INDEKS

-

17 Oktober 2025

0

Satu Tahun Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran: Stabilitas Terjaga, Gebrakan Masih Ditunggu

Jakarta, IndonesiaVoice.com — Di tengah derasnya ekspektasi publik terhadap duet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, satu tahun perjalanan Kabinet Merah Putih akhirnya dievaluasi oleh lembaga riset independen IndoStrategi.

Hasilnya, pemerintahan ini dinilai stabil tapi belum berlari kencang — sebuah fase transisi yang sarat janji, namun masih menunggu realisasi nyata.

Stabilitas sebagai Capaian, Bukan Akhir

Laporan IndoStrategi mencatat skor 3,07 untuk kinerja nasional — kategori “sedang”. Bidang pemberantasan korupsi (3,50) mendapat nilai tertinggi, disusul stabilitas politik (3,16) dan demokrasi (3,14). Namun, sektor penegakan hukum (2,93) dan HAM (2,65) masih menjadi titik lemah.

Pemerintahan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan ekonomi makro dan konsistensi fiskal di tengah tekanan global. Namun, masyarakat menuntut lebih dari sekadar stabilitas. Mereka ingin perubahan terasa nyata — dari harga bahan pokok, lapangan kerja, hingga kepastian hukum.

Baca juga: Rakernas FORKONAS PP DOB 2025, Dr. JS Simatupang: “Pemekaran Bukan Politik, Tapi Pelayanan untuk Rakyat”

Publik memang mengapresiasi ketegasan pemerintah dalam merombak kabinet dan menonaktifkan anggota DPR yang dianggap tak aspiratif.

Tetapi, sebagaimana rilis Riset Kinerja Satu Tahun Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran IndoStrategi di Jakarta, Jumat (17/10/2025), Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyampaikan: “Konsolidasi kelembagaan memang penting, tetapi pemerintah tak bisa terlalu lama bersembunyi di balik kata ‘transisi’. Tahun kedua harus mulai menunjukkan hasil konkret.”

Eksekusi Masih Lambat

Beberapa program prioritas seperti Sekolah Rakyat (3,13), Makan Bergizi Gratis (2,68), dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42) dianggap menjanjikan, tetapi masih di tahap embrio.

Publik melihatnya sebagai program yang idealis namun belum sistematis. Masalah utama bukan pada ide, melainkan pada kelembagaan dan tata kelola.

Baca juga: 100 Hari Pertama Gubernur Matius Fakhiri: Fokus Bangun SDM dan Semangat Kebersamaan

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, menuai apresiasi namun juga kritik. Di banyak sekolah, program ini masih tersendat karena persoalan distribusi dan pembiayaan.

IndoStrategi menilai perlu ada pelibatan masyarakat dan sekolah secara aktif agar beban tak sepenuhnya bertumpu pada APBN.

Kuat di Teknis, Lemah di Politik

Laporan IndoStrategi menunjukkan bahwa kementerian teknokratik seperti Pendidikan, Luar Negeri, dan Keuangan unggul dalam kinerja.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menempati posisi pertama dengan skor 3,35, sementara Kementerian Luar Negeri (3,32) dan Kementerian Agama (3,26) menyusul di belakangnya.

Baca juga: HUT TNI ke-80, Dr. John Palinggi: TNI Prima dan Rakyat Bersatu Demi Indonesia Maju

Namun, kementerian yang sarat kepentingan politik seperti Kemenko Hukum dan HAM (2,81), ATR/BPN (2,81), dan ESDM (2,74) berada di posisi terbawah.

Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik.

“Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan. Tanpa itu, capaian stabilitas akan mudah rapuh,” ujarnya.

Tantangan Tahun Kedua

IndoStrategi mengingatkan, tahun kedua Kabinet Merah Putih harus menjadi titik balik dari konsolidasi menuju reformasi struktural.

Baca juga: 8 Pernyataan Sikap BaraJP: Hentikan Narasi Adu Domba Prabowo dan Jokowi!

Delapan rekomendasi strategis diberikan, mulai dari koordinasi lintas kementerian, penegakan hukum dan HAM, reformasi birokrasi yang nyata, hingga pemerataan pembangunan daerah.

Sorotan terbesar jatuh pada netralitas TNI-Polri dan transparansi anggaran publik, dua isu yang menjadi barometer utama kepercayaan publik. Tanpa langkah konkret di dua bidang ini, stabilitas politik bisa sewaktu-waktu bergeser menjadi stagnasi.

Menanti Arah Baru Pemerintahan

Setahun Kabinet Merah Putih menunjukkan bahwa Prabowo–Gibran berhasil menjaga keseimbangan, tetapi belum berhasil menyalakan mesin perubahan.

Stabilitas adalah fondasi, bukan puncak capaian. Tahun kedua akan menjadi ujian: apakah kabinet ini siap bertransformasi menjadi pemerintahan yang reformis, atau akan dikenang sebagai pemerintahan yang stabil tapi berhati-hati.

Sebagaimana disimpulkan IndoStrategi, publik masih menaruh harapan. Namun, harapan itu kini menuntut pembuktian — bukan lagi janji.

Rakernas FORKONAS PP DOB 2025, Dr. JS Simatupang: “Pemekaran Bukan Politik, Tapi Pelayanan untuk Rakyat”

NASIONAL

Redaksi

-

9 Oktober 2025

0

Rakernas FORKONAS PP DOB 2025, Dr. JS Simatupang: “Pemekaran Bukan Politik, Tapi Pelayanan untuk Rakyat”

Jakarta, IndonesiaVoice.com – Di tengah hiruk-pikuk Ibu Kota yang tak pernah tidur, Aula Gedung Joang 45 Menteng hari itu dipenuhi semangat dari berbagai penjuru Nusantara.

Dari Sabang hingga Merauke, perwakilan daerah berkumpul membawa satu harapan yang sama: mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Rakernas Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (FORKONAS PP DOB) bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi ruang perjumpaan ide, emosi, dan perjuangan panjang daerah-daerah yang haus akan pelayanan publik yang adil.

Baca juga: Ketua MRP Papua Tengah: Sudah Ada BP3OKP, Muncul Lagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Tujuannya Apa?

