IndonesiaVoice.com – Di tengah gemuruh pembangunan nasional, ada satu mimpi yang masih menggantung bagi masyarakat Tapanuli yaitu pemekaran provinsi. Mimpi ini bukan sekadar wacana, melainkan harapan akan pemerataan pembangunan dan kemajuan ekonomi, terutama bagi masyarakat pedesaan.
Dr JS Simatupang, SH, MA, CGRP, Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT), dengan suara tenang namun penuh keyakinan, mengungkapkan perjuangan panjang ini.
“Kami mendirikan RAPS 08 hampir di semua kabupaten di Sumatera Utara, bahkan hingga ke Pulau Jawa. Komitmen kami jelas yakni mendukung Pak Prabowo-Gibran, tetapi juga membawa aspirasi masyarakat Tapanuli ke meja pemerintahan,” ujar Inisiator RAPS 08 (Rumah Aspirasi Prabowo Subianto 08) kepada SIB di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
JS Simatupang, adalah sosok yang tak pernah lelah memperjuangkan pemekaran Provinsi Tapanuli. Baginya, ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah keadilan bagi masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan.
“Saya berasal dari Tapanuli. Saya tahu betul bagaimana hidup di sana. Masyarakat butuh perhatian lebih, terutama dalam hal pembangunan dan ekonomi,” katanya.
Moratorium
Salah satu tantangan terbesar dalam perjuangan ini adalah moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan sejak era Presiden SBY. Kebijakan ini, menurut JS Simatupang, menjadi “blunder” bagi perekonomian daerah.
“Kita tahu, moratorium ini masih berlaku. Tapi, kita juga tahu bahwa pemerintahan Pak Prabowo-Gibran fokus pada transparansi dan pembangunan. Ini yang membuat kami tetap optimis,” ujar Advokat senior ini.
Ia menegaskan, pemekaran bukanlah hal yang mustahil. “Lihat saja Kaltara, Bangka Belitung, atau Papua. Mereka bisa dimekarkan. Ini soal diskresi pemerintah. Kita tidak boleh cemburu, tapi kita juga harus berjuang dengan cara yang positif,” tambahnya.
JS Simatupang mengakui, pemekaran memang membutuhkan biaya besar. Namun, ia menawarkan solusi inovatif yaitu melibatkan putra-putri Tapanuli yang sukses di perantauan.
“Mayoritas perantau Tapanuli punya aset di Jawa, Bali, bahkan luar negeri. Mereka siap berkontribusi. Misalnya, jika pemerintah butuh 1 triliun untuk membangun Provinsi Tapanuli, kami siap menyumbang 50%-nya,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
JS Simatupang menekankan pentingnya pendekatan yang jujur dan transparan kepada pemerintah. “Kami tidak meminta hal yang tidak bijak. Kami hanya ingin pemerintah melihat kebutuhan nyata masyarakat Tapanuli,” katanya.
Ia juga mengkritik sikap sebagian tokoh Tapanuli yang justru menghambat proses ini. “Jangan ada lagi bohong-bohongan atau kepentingan pribadi. Kita harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita ini,” tegasnya.
Ia mengajak semua pihak, terutama tokoh-tokoh Tapanuli, untuk duduk bersama dan menyusun strategi yang matang.
“Kami sudah mengadakan Rakernas dan Munaslub. Kami juga berencana menggelar forum komunikasi pemekaran di Siborong-borong. Ini momentum untuk menyatukan visi,” ujarnya.
Lebih dari Sekadar Pembangunan Fisik
Bagi JS Simatupang, pemekaran Provinsi Tapanuli bukan sekadar soal pembangunan kantor gubernur atau infrastruktur. “Ini tentang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pembangunan kantor gubernur, Pangdam, atau Kapolda akan mendorong perekonomian lokal. “Ini bagian dari misi pemerintah untuk menghidupkan perekonomian rakyat,” tambahnya.
Ia juga menyoroti potensi pariwisata Tapanuli, khususnya Danau Toba. “Tapi, miris melihat kondisi saat ini. Bahkan, kemampuan berbahasa Inggris masyarakat masih rendah. Padahal, ini sangat dibutuhkan untuk menarik wisatawan,” ujarnya.
Untuk itu, RAPS 08 sedang menyiapkan program pemberian kamus bahasa Inggris gratis kepada pelajar SLTP dan SLTA di Tapanuli. “Ini sumbangsih kecil kami untuk memajukan masyarakat,” katanya.
JS Simatupang berharap, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa lebih membuka mata terhadap kebutuhan masyarakat Tapanuli. “Saya yakin, Pak Prabowo akan mendengarkan jika ini disampaikan dengan jujur dan tulus. Kami tidak meminta hal yang muluk-muluk, hanya keadilan dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi kembali moratorium pemekaran. “Moratorium ini sebenarnya untuk kepentingan masyarakat. Tapi, jika ada daerah yang memang membutuhkan pemekaran, seperti Tapanuli, seharusnya ini bisa dipertimbangkan,” katanya.
Cita-Cita Para Pendahulu
Perjuangan pemekaran Provinsi Tapanuli bukanlah hal baru. Ini adalah cita-cita yang diwariskan oleh para pendahulu. “Kami hanya meneruskan apa yang sudah dirintis dan masih terus diperjuangkan oleh para senior, terlebih khusus kepada Bapak Chandra Panggabean. Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kemajuan masyarakat Tapanuli,” ujarnya.
JS Simatupang mengajak semua pihak, terutama generasi muda Tapanuli, untuk turut serta dalam perjuangan ini. “Ayo, kita bersatu. Jangan ada lagi pertengkaran atau kepentingan pribadi. Kita punya cita-cita yang sama yaitu melihat Tapanuli maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Di ujung wawancara, JS Simatupang tersenyum optimis. “Provinsi Tapanuli bukan mimpi. Ini akan terwujud, asalkan kita semua bersatu dan berjuang dengan hati yang tulus,” katanya.
Dan di balik senyumnya, terpancar harapan besar yaitu suatu hari nanti, Tapanuli akan berdiri sebagai provinsi mandiri, membawa kemajuan dan keadilan bagi seluruh masyarakatnya.(*)
Be the first to comment