Beranda blog Halaman 27

Kita Gema Nusantara Resmi Dukung dan Siap Menangkan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilgub DKI Jakarta 2024

Redaksi
-
0
Kita Gema Nusantara Resmi Dukung dan Siap Menangkan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilgub DKI Jakarta 2024

IndonesiaVoice.com– Kita Gema Nusantara (KGN) telah resmi mengumumkan dukungannya kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024 mendatang. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum KGN, Boyke Hasiholan dan Sekretaris Umum Marselinus Mere, dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Boyke Hasiholan menyatakan keputusan mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif. Menurutnya, kedua tokoh tersebut merupakan pilihan terbaik untuk memimpin DKI Jakarta ke depan.

“Pramono Anung dan Rano Karno bukan hanya memiliki pengalaman luas di bidang legislatif dan eksekutif, tetapi juga dikenal sebagai budayawan dengan komitmen yang kuat terhadap pluralisme dan inklusivitas,” ujar Boyke.


Lebih lanjut, Boyke menjelaskan KGN sebagai organisasi yang fokus pada kegiatan sosial ekonomi, demokrasi, dan edukasi, melihat integritas, kejujuran, serta visi yang jelas dari pasangan ini sebagai faktor penting dalam menentukan arah dukungan.

“Kami tidak ragu untuk mendukung Pramono Anung dan Rano Karno karena mereka adalah pemimpin yang berintegritas, jujur, dan tidak terjebak dalam politik pencitraan,” tambahnya.

KGN berkomitmen untuk bekerja keras dalam mengkonsolidasi dukungan dari masyarakat serta memastikan suara rakyat terartikulasi dengan baik selama proses kampanye.


Organisasi ini juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh dalam upaya memenangkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno.

“Dengan kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno, kami yakin Jakarta akan menjadi kota yang lebih inklusif, sejahtera, dan adil bagi semua warganya,” tutup Boyke dalam pernyataan tersebut.

KGN menegaskan akan terus berjuang bersama rakyat demi tercapainya perubahan positif bagi masa depan DKI Jakarta.

 

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia: Simbol Persahabatan Lintas Agama dan Pengakuan Atas Keberagaman

Redaksi
-
0
Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia: Simbol Persahabatan Lintas Agama dan Pengakuan Atas Keberagaman

OnlineKristen.com– Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi momen bersejarah yang penuh makna. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan rumah bagi berbagai agama serta etnis, momen ini tentunya akan mendapatkan perhatian dari seluruh dunia.

Perwakilan dari Konferensi Waligereja Indonesia sekaligus Juru Bicara Panitia Kunjungan Paus Fransiskus, Romo Thomas Ulun Ismoyo, Pr, menekankan bahwa kunjungan ini merupakan pengakuan atas status Indonesia sebagai miniatur keberagaman dan toleransi dunia.

“Kunjungan ini adalah bukti nyata dari pengakuan dunia atas Indonesia yang mampu menjaga kerukunan dalam keberagaman. Alasannya dipilih karena Indonesia hebat di mata Vatican,” ujar Romo Ulun, dalam keterangannya, pada Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Kunjungan Paus Fransiskus Simbol Persahabatan Lintas Agama’, Senin (26/8/2024).


Baca juga: Birma Sinaga dan Erwin Sihite Siap Marsiurupan Bangun Humbang Hasundutan Unggul dan Sejahtera

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Paus Fransiskus telah lama mengamati bagaimana Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, tetap mampu memberikan ruang bagi berkembangnya berbagai agama dan budaya.

Sejatinya, dia menyebutkan Paus Fransiskus sudah mengagendakan untuk mengunjungi Indonesia pada 2020. Akan tetapi, rencana tersebut gagal dikarenakan dunia tengah menghadapi Pandemi Covid-19.

Romo Ulun menambahkan, dalam konteks global, toleransi beragama sering kali menjadi isu yang sensitif, terutama di negara-negara dengan populasi yang sangat beragam. Namun, Indonesia berhasil menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekayaan yang harus dirawat dan dihormati.


Baca juga: DPR dan Pemerintah Wajib Menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusi

Keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia tidak hanya diakui oleh dunia internasional, tetapi juga menjadi salah satu alasan kuat Paus Fransiskus memilih Indonesia sebagai salah satu destinasi kunjungannya.

