IndonesiaVoice.com – Beberapa waktu lagi berdentang, Indonesia akan meninggalkan tahun 2023, disebut sebagai Tahun Politik. Berlanjut memasuki Tahun 2024 menuju Pemilu lima tahunan untuk memilih legislatif yang dimulai dari wakil rakyat di Pemerintahan Kota/Kabupaten, Provinsi, Senator/DPD sampai Pilpres pada 14 Februari 2024.

Relawan Kita Ganjar Nusantara (KGN), bagian dari elemen politik untuk menyokong terpilihnya Kepemimpinan Nasional melalui Pilpres, telah mendeklarasikan diri pada tanggal 28 Oktober 2022.

“Usai terbentuk, KGN terus berkontribusi dalam kerja-kerja politik bagi perjuangan Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Presiden-Wakil Presiden RI 2024, lewat mesin struktural KGN di daerah-daerah,” ujar Ketua Umum DPP KGN Boyke H Simanjuntak dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 di Sekretariat KGN di KIB Consulting, Pluit, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

“Bahkan, melalui FGD yang digodok Tim Asistensi KGN telah berhasil menyusun Buku 8 Program Harapan Rakyat yang diberikan kepada (Tim Pemenangan Nasional) TPN Ganjar Mahfud pada November 2023 dan disambut antusias oleh Bapak Arsjad Rasjid, Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD,” lanjutnya.

Menurut Boyke, pada dasarnya beberapa hal perumusan pikiran KGN linear dengan Program Ganjar-Mahfud dalam menyokong dan Menuju Indonesia Unggul, Indonesia Lebih Baik dan Indonesia Raya.

“Ganjar–Mahfud MD adalah Paslon Presiden–Wakil Presiden RI dengan nomor urut 3. Dalam kapasitas Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden, Dia mempunyai rekam jejak kinetik yang hebat dalam 10 tahun sebagai Gubernur Jawa Tengah, pengalaman DPR RI, sederhana sangat merakyat, dinantikan rakyat untuk memimpin, Sat Set dalam memberikan solusi atas permasalahan bangsa dan mempunyai komitmen tegak lurus terhadap Konstitusi, Keutuhan dan Persatuan NKRI,” kata dia.

Sementara, lanjut Boyke, Mahfud MD sebagai Cawapres merupakan figur antitesis terhadap mafia hukum mempunyai pengalaman Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

“Pak Mahfud yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi adalah sosok pendekar hukum, sederhana dan punya visi untuk memberantas dan mencegah korupsi agar penyelenggaraan pembangunan terhadap dana yang dianggarkan menjadi tepat sasaran untuk kesejahteraan rakyat bukan dikorupsi untuk kepentingan pribadi dan golongan sehingga merusak kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Dukacita Hukum Indonesia

Wakil Ketua Umum Kita Ganjar Nusantara (KGN) Rudy Sihombing membeberkan Pada Tahun Politik 2023, Masalah Etik menjadi topik dan trending bagi sikap dan integritas bangsa dipertaruhkan karena hati nurani alami krisis, hal mana tidak lagi menjadikan patokan norma hakiki bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar norma positif, yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dan terbitnya Keputusan MK yang meloloskan Cawapres tertentu, merupakan dukacita Hukum Indonesia.

“Tidak mempunyai logika hukum. Sebab masyarakat melihat dan merasakan hasil persidangan Etik MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) telah mengeluarkan keputusan Etik terhadap Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK lantaran terbukti melakukan pelanggaran berat,” katanya.

“Kemudian, kok bisa keputusan MK yang meloloskan Cawapres tertentu yang diramaikan dengan sebutan sebagai “Politik Dinasti”, sebab Hakim Konstitusi yang memutus adalah pamannya. Logika hukum yang kacau, tergelincir dengan kebutuhan perubahan Undang-Undang bagi kepentingan personal sesaat, dengan semudah itu dapat dikabulkan?,” imbuhnya.

Rudy menegaskan, Keputusan MK atas pemenuhan syarat Cawapres bersifat final, mengikat Vs Keputusan Etik MKMK, sangat paradoks bahwa Keputusan Etik MKMK yang tidak dapat membatalkan Keputusan MK terkait lolosnya dan memenuhi syarat Cawapres tertentu oleh KPU, amat menyakitkan.

