IndonesiaVoice.com|| Pemerintah Kota Bandung saat ini masih jauh dikatakan maksimal secara faktual. Di ruang-ruang masyarakat terdapat lorong-lorong yang tak terjangkau secara baik oleh Aparatur Negara dan Pemerintah di Kota Bandung.
“Salah satu kasus yang ada seperti bansos, vaksin, bantuan tunai, pelayanan terpadu untuk masyarakat di Kota Bandung masih penuh dengan tanda tanya dan keraguan dari masyarakat,” kata Ketua Cabang GMKI Bandung, Raynhard Rivardo Sianturi dalam Diskusi Jalanan Kelompok Cipayung Kota Bandung bertajuk “Evaluasi Dampak Dari Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Kota Bandung” di depan Gedung DPRD Bandung, Senin 26 Juli 2021.
“Ada pula kasus pungli Makam Cikadut yang viral di media massa beberapa waktu lalu menjadi sorotan,” imbuhnya.
Baca juga: Sejumlah Menteri Jokowi ke Maluku Utara, GMKI Ternate Angkat Bicara
Atas persoalan tersebut, menurut Raynhard, seharusnya pemerintah kembali membuka mata bahwa banyak oknum petugas, termasuk pihak kepolisian yang tidak sesuai menjalankan tugas dan fungsi kerjanya yang sudah beberapa lama terjadi di Bandung.
Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penipuan, penggelapan, melanggar hukum dan puncaknya tindakan korupsi yang merebut dan merongrong hak masyarakat untuk hidup.
“Kami Kelompok Cipayung Kota Bandung menegaskan dan memaksa untuk kasus-kasus yang merebut hak manusia untuk hidup, siapapun dan apapun jabatannya dapat ditindak tegas dan dilepaskan dari jabatannya,” ujar dia.
Baca juga: Gandeng GPBD, GMKI Bandung Kunjungan Desa di Jawa Barat
“Kami meminta Pemerintah Kota Bandung, yang masih dalam keadaan Pandemi Covid-19 dan PPKM yang masih berkelanjutan ini, dapat mengambil langkah akurat mengawal penyelesaian masalah yang ada di masyarakat, sehingga Kota Bandung jauh dari oknum-oknum pemerintahan dan aparatur negara yang menyelewengkan jabatannya di masyarakat,” pungkas Raynhard.
(Vic)