“Indonesia tidak hanya menjadi contoh bagi negara-negara lain, tetapi juga menginspirasi dalam hal bagaimana masyarakat dengan latar belakang yang berbeda bisa hidup berdampingan dengan damai,” tambahnya.

Panitia Kunjungan Paus Fransiskus telah mempersiapkan berbagai agenda yang akan menyoroti keberagaman dan semangat toleransi Indonesia. Salah satunya adalah kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal melalui Terowongan Silaturahim yang menjadi simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia.


Baca juga: Dewan Guru Besar UI: Krisis Konstitusi Ancam Demokrasi, Tolak Revisi UU Pilkada

Selain itu, Paus juga dijadwalkan untuk bertemu dengan para pemimpin agama dari berbagai keyakinan untuk memperkuat dialog dan kerja sama dalam menjaga perdamaian dunia.

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia diharapkan akan menjadi momen penting yang tidak hanya memperkuat hubungan antara Vatikan dan Indonesia, tetapi juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai teladan dalam hal keberagaman dan toleransi di mata dunia.

“Ini adalah kesempatan bagi kita semua, masyarakat Indonesia, untuk menunjukkan bahwa keberagaman adalah anugerah dan toleransi adalah kunci bagi perdamaian yang abadi,” tegasnya.


Baca juga: PGI Dukung Putusan MK Terkait UU Pilkada dan Ajak Semua Pihak Hormati Konstitusi

Pertemuan Lintas Agama

Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof KH Nasaruddin Umar, menilai kunjungan Paus Fransiskus memiliki makna yang mendalam dan penting bagi Indonesia. Terlebih pemimpin tertinggi umat Katolik sekaligus kepala negara Vatikan ini akan menyempatkan diri untuk bertemu dengan pemimpin lintas agama di Masjid Istiqlal.

“Ini menjadi luar biasa karena Paus adalah orang nomor satu di Katolik dan juga kepala negara. Kunjungan ini adalah kehormatan besar bagi Indonesia dan Masjid Istiqlal akan kedatangan tamu yang istimewa,” tambahnya.

Secara khusus, ia menyatakan bahwa Masjid Istiqlal telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk menyambut Paus Fransiskus. Saat ini, masjid terbesar di Indonesia ini sudah memiliki standar penerimaan tamu penting, karena hampir seluruh kepala negara yang berkunjung ke Indonesia menyempatkan diri untuk berkunjung.


Baca juga: Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Prof Marthen Napang Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Salinan Putusan MA

Di sisi lain, Wakil Koordinator Media Panitia Kunjungan Paus Fransiskus, Romo Anthonius Gregorius Angelo Lalu, memaparkan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia bukan sekadar agenda diplomatik, tetapi juga simbol dari hubungan emosional antara Paus dengan umat Katolik di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.

“Di Roma, Paus itu dipanggil ‘Papa,’ sehingga bagi umat Katolik, Paus dianggap sebagai seorang bapak. Ketika dia datang berkunjung, itu seperti seorang bapak yang ingin menemui putra-putrinya,” sebutnya.

Tema kunjungan, yaitu iman, persaudaraan, dan belas kasih, mencerminkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan Paus Fransiskus dalam pertemuannya dengan umat Katolik dan masyarakat Indonesia secara umum.


Baca juga: Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Prof Marthen Napang Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Salinan Putusan MA

Ketiga nilai ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk, namun mampu hidup berdampingan dalam harmoni.

Lawatan Paus Fransiskus akan Diliput 703 Media di Indonesia

Redaksi
-
0
Lawatan Paus Fransiskus akan Diliput 703 Media di Indonesia

IndonesiaVoice.com– Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada awal September mendatang telah menjadi magnet masyarakat dan media dunia.

Total ada sekitar 703 media dari televisi hingga elektronik dipastikan akan meliput serangkaian agenda bersejarah Paus Fransiskus di Indonesia.

Wakil Koordinator Media Panitia Kunjungan Paus Fransiskus, Romo Anthonius Gregorius Angelo Lalu, mengungkapkan betapa besar antusiasme para jurnalis untuk bisa meliput.

Bahkan jumlah media yang dijadwalkan hadir melebihi jumlah tamu undangan resmi, yang menandakan betapa pentingnya kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia bagi komunitas global.


