JAKARTA, IndonesiaVoice.com — Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jalan Perubahan (DPP Bara JP) menggelar Rapat Pleno ketiga tahun ini di Kedai Aceh Lampoh, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2026).
Agenda penting ini bertepatan dengan peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda. Pleno tersebut membahas tiga agenda utama: reorganisasi struktur DPP, evaluasi pendampingan program kerja, serta persiapan konsolidasi organisasi menyongsong kontestasi politik 2029.
Ketua Umum DPP Bara JP, Willem Frans Ansanay, menyatakan bahwa pleno ini melahirkan keputusan strategis mengenai komposisi dan perubahan struktur kepengurusan. Selain perombakan internal, Bara JP mengevaluasi pendampingan kegiatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam berbagai kunjungan daerah.
Sebagai langkah lanjutan, Bara JP menjadwalkan konsolidasi eksternal secara menyeluruh pada 2027 melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Silaturahmi Nasional (Silatnas) seluruh pengurus daerah.
“Pada tahun 2027, Bara JP akan menggelar konsolidasi eksternal melibatkan seluruh organ daerah. Langkah ini disiapkan untuk membahas secara tuntas kesiapan organisasi memasuki tahun politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2029,” ujar Willem Frans Ansanay usai rapat pleno.
Frans menambahkan, dalam waktu dekat tim DPP Bara JP akan melawat ke Solo, Jawa Tengah, untuk menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo selaku Pembina Utama Bara JP.
Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan hasil keputusan pleno sekaligus meminta arahan strategis terkait arah gerak organisasi dan persiapan agenda politik 2029.
Menepis Narasi Pemakzulan dan Isu Ijazah
Di tengah dinamika politik nasional, Frans Ansanay menanggapi tajam manuver sejumlah pihak yang memunculkan isu legalitas ijazah serta wacana pemaftrohan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Frans, narasi yang dihembuskan oleh figur seperti Denny Indrayana maupun wacana hak angket dari parpol oposisi merupakan bagian dari wacana politik yang tidak berdasar hukum.
“Suara 98,6 juta pemilih atau sekitar 58 persen rakyat Indonesia telah memberikan mandat sah kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tidak ada dasar hukum, baik dari keputusan Mahkamah Konstitusi maupun undang-undang, yang bisa memaksakan Wakil Presiden untuk mundur,” tegas Frans.
Ia menilai, serangan politik yang diarahkan kepada Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka pada hakikatnya bermotif mengundurkan atau mendegradasi legitimasi Presiden Prabowo Subianto.
Frans memperingatkan partai politik yang masuk dalam koalisi pemerintah agar menjaga etika politik dan tidak melakukan gerakan yang mengganggu stabilitas nasional.
“Pihak-pihak yang sudah dirangkul dalam koalisi pemerintahan seharusnya tahu diri dan bermoral. Sangat tidak etis jika sudah diberi ruang di pemerintahan tetapi justru mengganggu dari dalam,” sindirnya.
Kawal Asta Cita dan Kedaulatan Rakyat
Bara JP menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Organisasi relawan ini siap mensosialisasikan dan mengawal program strategis pemerintah, seperti program Asta Cita, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Frans menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi di tingkat daerah, menyerap aspirasi masyarakat, serta memutus rantai kendala distribusi ekonomi di tingkat desa.
“Bara JP bersama rakyat akan berdiri paling depan menjaga kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan negara. Kami berkomitmen penuh mengawal Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hingga 2029,” pungkas Frans.
(Victor)
