahasiswa magang di Jerman tersebut dalam melakukan pekerjaannya jika merujuk definisi eksploitasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berikut penjelasan gamblang dari Doktor Fernando Silalahi dalam konferensi pers yang digelar di Restoran Tamani, Salemba, Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Polri Keliru dan Salah Alamat Tetapkan Prof Sihol Situngkir Tersangka Kasus Perdagangan Orang (TPPO)

Redaksi
-
0
Polri Keliru dan Salah Alamat Tetapkan Prof Sihol Situngkir Tersangka Kasus Perdagangan Orang (TPPO)

IndonesiaVoice.com– Anggota Tim Kuasa Hukum Profesor Sihol Situngkir, Sandi Ebenezer Situngkir, SH, MH, menegaskan penetapan Profesor Sihol Situngkir sebagai Tersangka kasus TPPO adalah salah alamat.

Menurut Sandi, Polri keliru menetapkan Profesor Sihol Situngkir sebagai Tersangka kasus TPPO ini. Ia melihat, Polisi tidak cukup aturan main dalam menetapkan Prof Sihol Situngkir sebagai tersangka. Pun, ini bukan dalam lingkungan kerja Prof Sihol Situngkir. Ini dalam rangka belajar merdeka. Dalam rangka kampus merdeka.

Oleh karena itu, Sandi kembali menegaskan agar Polri harus melihat persoalan ini sebagai adanya upaya yang diduga disengaja oleh pihak tertentu untuk mencoba mengganggu kepentingan nasional Indonesia.

Berikut pernyataan Sandi Situngkir dalam konferensi pers yang digelar di Restoran Tamani, Salemba, Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Mubes Ke-2, Martua Situngkir Nahkodai Parsadaan Pomparan Raja Silahisabungan Indonesia 2024-2029

Redaksi
-
0
Mubes Ke-2, Martua Situngkir Nahkodai Parsadaan Pomparan Raja Silahisabungan Indonesia 2024-2029

IndonesiaVoice.com– Drs Martua Situngkir, Ak, terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum Parsadaan Pomparan Raja Silahisabungan Indonesia (PPRSI) periode 2024-2029 dalam Musyawarah Besar Ke-2 yang digelar secara hybrid di Hermina Convention Hall, Pardede Hotel, Medan, Sabtu (30/3/2024).

PPRSI diikuti delapan marga yaitu Loho Raja, Tungkir Raja, Sondi Raja, Butar Raja, Bariba Raja, Debang Raja, Batu Raja, dan Tambun Raja/Si Raja Tambun.

Ada tiga agenda penting dalam Mubes Ke-2 PPRSI yaitu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban DPP PPRSI (caretaker), pemilihan pengurus PPRSI periode 2024-2029 dan penetapan pengurus PPRSI periode 2024-2029.


Dalam keterangannya Rabu (3/4/2024), Ketua Panitia Mubes II PPRSI, Bangun Silalahi berharap, “Kiranya pengurus yang terpilih adalah pengurus yang terbaik dan berdaya guna bagi pemberdayaan PPRSI dimanapun berada.”

Sementara Ketua Umum DPP PPRSI, Eddin Sihaloho, SE, juga berharap pimpinan dan jajaran pengurus yang terpilih dalam Mubes ke-2 ini dapat menjalankan PPRSI dengan mengedepankan hati yang senang, sehati sepikir, dan hati yang tulus.

“Harapan kami ketum terpilih sesuai dengan kriteria falsafah Batak, antara lain, orang yang bijaksana, penyabar dan bertanggung jawab, memiliki jiwa sosial yang tinggi dan dermawan, rendah hati, memiliki jiwa pemimpin panutuan, penuh hikmat dan menjadi tempat bertanya. Juga, Pengurus PPRSI yang terpilih kiranya dapat melaksanakan amanat tugas demi persatuan pomparan yang terdiri dari delapan marga ini,” pungkasnya.


Ketum DPP PPRSI terpilih periode 2024-2029, Drs Martua Situngkir, Ak, mengucap syukur Mubes ke-2 PPRSI dapat berlangsung dengan baik, hingga terpilih dirinya secara aklamasi untuk pimpin PPRSI lima tahun kedepan.

“Saya mengajak seluruh pomparan ini untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan serta saling mengasihi. Melalui tohonan ini mari kita bekerja sama untuk memajukan PPRSI kedepan,” tutup Martua yang juga Ketum Pomparan Ompu Marjobu Situngkir Se-Indonesia dan Wakil Ketum Dewan Mangaraja Lembada Adat Budaya Batak.(*)

Charles Bonar Sirait: Danau Toba Dikunjungi Saat Hari Natal dan Tahun Baru Saja, Rugilah!

Redaksi
-
0
Charles Bonar Sirait: Danau Toba Dikunjungi Saat Hari Natal dan Tahun Baru Saja, Rugilah!

IndonesiaVoice.com– Presenter Charles Bonar Sirait mengutarakan keindahan destinasi wisata Danau Toba sebetulnya tidak kalah dengan Bali. Namun kelebihan Bali, mereka mempromosikan Bali dengan konsep setiap hari adalah hari libur (Everyday is Holiday).

