Dr John Palinggi: Era Baru TNI dengan Matra Cyber di Tengah Ancaman Global

IndonesiaVoice.com – Perkembangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak awal kemerdekaan hingga hari ini telah memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mengawal proses suksesi kepemimpinan di Indonesia.

Dalam perspektif Dr John Palinggi, MM, MBA, Pengamat Militer dan Intelijen, TNI tidak hanya menjadi tentara profesional tetapi juga simbol kekuatan rakyat yang senantiasa setia kepada negara, seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, di mana dinyatakan bahwa TNI adalah tentara rakyat yang berasal dari warga negara Indonesia.

Dr John Palinggi menekankan, sejak kelahirannya, TNI menghadapi berbagai ujian berat namun mampu bertahan berkat profesionalisme dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

“Salah satu nilai dasar yang membedakan TNI dengan lembaga lain adalah prinsip kesetiaannya terhadap negara dan Sapta Marga yang melarang kompromi dalam pelaksanaan tugasnya,” ujar Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA).

“Setiap prajurit TNI, dalam pelaksanaan tugasnya, selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan sektoral atau golongan,” tambah dia.

TNI Modern dan Tugas yang Berkembang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik global, peran TNI juga mengalami perkembangan yang signifikan.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi TNI saat ini adalah munculnya ancaman non-konvensional seperti perang siber.

John Palinggi menyebutkan pentingnya pembentukan matra baru dalam tubuh TNI yang fokus pada keamanan siber.

“Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mencanangkan rencana untuk memperkuat kemampuan digital dan cyber security dalam tubuh TNI guna menghadapi ancaman modern yang bersifat digital dan global,” beber Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN).

“Pembentukan matra baru ini, yang akan menjadi tambahan selain matra darat, laut, dan udara, merupakan langkah strategis dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin meningkat,” imbuh dia.

Hal ini penting, menurut John Palinggi, mengingat peralatan digital yang dimiliki oleh instansi pemerintah Indonesia berasal dari berbagai negara, dan potensi kebocoran data menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara.

“Kemandirian teknologi informasi menjadi salah satu prioritas untuk menjamin keamanan nasional dalam era digital ini,” katanya.

Tantangan Geopolitik dan Ketahanan Nasional

Dalam skala internasional, John Palinggi yang pernah menjadi Penatar Tingkat Nasional Manggala BP 7 dan Pengajar di Lemhanas ini juga mengingatkan situasi geopolitik global saat ini, termasuk konflik di Timur Tengah, ketegangan antara Rusia dan Ukraina, serta perselisihan antara China dan Taiwan, berdampak pada ketahanan ekonomi dan pangan nasional.

Rantai pasok global yang terganggu akibat konflik ini menimbulkan resiko besar bagi negara seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan pangan dan energi.

“Oleh karena itu, memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan memperbanyak latihan militer menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman dari luar,” urai Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO).

“Ancaman tidak lagi terbatas pada perang konvensional, tetapi juga mencakup perang psikologis, perang dagang, perang mata uang, dan perang biologi, yang semuanya dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan nasional,” tegas dia.

Revisi Undang-Undang dan Masa Depan TNI

John Palinggi juga menekankan pentingnya revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan peran yang lebih besar kepada TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

Ia mengingatkan, meskipun ada larangan bagi TNI untuk terlibat dalam politik praktis, prajurit aktif dapat berperan dalam beberapa bidang penting, seperti di Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), atau Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, John Palinggi mengusulkan agar revisi undang-undang ini segera dilakukan, terutama dengan memperhatikan ancaman-ancaman baru yang bersifat non-militer.

“Undang-undang yang tidak direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman berpotensi menjadi penghalang bagi TNI dalam menjalankan tugasnya secara optimal,” tuturnya.

TNI dan Kesejahteraan Prajurit

Di tengah tantangan yang dihadapi, kesejahteraan prajurit TNI tetap menjadi salah satu perhatian utama.

John Palinggi menyoroti dalam keterbatasan sumber daya, TNI tetap menunjukkan loyalitasnya kepada negara tanpa pernah terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi atau protes terkait masalah gaji atau tunjangan.

Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu kekuatan moral yang membedakan TNI dari institusi lainnya.

Meskipun demikian, John Palinggi berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi asrama prajurit dan infrastruktur militer yang dinilai masih membutuhkan perbaikan.

“Kesejahteraan prajurit, termasuk perbaikan infrastruktur asrama, penting untuk meningkatkan semangat juang dan moral prajurit TNI,” jelasnya.

Peran TNI dalam menjaga suksesi kepemimpinan dan keamanan nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Seiring dengan perubahan zaman, TNI terus beradaptasi dan memperkuat kemampuannya dalam menghadapi berbagai ancaman modern.

Dengan tantangan geopolitik global yang semakin kompleks, termasuk ancaman siber dan konflik internasional, reformasi dalam tubuh TNI, baik dalam hal peralatan, teknologi, maupun undang-undang, menjadi suatu keharusan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia di masa depan.