IndonesiaVoice.com – Menjelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto, spekulasi tentang susunan kabinet mulai memanas di ruang publik. Pengamat sosial dan politik, KRA DR John Palinggi Wiryonegoro, MM, MBA, angkat bicara terkait fenomena ini.
Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA) ini menegaskan, “Pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden, dan publik harus menghormati proses tersebut.”
“Jangan kita berperan seolah lebih tahu dari presiden terpilih. Ada banyak peramal politik yang mulai melempar nama-nama calon menteri, padahal itu hanya menambah kebingungan. Biarkan Presiden Prabowo menentukan sendiri siapa yang layak menjadi pembantunya,” tambah DR John Palinggi.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini , dalam dua bulan terakhir, perbincangan di media sosial dan televisi tentang prediksi calon menteri sudah semakin ramai, bahkan disertai dengan promosi dan caci maki.
DR John Palinggi memperingatkan, “Upaya semacam ini bisa mengganggu konsentrasi presiden terpilih dalam memilih orang-orang terbaik untuk posisi strategis di kabinet.”
Peran Partai Politik, Tapi Bukan Tekanan
Lebih jauh, DR John Palinggi yang pernah menjadi Penatar Tingkat Nasional Manggala BP 7 dan Pengajar di Lemhanas ini menekankan, meski partai-partai politik berkumpul untuk menyatukan pikiran demi kemajuan bangsa, hal itu tidak berarti hak prerogatif presiden harus tergerus.
“Banyak pihak yang ingin mendapatkan posisi menteri tanpa mempertimbangkan kelayakan. Ini bukan soal bagi-bagi kursi. Menteri adalah pegawai tinggi negara yang dipilih berdasarkan kemampuan, bukan hasil lobi atau tekanan politik,” tegasnya.
DR John Palinggi, Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) ini juga menyebutkan, pentingnya untuk memilih orang-orang yang memiliki wawasan kebangsaan, mampu memperkuat ketahanan nasional, dan jauh dari sikap eksklusivisme suku, agama, atau golongan.
Ia mengingatkan, “Individu yang hanya mengutamakan kepentingan kelompok sempit tidak pantas duduk di kursi kementerian, karena hal ini bisa membahayakan keberlangsungan negara.”
Jangan Merendahkan Hak Presiden Terpilih
Salah satu hal yang ditekankan DR John Palinggi adalah bahaya jika masyarakat atau elit politik mulai “merendahkan” presiden terpilih dengan cara mendikte siapa yang harus atau tidak harus menjadi menteri.
“Jangan sampai ada pihak yang merasa lebih tahu atau mempromosikan nama-nama tertentu. Presiden Prabowo memiliki kebijaksanaan dan tangan yang tersembunyi untuk menilai dan memilih calon-calon terbaik,” katanya.
Ia juga memperingatkan agar mereka yang merasa dekat dengan presiden terpilih, tidak sembarangan memberikan komentar publik yang bisa memperkeruh suasana.
“Prabowo perlu dibiarkan mengambil keputusan dengan percaya diri, tanpa tekanan dari luar yang justru bisa mengganggu jalannya pemerintahan mendatang,” jelas dia.
Dialog dengan Megawati, Menguatkan Visi dan Misi Bangsa
Dalam pandangannya, DR John Palinggi juga mendorong Presiden terpilih untuk mengadakan dialog dengan tokoh-tokoh politik senior seperti Megawati Soekarnoputri.
“Dialog ini, menurutnya, penting untuk memperkuat visi dan misi bangsa ke depan. Politik Indonesia harus tetap bebas aktif, dengan terbuka bergaul dengan semua pihak tanpa mengorbankan kepentingan nasional,” tuturnya.
Hormati Proses dan Serahkan pada Presiden Terpilih
Di akhir pernyataannya, DR John Palinggi mengingatkan masyarakat untuk menghormati proses transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
“Biarkan transisi ini berjalan dengan damai dan penuh penghormatan. Setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi kita harus mendoakan yang terbaik agar Prabowo bisa memimpin bangsa ini dengan bijaksana,” tutupnya.
Be the first to comment