Mengetuk Pintu Hati Pemerintah

Di sela-sela sesi pleno, Dr. JS Simatupang, SH, MA, CGRP — yang kini menjabat sebagai Ketua VI Koordinator Konsolidasi dan Advokasi FORKONAS PP DOB sekaligus Ketua Umum DPP Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) — menyampaikan pandangannya dengan nada tenang namun tajam.

“Rakernas kali ini kita meminta pemerintah untuk lebih fokus memberikan bentuk diskresi kepada daerah-daerah yang siap melakukan pemekaran. Kalau pun nanti gagal, bisa dikembalikan ke pusat. Yang penting, ada ruang uji coba agar aspirasi rakyat tidak berhenti di meja birokrasi,” ujarnya penuh keyakinan.

Bagi JS Simatupang, perjuangan pemekaran bukan soal politik, melainkan soal pelayanan. Ia mengingatkan bahwa FORKONAS hadir bukan untuk menentang pemerintah, melainkan untuk menyatu dalam visi besar pemerataan kesejahteraan.

“Pemerintah sekarang ini, terutama di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, sudah punya misi yang hampir sama dengan FORKONAS. Ada program Koperasi Merah Putih, MBG, yang menyentuh masyarakat bawah. Kita ingin memastikan semua program ini tidak tersendat, tidak menyimpang, dan benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tambahnya.

provinsi tapanuli (protap) — Dr. JS Simatupang, SH, MA, CGRP — Ketua VI Koordinator Konsolidasi dan Advokasi FORKONAS PP DOB sekaligus Ketua Umum DPP Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) ketika diwawancarai Jurnalis TVRI di sela-sela Rakernas FORKONAS PP DOB 2025 di Aula Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta (9/10/2025).

Baca juga: Audiensi dengan Bappenas, Ketum DPP PPPT JS Simatupang: Ada Celah Pemekaran Daerah dalam RPJMN Prabowo-Gibran

Pemekaran sebagai Jalan Keadilan

JS Simatupang menyoroti betapa masih banyak daerah di Indonesia yang “tidak terjangkau tangan pemerintahan.” Di Sumatera Utara, misalnya, masih terdapat kecamatan yang minim fasilitas pelayanan publik.

“Bayangkan, ada rakyat yang harus menempuh belasan kilometer hanya untuk urusan administrasi dasar. Ini bukan sekadar angka dalam peta, tapi realita yang menyentuh hati,” ungkapnya lirih.

Bagi pria berdarah Batak ini, pemekaran bukan soal ambisi daerah baru, melainkan soal keadilan sosial. Ia menggambarkan perjuangan Forkonas sebagai “gerakan moral” untuk memastikan tidak ada rakyat yang merasa jauh dari negaranya sendiri.

“Pemekaran ini adalah bentuk cinta kepada NKRI. Bukan untuk memecah belah, tapi justru untuk mempererat. NKRI tetap satu, tapi pelayanannya harus lebih dekat,” tegasnya.

Baca juga: Hadiri Munas Forkonas PP DOB 2025, PPPT: Cabut Moratorium, Wujudkan Provinsi Tapanuli

Diskresi dan Harapan

Salah satu isu besar yang mengemuka dalam Rakernas kali ini adalah moratorium pemekaran yang sudah lama diberlakukan pemerintah pusat.

JS Simatupang berharap agar ada diskresi khusus bagi daerah-daerah yang telah siap baik dari segi administratif maupun fiskal.

“Moratorium itu penting, tapi jangan jadi tembok mati. Pemerintah bisa bijak dengan membuka ruang khusus bagi daerah yang sudah siap. Karena pelayanan tidak bisa ditunda oleh politik,” katanya.

Ia menegaskan, hasil Rakernas kali ini tidak akan berhenti di forum internal. “Kami akan menyerahkan rekomendasi resmi kepada Komisi II DPR RI, DPD, dan Presiden. Ini bukan sekadar seruan, tapi hasil kerja panjang Forkonas di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Baca juga: Forkonas PP DOB Desak Pemerintah Buka Moratorium, PPPT Resmi Masuk Struktur Nasional

FORKONAS dan Misi Kebangsaan

FORKONAS PP DOB, yang kini memiliki anggota dari berbagai provinsi pengusul DOB, menjadi semacam jembatan antara harapan rakyat dan kebijakan negara.

Bersama Ketua Umum Syaiful Huda, Ketua Dewan Pembina H. Tamsil Linrung, dan Ketua Panitia Abdurrahman Sang, forum ini menegaskan bahwa pemekaran bukan sekadar proyek pemerintahan, tetapi gerakan moral dan sosial untuk mengembalikan negara kepada rakyatnya.

DPP Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) yang turut hadir dalam Rakernas FORKONAS PP DOB 2025, antara lain, Dr. JS Simatupang, SH, MA, CGRP (Ketum), Tomsom Togatorop (Waketum), Moratua Nahampun (Wasekjen), Ardasi Sianturi dan Ramson Siburian (Humas)

Di akhir wawancara, JS Simatupang menyampaikan pesan sederhana namun sarat makna:

“Mari kita duduk bersama. Jangan ada yang berjalan sendiri-sendiri. Kita semua ingin melihat Indonesia tumbuh adil, dari kota besar sampai kampung terpencil. Karena disanalah wajah sejati republik ini.”

Ketua MRP Papua Tengah: Sudah Ada BP3OKP, Muncul Lagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Tujuannya Apa?

NASIONAL

Redaksi

-

9 Oktober 2025

0

Ketua MRP Papua Tengah: Sudah Ada BP3OKP, Muncul Lagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Tujuannya Apa?

Jakarta – IndonesiaVoice.com – Di tengah derasnya arus desentralisasi dan janji pemerataan pembangunan, Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (FORKONAS PP DOB Se-Indonesia) kembali menjadi sorotan.

Rakernas yang digelar di Jakarta ini menghadirkan sederet tokoh nasional, dari Ketua Umum Syaiful Huda, Ketua Dewan Pembina H. Tamsil Linrung, hingga Ketua Panitia Abdurrahman Sang.

Namun di balik agenda formal itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah percepatan pemekaran benar-benar demi rakyat, atau justru alat politik untuk memperluas kuasa pusat di daerah?

Baca juga: Presiden Prabowo Lantik Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Papua, Daerah Otsus yang Tak Perlu Menunggu Moratorium

Pernyataan tegas datang dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, S.M, yang menilai bahwa Papua seharusnya tak perlu menunggu pencabutan moratorium pemekaran daerah.