Baca juga: Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia: Simbol Persahabatan Lintas Agama dan Pengakuan Atas Keberagaman

“Ada banyak media yang mendaftar, kurang lebih 730 media dari seluruh dunia. Tapi hanya 635 media yang kami terima, ditambah 88 lainnya, termasuk VAM media bawaan Vatican. Total ada sekitar 703 media yang meliput,” ujar Romo Anthonius, dalam keterangannya, pada dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Kunjungan Paus Fransiskus Simbol Persahabatan Lintas Agama’, Senin (26/8/2024).

Antusiasme media ini menandakan betapa pentingnya kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia bagi komunitas global.

Selain itu, kunjungan Paus yang membawa pesan perdamaian, persaudaraan, dan kasih universal ini juga dipandang sebagai momen penting, tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi juga bagi seluruh bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.


Baca juga: Birma Sinaga dan Erwin Sihite Siap Marsiurupan Bangun Humbang Hasundutan Unggul dan Sejahtera

Romo Anthonius menambahkan, salah satu agenda utama yang paling dinantikan dalam kunjungan Paus Fransiskus adalah Misa Kudus yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) dan Stadion Madya, Senayan.

Agenda ini juga telah menyedot minat kehadiran umat Katolik di Indonesia, terbukti dari masih banyaknya orang yang ingin mendaftar meski telah ditutup.

“Pendaftaran Misa di GBK sudah ditutup, tapi banyak yang masih ingin mendaftar,” katanya.

Anthonius menjelaskan, tema kunjungan Paus Indoensia, yakni ‘Iman, Persaudaraan, dan Belas Kasih,’ sangat relevan dengan semangat masyarakat Indonesia yang dikenal akan keramahannya.


Baca juga: DPR dan Pemerintah Wajib Menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusi

Ia menekankan bahwa Paus Fransiskus sangat memahami dan menghargai keinginan masyarakat Indonesia untuk menjalin persaudaraan yang erat, meskipun tidak semua orang dapat hadir langsung di lokasi Misa Kudus di GBK.

“Mohon pengertian. Karena semuanya tidak bisa ditampung. Hadir maupun yang tidak hadir adalah umat yang dicintai oleh Paus,” ungkapnya.

Meski begitu, panitia kunjungan berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian Misa Kudus yang dipimpin Paus Fransiskus dapat diakses oleh semua orang, baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti dari jauh.


Baca juga: Dewan Guru Besar UI: Krisis Konstitusi Ancam Demokrasi, Tolak Revisi UU Pilkada

“Kami sebisa mungkin akan meliput siaran Paus di semua tempat yang dikunjungi. Ini akan di-streaming-kan hingga ke seluruh dunia. Dengan demikian, seluruh umat di berbagai belahan dunia dapat merasakan kehadiran Paus Fransiskus dan mendengar pesannya meskipun tidak berada di lokasi,” katanya.

Lebih dari itu, dia melanjutkan, kunjungan Paus Fransiskus ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia betapa pentingnya nilai-nilai persaudaraan dan kerjasama antarumat beragama.

Dengan perhatian yang begitu besar dari media internasional, Indonesia akan menjadi sorotan sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman dan persatuan.


Baca juga: PGI Dukung Putusan MK Terkait UU Pilkada dan Ajak Semua Pihak Hormati Konstitusi

Hal ini sejalan dengan pesan yang selalu dibawa oleh Paus Fransiskus dalam setiap kunjungannya, yaitu pesan cinta kasih dan kemanusiaan.

“Semoga melalui liputan media, pesan-pesan Paus dapat menjangkau lebih banyak orang dan menginspirasi dunia untuk hidup dalam harmoni dan saling menghargai,” tutupnya.

Birma Sinaga dan Erwin Sihite Siap Marsiurupan Bangun Humbang Hasundutan Unggul dan Sejahtera

Redaksi
-
0
Birma Sinaga dan Erwin Sihite Siap Marsiurupan Bangun Humbang Hasundutan Unggul dan Sejahtera

IndonesiaVoice.com– Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Birma Sinaga dan Erwin Sihite, menyatakan komitmen mereka untuk membangun kabupaten yang unggul dan sejahtera jika terpilih dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024.

Mereka menekankan pentingnya pengembangan sektor pertanian, infrastruktur, dan pariwisata sebagai pilar utama pembangunan daerah.

