Jakarta, IndonesiaVoice.com – Deru kendaraan yang membelah kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, terdengar sayup dari balik kaca tebal ruang kerja Dr. John Palinggi, MM, MBA. Siang itu, Kamis, 29 Oktober 2026, sang Konsultan Investasi Luar Negeri duduk dengan tenang, namun sorot matanya menyiratkan ketegasan yang tak bisa ditawar.
Ruangannya yang tertata apik menjadi saksi bisu dari sebuah analisis geopolitik yang membedah riak-riak kecil—namun berbahaya—dalam hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan tetangga terdekatnya, Singapura.
Belakangan ini, ruang publik disesaki oleh pernyataan agresif dari segelintir oknum pejabat pemerintahan. Ancaman pemotongan pasokan energi hingga protes emosional terkait isu kabut asap lintas batas seolah menjadi senjata retorika yang dilepaskan tanpa perhitungan matang.
Bagi Dr. John, Pemegang APEC Business Travel Card Bebas Visa 18 Negara Asia Pacific, kegaduhan ini bukan sekadar insiden diplomatik biasa, melainkan sebuah ancaman internal yang berpotensi mendegradasi kewibawaan Presiden Prabowo Subianto di mata dunia.
“Kalau dikatakan adanya berbagai informasi atau pernyataan wartawan bahwa apakah memengaruhi hubungan bilateral, saya tegaskan: tidak memengaruhi sama sekali,” ujar Dr. John membuka percakapan, suaranya berat dan penuh kepastian.
Pernyataannya bukan tanpa dasar. Untuk memahami Singapura, Dr. John mengajak melihat dari kacamata sejarah dan geografi. Negara tersebut, jelasnya, nyaris tidak memiliki sumber daya alam.
Kebutuhan dasar seperti makanan, minyak, hingga gas harus diimpor dari berbagai negara. Namun, di balik keterbatasan itu, Singapura menjelma menjadi raksasa ekonomi.
Rahasianya terletak pada prinsip peninggalan pendiri mereka, Lee Kuan Yew, yang secara konsisten dipegang teguh hingga kini: Don’t make enemies.
“Prinsipnya sama dengan Bapak Presiden Prabowo bahwa seribu teman masih kurang, satu musuh sudah terlampau banyak,” papar Dr. John, mengutip filosofi bertahan hidup tersebut.
Filosofi inilah yang membuat Singapura tidak akan pernah memandang remeh negara lain, dan sebaliknya, menuntut perlakuan yang berlandaskan kesamaan derajat.
Dari sisi Indonesia, landasan diplomasi telah dipahat kokoh dalam konstitusi. Hubungan luar negeri Republik Indonesia dibangun di atas fondasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memandatkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Indonesia tidak terikat pada kekuatan blok mana pun dan memiliki kebebasan penuh dalam menentukan sikap terhadap persoalan internasional.
Lebih dari itu, Dr. John menegaskan bahwa hubungan luar negeri harus berlandaskan asas kemanfaatan, saling menghormati kedaulatan, dan prinsip bertetangga yang baik.
“Apapun hubungan internasional yang dibangun, harus memberikan manfaat bagi kepentingan nasional dan mitra. Kalau tidak ada manfaat, untuk apa kita membangun hubungan?” tegasnya.
Di sinilah letak ironinya. Ketika Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya keras merawat harmoni di kawasan ASEAN, termasuk menyambut hangat kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura, manuver beberapa menteri justru terasa sumbang.
Dr. John secara spesifik menyoroti pernyataan provokatif dari oknum menteri yang mengancam akan memotong pasokan gas alam ke Singapura.
Gas dari Natuna dialirkan melalui pipa sepanjang 500 kilometer di bawah laut menuju Singapura, terikat oleh perjanjian internasional yang sah.
Mengancam untuk memutus perjanjian tersebut bukan hanya tindakan emosional yang irasional, tetapi juga berpotensi menyeret Indonesia ke meja arbitrase internasional—sebuah kerugian besar yang tidak perlu terjadi.
Tidak berhenti di situ, isu kebakaran hutan kembali memantik retorika tak berdasar. Ketika kabut asap menyeberang hingga ke semenanjung Malaysia dan Singapura, alih-alih melakukan introspeksi dan penegakan hukum di dalam negeri, ada pejabat yang justru menyalahkan negara tetangga.
“Singapura itu memiliki teknologi penginderaan jarak jauh. Mereka punya jaringan dan tentu kerja sama dengan Indonesia berlangsung baik. Mereka tahu siapa yang membakar hutan, sampai asapnya ke Malaysia dan Singapura,” jelas Dr. John.
Menurutnya, sangat tidak pantas jika Indonesia yang menjadi sumber asap justru berbalik memarahi negara yang terdampak.
Analisis Dr. John bermuara pada satu kekhawatiran sentral: keselamatan kedaulatan kepemimpinan nasional. Dalam sistem presidensial, menteri adalah pembantu presiden. Mereka tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk melontarkan ancaman kepada negara lain di ruang publik yang bertentangan dengan garis diplomasi sejuk kepala negara.
“Jangan sampai kelakuan-kelakuan atau sikap-sikap yang tidak memiliki kompetensi itu mengganggu kredibilitas Bapak Presiden. Belum tentu Bapak Presiden setuju dengan serang-menyerang seperti ini,” ujar Dr. John memperingatkan.
Bagi Dr. John, setiap kritik atau usulan terkait negara tetangga harus disalurkan melalui mekanisme yang etis dan tertutup. Jika ada masalah, seorang pejabat wajib menyampaikannya secara langsung kepada Presiden Prabowo, yang kemudian akan memfilternya dan menugaskan Menteri Luar Negeri untuk mengambil langkah diplomatik yang terukur.
“Jangan-jangan ujung pisau ini diarahkan ke Bapak Presiden, mendegradasi wibawa dan nama baik Presiden. Jangan sampai ini terjadi. Mengapa yang bukan kompetensinya harus bersuara mengancam negara lain? Saya sangat tidak setuju,” tegasnya dengan nada yang tak menyisakan ruang untuk kompromi.
Sore perlahan merayap turun di langit Jakarta. Sebelum wawancara usai, Dr. John Palinggi menyempatkan diri melantunkan harapan terbaiknya untuk kedua negara.
Sebagai tokoh yang memahami betul urat nadi investasi internasional, ia tahu bahwa modal hanya akan mengalir ke tempat di mana perdamaian dan kepastian hukum dijaga ketat.
Ia mendoakan agar kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Lawrence Wong senantiasa diberkahi kelancaran dalam menyelesaikan setiap persoalan bilateral. Ia berharap hubungan harmonis yang telah terjalin puluhan tahun tidak dikorbankan demi syahwat politik sesaat segelintir elite.
“Saya pastikan, kedua belah pihak—baik Indonesia maupun Singapura—akan mencari solusi yang lebih elegan, dengan prinsip saling menghormati dan melihat manfaat yang lebih baik bagi kedua bangsa,” tutupnya.
Di tengah dunia yang semakin bergolak, pesan dari ruang kerja dekat Bundaran HI ini menggema jelas: diplomasi bukanlah panggung untuk aksi heroisme prematur. Ia adalah seni merawat persahabatan, di mana satu musuh sudah terlalu banyak, dan kewibawaan seorang Presiden adalah benteng kedaulatan yang tak boleh diruntuhkan dari dalam.
(Victor)
