Dirjen P2PL Kemenkes Maxi Rondunuwu: Indonesia Tertinggi Pemberi Vaksin di Asia

Dirjen P2PL Kemenkes Maxi Rondunuwu: Indonesia Tertinggi Pemberi Vaksin di Asia
Study Meeting 2 DPP PIKI

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Dr Maxi Rein Rondunuwu menyatakan diperlukan strategi yang tepat dalam penanganan Covid-19. Sebab itu, menjadi begitu penting untuk mempunyai sistem kesehatan yang baik guna menurunkan grafik penyebaran Covid-19.

“Apalagi, pada saat kasus Covid-19 di Indonesia sempat menyentuh 16.000 dan mengalami penurunan. Begitupun pada lingkup global semua negara juga mengalami penurunan kasus,” kata Maxi Rondunuwu dalam Study Meeting 2 DPP PIKI (Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia) secara daring, Selasa (16/3/2021).

Study Meeting 2 DPP PIKI mengambil tema “Penguatan Sistem Kesehatan Nasional dalam Mendukung Vaksinasi Covid-19″.


Baca juga: NORMAL BARU ERA COVID-19, PIKI DORONG PENGAJARAN ALTERNATIF

Lebih lanjut Maxi menjelaskan pemerintah telah mempersiapkan strategi penanganan pandemi di Indonesia yang diawali dengan adanya perubahan perilaku (3M) pada masyarakat. Berikut adalah strategi penanganan pandemi di Indonesia antara lain :

  1. Melakukan deteksi (mendeteksi, dan pelacakan terhadap kasus positif yang tepat)

  2. Melakukan terapi (dari pihak rumah sakit mulai melakukan perbaikan pada penanganan kasus covid-19 dan rumah sakit juga harus mampu melakukan uji klinis atau research)

  3. Vaksinasi (dilakukan dengan cara distribusi) dan melakukan vaksinasi kepada tahap pertama kepada tenaga kesehatan, lansia, dan petugas publik yang dilakukan dengan berbasis institusi, gedung sekolah, rumah ibadah, PGI, di Mall, dan masyarakat di pabrik, maupun dengan mobile (drive thru) dan rencana ini mulai dikembangkan dari hulu sampai ke hilir.


Baca juga: Webinar PIKI Bahas IA CEPA, Wamendag Jerry Sambuaga: “Bea Masuk Produk Indonesia ke Australia Jadi 0 Persen, Ini Sebuah Prestasi”

“Meskipun telah mendapatkan vaksinasi, penting untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan perolehan informasi mengenai kesehatan ini juga menjadi penting dalam melakukan pengambilan keputusan,” tegas dia.

Menurut Maxi, ada sasaran tambahan yang dilakukan dengan testing 25 juta, kemudian untuk vaksinasi sebesar 70% dari populasi (dengan rencana setahun selesai) dan untuk perawatan sebesar 20% dan untuk isolasi 80% (kasus ringan).

“Perkembangan vaksinasi sampai dengan hari ini sudah mencapai 7 juta dosis, diantaranya diperuntukan bagi tenaga kesehatan 1,46 juta dan sekarang sedang berlangsung bagi petugas publik 16,9 juta dan lansia 21,5 juta,” urai dia.


Baca juga: Gelar Rakernas III, PIKI: Intoleransi Alami Peningkatan

Diperkirakan, lanjut Maxi, pada bulan Juli-Oktober dengan sasaran yang lebih besar. “Negara kita termasuk negara yang punya kemampuan dengan jumlah tertinggi dalam pemberian vaksin di Asia,” kata dia.

“Pada termin kedua, akan didistribusikan ke provinsi-provinsi. Dan sampai Minggu ini, Indonesia sudah pada angka 400 ribu perhari. Dan pemerintah pada bulan Juni akan merencanakan target mencapai sejuta perhari. Hal tersebut dilakukan dengan strategi yang telah dijelaskan sebelumnya,” tandas Maxi.

Penguatan Kesehatan Nasional

Sementara Ketua Bidang Demografi dan Lingkungan Hidup DPP PIKI, Dr Evi Douren memaparkan pada pertengahan 2020 lalu Bappenas mengadakan rapat “Fokus pemerintah di tahun 2021 yakni penguatan sistem kesehatan nasional” dengan fokus sebagai berikut:


Baca juga: Update Jumlah yang sudah divaksinasi Covid-19

  1. Penguatan masyarakat hidup sehat sebagai langkah promotif dan preventif (paling utama) dilakukan dengan penguatan peningkatan perilaku sehingga alokasi dana untuk APBN dan APBD, kemudian dilakukan secara kolektif (tanggung jawab publik) yang salah satunya adalah kampanye sehingga mengurangi biaya pada kuratif.

  2. Kuratif (penindakan setelah terpapar covid-19).

  3. Rehabilitatif (pasca setelah sakit).

  4. Variatif (dukungan).


Baca juga: Penjelasan Tim Pakar Satgas Tentang Mutasi Virus Covid-19

“Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penguatan kesehatan nasional adalah penguatan ketahanan kesehatan dengan mencegah, mendeteksi dan penguatan pos pintu masuk kesehatan,” ujar dia.

Selain itu, lanjut Evi Douren, penting adanya sistem penguatan dini, memiliki kapasitas kesehatan dan jejaring laboratorium demi kepentingan penelitian, dan kesiapan dari masyarakat sendiri.

“Tak kalah penting memiliki protokol dan tata laksana yang sama di seluruh Indonesia yang akan mempermudah respon pada pendeteksian kasus-kasus terkini,” kata dia.

Evi melanjutkan pemenuhan ketersediaan vaksin diperkirakan akan selesai pada Maret 2023 dan memakan waktu yang cukup lama.


Baca juga: Refleksi HUT RI Ke-75 ditengah Pandemi Covid-19, Dr John N Palinggi: FILTER KEHIDUPAN AGAR BERUBAH LEBIH BAIK

“Sebab itu, pemerintah perlu mempercepat pengalokasian vaksin ‘merah putih’ yang diproduksi sendiri untuk membantu memberikan ketersediaan vaksin di seluruh Indonesia,” ucap dia.

Evi mengutip hasil dari penelitian CSIS di Jakarta dan Jogja mengenai bagaimana persepsi publik pada efektivitas vaksin.

“Hasil penelitian tersebut Generasi Z banyak meragukan pemberian vaksin dan justru orang tua justru lebih luwes menerimanya,” bebernya.


Baca juga: Anggota DPR Willem Wandik Desak Menko Perekonomian Batalkan Program Kartu Prakerja Dimasa Pandemi Covid-19

“Nah hal seperti ini harus menjadi fokus lembaga keumatan, tugas kita adalah membuat persepsi manfaat vaksinasi dan imunisasi 80% untuk membantu terciptanya perilaku hidup sehat itu sambil menunggu kampanye nasional yang dilakukan pemerintah,” pungkas Evi.

(VIC)

 

JAKARTA CHANNEL TV || OTT KPK Rp 14,5 Milyar baru Permulaan, Selisih Rp 110 ribu perpaket Bansos Kemana | Dr John Palinggi

OTT KPK Rp 14,5 Milyar baru Permulaan, Selisih Rp 110 ribu perpaket Bansos Kemana | Dr John Palinggi

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan