Beranda blog Halaman 78

Lantik 89 Penerima Beasiswa, Rektor ITHB Samuel Tarigan: “Kalian Adalah Calon Pemimpin Pembawa Perubahan dengan Kualifikasi Global”

Redaksi
-
0
Lantik 89 Penerima Beasiswa, Rektor ITHB Samuel Tarigan: “Kalian Adalah Calon Pemimpin Pembawa Perubahan dengan Kualifikasi Global”

IndonesiaVoice.Com – Institut Teknologi Harapan Bangsa (ITHB), melalui program Gerakan Gereja Belajar (GGB) dan Jalur Prestasi Olahraga (JPO) 2019, melantik 89 calon mahasiswa penerima beasiswa studi penuh (100%) dengan total nilai Rp. 12,5 Milyar. 

Pada Tahun 2019, ada 1500 pelamar yang berasal dari 44 kota, 22 provinsi dan 39 denominasi gereja yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan program beasiswa ini.

Prosesi pelantikan penerima beasiswa ITHB 2019 ditandai dengan penandatanganan kontrak antara pihak Yayasan Petra Harapan Bangsa dengan perwakilan penerima beasiswa GGB dan JPO, dan dilanjutkan dengan pemakaian jas almamater ITHB secara simbolis kepada masing-masing perwakilan kategori penerima beasiswa yang digelar di Assembly Hall, Lantai 5, ITHB, Bandung, 15 Agustus 2019.


Dr Bersih Tarigant menyalami perwakilan penerima Beasiswa Gerakan Gereja Belajar ITHB usai menandatangani kontrak

Ketua Dewan Pembina Yayasan Petra Harapan Bangsa, Dr Bersih Tarigant, dalam sambutannya, mengutarakan kepada para mahasiswa penerima beasiswa alasan diberikannya beasiswa GGB dan JPO ini.

“Beasiswa ini diberikan bukan karena saudara terlalu hebat, bukan karena kami terlalu baik, bukan juga karena kami kurang kerjaan. Tapi karena adanya panggilan Tuhan. Kami telah menerima karunia anugerah Tuhan dimana Yayasan Petra Harapan Bangsa sejak tahun 2002 hingga sekarang bisa tampil dengan menghasilkan ribuan lulusan mahasiswa yang berprestasi,” ujar Bersih Tarigant di Assembly Hall, ITHB, Bandung, 15 Agustus 2019. 

Lebih lanjut Bersih Tarigant mengatakan yayasan dan kampus ini telah diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. 


“Tuhan mengatakan kepada kami untuk mempersiapkan semua anak muda agar bangkit menjadi terang bagi bangsa. Karena bangsa ini masih dalam kegelapan. Orang-orang yang sepertinya tidak bisa melihat mana yang benar dan salah,” kata dia.

“Jadi kita rindu saudara-saudari untuk menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Disini (Kampus ITHB) kalian dilatih bukan saja kemampuan akademis tapi diajarkan untuk punya hati yang berkarakter,” tambah dia. 

Bersih Tarigant mengajak para mahasiswa ITHB untuk membangun komunitas Keluarga Allah yang cinta kepada bangsa dan hormat kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini.  


“Mari semua anakku, belajarlah sungguh-sungguh. Ikuti semua program latihan dan pembinaan spiritual karakter supaya ketika kalian lulus, kami bangga mengutus engkau dan kami melihat hal-hal baik yang akan terjadi ditengah bangsa ini,” pungkasnya. 

Hal senada disampaikan Rektor ITHB, Dr. Ir. Samuel Tarigan, MBA, yang bangga sekali menerima para mahasiswa yang diterima melalui jalur beasiswa ini. 

“Beasiswa diberikan bukan karena sekedar melakukan tanggung jawab sosial tapi karena ada cita-cita dan visi yang ingin di target. Dan saudara-saudari adalah orang terpilih dan orang yang tepat untuk disiapkan mencapai visi yang ada di kampus ini,” ujar dia. 


Samuel, yang pernah mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo atas inisiatif menyelenggarakan program studi S-1 Supply Chain Management dan S-1 Manajemen Online Business ini, membeberkan proses perekrutan beasiswa tahun ini sangat ketat. 

“Puji syukur, program beasiswa ITHB tahun ini mendapatkan sambutan yang luas dimana banyak peminatnya. Tahun ini yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa sebanyak 1500 pelamar yang berasal dari 44 kota, 22 provinsi dan 39 denominasi gereja. Dan kami telah seleksi cukup tepat. Kiranya juga kalian menghargai apa yang telah Tuhan berikan. Sebab banyak yang tidak dapat kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini,” urai dia. 

Didampingi Rektor ITHB Dr Samuel Tarigan, Dr Bersih Tarigant memakaikan secara simbolis jas almamater ITHB kepada perwakilan penerima Beasiswa Gerakan Gereja Belajar

Penerima anugerah ‘Asia Education Leadership Award’ oleh lembaga Chief Marketing Officer Asia (CMO Asia) ini juga yakin para mahasiswa penerima beasiswa ini punya potensi dan bisa lulus selama empat tahun. 


“Lulus dari ITHB diharapkan kalian adalah calon pemimpin yang membawa perubahan dengan kualifikasi global,” ujar Samuel.

Karir dengan kualifikasi global, menurut dia, bukanlah omong kosong. Pasalnya, lulusan ITHB sudah banyak yang berkiprah sampai ke manca negara.

“Selain itu, kalian juga akan memiliki kompetensi unggul. Dimana ketika kalian lulus nanti maka anda akan mampu menjadi problem solver (pemecah masalah),” urai dia.


Berikutnya, kata Samuel, para mahasiswa yang lulus nanti akan punya karakter unggul.

“Pendidikan karakter di ITHB cukup berhasil. Pendidikan karakter ini bukan dipaksakan. Puji syukur, di lingkungan sekitar kita dikenal sebagai kampus yang punya karakter. Jadi pertahankan itu,” kata dia. 