“Sifat putusan lembaga MK ini dapat membahayakan eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila, jika suatu saat kelak terdapat permohonan sekelompok masyarakat hendak mengajukan perubahan ideologi Negara dari Pancasila dapat diubah berdasarkan agama tertentu, yang akan membahayakan keberlangsungan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

“Karena itu, Keputusan Etik MKMK seperti ini, ke depan sudah semestinya menjadi bagian penting MKMK juga diberi kewenangan membatalkan Keputusan MK yang bersifat final dengan maksud demi menjaga kepastian hukum dan keadilan hukum serta keberlangsungan NKRI,” tambah dia.

Soal etik lainnya, menurut Rudy, yang lebih memprihatinkan adalah pribadi yang mengkhianati partainya dan gurunya serta meninggalkan partainya begitu saja, demi merebut kekuasaan lewat jalan lain dan demi koalisi oligarki, sehingga wujud teladan, karakter mulia sebagai tokoh, politisi, negarawan bangsa bagi pembelajaran untuk generasi baru menuju Indonesia Emas yang diajarkan dengan cara-cara menghalalkan pengkhianatan dan menghancurkan norma untuk menuju kepentingan apapun.

“Adanya ajaran pengkhianatan ini, maka diperlukan pembangunan insani budi pekerti, etika dan spiritual dalam pendidikan nasional yang mesti ditanamkan dan diajarkan lebih dalam lagi ke depan,” tuturnya.

Potensi Kecurangan Pemilu

Hal lain disampaikan Rudy terkait prahara Tahun Politik 2023 dalam masa kampanye Pilpres. Menurutnya, Fakta kerja KPU yang tidak tegas terhadap beredarnya video dan berita di medsos adanya bagi-bagi amplop (money politic), baik yang dilakukan penyokong Paslon Presiden-Wapres maupun Paslon sendiri dan kelalaian surat suara yang sudah dikirimkan tidak terjadwal di Taiwan LN, memperlihatkan kerja ugal-ugalan.

“Karena itu diperlukan peran Bawaslu yang lebih kuat, cepat melakukan tindakan tegas, turun ke lapangan mengevaluasi, memonitor dan membayang-bayangi kerja KPU agar pemilu Pilpres berjalan jujur, transparan dan adil yang tidak menimbulkan distorsi dan kerusakan demokrasi. Pun, KPU semestinya menjadi lembaga penyelenggara Pemilu yang jauh dari intervensi Lembaga Negara apapun termasuk Presiden,” tegas dia.

Rudy menguraikan, potensi kecurangan Pemilu akan dilakukan oknum-oknum yang mempunyai kepentingan terhadap paslon tertentu. Diantaranya, kecurangan memperdayai IT, menggelembungkan surat suara, menghilangkan surat suara, bahkan dapat memanipulasi surat suara melalui Hacker dan keahlian IA (Intelligent Artifisial) yang mungkin mengubah hasil Pilpres.

“Sebab itu, KPU mestinya semakin mewaspadai dan wajib menjaga proses penghitungan surat suara dari suara di TPS hingga jenjang Provinsi, Nasional berlangsung jujur dan kredibel,” katanya.

Diakhir Refleksi Akhir Tahun 2023, Ketua Umum DPP KGN Boyke H Simanjuntak mengajak seluruh Relawan KGN menjadi mata, telinga dan di hati rakyat untuk Ganjar Mahfud MD, dengan sangat yakin kerja-kerja melakukan blusukan-blusukan, kampanye ke berbagai daerah dari ujung Merauke hingga Aceh, disongsong di kota-kota, pasar-pasar, jalan-jalan, lapangan-lapangan, rumah-rumah, lorong-lorong, gang-gang disambut puluhan jutaan orang/rakyat membuktikan siaran medsos, berita sangat begitu antusiasme akar rumput rakyat menyambut tampilnya kepemimpinan Ganjar Mahfud MD bagi Indonesia. Bukan memenangkan capres cawapres dengan hasil survei yang tidak kredibel.

“Hal itu dimaknai bahwa Indonesia akan menyongsong Presiden–Wakil Presiden RI 2024 yang baru, yang akan mewujudkan kehendak rakyat melanjutkan keberlangsungan Pembangunan Sumber Daya Insani Nasional yang mensejahterakan rakyat Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045 yang dicita-citakan,” jelasnya.

“Mari seluruh Pengurus DPP, DPD, DPC dan PAC KGN Se-Tanah Air bersama-sama dengan solid Menjaga Demokrasi, Ganjar Mahfud MD, Dihati. Menang, Menang, Menang,” seru Boyke bersama pengurus KGN lainnya.(*)