IndonesiaVoice.com – Menghadapi perkembangan serta situasi nasional dan global yang semakin dinamis, dibutuhkan respons cepat oleh Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan kepaduan dan akselerasi dalam mengawal isu strategis dan program prioritas nasional.
Oleh karenanya, tiga lembaga, yang berada di bawah Presiden yaitu: Kantor Staf Presiden (KSP), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas), menandatangani nota kesepahaman yang menyepakati kerangka kerja bersama.
Secara spesifik, isu yang menjadi perhatian terkait dengan: Geopolitik, Papua, Demokrasi dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca juga: Respon KSP Terkait Tuduhan Pemerintah Ancam Kebebasan Berekspresi
Dalam pelaksanaan penandatanganan MoU pada Selasa, 23 Mei 2023, masing-masing lembaga diwakili pemimpin lembaganya yakni: Jenderal TNI Purn. Dr. Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Andi Widjajanto selaku Gubernur Lemhannas, dan Laksdya TNI Dadi Hartanto selaku Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas).
Dalam keterangan persnya (23/5/2023) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan ketiga lembaga yang berada di sekitar Presiden memiliki peran yang strategis.
Terkait dengan kepentingan dan urgensi mengelola isu Geopolitik, Papua, Demokrasi, dan Ibu Kota Nusantara, Moeldoko menegaskan: “Isu-isu tersebut bisa menjadi game changer ke depan, akan memengaruhi jalannya pemerintahan, akan mempengaruhi efektivitas pelayanan publik, serta akan mempengaruhi macam-macam aspek penyelenggaraan negara.”
Sementara Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto juga mengutarakan apresiasinya atas rekomendasi sinergi dengan KSP dan Setjen Wantannas.
“Semoga sinergi yang dilakukan antar lembaga yang memang memiliki interaksi strategis langsung dengan presiden, akan mengubah faktor-faktor yang saat ini kita lalui sehingga kita tidak gagal dalam pelaksanaan tugas dan selalu siap menghadapi keadaan strategis.”
Sedangkan Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dadi Hartanto melihat MoU yang ditandatangani adalah hal nyata yang bisa dipakai untuk bekerja sama dan meningkatkan koneksi antara KSP, Lemhannas, dan Setjen Wantannas dalam mengoptimalkan pengendalian program-program serta penanganan struktural agar dapat berkontribusi secara signifikan demi keberlangsungan pembangunan bangsa dan negara.
Baca juga: Terbukti dan Teruji, Octolin dan Nuzul Deklarasi Pimpin Kembali DPC Peradi Jakarta Selatan
“Melalui kerja sama ini kami siap mengikuti dan efisien demi kebutuhan bersama dalam menghadapi tantangan, mencari solusi dan berkontribusi secara signifikan,” urainya.
Dalam waktu dekat, Gugus Tugas yang dibentuk oleh MoU akan mulai bekerja dalam mengkaji isu: Geopolitik, Papua, Demokrasi, dan Ibu Kota Nusantara secara multidisipliner dan multipihak untuk memberi masukan strategis kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan berbagai isu tersebut.
Gugus Tugas tersebut akan dikendalikan langsung oleh Wakil Gubernur Lemhannas selaku Ketua Pelaksana bersama Deputi V Kepala Staf Kepresidenan selaku Wakil Ketua Pelaksana I, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas selaku Wakil Ketua Pelaksana II, dan Deputi Pengembangan Setjen Wantannas selaku Wakil Ketua Pelaksana III.
Be the first to comment