IndonesiaVoice.com – Situasi nasional yang belakangan diwarnai aksi kekerasan, kerusuhan, hingga kabar hoaks yang memecah belah bangsa, mendorong Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) untuk bersuara.
Dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Selasa (2/9/2025), Ketua Umum BaraJP Willem Frans Ansanay menyampaikan delapan poin sikap politik organisasinya, menegaskan posisi BaraJP sebagai barisan relawan yang tetap setia mengawal jalan perubahan dan menjaga keutuhan bangsa.
Turut hadir juga dalam jumpa pers yakni Yogie Tri Wardhana (Waketum Bidang Pemerintahan), Boy Nababan (Sekjen), Willem Frans Ansanay (Ketum), M. Adli (Ketua Harian) dan Michael Vendy (Wabendum).
Willem membuka pernyataan dengan nada prihatin. Ia menyinggung aksi-aksi anarkis yang merenggut korban jiwa, baik dari masyarakat maupun aparat kepolisian, sekaligus meninggalkan luka sosial.
“Kami berduka dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, sementara korban luka segera pulih,” ujarnya.
BaraJP menegaskan negara harus hadir melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Dalam sikap keduanya, BaraJP mendorong para pembantu Presiden untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dan berkesinambungan dengan masyarakat.
Willem menekankan, komunikasi publik adalah kunci untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Sorotan keras juga diarahkan pada kelompok-kelompok yang gemar menebar fitnah dan hoaks.
BaraJP menuntut agar narasi adu domba antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo segera dihentikan.
“Narasi semacam itu hanya merusak persatuan antar-pemimpin dan memecah belah anak bangsa,” kata Willem.
Di bidang ekonomi, BaraJP meminta kementerian dan lembaga pusat mempercepat penyerapan anggaran serta menyalurkan dana ke daerah agar roda ekonomi rakyat berputar.
Mereka juga menuntut para menteri dan wakil menteri fokus menjalankan program-program Presiden Prabowo-Gibran, terutama terkait pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, hingga penyelesaian konflik agraria.
Menghormati hak warga negara, BaraJP menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah amanat konstitusi.
Karena itu, mereka meminta DPR dan pemerintah lebih peka dan berempati pada suara rakyat.
Baca juga: Willem Frans Ansanay, Nakhoda Baru Bara JP: Menjaga Jejak Jokowi, Mengawal Visi Prabowo-Gibran
Willem menambahkan, kritik seharusnya menjadi alarm untuk memperbaiki kebijakan, bukan dipandang sebagai ancaman.
Terkait anggaran negara, BaraJP menuntut revisi kebijakan fiskal. Anggaran, menurut mereka, harus diprioritaskan bagi sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Pos-pos anggaran yang dianggap tidak esensial oleh publik harus dipangkas demi efisiensi.
Poin terakhir, BaraJP menekankan perlunya langkah nyata pemerintah mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga bahan pokok.
Kenaikan pajak daerah yang dilakukan tanpa kajian matang harus dibatalkan, karena justru menambah beban rakyat kecil.
Baca juga: TPL Rugikan Alam dan Investor, Siapa Diuntungkan?
Lewat delapan sikap politik itu, BaraJP tidak hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi juga menawarkan jalan keluar.
Mereka menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus penjaga aspirasi rakyat.
“Kami ingin memastikan bahwa perubahan yang dijanjikan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Willem Frans Ansanay menutup pernyataan. (Vic)