Terakhir, lanjut Samuel, para mahasiswa disini disiapkan agar mereka punya komitmen pada panggilan (calling). 


“Kita siapkan lulusan mahasiswa yang bukan untuk sejahtera, namun juga berkomitmen pada panggilan untuk membawa perubahan positif di tengah masyarakat,” tandasnya.

(VICTOR)

RKUHP Jangan Diskriminasi Dan Dipakai Untuk Mengkriminalkan Perbedaan

Redaksi
-
0
RKUHP Jangan Diskriminasi Dan Dipakai Untuk Mengkriminalkan Perbedaan

IndonesiaVoice.Com – Beberapa elemen masyarakat hadir dan bertukar pikiran dalam diskusi terfokus yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kebhinekaan dan Perdamaian (PKKP) Universitas Kristen Maranatha bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Percakapan kali ini terfokus pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang terkait langsung dengan kehidupan keagamaan.

Dr. Budi Prastowo dalam pengantar diskusi menyebutkan bahwa hari ini memang  diperlukan pembaruan KUHP mengingat KUHP yang dimiliki hari ini adalah warisan kolonial dan sudah berumur 100 an tahun.


“Masyarakat berubah, dan karena itu perspektif hukum juga mesti berubah. Perubahan KUHP agar relevan dan mampu menjawab persoalan di tengah masyarakat secara kontekstual tentu sangat dibutuhkan,” ujar Budi Prastowo di ruang rapat Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 18 Juli 2019.

Dan perspektif hukum, lanjut Budi, harus mencerminkan nilai-nilai kehidupan sebagai orang Indonesia dengan watak yang majemuk.

“Dalam masyarakat Indonesia, agama adalah ‘aset’ berharga, dan karena itu perlu dilindungi. Namun, agama yang mana yang harus dilindungi? Apakah hanya enam agama resmi yang semuanya diimpor dari luar itu? Bagaimana dengan agama-agama lokal?” urai dia.


“KUHP kita butuhkan, namun KUHP tidak boleh memberi ruang bagi praktik diskriminasi terhadap kelompok-kelompok rentan tertentu,” imbuh dia.

Apalagi, lanjut Budi, dalam satu agama saja terdapat beragam tafsir.

“Tafsir mana yang akan dipakai oleh pemerintah? Jangankan antar agama, relasi intra agama pun diwarnai oleh polemik tafsir. Karena itu, apakah pemerintah atau negara yang harus berdiri sebagai wasit dan pemutus?” tegas dia.


Sebab itu, menurut Budi, pemerintah perlu mendengar, membuka ruang diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat dan kelompok keagamaan sebelum RKUHP diketok.

“Undang-undang yang dikontruksi dalam spirit negara Pancasila harus menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara untuk hidup dan beribadat sesuai dengan keyakinan agamanya serta mendorong warga negara untuk hidup bijaksana, saling menghargai dan menghormati di tengah perbedaan,” kata dia.

Karena itu, sambung Budi, delik-delik agama dalam RKUHP harus dilihat kembali, didefinisikan secara jelas (walaupun tidak akan pernah benar-benar jelas tuntas), sehingga tidak menjadi pasal karet yang dipakai untuk kepentingan politis tertentu seperti yang terjadi hari-hari ini,” ujar dia.


Budi menuturkan ketika RKUHP tuntas, bukan berarti masalah selesai. Konsep dan penegakkan hukum saling berhubungan, tetapi adalah dua hal berbeda.

“Problem kita hari ini bukan hanya dalam tataran konseptual, tetapi juga dalam praktik penegakkan hukum itu sendiri. Tebang pilih, tunduk pada tekanan massa, tidak profesionalnya aparat penegak hukum, adalah masalah dalam praktik penegakkan hukum yang  dihadapi hingga kini,” kata dia.

“Karena itu, masyarakat perlu ambil bagian dalam mengawal jalannya perumusan dan penegakkan hukum,” tambah dia.


Apa yang dilakukan di UK Maranatha dan yang dihadiri oleh para sahabat dari FLADS, Jarilima,  Jakatarub, PGIW Jabar, PIKI, PS GMKI, GKP, GKI, LBH Bandung adalah bagian dari tanggung-jawab kewarganegaraan.

Seluruh lembaga diatas sepakat untuk menyerukan kepada pemerintah dan DPR RI agar tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP.

Libatkanlah lembaga-lembaga keumatan dan kemasyarakatan dalam perumusan ini, dan hukum harus menjamin posisi setara setiap warga negara, apa pun keyakinan dan agamanya.


Hukum tidak boleh mendiskriminasi, apalagi dipakai sebagai alat untuk mengkriminalkan perbedaan.

Sebaliknya, hukum harus tajam menindak orang yang berlaku anarki atas nama agama.

 

SAA Ke-35, PGI: Negara Mesti Menjamin Kesejahteraan Hidup dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warganya

Redaksi
-
0
SAA Ke-35, PGI: Negara Mesti Menjamin Kesejahteraan Hidup dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warganya

IndonesiaVoice.Com – Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) berbalut identitas SARA disertai kerakusan dalam bidang politik dan ekonomi, telah menambah tingginya suhu diskriminasi dan persoalan kemanusiaan di Ibu pertiwi. 

Hak-hak dasar yang belum terpenuhi dalam mengakses kebutuhan pokok, untuk dapat berekspresi, beragama dan berkepercayaan, serta untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak, menjadi tugas penting bagi semua untuk memastikannya dalam pemerintahan periode baru 2019-2024.

“Penegakkan hukum dan HAM secara adil dan konsekuen harus menjadi perhatian kita bersama, termasuk pemerintah dan umat beragama,” tegas Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (Wasekum PGI), Pdt Krise A Gosal, dalam sambutannya, sekaligus membuka ‘Seminar dan Lokakarya Agama-Agama (SAA) Ke-35 PGI’ yang digelar di Salatiga, Jawa Tengah, Rabu, 3 Juli 2019.


