Forkonas PP DOB Desak Pemerintah Buka Moratorium, PPPT Resmi Masuk Struktur Nasional

IndonesiaVoice.com – Desakan terhadap pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) semakin menguat.

Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) resmi melantik pengurus periode 2025–2029, dengan pelantikan berlangsung di Ruang Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Salah satu nama yang mencuat dalam struktur baru adalah Ketua Umum DPP Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT), Dr JS Simatupang, SH, MA, CGRP, yang kini menjabat sebagai Ketua VI Koordinator Konsolidasi dan Advokasi Forkonas.

Selain JS Simatupang, beberapa pengurus DPP PPPT masuk dalam kepengurusan Forkonas PP DOB yaitu Henricson Simatupang, SH, MH,
Ir. Bernhart Siahaan, Tomson Togatorop, Mora Nahampun dan Ramson Siburian.

Baca juga: Hadiri Munas Forkonas PP DOB 2025, PPPT: Cabut Moratorium, Wujudkan Provinsi Tapanuli 

Dengan pelantikan Forkonas PP DOB yang disahkan secara resmi oleh pemerintah dan DPR RI, maka jalur pemekaran kini dipusatkan secara nasional.

Artinya, Forkonas PP DOB menjadi satu-satunya kanal yang sah dan terverifikasi untuk mengawal aspirasi pembentukan DOB di seluruh Indonesia.

Kehadiran PPPT dalam Forkonas menandai langkah strategis Tapanuli menuju pemekaran provinsi, setelah lebih dari 30 tahun aspirasi itu bergema di tengah masyarakat.

JS Simatupang menegaskan urgensi pemerataan ekonomi sebagai alasan mendasar. “Kami berharap moratorium dibuka, atau paling tidak diberikan diskresi untuk pemekaran secara parsial. Tapanuli tidak bisa terus menunggu,” ujarnya.

Baca juga: Perjuangan Tak Kenal Lelah, PPPT Kawal Pembentukan Provinsi Tapanuli di Forkonas PP DOB 2025

Usai pelantikan pengurus baru Forkonas PP DOB, PPPT langsung tancap gas. Agenda strategis berupa Rakernas lanjutan, akan digelar pada Juli 2025 di Humbang Hasundutan (Humbahas), sebagai tindak lanjut dari Rakernas 2023 yang sebelumnya dilaksanakan di salah satu hotel di Medan.

JS Simatupang menegaskan Rakernas ini menjadi “momen konsolidasi paling penting” dalam sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli.

“Rakernas kali ini bukan hanya tindak lanjut, tetapi menjadi bagian penting pasca Munas dan pelantikan Forkonas yang memusatkan seluruh proses DOB secara nasional. Artinya, tidak boleh ada lagi pemekaran yang tidak terdaftar di Forkonas PP DOB,” ujarnya.

Tak main-main, PPPT berencana mengundang seluruh pemangku kepentingan Tapanuli, mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Ketua-ketua partai politik tingkat daerah, Tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh senior Tapanuli.

 Baca juga: Demi Provinsi Tapanuli, JS Simatupang Ajak Perantau Bantu Sukseskan Pemekaran, Ini Solusinya

Salah satu tokoh yang secara khusus akan diundang sebagai narasumber adalah Chandra Panggabean, figur senior yang dikenal konsisten dalam perjuangan terwujudnya Provinsi Tapanuli.

“Kami ingin semua kekuatan Tapanuli bersatu. Ini bukan lagi soal ego wilayah, tetapi cita-cita bersama yang sudah puluhan tahun diperjuangkan,” serunya.

“Tadi, Saya mengundang secara lisan Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Dolly Kurnia Tanjung untuk menghadiri Rakernas PPPT nanti. Dan beliau menyatakan kesediaannya,” tandas dia.

Henricson Simatupang, SH, MH, Ketua Harian DPP PPPT, yang juga masuk dalam struktur Forkonas, menyatakan bahwa pemekaran Provinsi Tapanuli adalah perjuangan konstitusional yang perlu didukung semua pihak.

Baca juga: Ali Mochtar Ngabalin Datangi Kantor JS Simatupang, Singgung Soal PROTAP

“Forkonas adalah satu-satunya jembatan legal antara rakyat, DPR, dan pemerintah dalam memperjuangkan pemekaran. Kami mengajak semua kepala daerah dan masyarakat Tapanuli untuk bersatu untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli,” ujar Henricson.

Pemekaran seperti Provinsi Tapanuli dinilai bukan hanya soal pemerintahan, tetapi soal keadilan pembangunan, dan perimbangan fiskal nasional.

Sekretaris Jenderal PPPT, Ir Bernhart Siahaan menyatakan dukungannya terhadap usulan Ketua Umum Forkonas PP DOB agar pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah secara parsial, bukan sekaligus. Langkah ini dinilai lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara saat ini.

“Kami sepakat moratorium tidak harus dicabut secara menyeluruh. Pemekaran bisa dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan daerah, mengingat keterbatasan keuangan negara,” ujarnya.

Tak hanya soal moratorium, Bernhart juga menyoroti perlunya pemerintah mengulas kembali Destrada — Desain Besar Penataan Daerah — yang menjadi acuan kebijakan pemekaran wilayah sejak moratorium diberlakukan pada 2014.

“Destrada sudah lebih dari satu dekade digunakan. Perlu ditinjau kembali, karena banyak realitas sosial dan geografis di daerah yang berubah secara signifikan,” tegas dia.

Dalam pidatonya, Ketua Umum Forkonas PP DOB, Syaiful Huda mendesak pemerintah segera membuka moratorium pemekaran wilayah. Hasil evaluasi daerah otonomi baru yang mayoritas berkinerja rendah jangan menghalangi objektivitas pemekaran wilayah.

Syaiful Huda, menyampaikan fakta mencengangkan dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2021–2022, dari 134 kabupaten hasil pemekaran, sebanyak, 101 kabupaten (75%) tercatat berkinerja rendah, 25 kabupaten (18%) berkinerja sangat rendah, hanya 7% (8 kabupaten) yang mencapai kinerja sedang atau lebih baik dan 1 kabupaten tidak menyerahkan laporan LPPD sama sekali.

“Jangan jadikan data ini sebagai stigma bahwa semua DOB akan gagal. Itu namanya menyandera proses pemekaran secara politis,” tegas Huda.

Sebaliknya, Forkonas meminta evaluasi objektif dan solusi konkrit, seperti merger DOB yang berkinerja buruk serta pembukaan kembali peluang bagi calon DOB yang telah siap secara administratif dan publik.

Dengan infrastruktur dan layanan publik yang berat sebelah, Forkonas menilai penundaan pemekaran justru berpotensi memperburuk kesenjangan pelayanan.

Forkonas juga menyatakan akan menyusun Registrasi Nasional CDOB (Calon Daerah Otonomi Baru), dengan tim pakar independen dari kalangan akademisi dan praktisi untuk menilai kesiapan setiap usulan anggota.

Pelantikan pengurus Forkonas PP DOB ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua Komite I DPD RI Andy Sofyan Hasdam, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Dolly Kurnia, Anggota Komisi I DPR RI Oleh Sholeh, Anggota Komisi IV DPR Usman Husin, dan Anggota Komisi V DPR RI Irmawan dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr Drs Bahtiar MSi. Selain itu acara pelantikan tersebut dihadiri perwakilan pengurus Forkonas PP DOB dari seluruh Indonesia.