Penguatan Sektor Pertanian

Birma Sinaga menyoroti bahwa mayoritas masyarakat di 10 kecamatan Humbang Hasundutan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Ia berjanji akan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas.


Baca juga: DPR dan Pemerintah Wajib Menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusi

“Kami akan bekerja sama dengan dinas pertanian dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pertanian, seperti komoditas kopi di enam kecamatan. Langkah awal yang kami ambil adalah menetapkan tata kelola produksi yang terstruktur dan berkelanjutan, serta memberikan penyuluhan kepada kelompok tani mengenai teknik budidaya tanaman muda seperti cabai, sayuran, dan kentang,” ujar Birma Sinaga didampingi Erwin Sihite, ketika diwawancarai awak media usai mendapatkan dukungan penuh dari Pengurus Punguan Toga Sihite Dohot Boruna Sedunia yang digelar di Rumah Makan Menteng Harapan Indah, Bekasi, Sabtu (24/8/2024).

humbang hasundutan
Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Birma Sinaga dan Erwin Sihite mendapatkan dukungan penuh dari Pengurus Punguan Toga Sihite Dohot Boruna Sedunia yang digelar di Rumah Makan Menteng Harapan Indah, Bekasi, Sabtu (24/8/2024).

Peningkatan Infrastruktur Jalan

Sementara Erwin Sihite mengutarakan infrastruktur jalan juga menjadi prioritas utama dalam membuka akses wilayah yang terisolir.

“Kami akan mengidentifikasi dan memperbaiki ruas jalan yang membutuhkan perhatian khusus, serta bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendapatkan dukungan dana. Proses pelaksanaan akan dikawal ketat dengan melibatkan aparat penegak hukum agar hasilnya optimal dan sesuai standar,” tegasnya.


Baca juga: Dewan Guru Besar UI: Krisis Konstitusi Ancam Demokrasi, Tolak Revisi UU Pilkada

Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi

Dalam sektor pariwisata, Birma Sinaga menekankan potensi besar yang dimiliki Humbang Hasundutan, terutama dengan keberadaan Danau Toba di Kecamatan Baktiraja dan situs sejarah Oppui Sisingamangaraja.

“Kami akan berusaha meningkatkan daya tarik destinasi wisata melalui perbaikan fasilitas dan promosi yang intensif, bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat. Pengembangan objek wisata seperti air mancur di Jalan Tipang dan kawasan Onan Ganjang juga akan menjadi fokus kami untuk meningkatkan kunjungan wisatawan,” jelas Birma.

Masih terkait pariwisata, Erwin Sihite menambahkan pemerintahannya akan terbuka bagi para investor, khususnya perantau asal Humbang Hasundutan, untuk berinvestasi di sektor pariwisata.


Baca juga: PGI Dukung Putusan MK Terkait UU Pilkada dan Ajak Semua Pihak Hormati Konstitusi

“Kami akan menyediakan fasilitas dan insentif menarik bagi investor agar mereka tertarik menanamkan modalnya di daerah ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” urainya.

Unggul melalui Marsiurupan

Mengenai slogan “Bersih, Marsiurupan, dan Unggul”, Birma Sinaga menjelaskan bahwa konsep marsiurupan atau gotong royong menjadi kunci dalam mewujudkan Humbang Hasundutan yang unggul di berbagai bidang, termasuk pertanian, pendidikan, kesehatan, dan keimanan.

“Kerja sama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pendidik, generasi muda, dan perantau akan mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Birma.


Baca juga: Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Prof Marthen Napang Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Salinan Putusan MA

Pasangan bakal calon ini optimis bahwa dengan sinergi dan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat, Humbang Hasundutan dapat mencapai kemajuan yang signifikan dan menjadi daerah yang unggul di berbagai sektor.

DPR dan Pemerintah Wajib Menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusi

Redaksi
-
0
DPR dan Pemerintah Wajib Menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusi

IndonesiaVoice.com– Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah wajib mematuhi serta menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Rumah Kita Bersama, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, (22/8/2024) yang ditandatangani Luhut MP Pangaribuan (Ketua Umum) dan Imam Hidayat (Sekretaris Jenderal).

Peradi menegaskan, hal tersebut dalam kerangka menjalankan mandat konstitusi yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.