Pembukaan SAA Ke-35 PGI ditandai dengan pemukulan gong oleh Wasekum PGI Pdt Krise Gosal didampingi Ketua Umum Yayasan Bina Darma Salatiga Theofransus Litaay, SH,LLM, PhD, Dekan Fakultas Teologi Universitas Krsiten Satya Wacana (UKSW) Dr David Samiyono (mewakili Pimpinan UKSW) dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jhoni Ginting SH, MH (mewakili Menteri Hukum dan HAM). 

Acara SAA Ke-35 yang berlangsung dari tanggal 3-5 Juli 2019 ini merupakan hasil kerjasama antara PGI dengan Yayasan Bina Darma Salatiga dan UKSW.

Lebih lanjut Pdt Krise mengatakan pemikiran dan sikap kritis, konstruktif dan berkelanjutan dari para akademisi dan aktivis sosial ini turut menjadi ujung tombak penegakan keadilan bagi warga negara yang selama ini mengalami pengucilan, pembiaran, perampasan dan persekusi. 


“Sesuai konstitusi kita, negara sudah semestinya menjamin kesejahteraan hidup dan pemenuhan hak-hak dasar warganya. Oleh karena itu pula, kita bersama-sama harus turut menjadi mitra kritis pemerintah yang mengawal kebijakan dan program-program yang akan dibuat untuk lima tahun ke depan,” imbuh dia.

Menurut Krise, penyelenggaraan SAA ke-35 PGI memang secara sengaja mengusung isu pasca pemilu 2019 agar semangat dan suara keberpihakan terhadap warga negara yang selama ini teracuhkan, terdiskriminasi dan terpinggirkan kelak mendorong pemerintah untuk terus mewujudkan kebhinekaan di negara-bangsa ini, sekaligus menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semoga melalui SAA ke-35 PGI ini tercipta ruang bagi kita untuk mendiskusikan isu-isu kritikal terkait tema besar ‘Agama dan Warga Negara yang Terpinggirkan Pada Kepemimpinan Baru Indonesia’ dan menghasilkan sejumlah rekomendasi serta rencana tindak lanjut yang berguna bagi pemerintah dan institusi kita masing-masing,” ujar dia.


Sementara Ketua Umum Pengurus Yayasan Bina Darma (YBD) Salatiga, Theofransus Litaay, SH,LLM, PhD menyatakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini adalah persoalan intoleransi dan konflik ideologi di Indonesia. 

“Persoalan semacam ini memiliki dimensi jangka panjang sehingga perlu diantisipasi sejak awal, dibahas dan dirumuskan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan agar kehidupan kebangsaan kita di masa kini maupun masa yang akan datang semakin diperkuat dalam semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Theofransus Litaay yang juga bekerja sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden ini. 

“Hal ini pula yang kami lihat diperjuangkan oleh PGI dan perlu mendapatkan dukungan untuk diwujudkan termasuk dukungan dari YBD. Itulah sebabnya YBD mendukung kerjasama ini bersama-sama dengan UKSW dan Mission21 dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Seminar dan Lokakarya Agama-Agama PGI ke-35,” tambah Theo, demikian dia akrab disapa. 


Menurut Theo, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) ini, acara SAA ke-35 PGI ini melibatkan unsur Yayasan Bina Darma Salatiga, Anggota dan senior GMKI Salatiga, serta Pusat Studi Agama, Pluralisme dan Demokrasi UKSW.

Panitia, menurut dia, selanjutnya merumuskan format kegiatan SAA ke-35 dalam bentuk seminar dan lokakarya yang disertai dengan mekanisme pemaparan oleh para pakar di dalam acara seminar dan dilanjutkan dengan presentasi 30 makalah hasil call for paper yang diseleksi dari 72 abstrak.

“Diharapkan dengan strategi semacam ini maka dapat dihasilkan berbagai pokok pemikiran yang mendalam serta komprehensif. Selain itu abstrak makalah yang tidak terpilih untuk dipresentasikan dalam seminar ini akan diterbitkan dalam jurnal ilmiah Pax Humana,” kata Theo. 


“Buku rumusan hasil prosiding SAA ke-35 akan diserahkan ke PGI dan diharapkan bisa bermanfaat bagi perumusan materi-materi Sidang Raya PGI tahun 2019,” tandasnya. 

Acara SAA ke-35 PGI selama tiga hari tersebut dihadiri para narasumber yang kompeten dibidangnya. Diantaranya, Prof. Dr. Sumanto Al-Qurtuby, Dr. Amilatul Qibtiyah, Dra. Arshinta M.Kes, Dr. Hatib Abdul Kadir, Prof. Dr. I. Nengah Duija, dan Pdt Dr. Izak Y.M Lattu.

Pembukaan SAA kala itu dihadiri ratusan peserta yang berasal dari perwakilan kalangan gereja, lembaga-lembaga Kristiani, lembaga-lembaga lintas agama dan para tokoh agama serta para mahasiswa.


Diantaranya, hadir Ketum PGIW DKI Jakarta Pdt Manuel Raintung, Sekum PGIW DKI Pdt Ferry Simanjuntak, Ketua Majelis Tinggi Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI), Frans Ansanay, Ketua Umum Sinode GKSI Pdt Marjiyo STh, Plt. Sekum Sinode GKSI Yus Seli, Ketua MUKI Djasarmen Purba, Sekjen MUKI Marwadi Zega, dan Ketum Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia (PERWAMKI) Stevano Margianto dan Sekum PERWAMKI Agus Riyanto Panjaitan.

(InVoice)

Sejak Pemerintahan Jokowi, Bantuan Sosial Terus Meningkat Setiap Tahun untuk Masyarakat Terpinggirkan

Redaksi
-
0
Sejak Pemerintahan Jokowi, Bantuan Sosial Terus Meningkat Setiap Tahun untuk Masyarakat Terpinggirkan

IndonesiaVoice.Com – Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pembangunan infrastruktur yang dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus diupayakan guna mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

“Meskipun demikian, kita masih dapat menemukan tidak semua daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sama. Masih terdapat ketimpangan dalam berbagai dimensi,” kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jhoni Ginting dalam sambutannya sebagai Keynote Speaker mewakili Menteri Hukum dan HAM dalam Pembukaan ‘Seminar dan Lokakarya Agama-Agama (SAA) Ke-35 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)’ yang digelar di Kampus Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, Rabu, 3 Juli 2019.

