Jakarta, IndonesiaVoice.com – Di sebuah ruangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Salemba, suasana mendadak pekat oleh kegeraman.
Lebih dari 50 pasang mata anggota komunitas Bible Study Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) terpaku pada layar yang menampilkan visual hutan Papua yang rimbun, yang kemudian berganti dengan tanah merah menganga akibat ekskavator.
Mereka baru saja menyaksikan ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’, sebuah film dokumenter investigatif berdurasi 89 menit yang bukan sekadar sinema, melainkan sebuah tuntutan atas kejahatan kemanusiaan yang sistematis.
Mitos ‘Tanah Kosong’ dan Kedok Proyek Strategis
Pemerintah secara konsisten mempromosikan Papua Selatan, khususnya Merauke, sebagai masa depan ketahanan pangan nasional melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate.
Namun, dokumenter garapan WatchDoc, Greenpeace Indonesia, Jubi, Yayasan Bentala Pusaka, dan Ekspedisi Indonesia Baru ini merobek narasi tersebut.
Baca juga: Audiensi dengan Menpar: KMDT Usulkan Danau Toba Jadi Pilot Project “Green Lake” Nasional
Melalui kesaksian lima Orang Asli Papua (OAP) dari suku Marind, terungkap sebuah kenyataan pahit: tanah yang diklaim pemerintah sebagai “lahan tidur” atau “tanah kosong” adalah mama, sumber hidup, dan ruang sakral bagi masyarakat adat.
“Papua bukan tanah kosong! Begitu juga Danau Toba. Semua adalah tempat kehidupan manusia,” seru Maruap Siahaan, salah satu senior GMKI yang hadir.
Ia dengan tajam menyebut fenomena ini sebagai neokolonialisme—praktik penjajahan gaya baru yang lahir dari dalam negeri sendiri.
Estafet Kerusakan: Dari SBY, Jokowi, hingga Prabowo
Kritik tajam meluncur dari Mindo Sianipar, politisi kawakan yang telah lima periode duduk di DPR RI.
Ia menyoroti bagaimana megaproyek di Papua seolah menjadi proyek abadi yang tak pernah selesai, namun sukses menghabiskan anggaran negara.
Baca juga: Gebrakan Disertasi Dr. Saor Siagian, Usulkan Fraksi DPR Dibubarkan Demi Pangkas Oligarki Partai
Dimulai dari Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di era Presiden SBY, dilanjutkan secara masif oleh Presiden Jokowi, dan kini diteruskan di era Presiden Prabowo.
Ironinya, menurut Mindo, pembangunan infrastruktur jalan di sana seringkali bukan untuk akses rakyat, melainkan karpet merah bagi masuknya alat berat korporasi.
“Kayu-kayu terus ditebangi, hutan digunduli, dan masyarakat asli terusir dari rumahnya. Urusan Papua ini tak pernah selesai, hanya objek uji coba yang merusak,” tegas Mindo.
Perlawanan Iman dan Kemanusiaan
Sikap kritis tidak hanya datang dari aktivis, tapi juga institusi keagamaan. PGI secara resmi telah mengeluarkan pernyataan sikap menolak PSN di Merauke.
Pendeta Jacklevyn Manuputty, Ketua Umum PGI, menilai proyek ini adalah pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional masyarakat adat.
Baca juga: MENGGUGAT “KOTAK HITAM” INSTITUSI KETIKA NEGARA DIKELOLA SEPERTI KERAJAAN ABSOLUT
“Ini bukan sekadar urusan ekonomi. Ini adalah penghancuran tatanan ekologis yang dipercayakan Tuhan kepada manusia,” kata Pendeta Jacklevyn dalam kutipan pernyataannya.
Bagi masyarakat Marind, tanah adalah ‘Mama’. Pendeta Priyatno menambahkan perspektif filosofis yang menyayat hati: “Jika mama dianiaya dan dieksploitasi tanpa batas, dia akan menjerit. Dan jeritan itu adalah perlawanan yang hari ini kita saksikan.”
“Lawan atau Punah”
Diskusi usai pemutaran film mencapai puncaknya pada sebuah seruan tunggal: perlawanan.
Edward Tanari, senior lainnya, mengingatkan bahwa pemerintah tampaknya tidak mau belajar dari kegagalan masa lalu.
Proyek pangan skala besar di tanah gambut dan hutan adat hampir selalu berakhir dengan kegagalan ekologis dan marginalisasi penduduk lokal.
“Hanya satu kata: Lawan! Gelorakan kembali semangat Reformasi 1998,” tegas pria yang akrab disapa Edo ini.
Film ‘Pesta Babi’ menjadi pengingat keras bahwa di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi dan narasi ketahanan pangan, ada darah dan air mata masyarakat adat yang tumpah.
Papua memang jauh dari Jakarta, namun “pesta” yang menghancurkan hutan mereka akan berdampak pada pemanasan global yang dirasakan seluruh dunia.
Acara sore itu ditutup dengan teriakan lantang yang menggema di aula PGI: “Papua… Bukan Tanah Kosong!” Sebuah peringatan bagi siapa saja yang mencoba merampasnya atas nama pembangunan.