“Papua merupakan daerah otonomi khusus. Jadi ketika ada daerah-daerah yang ingin dimekarkan, hal itu bisa dilakukan tanpa menunggu moratorium,” ujar Agustinus.

Argumennya berangkat dari realitas: sejak 2022, pemerintah pusat telah memekarkan Papua dari dua menjadi enam provinsi. Tapi di lapangan, pembangunan justru berjalan timpang. Sumber-sumber di daerah mengungkapkan, pemekaran kadang tak dibarengi kesiapan infrastruktur dan administrasi.

Akibatnya, alih-alih membawa kesejahteraan, pemekaran justru melahirkan ketergantungan baru kepada Jakarta.

Baca juga: 100 Hari Pertama Gubernur Matius Fakhiri: Fokus Bangun SDM dan Semangat Kebersamaan

BP3OKP dan Tumpang Tindih Lembaga

Pernyataan Agustinus juga menyinggung hal yang lebih dalam: efektivitas lembaga negara.

Ia menyebut Badan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (BP3OKP) yang sudah lama terbentuk namun dinilai “tak berjalan efektif”.

“BP3OKP sudah lama dibentuk, tapi belum berjalan efektif. Sekarang muncul lagi badan baru (Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua). Jangan sampai badan-badan ini malah membuat Otsus semakin rumit,” tegasnya.

Investigasi media sebelumnya juga menunjukkan adanya tumpang tindih wewenang antara lembaga daerah dan badan pusat, membuat dana triliunan rupiah dari Dana Otsus terserap tanpa transparansi penuh.

Fakta ini menimbulkan dugaan kuat: pemekaran bukan semata urusan kesejahteraan, tetapi juga jalur distribusi kekuasaan dan anggaran.

Baca juga: HUT TNI ke-80, Dr. John Palinggi: TNI Prima dan Rakyat Bersatu Demi Indonesia Maju

Usulan Kementerian Otonomi Daerah

Dalam forum yang sama, Agustinus melontarkan ide pembentukan Kementerian Otonomi Daerah, berdiri sendiri dan tidak di bawah kementerian lain.

“Kami sudah kirim surat resmi kepada Presiden. Ini bukan hanya soal Papua, tapi sembilan provinsi yang memiliki status otonomi khusus, termasuk Aceh dan DIY,” jelasnya.

Usulan ini menarik, tapi juga mengundang tanya. Jika BP3OKP saja belum efektif, apakah menambah satu kementerian baru akan menjadi solusi — atau justru menambah birokrasi baru tanpa arah yang jelas?

Beberapa pengamat menilai, ide itu perlu disertai reformasi sistem pengawasan dan transparansi dana, agar tak terulang “pesta lembaga” tanpa hasil nyata bagi rakyat di tanah Papua.

(Victor)

#FORKONAS #PemekaranDaerah #PapuaOtsus #MRPPapua #OtonomiKhusus #BP3OKP #KementerianOtda #RakernasFORKONAS #InvestigasiKebijakan #DesentralisasiIndonesia #PemerataanPembangunan #JurnalismeInvestigatif

100 Hari Pertama Gubernur Matius Fakhiri: Fokus Bangun SDM dan Semangat Kebersamaan

NASIONAL

Redaksi

-

8 Oktober 2025

0

100 Hari Pertama Gubernur Matius Fakhiri: Fokus Bangun SDM dan Semangat Kebersamaan

Jakarta, IndonesiaVoice.com – Jakarta sore itu, langit tampak cerah seolah ikut menyambut babak baru perjalanan Tanah Papua.

Usai dilantik, menggelar ucapan syukur bersama dengan para warga Papua yang berada di Jabodetabek di Resto Amanaia, Menteng Jakarta, (8/10/2025).

Tepuk tangan dan doa mengiringi langkah Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri bersama pasangannya, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Keduanya resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk masa bakti 2025–2030.

Namun, di balik seremoni yang khidmat itu, tersimpan pesan yang jauh lebih dalam. Dalam nada yang hangat dan penuh ketulusan, Matius Fakhiri mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menutup lembaran kompetisi politik dan kembali menenun persaudaraan yang sempat merenggang selama Pilkada.

Baca juga: Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak: Sudah Ada BP3OKP, Muncul Lagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Tujuannya Apa?

“Masa kontestasi sudah berakhir. Sekarang saatnya kita bersatu membangun Papua tanpa sekat,” ujar Matius dengan nada tegas namun lembut.

Ajakan itu bukan sekadar slogan politik. Dari sosoknya, yang telah lama dikenal tegas sebagai mantan perwira tinggi kepolisian, kini terpancar ketulusan seorang pemimpin yang ingin memulihkan luka sosial dan menyulam kembali tenun kebersamaan di Bumi Cenderawasih.

Lembaran Baru Setelah Pilkada

Fakhiri menyadari, suhu politik yang sempat menghangat di masa kampanye bisa meninggalkan jejak perbedaan. Karena itu, ia memulai langkah pertamanya dengan permintaan maaf.

Baca juga: HUT TNI ke-80, Dr. John Palinggi: TNI Prima dan Rakyat Bersatu Demi Indonesia Maju

“Kami mohon maaf jika ada kata atau tindakan yang menyinggung. Mari kita bergandengan tangan membangun Papua yang lebih baik,” ucapnya tulus.

Suasana yang awalnya formal berubah menjadi haru. Seolah kalimat itu menjadi jembatan untuk memulai rekonsiliasi sosial di seluruh penjuru Papua—dari pesisir Jayapura hingga lembah Baliem.

Membangun dari Hati dan Pikiran

Tidak butuh waktu lama, Gubernur Fakhiri langsung menegaskan prioritasnya: membangun manusia Papua. Pendidikan dan kesehatan menjadi dua pilar utama dalam 100 hari pertama masa kerjanya.

Baca juga: Dr John Palinggi: Melayani Rakyat Bukan Bergaya Raja, Tantangan Menteri Dibawah Kepemimpinan Prabowo

“Kami ingin memperkuat SDM Papua. Setelah itu, infrastruktur ekonomi akan kami genjot,” jelasnya.