Jhoni memaparkan materi tentang ‘Agama dan Warga Negara yang Terpinggirkan Pada Kepemimpinan Baru Indonesia’ dalam acara SAA Ke-35 PGI yang berlangsung dari tanggal 3-5 Juli 2019. Acara ini merupakan hasil kerjasama antara PGI dengan Yayasan Bina Darma Salatiga dan UKSW.


Lebih lanjut Jhoni Ginting mengutarakan ketimpangan itu, antara lain, terjadi antar wilayah perkotaan dan pedesaan, antar Jawa dan luar Jawa, dan antar pulau-pulau terpencil dengan pulau-pulau utama yang besar. 

“Disamping ketimpangan dalam dimensi geografis, kita juga masih melihat ketimpangan antar sektor. Ketimpangan sektor pertanian dengan sektor industri, sektor perikanan dengan sektor jasa, bahkan antar berbagai sektor yang terdapat di dalam pertambangan,” kata dia. 

Menurut Jhoni, ketimpangan lainnya juga terjadi pada aspek gender. “Beberapa lapangan pekerjaan masih mempunyai preferensi gender, seperti lapangan pekerjaan tertentu pada industri formal yang lebih mengutamakan pekerja laki-laki daripada perempuan,” urai dia.  


Ketimpangan-ketimpangan tersebut, kata Jhoni, bukanlah suatu ketimpangan yang baru, namun ketimpangan yang sudah terjadi sejak awal kemerdekaan, yang sebagian besar merupakan produk peninggalan kolonial yang terus berkembang dan menjadi beban bagi siapapun yang memerintah di Indonesia.

“Sebab itu, peran agama untuk mengatasi ketimpangan ini adalah juga sesuatu yang sangat penting. Perjalanan sejarah bangsa ini mencatat banyak kontribusi dari berbagai agama dalam memajukan bidang pendidikan dan kesehatan,” kata dia. 

“Banyak sekolah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit yang didirikan oleh organisasi berbasis Katolik, Kristen dan juga dari teman-teman kita berbasis Muhammadiyah dan NU,” tambah dia. 


Kehadiran dan peran serta institusi agama dalam mengatasi ketimpangan sosial, menurut Jhoni, selalu disambut baik oleh pemerintah. 

“Institusi keagamaan senantiasa menjadi mitra kerja pemerintah, terutama untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan dalam dimensi sosial,” ujar dia. 

Jhoni melanjutkan Pemerintahan Jokowi – JK telah menekankan pentingnya upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut. 


“Salah satu fokus dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah dengan memberikan program bantuan sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan,” kata dia. 

“Secara anggaran, pengeluaran sosial (social spending) terus meningkat dari tahun ke tahun sejak pemerintahan Pak Jokowi,” tambah dia. 

Dalam masa pemerintahan Jokowi, sambung Jhoni, bisa dilihat adanya bantuan jaminan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, program keluarga harapan dan bahkan pemerintah sudah merancang program bantuan pendidikan yang lebih baik untuk kalangan pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan dan berusaha mencari pekerjaan. 


“Perlu kiranya ditambahkan bahwa pemberian bantuan sosial ini memiliki dimensi ekonomi juga (tidak semata-mata karitatif). Pemberian bantuan itu diharapkan akan menciptakan daya beli dan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi,” urai dia. 

Jhoni memaparkan bahwa secara sederhana, pemerintah mempunyai dua strategi besar untuk dapat mengatasi ketimpangan tersebut. 

Strategi pertama, dari sisi permintaan pemerintah mendorong peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat melalui pemberian bantuan sosial. 


Strategi kedua, dari sisi penawaran pemerintah menciptakan dorongan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. 

Melalui pembangunan infrastruktur, ujar Jhoni, pemerintah diharapkan dapat menarik para investor untuk dapat berinvestasi langsung di Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan. 

Pembangunan infrastruktur juga diharapkan akan membuka akses wilayah-wilayah yang terisolir dan mengurangi ketimpangan pembangunan. 


“Dua strategi ini telah dilakukan pemerintah dalam lima tahun terakhir. Capaian pemerintahan Jokowi dalam lima tahun terakhir, sangat signifikan. Angka ketimpangan dalam ukuran Kofisien Gini terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir,” beber dia. 

Menurut Jhoni, untuk pertama kali juga dalam sejarah di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dengan baik disertai dengan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali yaitu dibawah 3,5% (data terakhir Mei 2019 sebesar 3,32%).  

Dalam periode-periode sebelumnya, tingkat pertumbuhan ekonomi diiringi dengan tingkat inflasi yang tinggi. 


“Karena itu dalam derajat tertentu, kita bisa menyatakan bahwa tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana melanjutkan strategi-strategi untuk menghapus ketimpangan sosial yang telah diluncurkan oleh pemerintah,” jelas dia. 

Persoalan kesinambungan ini, lanjut Jhoni, menjadi sangat penting dan krusial karena untuk dapat menghapus kepentingan sosial bukanlah tugas 5-10 tahun saja, namun program jangka panjang. 

“Sebagian dari sebab-sebab ketimpangan itu bersifat struktural dan memerlukan inisiatif-inisiatif kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Untuk periode lima tahun kedepan, salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah yang baru adalah pembangunan sumber daya manusia,” ujar dia. 


Lebih jauh Jhoni membeberkan berdasarkan data statistik, Indonesia masih memiliki ketertinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. 

Persentase jumlah penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi masih sangat rendah yaitu 8,2% (UNESCO, 2016) jika dibandingkan dengan Singapura (29,1%), Malaysia (10,7%), Filipina (16,5%) dan Thailand (12,6%). Jumlah dan persentase yang telah memperoleh pendidikan primer sebesar (36,3%) dan sekunder (24,3%) di Indonesia memang cukup tinggi. 