“Nah, kalau Danau Toba yang indah itu ramai dikunjungi hanya ketika Hari Raya Natal dan Tahun Baru saja. Ya, rugilah. Sedikit pula pendapatan disana jadinya. Sebab itu, kalau bisa konsepnya diubah menjadi setiap hari liburan,” tegas Charles dalam diskusi bertajuk “Peta Jalan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2024” di Sekretariat Batak Center, Jakarta, Rabu (27/3/2024), dalam keterangannya Jumat (29/3/2024).

Charles mengakui mempromosikan Danau Toba tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sangat berbeda ketika dirinya pernah dipercayakan untuk mempromosikan Tour de Flores dan Mandalika Racing Team yang dengan mudahnya mendapatkan sponsor dari Pertamina dan lain-lain.


charles bonar sirait
Foto bersama Charles Bonar Sirait ( Berdiri, Keempat dari Kiri) bersama peserta dan pengurus Batak Center usai diskusi di Sekretariat Batak Center, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

“Kalau saya jualan proposal Wisata Danau Toba yang indah ini, susahnya mencari sponsor lantaran berbagai alasan. Salah satunya terkait keramahtamahan warga di Kawasan Danau Toba. Salah satu sponsor pernah bilang bahwa danaumu sih hebat, tapi warga sekitar Danau Toba masih belum terlihat keramahtamahannya,” beber Pendiri Indonesia’s Nusantara One Net Zero Emissions 2060 Movement ini.

Charles yang pernah masuk dalam 10 kandidat balon pimpinan Sumut 2024 ini melanjutkan, tidak hanya soal keramahtamahan, masih banyak lagi yang perlu dibenahi dalam rangka meningkatkan pariwisata di Kawasan Danau Toba yang tergolong kelas satu. Diantaranya kehadiran sarana hotel bintang empat atau lima, rumah sakit berkelas satu dan lainnya.

“Sepanjang tidak bisa menghadirkan hotel dan rumah sakit kelas satu di Kawasan Danau Toba, akan sulit mendatangkan banyak turis mancanegara,” imbuh dia.


Charles juga memaparkan tentang implementasi SDGs (Sustainable Development Goals) atau TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ditetapkan PBB oleh 190 negara.

“Tujuan SDGs mengajak kita untuk memikirkan generasi selanjutnya. Sebab itu, generasi saat ini tidak boleh sesukanya menghabiskan sumber daya alam tanpa memikirkan generasi berikutnya,” pungkasnya.

Sementara Ketua Umum DPN Batak Center, Ir Sintong M Tampubolon mengatakan pemikiran yang dipaparkan Charles Bonar Sirait kiranya sejalan dengan visi dan misi Batak Center.

“Pelestarian budaya Batak menjadi begitu penting dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. Sebab Budaya Batak memiliki andil besar dalam pariwisata, selain keindahan alam Danau Toba. Juga, tak kalah penting adalah SDM unggul di Kawasan Danau Toba untuk melayani para turis domestik dan mancanegara,” tandasnya.


Sebagai Pemandu diskusi, Sekjen Batak Center Jerry R Sirait menambahkan, Charles Bonar Sirait adalah seorang anak bangsa yang cerdas menyampaikan pokok-pokok pikirannya mengenai Sumatera Utara (di Danau Toba di dalamnya) dalam forum yang difasilitasi Batak Center.

“Charles Sirait lebih daripada layak untuk dinominasikan sebagai Pemimpin Bangsa kepada baik pada aras wilayah/provinsi maupun aras pusat/nasional. Batak Center akan mengupayakan berbagai strategi untuk menyampaikan itu kepada masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang menentukan,” pungkasnya.

Dr John Palinggi MM MBA: Selamat Kepada Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo – Gibran

Redaksi
-
0
Dr John Palinggi MM MBA: Selamat Kepada Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo – Gibran

InodonesiaVoice.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di Jakarta, Rabu, 23 Maret 2024.

Berdasarkan penetapan tersebut pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden (Capres-Cawapres) RI nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024.

Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum 2024 tingkat nasional yang dilakukan KPU, Prabowo-Gibran meraih 96.216.691 atau 58,58% suara.

Disusul pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dengan raihan 40.971.906 atau 24,95% suara.

Terakhir, pasangan capres dan cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dengan perolehan 27.050.878 atau 16,47% suara.

Pengamat Politik dan Sosial Kemasyarakatan Dr John Nathan Palinggi, MM, MBA, mengucap syukur walaupun melalui tahapan-tahapan yang begitu berat dihujani demo berulang-ulang, akhirnya KPU mengumumkan dan menetapkan hasil akhir pemilihan presiden dan wakil presiden.

Menurut John Palinggi, yang juga Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distribusi Indonesia (ARDIN), penetapan hasil pilpres yang diikuti oleh semua pihak ini, menegaskan bahwa hasil keputusan KPU telah menetapkan kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.

Ketua Harian sebuah wadah kerukunan umat beragama yang bernama Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA) ini juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran yang telah diberikan kepercayaan dan mandat dari rakyat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2024-2029.

Berikut petikan wawancara dengan Dr John Palinggi, Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO), di ruang kantornya yang tertata apik di dekat kawasan Bundaran HI.

1...303132...84Halaman 31 dari 84