Visi itu sejalan dengan semangat pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia. Fakhiri bahkan merencanakan pertemuan intensif dengan kementerian dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua agar sinergi berjalan mulus.

Disisi lain, ia menaruh perhatian besar pada transparansi dan profesionalisme birokrasi. Tidak ada “orang saya” dalam pemerintahannya, tegasnya. Yang ada hanyalah mereka yang mau bekerja dengan hati untuk rakyat.

Baca juga: Presiden Prabowo Lantik Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Harapan di Ufuk Timur

Papua kini berada di titik penting: antara harapan dan tantangan. Dengan segala kompleksitas sosial, geografis, dan ekonomi, Fakhiri memilih untuk menatap masa depan dengan semangat kebersamaan.

“Kami bukan hanya pemimpin bagi satu kelompok, tapi bagi seluruh rakyat Papua,” tuturnya dengan mata berbinar.

Langkah awal pemerintahan baru ini akan dimulai dengan pelantikan Ketua PKK Provinsi Papua dan sejumlah agenda strategis di triwulan akhir 2025.

Baca juga: DJP Perkokoh Semangat Kemerdekaan dengan Doa Bersama Lintas Agama, Tapi Publik Menunggu Bukti Nyata dalam Penerimaan Negara

Namun, lebih dari sekadar agenda birokratis, Gubernur Matius Fakhiri membawa pesan moral yang kuat — bahwa membangun Papua bukan hanya soal proyek dan anggaran, tapi juga tentang menyatukan hati, pikiran, dan semangat seluruh anak negeri di bawah satu langit yang sama.

Dan di ufuk timur Indonesia, di balik megahnya pegunungan dan birunya lautan Pasifik, harapan baru untuk Tanah Papua kini mulai menyala.

Presiden Prabowo Lantik Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

NASIONAL

Redaksi

-

8 Oktober 2025

0

Presiden Prabowo Lantik Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Jakarta, IndonesiaVoice.com – Langit Jakarta tampak cerah Siang itu, Rabu (8/10/2025). Di dalam ruang megah Istana Negara, suasana khidmat mengiringi prosesi yang menjadi tonggak penting bagi Tanah Papua.

Presiden Prabowo Subianto, dengan langkah tegas namun penuh wibawa, melantik Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk masa jabatan 2025–2030.

Pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial kenegaraan, melainkan simbol kepercayaan dan harapan baru bagi jutaan masyarakat Papua.

Di hadapan Presiden, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran pejabat tinggi negara, kedua putra terbaik Papua itu mengucap sumpah dengan lantang:

“Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara.”

Baca juga: Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak: Sudah Ada BP3OKP, Muncul Lagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Tujuannya Apa?

Kalimat itu menggema di ruang istana, menjadi janji suci untuk mengabdikan diri bagi tanah kelahiran mereka, di ujung timur Indonesia.

Prosesi yang Penuh Makna

Sebelum pengambilan sumpah, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, membacakan Keputusan Presiden Nomor 108/P Tahun 2025 tentang pemberhentian penjabat gubernur dan pengangkatan kepala daerah definitif.

Setelah itu, Presiden Prabowo melakukan penyematan tanda pangkat kepada Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen—sebuah momen simbolik yang menandai awal pengabdian mereka sebagai pemimpin baru Papua.

Sorak tepuk tangan hadirin pecah usai tanda tangan berita acara pelantikan dilakukan. Presiden dan Wakil Presiden kemudian memberikan ucapan selamat, diikuti oleh para tamu undangan: para menteri Kabinet Merah Putih, ketua lembaga negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga: 100 Hari Pertama Gubernur Matius Fakhiri: Fokus Bangun SDM dan Semangat Kebersamaan

Simbol Harapan dari Timur

Pelantikan ini membawa makna mendalam. Bagi masyarakat Papua, Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen bukan sekadar pejabat baru, melainkan simbol dari persatuan, kemajuan, dan harapan.

Keduanya diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan rakyat Papua—menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan pentingnya kolaborasi dan kesetiaan pada konstitusi sebagai dasar dalam memimpin daerah yang kaya akan potensi namun penuh tantangan tersebut.

Semangat yang terpancar dari wajah para pemimpin itu menggambarkan sebuah tekad bersama: menjadikan Papua bukan lagi “wilayah yang tertinggal”, melainkan tanah harapan yang berdiri sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

Baca juga: HUT TNI ke-80, Dr. John Palinggi: TNI Prima dan Rakyat Bersatu Demi Indonesia Maju

Langkah Pertama Menuju Papua yang Maju

Usai prosesi, Matius Fakhiri menyampaikan tekadnya untuk segera bekerja. Fokusnya jelas: memperkuat sumber daya manusia (SDM), membenahi birokrasi dan tata kelola keuangan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Papua.

“Kami siap mengabdi, membawa Papua menuju kemajuan dengan semangat persatuan,” ujarnya singkat namun penuh keyakinan.

Dari Istana Negara hari itu, tidak hanya dua pemimpin yang dilantik, tetapi juga lahir babak baru bagi Papua—babak tentang harapan, rekonsiliasi, dan cita-cita besar untuk membangun negeri di ujung timur yang kaya budaya dan keindahan alamnya.(*)

(Victor)

#PapuaMaju #PrabowoSubianto #PelantikanGubernurPapua #MatiusFakhiri #AryokoRumaropen #HarapanPapua #IndonesiaBersatu

Menggali Potensi Raja Sijorat VIII sebagai Pahlawan Nasional di Tengah Dilema Oral Story

NASIONAL

Redaksi

-

7 Oktober 2025

0

Menggali Potensi Raja Sijorat VIII sebagai Pahlawan Nasional di Tengah Dilema Oral Story

Jakarta, IndonesiaVoice.com – Ketika sejarah lisan bertemu dengan kebutuhan akan bukti tertulis, sebuah perdebatan penting tentang narasi kepahlawanan Batak kembali mengemuka.

Di jantung perbincangan tersebut, berdiri tegak sosok Raja Sijorat VIII, pemimpin legendaris dari Toba Habinsaran yang keberaniannya membakar semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda.

Upaya serius untuk mengangkat kembali dan menguji kisah Raja Sijorat VIII dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Tarnama Institute dan Forjuba (Forum Jurnalis Batak) di Kampus Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Pertemuan ini bukan sekadar diskusi, melainkan langkah awal menuju seminar besar pada 28 Oktober 2025 untuk memastikan kisah perjuangan ini terukir abadi.

Baca juga: Rakernas FORKONAS PP DOB 2025, Dr. JS Simatupang: “Pemekaran Bukan Politik, Tapi Pelayanan untuk Rakyat”

Pemimpin yang Menantang Maut dengan Maklumat Perang

Raja Sijorat VIII adalah ikon keteguhan. Perjuangannya, yang tercatat sejak Maret 1878 hingga wafatnya Raja Sisingamangaraja XII pada 1907, adalah babak penting dalam sejarah perlawanan Tapanuli.

Ia adalah pemimpin yang tak hanya melindungi tanah leluhur, tetapi juga menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Batak.

Kisah paling memukau dari perjuangannya adalah Maklumat Perang (Oorlog Verklaring) pada 24 Agustus 1883.

Setelah memimpin 2000 pasukannya—termasuk 20 penasihat militer suku Aceh—menyerang benteng Belanda di Simanangking Laguboti, ia mengirimkan pesan nantang tersebut.

Baca juga: HUT TNI ke-80, Dr. John Palinggi: TNI Prima dan Rakyat Bersatu Demi Indonesia Maju

Bukan di atas kertas mewah, melainkan tertulis di sekerat bambu dan digantung di pohon dekat tangsi Belanda. Pesan dalam bahasa Batak itu adalah deklarasi perang habis-habisan.

Maklumat ini membuktikan keberanian yang melampaui logika militer. Meskipun perlawanan sengit di Sitorang akhirnya dipadamkan Belanda dengan pembakaran huta (desa) dan kekalahan tak terhindarkan akibat ketidakseimbangan senjata, Raja Sijorat VIII menolak menyerah.

Ia meloloskan diri dan melanjutkan perlawanan melalui perang gerilya di Habinsaran, bahkan menggunakan strategi gerakan bawah tanah yang cerdik dengan memanfaatkan agama Parmalim.

Baca juga: Dr John Palinggi: Melayani Rakyat Bukan Bergaya Raja, Tantangan Menteri Dibawah Kepemimpinan Prabowo

Dilema Sejarah, Antara Oral Story dan Artefak

Dalam FGD yang dibuka oleh Ketua Tarnama Institute, Budi Sinambela, para pembicara—akademisi Dr. Petrus Panjaitan, Jurnalis Ch. Robin Simanullang, dan perwakilan Keluarga Raja Sijorat, Drs. Ludin Panjaitan—menyoroti tantangan terbesar dalam memformalkan kisah pahlawan Batak.

Drs. Ludin Panjaitan, yang memaparkan detail perjuangan, dengan tegas mengusulkan Raja Sijorat VIII sangat layak diangkat sebagai Pahlawan Nasional.

Namun, Dr. Petrus Panjaitan menyentuh inti perdebatan. Ia menekankan bahwa penulisan sejarah, termasuk kisah Panjaitan sendiri, memerlukan referensi alat bukti sejarah atau artefak yang kuat, bukan hanya oral story (sejarah lisan).

Jurnalis senior Ch. Robin Simanullang, penulis buku Hita Batak: A Cultural Strategy, mengakui kelemahan historis masyarakat Batak: walaupun memiliki aksara dan ribuan Pustaha Laklak (kitab Batak kuno), hampir tidak ada yang mencatat sejarah secara detail. “Tarombo pun tidak ditemukan dalam ribuan Pustaha Laklak,” ujarnya prihatin.

Baca juga: St Berlin Sihaloho Resmi dilantik Sebagai Ketua DPD PPRSI SeJabodetabek 2025-2029

Namun, Robin memberikan solusi inspiratif: budayakan penulisan sejarah tokoh Batak, sekalipun dimulai dari oral story. Ia mengutip praktik Amerika Serikat yang telah menggalang penulisan sejarah berbasis lisan sejak 1960-an.

Baginya, keunggulan orang Batak dalam penuturan nilai-nilai lisan adalah modal berharga yang harus segera diangkat menjadi narasi tertulis.

FGD ini menjadi pengingat yang kuat: perjuangan Raja Sijorat VIII tidak hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang perjuangan budaya dan narasi.

Dengan menggabungkan ingatan lisan yang kaya dan pencarian bukti fisik yang gigih, kisah pahlawan seperti Raja Sijorat VIII akan menemukan tempat terhormatnya, tidak hanya sebagai catatan sejarah lokal, tetapi sebagai inspirasi nasional yang terus membakar semangat juang generasi penerus.

HUT TNI ke-80, Dr. John Palinggi: TNI Prima dan Rakyat Bersatu Demi Indonesia Maju

TNI/POLRI

Redaksi

-

4 Oktober 2025

0

HUT TNI ke-80, Dr. John Palinggi: TNI Prima dan Rakyat Bersatu Demi Indonesia Maju

IndonesiaVoice.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersiap merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-80 dengan semangat yang membara. Mengambil tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju,” peringatan tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan kembali peran fundamental militer dalam mengawal kedaulatan dan kemajuan bangsa.

Untuk mendalami makna di balik tema tersebut, Pengamat Militer terkemuka, Dr. John Palinggi, MM, MBA, yang memaparkan pandangan inspiratifnya mengenai soliditas, profesionalisme, dan kedekatan TNI dengan rakyat.

Makna ‘Prima’ dan ‘Rakyat’, Fondasi Kekuatan yang Sehat

John Palinggi menguraikan tema HUT ke-80 TNI dengan penuh keyakinan. Menurutnya, frasa TNI Prima melambangkan kesiapan yang holistik.

“TNI Prima artinya TNI sangat siap dalam segala cuaca menghadapi ancaman dari manapun bentuknya. Sangat sehat,” tegas Eks Tenaga Ahli Pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini.

“Sehat artinya soliditas internal TNI itu dijamin dan tangguh… Sekalipun ada keterbatasan di sana sini, dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI, dia siap, sehat.”

John Palinggi juga menyoroti filosofi bahwa kesehatan adalah modal utama, yang diterapkan dalam tubuh TNI. Kesiapan fisik dan mental ini menjadi kunci profesionalitas.