Namun jumlah dan persentase orang yang drop out (tidak mampu menyelesaikan pendidikan tinggi) juga sangat tinggi yaitu sebesar 2,8% (Kemeristekdikti, 2017). 


“Seperti yang saya ungkapkan, pembangunan manusia bukanlah persoalan jangka pendek tapi persoalan jangka panjang,” imbuh dia. 

Dari perspektif Kristiani, menurut Jhoni, nilai yang ditanamkan oleh Tuhan adalah mencintai sesama manusia. 

Prinsip dan nilai hakiki ini, kata dia, harus selalu disosialisasikan untuk menjadi jiwa dan roh dalam setiap kegiatan gereja untuk dapat mengatasi ketimpangan. 


“Yesus Kristus lahir dari kandang domba, menyampaikan pesan bahwa diri-Nya teridentifikasi sebagai bagian dari kelompok yang terpinggirkan,” kata dia. 

“Karena itu, kita sebagai umat Kristen memiliki tugas untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan, tidak hanya untuk kalangan orang Kristen yang terpinggirkan tetapi untuk semua manusia yang terpinggirkan,” imbuh dia. 

Kendati begitu, menurut Jhoni, tanggung-jawab ini akan semakin berat karena ketimpangan ini juga menjadi salah satu sebab dari radikalisme. 


“Kelompok yang terpinggirkan dapat dengan mudah untuk menjadi bagian dari radikalisme akibat ketertinggalan pendidikan, basis ekonomi yang tidak kuat dan tidak memiliki harapan tentang kehidupan masa depan yang lebih baik,” terang dia. 

“Kita sebagai orang Kristen, harus terpanggil untuk memberikan kontribusi sekecil apapun itu, dan berperan serta untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dan ketimpangan ekonomi,” pungkasnya.

(InVoice)

Dr John Palinggi: Dalam Memilih Menteri, Jokowi Hendaknya Gunakan Hak Prerogatif Tanpa Adanya Intervensi

Redaksi
-
0
Dr John Palinggi: Dalam Memilih Menteri, Jokowi Hendaknya Gunakan Hak Prerogatif Tanpa Adanya Intervensi

IndonesiaVoice.Com – Selama proses pemilihan presiden, acapkali terjadi wacana saling melempar kata-kata yang tidak tepat. Pun, terjadi penghinaan satu dengan yang lain yang dilemparkan oleh para oknum masing-masing tim sukses. Tidak terkecuali, hal itu dilakukan oleh orang-orang terhormat yang melontarkan kata-kata busuk dan cenderung menghina kemanusiaan orang lain.

“Hal itu sangat menyedihkan. Karena itu akan membuat akar kepahitan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara pribadi saya sangat menyesalkan perbuatan tersebut. Sebab seseorang tidak akan pernah mendapatkan sesuatu dari perbuatan penghinaan yang pada akhirnya menjadi akar kepahitan. Pun, menghasilkan air mata dan penyesalan oleh karena kita telah menciptakan perpecahan yang dahsyat,” kata Ketua Harian Badan Interaksi Antaragama (BISMA), DR John Palinggi MM, MBA, di ruang kantornya di kawasan Bundaran HI, Jakarta, 2 Juli 2019.

“Tapi kita bersyukur prosesi ini dapat berakhir sampai dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan terpilihnya pasangan presiden nomor 01 yaitu Joko Widodo dan Maruf Amin,” tambah dia. 


Menurut John yang juga Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini, adalah suatu keberuntungan ketika bangsa ini mampu menyelesaikan proses demokrasi ini. 

“Bahwa kemudian ada pihak lain yang protes, ini merupakan dinamika demokrasi. Tapi lebih pokok, semua pihak harus melakukan ini demi kepentingan bangsa dan negara dan meletakkan diatas kepentingan pribadi dan kelompok partainya,” kata dia. 

John mengapresiasi para hakim Mahkamah Konstitusi, yang meskipun sulit untuk memutus hal seperti ini, namun pada akhirnya bisa melakukan tugasnya. Mereka bisa memutuskan yang pada akhirnya mengukuhkan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01, Jokowi-Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres. 


“Sesudah ini, masih ada langkah selanjutnya yang ditempuh Pasangan Presiden Jokowi-Maruf Amin. Yakni, bagaimana sebagai presiden, Jokowi mampu menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih para pembantunya yaitu para menteri tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” jelas dia. 

Beberapa Minggu ini, lanjut John, muncul wacana dimana masing-masing partai yang meminta lima sampai 11 menteri. Sedangkan masyarakat menginginkan agar yang masuk kabinet menteri Jokowi-Maruf Amin adalah para intelektual dan profesional.

“Bagi saya siapapun yang menjadi pembantu presiden lima tahun kedepan kelak, paling utama dia memiliki karakter jujur dan loyalitas yang tinggi bagi negara dan memiliki hormat yang sangat dalam kepada presiden. Kesetiaannya itu diperlukan,” kata dia. 


“Ingat, tugas pokok seorang menteri mesti meringankan beban presiden, bukan justru menambah berat tugas presiden. Jadi masalah apapun yang dihadapi para menteri, baik bidang pendidikan dan bidang lainnya itu harus menjadi tanggung jawab menteri,” tegas dia.

Demikian halnya, sambung John, para kepala daerah, baik itu bupati, walikota dan gubernur juga turut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.

“Jadi, jangan semua muaranya nanti itu justru menyalahkan presiden oleh karena mereka tidak bekerja secara baik dan profesional,” ujar dia. 


“Sebab itu, dibutuhkan para menteri yang rendah hati, terutama lagi dia mesti jujur. Kita tidak mau lagi melihat para pejabat pemerintah sambil melakukan kegiatan bisnis dengan korupsi dan pencurian uang negara. Itu tidak boleh. Karena kepedihan masyarakat sudah sangat dalam. Bayangkan jika uang negara dicuri ratusan miliar hingga triliunan dan digunakan semena-mena untuk berfoya-foya tapi rakyat dibawah justru tidak bisa membeli beras,” tambah dia. 

