IndonesiaVoice.com – Saat angin perubahan terasa begitu lambat di tengah moratorium pemekaran daerah, satu suara dari Sumatera Utara terdengar semakin lantang.
Di ruang yang tenang namun penuh harapan, Dr. JS Simatupang, SH, MA, CGRP, Ketua Umum DPP Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT), menyampaikan keyakinannya bahwa pemekaran tidak mati—ia hanya tertidur sementara, menunggu momentum yang tepat.
Bersandar pada pengalaman panjangnya, JS Simatupang menyuarakan realita dan urgensi yakni pemekaran parsial adalah solusi paling rasional di tengah kebuntuan yang disebabkan moratorium tanpa batas waktu jelas.
“Pemekaran tidak dibatalkan, hanya tertunda hingga regulasi penunjangnya tersedia,” ujar Ketua VI Koordinator Konsolidasi dan Advokasi FORKONAS PP DOB ini dengan penuh keyakinan.
JS Simatupang merujuk pada dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang hingga kini belum disahkan—Desain Besar Penataan Daerah dan Daerah Persiapan.
Dua dokumen ini menjadi kunci yang selama 11 tahun terakhir telah menahan laju pembentukan daerah otonom baru, termasuk Provinsi Tapanuli yang sudah menyelesaikan proses administrasinya di tingkat pusat maupun DPR Komisi II.
Tapanuli, Di Garis Depan Daerah Siap Mekar
Dari 346 Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang tercatat oleh Kemendagri hingga tahun 2025, sebanyak 91 CDOB telah mengantongi Amanat Presiden (Ampres) sejak 2014. Protap—Provinsi Tapanuli—termasuk dalam daftar tersebut.
Protap bukan hanya siap secara dokumen. Ia adalah simbol perjuangan wilayah yang ingin lebih dekat dengan pusat pelayanan, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menjawab ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi.
“Kalau kita ingin menghadirkan keadilan wilayah dan mempercepat pembangunan, tidak semua harus menunggu secara bersamaan. CDOB yang sudah siap bisa didahulukan,” tambah JS Simatupang.
Langkah Bertahap, Bukan Langkah Mundur
Wacana pemekaran parsial pun mendapat angin segar saat FORKONAS PP DOB bertemu dengan Bappenas pada 23 Juli 2025.
Baca juga: Forkonas PP DOB Desak Pemerintah Buka Moratorium, PPPT Resmi Masuk Struktur Nasional
Dalam audiensi itu, Direktur Pemerintahan dan Keuangan Daerah Bappenas, Anang Budi Gunawan, menyatakan dukungannya terhadap pemekaran secara bertahap—dengan pendekatan berbasis data dan kesiapan.
Rekomendasi awalnya jelas yaitu mulai dengan 50–70 CDOB yang paling siap secara administratif, kapasitas fiskal, dan infrastruktur dasar.
Daerah lain bisa menyusul secara bertahap, sembari mempersiapkan diri memenuhi kriteria objektif.
Tapanuli, Antara Identitas dan Masa Depan
Baca juga: Hadiri Munas Forkonas PP DOB 2025, PPPT: Cabut Moratorium, Wujudkan Provinsi Tapanuli
Pemekaran Provinsi Tapanuli bukan hanya soal garis batas atau pembagian wilayah administratif.
Lebih dari itu, ini adalah pengakuan atas sejarah panjang dan identitas kultural masyarakat Tapanuli Raya.
“Kami sudah menunggu lebih dari satu dekade. Saat ini, semua dokumen sudah lengkap. Yang kami butuhkan hanya kemauan politik dari pemerintah pusat,” ujar JS Simatupang, menutup percakapan dengan nada harap sekaligus ketegasan.
Bagi masyarakat Tapanuli, pemekaran bukan sekadar opsi administratif—ini adalah panggilan sejarah.
Baca juga: Perjuangan Tak Kenal Lelah, PPPT Kawal Pembentukan Provinsi Tapanuli di Forkonas PP DOB 2025
Dalam kompleksitas pembangunan Indonesia, pemekaran parsial adalah jalan tengah yang adil dan realistis. Dan di barisan depan perubahan itu, Provinsi Tapanuli telah siap menyongsong masa depan.
#PemekaranParsial #ProvinsiTapanuli #CDOB #Forkonas #OtonomiDaerah #JSsimatupang #PemekaranDaerah #PembangunanWilayah #TapanuliRaya #MoratoriumPemekaran
Be the first to comment