Sementara itu, frasa TNI Rakyat mempertegas ikatan tak terpisahkan antara militer dan masyarakat sipil.

“Sudah pastilah bahwa TNI itu adalah berasal dari rakyat dan TNI untuk rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004… dikatakan TNI Rakyat artinya tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia,” jelas Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA) ini.

“Sehingga antara TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan dalam rangka melindungi, menjaga keutuhan bangsa ini.”

Perayaan yang bertepatan dengan 80 tahun proklamasi kemerdekaan ini, menurut John Palinggi, menunjukkan konsistensi TNI sebagai penjaga negara sejak awal berdirinya. “Saya sampaikan salut dan rasa hormat tinggi,” ucapnya penuh haru.

Meredam Kecurigaan, Menguatkan Peran Strategis

Dalam dinamika politik dan keamanan global saat ini, John Palinggi menekankan pentingnya persatuan nasional yang dijaga oleh militer. Ia menepis anggapan bahwa kekuatan militer akan berujung pada otoritarianisme.

“Orang selalu berpikir bahwa dengan TNI, dengan militer, itu otoriter. Salah, salah besar. Situasi global… mengarah kepada prinsip-prinsip demokrasi. Dan paling cepat berubah itu adalah TNI,” tegas Ketua Umum DPP Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN).

Ia juga menyayangkan kebiasaan buruk yang kerap menuduh institusi secara keseluruhan karena kesalahan satu oknum. “Itu kebiasaan yang buruk dan harus dihilangkan,” tandas Ketua AMINDO (Asosiasi Mediator Indonesia).

Mengenai perhatian serius Presiden dalam menyikapi situasi geopolitik, John Palinggi melihatnya sebagai kewajiban negara untuk memperkuat diri.

“Tentu kita harus kuat. Sebab bukan tidak mungkin, kalau kita tidak kuat dari segi militer, ancaman dari dalam dan dari luar bukan tidak mungkin merontokkan persatuan dan kesatuan bangsa yang selalu dijaga oleh TNI,” katanya, menyoroti pentingnya perencanaan alutsista sesuai skala ancaman.

Profesionalisme Tiga Matra dan Makna di Balik Motto

Soliditas internal TNI terus dijaga melalui latihan rutin, meskipun di tengah keterbatasan anggaran. John Palinggi menjelaskan bahwa semangat TNI terangkum dalam slogan umum mereka: “Tri Dharma Eka Karma”—pengabdian tiga matra (Darat, Laut, Udara) dalam satu jiwa, tekad, dan semangat perjuangan.

Ia bahkan merinci moto-moto legendaris pasukan elite yang mencerminkan etos kerja tanpa pamrih:

Kopassus (TNI AD): Berani, Benar, Berhasil (Lebih baik pulang nama daripada gagal di Medan Laga).
Marinir (TNI AL): Yalesveva Jayamahe (Justru di lautan kita menang, di darat dan di laut kita jaya).
Kopasgat (TNI AU): Karmanye Vadi Karaste Mapalesu Kadat Janah (Bekerja tanpa menghitung untung rugi).
Paspampres: Setia Waspada (Setia pada tugas, Pancasila, Sapta Marga, serta menjaga kewaspadaan tinggi).

Keunggulan Nilai-Nilai Militer di Jabatan Sipil

Isu penempatan personil TNI di jabatan sipil juga tak luput dari pembahasan. John Palinggi menjelaskan bahwa hal itu berawal dari krisis ekonomi 1998, ketika keuangan negara jebol akibat praktik spekulasi dan kredit macet.

“Maka, muncullah ide pada 2004. Supaya, cobalah. Di pos-pos tertentu, itu dimasukkan personil TNI yang memiliki pikiran idealisme nasional, supaya mampu memberikan pikiran terhadap keadaan-keadaan itu,” ungkapnya.

Kehadiran TNI di pos-pos strategis seperti Lemhannas atau BIN bertujuan untuk memberikan stimulasi, stabilisasi, dan perimbangan terhadap praktik-praktik buruk yang kala itu merugikan negara. Nilai-nilai kedisiplinan, idealisme, dan ketaatan pada prosedur yang dimiliki prajurit dianggap mampu membawa ketertiban.

“Tujuannya supaya ikut juga melihat-lihat apa sih yang salah,” katanya, menekankan bahwa peran ini bukan untuk memiliterisasi, melainkan untuk memperkuat fondasi kebangsaan.

Harapan: Mengawal Indonesia Maju

Menutup perbincangan, Dr. Palinggi menanggapi posisi Indonesia sebagai kekuatan militer ke-13 dunia. Ia menyebutnya membahagiakan, namun fokus utama adalah penguatan TNI agar siap dan prima untuk rakyat.

“Tentu muaranya itu adalah Indonesia supaya maju, mengawal Indonesia sampai tercapainya Indonesia Emas melalui secara bertahap tahun 2030 dan tahun 2045. Ini harus aman,” pungkasnya.

Ia berpesan agar masyarakat menghilangkan kecurigaan dan adu domba terhadap TNI, karena pada akhirnya, militer adalah payung pemersatu di tengah keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia.

“Saya jamin tidak akan jadi diktator militer. Karena Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI itu sudah sangat dalam,” tutupnya.

Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Semoga selalu Prima, Rakyat, dan Mengawal Indonesia Maju. (Victor)

#HUTTNI80 #TNIPrimaTNIRakyat #IndonesiaMaju #DrJohnPalinggi #PengamatMiliter #soliditasTNI #MiliterIndonesia #TNIAD #TNIAL #TNIAU #PahlawanBangsa

Dr John Palinggi: Melayani Rakyat Bukan Bergaya Raja, Tantangan Menteri Dibawah Kepemimpinan Prabowo

NASIONAL

Redaksi

-

20 September 2025

0

Dr John Palinggi: Melayani Rakyat Bukan Bergaya Raja, Tantangan Menteri Dibawah Kepemimpinan Prabowo

IndonesiaVoice.com – Pergantian sejumlah menteri dalam kabinet pemerintahan sering kali memicu beragam spekulasi dan perdebatan di ruang publik.

Namun, di balik riuh rendahnya pro dan kontra, Pengamat Politik Dr. John Palinggi, MM, MBA, menegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif mutlak Presiden.

Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menyampaikan sudut pandang yang inspiratif dan menenangkan, mengajak masyarakat untuk melihat perubahan ini sebagai langkah strategis demi kemajuan bangsa.

Bukan Sekadar Tuntutan

Dr. John Palinggi membuka pembicaraan dengan analogi sederhana: reshuffle kabinet tidak seperti makan cabai yang langsung terasa pedas.

Menurutnya, desakan publik untuk segera melakukan pergantian menteri adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi.

Namun, seorang Presiden tidak bisa begitu saja memenuhi tuntutan tersebut tanpa melalui proses pertimbangan yang mendalam.

“Banyak hal yang harus dipikirkan,” jelas Dr. John. “Bapak Presiden baru melakukan reshuffle, termasuk pemilihan personel, informasi-informasi baik yang pro maupun kontra. Semua itu ditampung, barulah melakukan reshuffle.“

Filosofi hidup yang dipegang teguh, “kucing hitam, kucing putih, tidak penting, yang penting bisa tangkap tikus,” menjadi inti dari argumennya.

Penempatan para menteri pembantu Presiden, menurutnya, harus berorientasi pada kinerja dan hasil nyata, bukan sekadar popularitas atau latar belakang.

“Muara dari semua ini adalah membuat masyarakat merasa dilayani, merasa diperhatikan, dan diberikan bukti-bukti bahwa kita sedang menuju kesejahteraan,” tegasnya.

Djamari Chaniago dan Sikap Kenegarawanan Prabowo

Salah satu penempatan yang paling menarik perhatian publik adalah pengangkatan Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Diangkatnya Djamari, yang pernah menjadi bagian dari tim pemecatan Prabowo pada tahun 1998, memunculkan beragam pertanyaan.

Namun, Dr. John Palinggi mengajak untuk tidak terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Ia menekankan bahwa Prabowo telah menunjukkan sikap kenegarawanan yang luar biasa dengan memaafkan perbedaan dan kepahitan masa lalu.

“Pak Prabowo berusaha melupakan kepahitan dan perselisihan itu. Dia berangkat ke depan sebagai seorang negarawan, seorang manusia yang memaafkan semuanya itu,” ungkapnya.

Dengan rekam jejak yang cemerlang, mulai dari Pangdam III/Siliwangi hingga Kepala Staf Umum TNI, Djamari Chaniago, yang kini berpangkat Jenderal TNI (Kehormatan), dinilai sebagai sosok yang “clear and clean”.

Pengangkatannya menjadi bukti nyata bahwa di mata Prabowo, kinerja dan integritas jauh lebih penting daripada dendam masa lalu.

Ahmad Dofiri: Integritas dan Reformasi Polri

Penunjukan Jenderal Polisi Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden juga mendapat apresiasi tinggi dari Dr. John Palinggi. Dengan rekam jejak karier yang gemilang dan keberaniannya dalam menegakkan hukum, Dofiri dianggap sebagai sosok yang sangat tepat untuk membantu Presiden dalam reformasi kepolisian.

“Pak Ahmad Dofiri bukan orang yang susah ditemui, orang rendah hati. Sehingga dimungkinkan dia ditinggikan oleh Allah SWT, diberi jalan dalam sepanjang hidupnya,” ujarnya.

Penempatan ini, menurutnya, adalah langkah yang tepat untuk menyempurnakan berbagai hal di lingkungan Polri tanpa menimbulkan kegoncangan.

Tantangan Menteri Keuangan Baru

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya juga tak luput dari sorotan. Terlepas dari keraguan publik terkait pengalaman Purbaya, Dr. John Palinggi kembali pada filosofi “kucing yang bisa tangkap tikus.“

Ia menekankan pentingnya efisiensi keuangan negara dan transparansi dalam pengelolaan utang.

Pemberian dana sebesar Rp200 triliun kepada lima bank pemerintah pasca-reshuffle menjadi perhatian khusus. Dr. John Palinggi berharap agar dana ini tidak disalahgunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang dapat merugikan negara.

Pada akhirnya, reshuffle kabinet adalah sebuah proses yang dinamis, di mana seorang Presiden berupaya menempatkan orang-orang terbaik untuk melayani rakyat.

Dr. John Palinggi menutup wawancara dengan sebuah pesan penting: “Saya berharap, reshuffle menteri yang dilaksanakan Bapak Presiden itu agar ke depan ini kita semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, kita akan lebih baik lagi dalam berbangsa dan bernegara.”

Ia berpesan agar para menteri yang baru dilantik dapat menjadi abdi negara yang mudah ditemui, bukan seperti “raja-raja” yang sulit dijangkau. “Satu hal yang saya ingin titipkan, jangan sampai menteri itu susah ditemui,” pungkasnya. (Victor)

#ReshuffleKabinet #Prabowo #PolitikIndonesia #AnalisisPolitik #KabinetBaru #DjamariChaniago #AhmadDofiri #MenteriPrabowo #IndonesiaMaju #KabarPolitik #BeritaTerkini

Jokowi Terima DPP BaraJP di Solo, Tekankan Peran Aktif Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

NASIONAL

Redaksi

-

12 September 2025

0

Jokowi Terima DPP BaraJP di Solo, Tekankan Peran Aktif Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

IndonesiaVoice.com – Udara pagi di Kelurahan Sumber, Solo, terasa hangat menyambut kedatangan rombongan DPP BaraJP.

Tepat pukul 10.30 WIB, sebuah momen istimewa terjadi di kediaman pribadi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Enam orang perwakilan DPP BaraJP, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Boy Nababan, diterima langsung oleh sang mantan presiden. Pertemuan ini berlangsung dengan penuh makna.

Baca juga: 8 Pernyataan Sikap BaraJP: Hentikan Narasi Adu Domba Prabowo dan Jokowi!

Dalam suasana yang akrab, Boy Nababan melaporkan dua agenda penting kepada Jokowi, yang merupakan Pembina Utama BaraJP.

“Kami datang untuk menyampaikan rencana Pelantikan DPP BaraJP periode 2025-2030 dan agenda Rapat Pleno 1 yang akan datang,” jelas Boy dalam keterangan persnya.

Mendengar laporan tersebut, Jokowi memberikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus baru.

Namun, lebih dari sekadar ucapan selamat, Jokowi memberikan pesan yang mendalam.