John berharap lima tahun kedepan, Jokowi hendaknya lebih tegas kepada para pembantu menterinya, gubernur, walikota dan bupati. 

“Setiap anggaran yang digelontorkan ke daerah mesti dilakukan pengawasan ketat sehingga tepat sasaran kepada rakyat. Jangan pula anggaran itu hanya cuma disimpan di bank dan dibungakan,” urai dia. 


“Juga, jangan sampai terjadi dibuat sedemikian rupa pengadaan barang seolah-olah sudah ditender. Padahal orang-orang tertentu saja yang mengadakan sehingga terjadi timbul manipulasi. Sebab berdasarkan laporan badan pemeriksaan keuangan, 82 persen pencurian uang negara itu berasal dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah ini jangan sampai terjadi lagi,” tambahnya. 

John menegaskan dirinya tidak mau melihat dari kelompok atau agama atau suku apa yang kelak menjadi menteri di kabinet Jokowi.


“Yang penting dibutuhkan orang loyal, memiliki rasa hormat dan setia yang dalam kepada presiden sebagai pimpinan negara,” tandasnya.

(InVoice/Vic)

Peringati HANI 2019, Bakornas GMDM, BNN dan FOKAN Kampanyekan ‘Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas’

Redaksi
-
0
Peringati HANI 2019, Bakornas GMDM, BNN dan FOKAN Kampanyekan ‘Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas’

Sebagai wujud kepedulian bersama serta dukungan terhadap pemerintah dalam upaya perang terhadap kejahatan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Presidium Nasional Forum Organisasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (IPEL Barkonas GMDM), Forum Kemasyarakatan Anti Narkoba (Fokan) berserta mitra-mitra perekat lainnya menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Anti Narkotika International (HANI) 2019 yang dipusatkan di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu pagi, 30 Juni 2019.

Adapun tema HANI 2019 adalah “MILENIAL SEHAT TANPA NARKOBA : Menuju Indonesia Emas”

Dalam sambutannya, Ketua Umum Presidium Nasional Forum Organisasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati ( IPEL Barkonas GMDM ), Jefri Tambayong, menyatakan, “Kegiatan ini di laksanakan sebagai wujud kepedulian bersama demi mewujudkan Visi Indonesia Bersinar ( Bersih Narkoba ), dimana Pemerintah dan Masyarakat atas nama Rakyat Indonesia Bersatu padu dan menyatakan perang terhadap kejahatan narkoba serta kepentingan lain pihak tertentu di belakangnya yang berusaha untuk menghancurkan bangsa ini melalui generasi muda penerusnya.”


Lebih lanjut Jefri mengemukakan tujuan pelaksanaan acara ini adalah agar dapat kembali memperingati Hari Anti Narkoba International, mendorong masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba demi menyelamatkan generasi milenial penerus bangsa dari kejahatan narkoba, mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba serta upaya penanggulangan narkoba melalui rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pesan positif kepada masyarakat bahwasanya pemerintah serius menangani permasalahan tersebut, serta diharapkan peran serta masyarakat untuk dapat bergerak bersama dalam kepedulian dan turut memilki rasa tanggung jawab atas upaya terhadap penanggulangan hal tersebut di atas,” tegas Jefri.


Sementara Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol. Arman Depari, mengucapkan terima-kasihnya atas dukungan Bakornas GMDM, FOKAN, dan lembaga-lembaga anti Narkoba, yang telah turut bekerja keras mensosialisasikan kampanye dan gerakan pemberantasan narkoba.

“GMDM dan FOKAN merupakan mitra strategis Pemerintah dan BNN dalam memberantas kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” tandasnya.

(Invoice)

Aliansi Relawan Jokowi akan Gelar Halal Bihalal Berikan Santunan Anak Yatim

Redaksi
-
0
Aliansi Relawan Jokowi akan Gelar Halal Bihalal Berikan Santunan Anak Yatim

IndonesiaVoice.Com – Mengawal jalannya Pemerintahan, ARJ (Aliansi Relawan Jokowi) akan menggelar Halal Bihalal dengan memberikan santunan kepada 10.000 Anak Yatim Dan Doa Bersama Untuk Jokowi-Ma’ruf

Pelaksanaan demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) secara serentak sudah kita lewati.

Pesta demokrasi yang dilaksanakan kali ini berjalan dengan LUBER, jujur dan adil.

Hal ini dilihat dari partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengambil bagian dengan menggunakan hak suaranya untuk memilih.


“Partisipasi masyarakat yang meningkat ini sebagai indikator bahwa demokrasi kita dari waktu ke waktu semakin tumbuh dan berkembang,” Koordinator ARJ, Aidil Fitri, dalam Rapat Panitia Halal Bihalal di Hotel Borobudur, Jakarta, 16 Juni 2019.

“Siapa pun yang terpilih akan menjadi pemimpin Negara dan wakil rakyat Indonesia yang siap mengabdi untuk memajukan Indonesia yang adil dan sejahtera,” tambah dia.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Nasional telah resmi ditutup pada 21 Mei 2019.


Berdasarkan Rapat Pleno tersebut Pasangan Jokowi Ma’ruf unggul atas Pasangan Prabowo-Sandi dengan selisih suara sebesar 16.957.123 suara.

Jokowi-Ma’ruf telah memperoleh 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara nasional.

Sedangkan jumlah suara sah capres -cawapres nomor urut 02 Prabowo Sandi 68.650.239.

Menurut Aidil, KPU telah menyatakan Pasangan Jokowi-Ma’ruf menjadi pasangan terpilih di Pilpres 2019 dan pasangan Prabowo-Sandi menggugat keputusan KPU tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan prosesnya sedang berjalan.


“Berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Suara Nasional dari KPU RI dan sambil menunggu hasil keputusan dalam proses hukum yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi, Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) berkeyakinan kuat dan optimis bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf adalah pemenang,” kata Aidil yang juga Ketua Umum Foreder ini.

