Jakarta, IndonesiaVoice.com – Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) masa bakti 2020-2025 bersama Panitia Kongres VII menyatakan kesiapannya dalam penyelenggaraan Kongres VII PIKI Tahun 2026.
Forum musyawarah tertinggi kaum cendekiawan Kristen ini akan diselenggarakan di DKI Jakarta pada 30 April hingga 2 Mei 2026.
Pengumuman tersebut disampaikan secara langsung dalam Konferensi Pers yang digelar di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/4/2026).
Hadir sebagai narasumber utama adalah Ketua Umum DPP PIKI Dr. Badikenita Putri Sitepu, S.E., S.H., M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PIKI Dr. Audy WMR Wuisang, S.Th., M.Si., dan Ketua Panitia Kongres VII PIKI Benyamin Patondok.
Konferensi pers ini juga turut dihadiri oleh jajaran Dewan Pakar dan Dewan Penasehat PIKI, di antaranya Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, MA (Ketua Dewan Pakar), serta perwakilan Dewan Penasehat Dr. Ir. Pasti Tampubolon dan Firman Jaya Daeli.
Kongres VII PIKI kali ini mengangkat tema sentral yang diambil dari Kitab Amsal, yakni “Masa Depan yang Kokoh“. Tema ini merupakan kesinambungan dari tema kongres-kongres sebelumnya, seperti “Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa” pada Kongres V (2015) dan “Tegakkanlah Keadilan” pada Kongres VI (2021).
Fokus Agenda Energi, Ketahanan Pangan, dan SDM
Ketua Panitia Kongres VII PIKI, Benyamin Patondok, memaparkan secara teknis persiapan panitia telah mencapai 99 persen. Rangkaian perhelatan akan dibagi ke dalam dua agenda utama yang berlokasi di dua tempat berbeda.
Agenda pertama adalah Study Meeting yang akan dilaksanakan pada Kamis pagi, 30 April 2026, bertempat di Lumire Hotel Convention Center.
“Apa yang dihasilkan dalam Study Meeting ini dirancang agar benar-benar bisa mewakili umat Kristiani lewat PIKI dalam memberikan solusi konkret kepada pemerintah. Ada tiga topik utama yang akan kita bahas, yaitu energi, ketahanan pangan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM),” jelas Benyamin kepada awak media.
Tiga isu strategis tersebut dipilih karena dinilai sangat relevan dengan tantangan global dan domestik yang tengah dihadapi pemerintahan saat ini. Hasil dari Study Meeting akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi.
Setelah agenda Study Meeting selesai, seluruh peserta akan bergeser ke Hotel Gran Melia untuk mengikuti agenda kedua, yakni Persidangan Kongres VII PIKI, yang akan berlangsung sejak 30 April malam hingga ditutup pada 2 Mei 2026 siang.
Terkait kehadiran pejabat negara, Benyamin mengonfirmasi panitia merencanakan pembukaan Kongres VII PIKI dilakukan oleh Ketua MPR RI.
Sementara itu, upacara penutupan kongres pada 2 Mei diharapkan dapat dihadiri dan ditutup secara resmi oleh Menteri Agama RI.
“Kemarin saya berkonsultasi dengan Ketua Umum PIKI. Beliau menyarankan agar hasil dari kongres ini nantinya disampaikan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam sebuah pertemuan di Istana Negara,” tambah Benyamin.
Ia juga meyakini tingginya antusiasme peserta, di mana utusan dari berbagai daerah tetap berkomitmen hadir di Jakarta meskipun tengah dihadapkan pada situasi kenaikan harga tiket pesawat.
Policy Paper
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP PIKI Dr. Audy Wuisang memberikan penegasan tajam terkait posisi dan metodologi pergerakan PIKI sebagai organisasi inteligensia.
Ia merespons sejumlah kritik dari publik yang kerap mempertanyakan absennya pernyataan pers PIKI di tengah memanasnya isu-isu sosial, politik, maupun keagamaan.
Audy menjelaskan PIKI memiliki garis pergerakan yang berbeda secara fundamental dengan organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan Kristen seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
“Perlu dijelaskan, PIKI berbeda dengan GMKI atau GAMKI. Kalau teman-teman berteriak bertanya kenapa tidak ada statement dari PIKI, jawabannya adalah karena bukan begitu gaya inteligensia Kristen. Kami mendukung rekan-rekan di GAMKI dan GMKI untuk mengeluarkan statement. Namun di PIKI, kami lebih memilih memproduksi policy paper (kertas kebijakan),” tegas Audy.
Menurut data internal yang disampaikan Audy, sejak periode kepengurusan sebelumnya, PIKI telah memproduksi sekitar 40 hingga 50 policy papers yang diserahkan kepada para pemangku kebijakan.
Sebaliknya, PIKI tercatat hanya mengeluarkan satu kali pernyataan pers secara terbuka pada periode ini.
“Itu sebabnya kami tidak cawe-cawe atau tidak menyampaikan laporan ke polisi terkait isu-isu yang reaktif di masyarakat. Bagi kami, penanganan gaya inteligensia Kristen adalah melakukan pengamatan, mengkajinya lebih dalam terkait dengan tafsir keagamaan, teologis, atau biblika, sebelum sampai pada sebuah sikap kelembagaan. Ke depan, PIKI akan hadir dengan program yang lebih menyala, tetapi menyala dalam koridor intelektual dan inteligensia,” papar Audy.