Baca juga:

Dewan Guru Besar UI: Krisis Konstitusi Ancam Demokrasi, Tolak Revisi UU Pilkada

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Prof Marthen Napang Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Salinan Putusan MA

 

“Peradi mengingatkan, putusan MK bersifat final dan mengikat. Merujuk pasal 47 Undang-undang (UU) MK dengan tegas menyebutkan, putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum,” tegas Ketum DPN Peradi Rumah Kita Bersama, Luhut Pangaribuan.

Dalam hal pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945, lanjut Luhut, merupakan kewenangan dari MK sebagai pelaksana kekuasan Kehakiman yang merdeka dan independen.

“Esensi negara hukum tidak boleh direduksi oleh kekuasaan, sebab akan merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia tempat di mana kita berpijak bersama,” imbuhnya.


Baca juga:

JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Penasihat Hukum Dari Prof Dr Marthen Napang, Terdakwa Perkara Pidana Penipuan, Penggelapan dan Pemalsuan

Oknum Perwira Polres Banjarnegara dilaporkan ke Propam, Diduga Terlibat Kasus Penggelapan Mobil

 

Menurut Luhut, Peradi menekankan Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945.

“Sedangkan implementasi dari negara hukum harus dimanifestasikan dalam bentuk penghormatan terhadap setiap putusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan kehakiman dan wajib dijalankan oleh pemerintah dan DPR sebagai institusi yang membentuk dan melahirkan UU,” jelasnya.

“Jangan pernah menciptakan legacy yang buruk dalam praktik negara hukum. Mengutip pendapat tokoh advokat Yap Thiam Hien yang pernah mengatakan, ‘the rule of law, Not the law of the rulers, (kuasa hukum, bukan hukum penguasa),” tandas Luhut.(*)

Dewan Guru Besar UI: Krisis Konstitusi Ancam Demokrasi, Tolak Revisi UU Pilkada

Redaksi
-
0
Dewan Guru Besar UI: Krisis Konstitusi Ancam Demokrasi, Tolak Revisi UU Pilkada

IndonesiaVoice.com– Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) mengeluarkan pernyataan tegas terkait situasi politik yang semakin memanas. Mereka menilai bahwa Indonesia tengah mengalami krisis konstitusi akibat pembangkangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam keterangan pers yang dirilis pada (22/8/2024), DGB UI mengecam tindakan DPR yang dinilai arogan dan vulgar dalam upaya mereka untuk merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), meskipun MK telah mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Menurut DGB UI, tindakan DPR tersebut mengkhianati konstitusi dan mengancam demokrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, DGB UI memperingatkan bahwa Indonesia kini berada di ambang bahaya otoritarianisme yang dapat membawa negara kembali ke era kolonialisme dan penindasan.


Baca juga:

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Prof Marthen Napang Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Salinan Putusan MA

JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Penasihat Hukum Dari Prof Dr Marthen Napang, Terdakwa Perkara Pidana Penipuan, Penggelapan dan Pemalsuan

Oknum Perwira Polres Banjarnegara dilaporkan ke Propam, Diduga Terlibat Kasus Penggelapan Mobil

 

Mereka menegaskan bahwa tidak ada dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang bisa membenarkan perubahan persyaratan usia calon kepala daerah serta besaran kursi partai politik dalam revisi UU Pilkada.

Dalam sikapnya, DGB UI meminta DPR untuk menghentikan revisi UU Pilkada dan mengajak seluruh lembaga negara bertindak arif, adil, dan bijaksana dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kenegarawanan. Mereka juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melaksanakan putusan MK demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.

Penandatanganan pernyataan sikap ini dilakukan oleh lebih dari 120 guru besar UI dari berbagai disiplin ilmu, yang menyatakan keprihatinan mereka atas masa depan demokrasi Indonesia.(*)

PGI Dukung Putusan MK Terkait UU Pilkada dan Ajak Semua Pihak Hormati Konstitusi

Redaksi
-
0
PGI Dukung Putusan MK Terkait UU Pilkada dan Ajak Semua Pihak Hormati Konstitusi

IndonesiaVoice.com– Persekutuan Gereja–gereja di Indonesia (PGI) mencermati dinamika politik kenegaraan yang berkembang saat ini pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU- XXII/2024 yang memuat ambang batas (threshold) pengusungan calon kepala daerah, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia pencalonan kepala daerah.