Sebagai warga Negara sekaligus pendukung pasangan Jokowi Ma’ruf, ujar Aidil, Aliansi Relawan Jokowi memberikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada Komisi Pemilihan Umum RI yang telah melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku dan seluruh komponen bangsa yang ikut mensukseskan Pesta Demokrasi ini.


“Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 dan syukuran kemenangan pasangan Jokowi Ma’ruf berdasarkan Rekapitulasi Resmi Perhitungan Suara Nasional dari KPU Rl, 875 organ relawan yang tergabung dalam Aliansi Relawan ]okowi (ARJ) akan melaksanakan acara ‘Halal Bihalal, Doa Bersama untuk Jokowi Ma’ruf sekaligus memberikan Santunan 10.000 Anak Yatim/Dhuafa’ yang rencananya diselenggarakan pada 7 juli 2019 di Istora Senayan ]akarta,” jelas dia.

“Santunan 10.000 Anak Yatim/Dhuafa merupakan bagian dari Program Santunan 1 juta Anak Yatim/Dhuafa yang terus dilakukan sampai pelantikan Jokowi-Ma’ruf bulan Oktober 2019 nanti,” imbuh dia.

Karena itu, lanjut Aidil, selain menjadi perayaan syukuran atas kemenangan dan santunan, kegiatan ini akan menjadi sarana konsolidasi dan silaturahmi seluruh organ relawan yang tergabung dalam Aliansi Relawan ]okowi untuk mengawal roda pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dengan mengedepankan nilai -nilai kritis kebangsaan.


“Sebagai pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) tidak akan berhenti pada kerja-kerja pemenangan, tetapi lebih dari itu ARJ dengan kekuatan sumber daya dan soliditas yang ada siap membantu, mendukung dan mengawal secara total jalannya pemerintahan Jokowi -Ma’ruf lima tahun ke depan melalui kerja-kerja produktif untuk mewujudkan lndonesia Maju,” ujar dia.

Aliansi Relawan Jokowi juga berkomitmen untuk menjadi mata dan telinga dalam mengawal seluruh program Jokowi -Ma’ruf sehingga visi, misi dan program berjalan efektif untuk kesejahteraan seluruh rakyat lndonesia.


Selain itu, Aliansi Relawan lokowi mengajak segenap elemen bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia mendoakan Bapak lr.]oko Widodo dan Bapak Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin agar tetap diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas memimpin Indonesia.

(Victor)

 

Aliansi Relawan Jokowi akan Gelar Halal Bi Halal bersama Anak Yatim dan Dhuafa

Redaksi
-
0
Aliansi Relawan Jokowi akan Gelar Halal Bi Halal bersama Anak Yatim dan Dhuafa

IndonesiaVoice.Com – Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) akan mengadakan Halal bi Halal dengan menyantuni 10 ribu anak Yatim dan Dhuafa yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, 7 Juli 2019.

“ARJ sebagai aliansi relawan Jokowi  terbesar untuk Pilpres 2019 ini akan mengadakan Halal bi Halal dengan memberikan santunan kepada 10 ribua anak yatim dan Dhuafa. Rencananya akan dibuat di Istora Senayan, Jakarta, 7 Juli 2019,” ujar Koordinator ARJ David Aidil Fitri, SH, kepada ratusan perwakilan relawan Jokowi dalam Rapat panitia Halal bi Halal di Hotel Borobudur, Jakarta, 16 Juni 2019.

Lebih lanjut Aidil mengatakan Halal bi Halal ini juga dalam rangka mendoakan dan mengawal Jokowi dilantik menjadi Presiden pada Bulan Oktober.


“Karena itu, diharapkan kepada para relawan Jokowi untuk mendaftarkan diri untuk kepanitiaan ini,” kata Aidil yang juga Ketua Umum Foreder ini.

Aidil yakin acara Halal bi Halal bisa berlangsung sukses jika lebih dari 100 organ yang tergabung dalam ARJ ikut terlibat.

“Saya yakin jika sekitar 125 organ yang tergabung dalam ARJ berpartisipasi menyukseskan acara ini pasti berhasil,” tegas dia.


Tentu saja, lanjut Aidil, dalam Halal bi Halal nanti akan hadir Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan KH Maruf Amin.

“Diharapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Presiden Jokowi dan Maruf Amin bisa menghadiri acara Halal bi Halal nanti,” tandasnya.

(Victor)

 

Prestasi Ekonomi Pemerintah Jokowi

Redaksi
-
1
Prestasi Ekonomi Pemerintah Jokowi

Berdasairkan laporan Michelle Jamrisko dalam situs www.bloomberg.com hari rabu, 29 Mei 2019, indeks daya saing Indonesia melompat 11 tingkat, dari ranking 43 pada tahun 2028 menjadi ranking 32 pada tahun 2019 ini. (Lihat Tabel dibawah)

Berita tersebut diatas, ditengah kabut dan mendungnya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, Pemerintah Jokowi selama pemerintahannya 4,5 tahun ini telah menunjukkan prestasi yang luar biasa berupa peningkatan yang cukup signifikan dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, seperti:

1) Peningkatan ranking competitivenes 11 tingkat tersebut diatas.
2) Penurunan inflasi yang hanya berkisar 3 % selama 3 tahun terakhir, pada hal selama puluhan tahun inflasi kita diatas kisaran 8 %.


3) Peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) naik 9 peringkat ke nomor urut 72 dari total 190 negara ( Bank Dunia, 2018)
4) Nilai ratio GINI (trend ketimpangan yang secara konsisten menurun sejak tahun 2015-2018 dan Ratio Gini Maret 2018 ini adalah yang terendah sejak 7 tahun terakhir (SUSENAS, 2018)
5) Pembangunan infrastrukur dan kebijaksanaan deregulasi dan paket kebijaksanaan ekonomi yang tepat, telah :
a) Menurunkan biaya logistik nasional dengan meningkat nya Indeks Performa Logistik (PLI) dari 63 di tahun 2016 menjadi 46 pada tahun 2018, dan
b) peningkatan inklusi keuangan yang sdh mencapai 49 % tahun 2019 (BI, 2019) dari warga masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khusus nya pedesaan.