Audy juga menegaskan status PIKI di ranah pembinaan keumatan.
“PIKI menghimpun semua komponen kekristenan dengan basis kepakaran. Kami bukan organisasi kaderisasi. Bahwa ada jenjang kader di kelembagaan, itu benar, tapi tugas utama PIKI bukanlah mencetak kader dari nol, melainkan mengonsolidasikan kaum inteligensia,” urainya.
Baca juga: FKKN: Menembus Batas Denominasi, Menyadarkan Umat pada Realitas Politik Bangsa
Konsolidasi Organisasi dan Legitimasi Nasional
Ketua Umum DPP PIKI, Dr. Badikenita Putri Sitepu, memaparkan rekam jejak panjang konsolidasi PIKI yang telah dimulai sejak Kongres V pada tahun 2015.
Saat itu, kepemimpinan dipegang oleh Baktinendra Prawiro bersama Audy Wuisang sebagai Sekjen, dan Badikenita sebagai Wakil Ketua Umum.
Menurut Badikenita, proses kesinambungan organisasi (continuity) sangat penting untuk menjaga muruah PIKI.
Sejak 2015 hingga menjelang Kongres VII 2026, PIKI tidak hanya melakukan revisi dan penyempurnaan AD/ART, tetapi juga perluasan struktural yang masif dan legal.
“Ini dibuktikan dari 2015 sampai 2026, kita sudah terbentuk hampir di seluruh provinsi. Organisasinya ada, bukan hanya nama. Pelantikan pengurus daerah sering kali dilaksanakan di kantor pemerintahan seperti kantor gubernur, dihadiri oleh pemerintah daerah setempat, dan langsung didaftarkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di provinsi masing-masing,” terang Badikenita.
Ia menjamin bahwa seluruh DPD (Tingkat Provinsi) dan DPC (Tingkat Kabupaten/Kota) PIKI berstatus resmi, sah, dan diakui oleh negara. Badikenita menolak keras praktik instan dalam organisasi.
“Bukan hanya menjelang kongres lalu kepengurusan buru-buru dilantik. PIKI sejak 2015 tidak melakukan itu. Keabsahan DPD dan DPC kita sangat clear,” tegasnya.
Secara statistik, Sekjen Audy Wuisang menambahkan bahwa PIKI saat ini menaungi 29 DPD definitif dan 87 DPC definitif di seluruh Nusantara.
Meskipun mengalami stagnasi di dua provinsi dalam satu tahun terakhir untuk pergantian pengurus formal, serta tantangan pembentukan di wilayah Bangka Belitung dan Aceh, PIKI mencatat kenaikan signifikan dari sebelumnya 23 DPD menjadi 29 DPD.
Sinergi Cendekiawan Lintas Agama
Selain mengonsolidasikan intelektual Kristen, Badikenita menyoroti kiprah PIKI dalam menjaga pluralisme melalui forum organisasi cendekiawan lintas agama.
Selama hampir 15 tahun, PIKI aktif menjalin kerja sama sejajar dengan Ikatan Sarjana Katolik (ISKA), Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI), dan Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI).
“Ketika ada peristiwa seperti demonstrasi yang mengarah pada anarkisme akibat perbedaan agama, atau pasca-penerbitan SKB 2 Menteri, kami forum cendekiawan berkumpul. Kami saling mengundang di setiap acara Dies Natalis. Kehadiran PIKI di forum lintas agama ini merupakan bentuk tanggung jawab merawat keindonesiaan,” jelas anggota DPD RI tersebut.
Di tingkat pemerintahan, Badikenita membantah anggapan PIKI berjarak dengan negara. Sebaliknya, kolaborasi strategis justru terbangun kuat.
PIKI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai institusi tinggi negara, seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Hukum, dan berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Lemhannas adalah lembaga tertinggi negara yang menghasilkan pemimpin. Puji Tuhan, PIKI rutin mendapat alokasi utusan di setiap angkatan pendidikan Lemhannas, baik Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) maupun Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA),” kata Badikenita merinci capaian organisasinya.
Untuk mendokumentasikan seluruh perjalanan sejarah dan buah pemikiran tersebut, DPP PIKI akan secara resmi meluncurkan Buku Sejarah PIKI pada perhelatan Kongres VII mendatang.
Menutup konferensi pers, Badikenita menegaskan filosofi pergerakan lembaganya.
“Di PIKI, kami bekerja dengan semboyan Ad Caritas Et Veritas—Demi Kasih dan Kebenaran. PIKI bukanlah sekadar nama Badikenita atau Audy Wuisang. Jika PIKI hanya dikenal karena satu atau dua tokohnya, berarti organisasi ini gagal. Namun, karena kami telah meletakkan fondasi yang kuat di seluruh daerah, kelak kita bisa mengatakan: PIKI tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana,” pungkasnya.
Kongres VII PIKI diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepengurusan baru, tetapi menjadi momentum penegasan kembali komitmen kaum inteligensia Kristen dalam memberikan kontribusi pemikiran akademis yang konstruktif demi tercapainya masa depan bangsa yang kokoh.(*)