“Keputusan MK yang dirumuskan sebagai tanggapan terhadap gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora atas Undang–Undang Pilkada sudah seharusnya diterima dengan lapang dada oleh semua pihak, sebagaimana posisi Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat,” kata Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pdt Henrek Lokra, dalam keterangan persnya, Kamis (22/8/2024).

“Sikap–sikap yang bertentangan dengan keputusan MK haruslah dihindari karena akan menciptakan keresahan dan memicu gejolak di masyarakat, dan pada gilirannya akan menciptakan ketidak-pastian hukum dan kegentingan situasi politik yang berkembang,” tambahnya.


Baca juga:

DPR dan Pemerintah Wajib Menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusi

Dewan Guru Besar UI: Krisis Konstitusi Ancam Demokrasi, Tolak Revisi UU Pilkada

Pdt Henrek melanjutkan, guna mencegah hal–hal tersebut, PGI merasa perlu menyampaikan sikapnya.

Pertama, PGI menyambut positif putusan MK dan mengajak seluruh elemen masyarakat dan semua lembaga negara terkait menghormati dan menaatinya, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Kedua, meminta DPR-RI dan Pemerintah untuk secara arif dan bijaksana mencegah terjadinya krisis konstitusi yang berpotensi mencederai Pancasila dan UUD 1945.


Baca juga:

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Prof Marthen Napang Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Salinan Putusan MA

JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Penasihat Hukum Dari Prof Dr Marthen Napang, Terdakwa Perkara Pidana Penipuan, Penggelapan dan Pemalsuan

“Ketiga, mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menyikapi dengan kritis dan damai perilaku–perilaku politik yang dinilai bertentangan dengan prinsip–prinsip demokrasi, dan yang mencederai kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila,” pungkasnya.

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Prof Marthen Napang Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Salinan Putusan MA

Redaksi
-
0
Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Prof Marthen Napang Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Salinan Putusan MA

IndonesiaVoice.com– Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Prof Dr Marthen Napang, SH, MH, terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Salinan Putusan MA (Mahkamah Agung). Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan sidang pembuktian.

“Pertama menyatakan bahwa dakwaan terhadap Terdakwa Profesor Doktor Marthen Napang dilanjutkan dan eksepsi yang diajukan penasihat hukum tidak diterima. Kedua, jaksa penuntut umum untuk melanjutkan perkara sampai putusan akhir,” ucap Hakim Ketua saat membaca putusan sela di Ruang Oemar Seno Adji 2, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024.

Hakim pun memerintahkan sidang selanjutnya pada Selasa, 28 Agustus 2024. Jaksa diminta menghadirkan saksi-saksi.


Baca juga: JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Penasihat Hukum Dari Prof Dr Marthen Napang, Terdakwa Perkara Pidana Penipuan, Penggelapan dan Pemalsuan

Muhammad Iqbal, Kuasa Hukum Dr John Palinggi, mengapresiasi putusan sela Majelis Hakim. “Putusan hakim sudah sesuai dengan kepatutan. Karena memang eksepsi terdakwa sudah masuk ke pokok perkara yang sebenarnya harus dibuktikan di persidangan,” jelas dia.

Menurut Iqbal, Hakim juga telah menolak eksepsi Prof Dr Marthen Napang lantaran hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP.

“Pada hakikatnya, kalau kita menelaah eksepsi atau nota keberatan dari Marthen Napang itu memang tidak memenuhi syarat. Karena eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok yang secara nyata dia (Penasehat Hukum Marthen Napang) sendiri sudah mengakui dalam nota keberatan yang diuraikannya bahwa hal itu sudah menyangkut materi. Tentunya ini sangat kita sayangkan. Kalau sudah menyangkut materi, ngapain ajukan keberatan,” tegas dia.

kasus dugaan pemalsuan salinan putusan ma
Muhammad Iqbal, Kuasa Hukum Dr John Palinggi



Baca juga : Ketua Yayasan STFT INTIM Dikerangkeng di Rutan Salemba, Usai Kejati DKI Nyatakan Berkas P21 Limpahan Dari Polda Metro Jaya

Sebab itu, Iqbal sangat menghargai dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas putusan sela Majelis Hakim. “Kita sangat menghargai dan mengapresiasi putusan sela Majelis Hakim yang memutuskan berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal 156 KUHAP,” kata dia.

