Anggota DPR Willem Wandik Desak Menko Perekonomian Batalkan Program Kartu Prakerja Dimasa Pandemi Covid-19

IndonesiaVoice.com | Melihat polemik di tengah masyarakat yang ditimbulkan oleh program kartu prakerja, Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Willem Wandik mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera membatalkan program kartu prakerja dimasa pandemi Covid-19. 

“Masyarakat saat ini lebih membutuhkan bantuan sembako ataupun tunai ketimbang pelatihan kerja,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Willem Wandik, Jumat, (8/5/2020).

Baca Juga: Anggota DPR Willem Wandik: Penyelesaian Papua dengan Pendekatan Kearifan Lokal dan Humanis

“Saat ini banyak masyarakat kita yang mengalami PHK ataupun dirumahkan dari pekerjaannya. Mereka kesulitan membeli kebutuhan pokok ataupun membayar cicilan kredit. Bantuan tunai akan sangat membantu mereka di masa pandemi ini,” tambah dia.

Menurut Wandik, dalam kampanye Presiden Jokowi, sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Oleh karena itu, lanjut dia, pelatihan kerja seharusnya dilakukan secara langsung (offline) oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.

Baca Juga: Corona Berdampak Pada Ekonomi, GAMKI Harapkan Ada Insentif Untuk Petani, Nelayan, Dan Pekerja Informal

Wandik menilai program kartu prakerja tidak efektif dilaksanakan di masa pandemi. 

“Selain pelatihan kerja seharusnya ada interaksi langsung pelatih dan peserta, lulusan pelatihan belum tentu terserap dunia kerja karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini sedang turun akibat dampak pandemi,” jelas Wandik yang juga Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) ini.

Wandik menegaskan agar Menko Perekonomian segera membatalkan program kartu prakerja di masa pandemik. 

Baca Juga: GAMKI DAN KNPI, HARMONIS MEMBANTU PONDOK PESANTREN DAN GEREJA DI PROVINSI BANTEN

Anggaran yang ada direalokasi dan refocusing menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yang mengalami PHK ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19.

“Kami desak Pak Airlangga segera batalkan program ini. Apalagi beredar informasi bahwa pelaksanaan program ini tidak menggunakan mekanisme tender dan diduga ada conflict of interest dalam prosesnya. Anggaran kartu prakerja sangat besar, jangan sampai uang rakyat ini malah menguntungkan kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.