6) Tingkat pengangguran yang secara kontinu menurun sebagai berikut; Tahun 2019 (Februari)=5,1, Tahun 2018=5,15, Tahun 2017=5,34, Tahun 2016=5,64 dan Tahun 2015=5,81(BPS, 2019)

Hasil kerja dan prestasi pemerintah Jokowi yang didasarkan atas semangat dan optimisme yang tinggi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa ini, bahkan telah siap dan berhasil meletakkan kebijakan dan landasan ekonomi Indonesia untuk masuk menjadi zona ekonomi negara maju berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Namun prestasi ini tidak diapresiasi oleh sebagian kelompok anak bangsa ini. Bahkan ada pemimpin yang menyatakan Indonesia akan bubar pada tahun 2025.

Sepanjang Pemerintahan Jokowi dan puncaknya sampai dengan Pengumuman hasil Pilpres oleh KPU pemberitaan, angka-angka dan nilai prestasi Jokowi ini hilang lenyap tertelan bumi bahkan diganti dan direkayasa dengan ulasan dan berita-berita yang memojokkan Pemerintah, oleh pihak oposisi yang secara terstrukur,sistematisbdan massif (TSM) menggunakan media terutama medsos untuk merusak nama baik dan prestasi Pemerintahan.


Negeri ini beruntung dan sejatinya harus bersyukur atas hasil Pemilu 2019 yang merupakan perwujudan keinginan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara konstitusional berjalan dengan baik dan lancar, walapun bangsa sudah terbelah antara pro pemerintah dan oposisi dengan hasil pilpresnya masih diobok-obok oleh pihak oposan (yang katanya ditunggangi oleh pihak intoleran dan radikal) sampai dengan disampaikan nya sengketa hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konsitusi.

Nah kedepan tugas dan tanggung jawab Pemerintah yang akan datang adalah:
1)Bangsa yang sudah terbelah ini harus dirajut dan dirangkul kembali, persatuan dan kesatuan direkatkan kembali agar seluruh kelompok anak bangsa ini bersama-sama proaktif mendukung dan membangun bangsa dan negeri menjadi bangsa yang makmur, kuat dan berdaulat
2) Mempersiapkan Presiden dan wakil Presiden tahun 2024, dengan kualitas yang setara atau lebih baik dari Jokowi, agar Pembangunan Ekonomi dan seluruh sektor terkait dapat berlanjut dan mencapai sasaran.


3) Menertibkan dan mengamankan kelompok-kelompok intoleran, radikal dan perusuh yang merusak kesatuan dan persatuan Indonesia.

 

Klarifikasi HMT Tour and Travel Terkait Adanya Laporan Polisi oleh Jemaat yang Tertunda Berangkat Ke Yerusalem

Redaksi
-
0
Klarifikasi HMT Tour and Travel Terkait Adanya Laporan Polisi oleh Jemaat yang Tertunda Berangkat Ke Yerusalem

IndonesiaVoice.Com – Direktur Utama HMT Tour and Travel Ronny Tambayong memberikan klarifikasi penjelasan menanggapi adanya laporan polisi oleh beberapa jemaat karena menunda keberangkatannya ke Yerusalem.

Ronny membantah telah melakukan penipuan dan menyebut kegagalan berangkatnya jemaah karena ada beberapa kendala teknis yang dihadapi saat itu.

“Ini jauh sekali dari penipuan, tidak. Kita HMT sudah berdiri 10 tahun, pernah mendapatkan penghargaan rekor MURI tahun 2016 lalu dan kita sudah berangkatkan 16 ribu jemaah lebih selama ini tidak pernah bermasalah dan hanya kemarin baru terjadi masalah di bulan Februari itu bersifat masalah teknis,” kata Ronny saat dihubungi IndonesiaVoice.Com.


Ronny menyampaikan pada bulan Februari 2019 itu ada 25 group peziarah sekitar 1000 orang lebih yang sudah diberangkatkan oleh HMT ke Holyland.

Pada tanggal 22 Febuari dikarenakan ada kendala masalah tehnis di Holyland saat itu ada beberapa jemaahnya tidak dapat berangkat tepat waktu.

Namun, pihaknya menegaskan sudah mengumpulkan dan menginformasikan kepada peserta wisata itu akan bertanggung jawab.


“Persoalannya ada masalah teknis yang terjadi pada waktu itu di Holyland, sehingga ada beberapa grup yang terpaksa kita hold dulu keberangkatannya untuk kita selesaikan dulu masalah teknis ini dan kami akan berangkatkan kembali gitu,” ungkap Ronny.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan jemaah yang belum sempat berangkat itu. Ia menjanjikan pihaknya akan segera memberangkatkan jemaah tersebut atau mengembalikan uangnya jika diminta. HMT akan menjual asetnya untuk menutupi kerugian tersebut.

“Kita ‘kan sedang berusaha salah satu caranya dengan menjual aset kami untuk menutupi kerugian ini dan jual aset kan butuh waktu, kami jelaskan juga sekitar bulan Juli-Oktober ini untuk bisa menyelesaikan kewajiban ini,” kata Ronny.


“Iya, jadi Juli sampai Oktober kita sudah keluarkan surat resmi untuk me-refund atau berangkatkan. Kalau keberangkatan bisa di bulan Oktober, kita juga sudah keluarkan rilis resmi HMT ke peserta,” sambungnya.

Ronny menegaskan pihaknya tidak akan lepas tanggung jawab dalam masalah tersebut.


“Tentu sebagai warga negara yang baik kita hormati proses yang ada. Tentu kita harapkan ini semua bisa kita selesaikan secara baik-baik bahwa kami juga selalu beritikad baik menyelesaikan hal ini dan kantor HMT masih tetap beroperasi sampai saat ini” kata Ronny.

(IV)

1...777879...84Halaman 78 dari 84