“Juga, kita mengapresiasi tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang telah menguraikan dari dalil dan tanggapannya terhadap eksepsi penasehat hukum terdakwa,” pungkas Iqbal.

Diberitakan, Polda Metro Jaya telah menetapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Prof Dr Marthen Napang, SH, MH, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan atau pemalsuan (Pasal 263 KUHP) terhadap pelapor Dr John Palinggi, MM, MBA. Perkara tersebut terjadi di Graha Mandiri No 61 Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Juni 2017.

Digelar Ditengah Syariat Islam, PON XXI Aceh Terbuka Tanpa Sekat Perbedaan Suku dan Agama

Redaksi
-
0
Digelar Ditengah Syariat Islam, PON XXI Aceh Terbuka Tanpa Sekat Perbedaan Suku dan Agama

IndonesiaVoice.com– Aceh siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 dengan semangat inklusivitas dan keberagaman.

Wakil Ketua Harian II PB PON XXI Wilayah Aceh, Iskandar, menegaskan bahwa Aceh akan menjadi tempat yang ramah dan terbuka bagi seluruh peserta, tanpa memandang latar belakang suku maupun agama.

“Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, membawa manfaat bagi semua kalangan. Kami menjamin bahwa Aceh akan menjadi tempat bagi semua orang. Perbedaan agama bukanlah hal baru bagi kami, dan kami tidak menjadikannya sebagai sekat,” ujar Iskandar, dalam keterangannya, pada Forum Merdeka 9 (FMB9) yang bertajuk “PON XXI Aceh-Sumut Dorong Prestasi Atlet di Tengah Syariat Islam” yang disiarkan live streaming di FMB9 Channel Youtube pada Rabu (21/8/2024).


Baca juga: Pemerintah Renovasi 18 Venue di Aceh Demi Sukseskan PON XXI, Berapa Anggarannya?

Sebagai provinsi yang menegakkan Syariat Islam, menurutnya, Aceh telah melakukan berbagai persiapan matang untuk menyambut para tamu dari seluruh Indonesia yang memiliki beragam latar belakang.

Iskandar menjelaskan bahwa koordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama dan masyarakat adat Aceh telah dilakukan untuk memastikan kesuksesan acara ini.

“Seluruh bupati di 10 lokasi yang akan menjadi tempat pertandingan, bersama Forkompinda, siap mendukung dan memberikan kesan terbaik,” tambahnya.


Baca juga : Terancam Akibat Operasi PT DPM, Emak-Emak Asal Dairi Mangandungi di depan Gedung MA Tuntut Keadilan

Secara khusus, Iskandar menyoroti kesiapan infrastruktur di Banda Aceh dan Aceh Besar untuk memeriahkan PON ini.

Berkah PON XXI untuk Aceh

PON XXI juga diharapkan membawa berkah tersendiri bagi masyarakat Aceh.

Salah satu contohnya adalah Stadion Harapan Bangsa, yang akan menjadi venue utama pembukaan PON.

Stadion ini terletak di lokasi strategis di tengah pemukiman masyarakat, dan kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan warga Aceh.


Baca juga: Penghapusan Rekomendasi FKUB dalam Pendirian Rumah Ibadah, Lebih Kompatibel dengan Tata Kebhinekaan

“Stadion Harapan Bangsa hampir siap, hanya tinggal sedikit finishing. Stadion ini sudah menjadi pusat kegiatan olahraga yang diminati masyarakat setiap akhir pekan. Kami akan menatanya lebih baik lagi karena ini adalah investasi yang sangat berharga,” jelas Iskandar.

Selain manfaat jangka panjang untuk olahraga di Aceh, PON XXI juga diproyeksikan mendukung pengembangan UMKM di wilayah tersebut.

Iskandar menyebut bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Aceh telah dikonsolidasi agar pesta olahraga nasional ini menjadi ajang bagi UMKM untuk berkontribusi dan meraih manfaat ekonomi.


Baca juga: KPU Luncurkan Film “Tepatilah Janji” untuk Sosialisasi Pilkada 2024

“Pada prinsipnya, semua masyarakat yang membuka usaha kami ajak serta,” tambahnya.

Dengan semua persiapan dan komitmen yang telah dilakukan, Iskandar berharap PON XXI akan menjadi tonggak sejarah dalam penyelenggaraan acara olahraga di Indonesia.

Acara ini tidak hanya diharapkan menciptakan prestasi olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat.

“Kami siap menjadi tuan rumah yang baik dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi semua peserta dan pengunjung,” tutupnya.

Pemerintah Renovasi 18 Venue di Aceh Demi Sukseskan PON XXI, Berapa Anggarannya?

Redaksi
-
0
Pemerintah Renovasi 18 Venue di Aceh Demi Sukseskan PON XXI, Berapa Anggarannya?

IndonesiaVoice.com– Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 bukan hanya sekadar ajang kompetisi olahraga terbesar di Indonesia. Lebih dari itu, event ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pengembangan prestasi olahraga nasional, sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah, dalam hal ini Aceh dan Sumatera Utara.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Surono, menegaskan baik pemerintah pusat maupun daerah telah berkomitmen dengan anggaran yang signifikan untuk membangun dan merenovasi berbagai venue serta fasilitas olahraga.

Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai dan berstandar internasional.


“Salah satu bukti nyata komitmen pemerintah adalah renovasi 18 venue di Aceh. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menyukseskan PON XXI, tetapi juga untuk memastikan infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan olahraga lainnya di masa depan,” jelas Surono, dalam keterangannya, pada diskusi Forum Merdeka 9 (FMB9) dengan tema “PON XXI Aceh-Sumut Dorong Prestasi Atlet di Tengah Syariat Islam”, disiarkan live streaming di di kanal youtube FMB9ID_IKP, Rabu (21/8/2024).

Menurut Surono, fasilitas ini diharapkan akan terus digunakan untuk pembinaan atlet jangka panjang dan menjadi tuan rumah berbagai kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Setiap sarana dan prasarana yang dibangun harus dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk pembinaan dan kompetisi olahraga,” ujarnya.


Selain itu, Kemenpora juga memberikan dukungan berupa peralatan olahraga dan teknis. Anggaran yang dialokasikan cukup besar, dengan rincian Rp 138 miliar untuk peralatan di Aceh dan Rp 101 miliar di Sumatera Utara.

Selain itu, anggaran sebesar Rp 74 miliar di Sumut dan Rp 72 miliar di Aceh telah dialokasikan untuk perangkat pertandingan, termasuk wasit dan juri.

Kemudian Kemenpora juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk upacara pembukaan di Aceh, sementara Rp40 miliar dialokasikan untuk upacara penutupan di Sumut.


Kesiapan Aceh

Dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya dengan melibatkan dua provinsi sekaligus, PON kali ini menyajikan tantangan dan peluang yang berbeda. Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah PON XXI Aceh-Sumut, Mayjen TNI (Purn) Dr Suwarno, menekankan pentingnya koordinasi dan persiapan yang matang dalam penyelenggaraan PON kali ini.

“Berbeda dengan PON sebelumnya yang hanya melibatkan satu provinsi, PON Aceh-Sumut melibatkan 10 kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Hal ini tentu saja membutuhkan koordinasi yang lebih kompleks dan intensif,” paparnya.

Sejak awal, panitia telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesiapan seluruh pihak. Mulai dari bimbingan teknis, visitasi, hingga simulasi pertandingan, semua dilakukan secara terstruktur dan sistematis.


Di samping itu, panitia juga melakukan efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh venue, peralatan, dan panitia telah siap menyambut para atlet dan ofisial dari seluruh Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Harian II PB PON XXI Wilayah Aceh, Iskandar, mengungkapkan kesiapan Aceh untuk menjadi tuan rumah PON telah mencapai 95%. Seluruh kabupaten/kota di Aceh juga telah menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari akomodasi hingga transportasi.

“Seluruh bupati dan wali kota siap mendukung, melayani sepenuh hati. Siap infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi untuk menjadi tuan rumah,” ujar dia.


PON XXI yang diselenggarakan pada 8-20 September 2024 ini diharapkan menjadi ajang kompetisi yang meriah dengan partisipasi atlet-atlet terbaik dari seluruh Indonesia yang akan berlaga di berbagai cabang olahraga.

Selain sebagai ajang unjuk kemampuan para atlet, PON XXI juga menjadi momentum untuk mempromosikan keindahan dan keragaman budaya Aceh dan Sumut kepada para pengunjung dari seluruh negeri.(*)

1...262728...84Halaman 27 dari 84