“Sebagai pembina utama, Beliau juga meminta BaraJP untuk tetap solid dan berperan aktif,” kata Boy.

Baca juga: Willem Frans Ansanay, Nakhoda Baru Bara JP: Menjaga Jejak Jokowi, Mengawal Visi Prabowo-Gibran

Pesan ini bukan hanya sekadar dorongan, melainkan juga sebuah arahan tegas: BaraJP harus selalu mendukung dan turut serta dalam menyukseskan program-program pemerintahan yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan ini seolah menjadi penegasan bahwa BaraJP, kini memiliki tugas baru di bawah kepemimpinan yang berbeda.

Pesan Jokowi menjadi kompas bagi BaraJP untuk terus berkontribusi, memastikan estafet pembangunan dan program kerja pemerintah dapat berjalan lancar.(Vic)

#Jokowi #BaraJP #PrabowoGibran #RelawanJokowi #PemerintahanBaru #PolitikIndonesia #Solo

St Berlin Sihaloho Resmi dilantik Sebagai Ketua DPD PPRSI SeJabodetabek 2025-2029

NASIONAL

Redaksi

-

7 September 2025

0

St Berlin Sihaloho Resmi dilantik Sebagai Ketua DPD PPRSI SeJabodetabek 2025-2029

IndonesiaVoice.com – Aura persaudaraan yang kental menyelimuti Graha William Soeryadjaya, FK UKI Cawang, Jakarta, Minggu, 7 September 2025. Di tempat ini, keturunan Raja Silahisabungan berkumpul, menyaksikan momen bersejarah yakni pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Parsadaan Pomparan Raja Silahisabungan Indonesia (PPRSI) se-Jabodetabek.

Acara sakral ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PPRSI, Drs. Martua Situngkir, Ak, didampingi oleh Ketua Dewan Penasihat St. Drs. Chrismes Sihaloho, MH, dan Ketua Dewan Pembina Ir. Robert Silalahi.

Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Sekjen DPP PPRSI, Victor W Nadapdap, SH, MBA, MM, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan simbolis Tukkot dan Hajut kepada Ketua DPD Terpilih, St. Berlin Sihaloho, didampingi Ir. Romulus Silalahi, MM (Sekretaris), Jekson Pangaribuan SE, Ak (Bendahara) dan pengurus lainnya. Momen ini menjadi penanda resminya estafet kepemimpinan baru yang siap mengemban amanah.

Baca juga: Mubes Ke-2, Martua Situngkir Nahkodai Parsadaan Pomparan Raja Silahisabungan Indonesia 2024-2029

Ketika diwawancarai, St. Berlin Sihaloho dengan tulus mengakui tantangan di depan mata. “Tugas ini sesungguhnya adalah tugas yang berat,” ujarnya.

Namun, ia menekankan semangat persatuan yang mengikat mereka jauh lebih kuat dari segala rintangan.

Baginya, ikatan “sisa mudar” (darah yang tersisa) Raja Silahisabungan bukan hanya soal garis keturunan fisik, tetapi juga dimensi spiritual yang lebih mendalam.

“Kalau ini kita semua memahami di dalam hal partondion (hal-hal spiritual), maka tidak ada lagi konflik di antara kita yang bersaudara,” kata Berlin.

Baca juga: Gema Supaya Mereka Menjadi Satu Dalam Pesta Bona Taon PPRSI Sejabodetabek 2025

Ia menyerukan agar seluruh keturunan Raja Silahisabungan bersatu, meninggalkan kepentingan pribadi, dan berfokus pada keadilan serta kebenaran.

“Tidak ada hal yang mengecilkan satu dengan lain, tetapi di dalam kesetaraan untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Saya rasa inilah cita-cita kita bersama,” pungkasnya.

Senada dengan Berlin, Ketum DPP PPRSI, Drs. Martua Situngkir, Ak, mengingatkan pengorbanan adalah kunci dalam kepengurusan di bidang sosial.

Ia menyoroti pentingnya Bolahan Amak (pesta adat) Loho Raja yang akan diselenggarakan pada November 2025 di Silalahi Nabolak sebagai bukti nyata persatuan.

Baca juga: St Berlin Sihaloho Terpilih Aklamasi Sebagai Ketum DPD PPRSI Sejabodetabek

Acara ini diharapkan menjadi momentum perekat, di mana semua keturunan Silahisabungan, dari Loho Raja hingga Tambun Raja, akan berkumpul tanpa memandang perbedaan.

“Kita tunjukkan persatuan-kesatuan,” tegas Martua, “Segala masalah yang timbul, kita harus berusaha mengatasinya dengan hati yang lapang.”

Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua Dewan Penasihat St. Drs. Chrismes Sihaloho, MH. Ia menekankan PPRSI harus menjadi wadah pemersatu, tanpa tedeng aling-aling atau kepentingan tersembunyi.

“Mari kita semua tanpa membeda-bedakan apa organisasinya,” ajak Chrismes, “Mari kita dukung Pesta Budaya Pomparan Raja Silahisabungan yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2025 di Silalahi Nabolak.“

Baca juga: Toraja, Rumah Para Leluhur: Tradisi yang Menyapa Lewat Lensa

Ia juga mengungkapkan visi dan misi kepengurusan yang baru ini sudah sejalan dengan para tetua, menunjukkan sebuah kesatuan tujuan yang dipimpin oleh Ketum Martua Situngkir. Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, harapan besar pun tersemat.

Harapan agar ikatan “sisada anak, sisada ulaon, sisada boru” (satu anak, satu pekerjaan, satu perempuan) tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga praktik nyata yang membawa Pomparan Raja Silahisabungan pada era baru yang lebih solid dan harmonis.

Baik Martua Situngkir maupun Chrismes Sihaloho menegaskan, tetap memegang teguh (marojahan) kepada Tugu Makam Raja Silahisabungan (Tumaras) di Silalahi Nabolak.

Sebelum pelantikan diadakan ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Ropensius Simarmata, M.Pd dan paragenda St. Sandi Ebenezer Situngkir, SH, MH.

#PPRSI #RajaSilahisabungan #BolahanAmak #SilalahiNabolak #MartuaSitungkir #BerlinSihaloho #AdatBatak #BudayaBatak #PomparanSilahisabungan #Jakarta #SukuBatak