IndonesiaVoice.com – Di setiap helaan napas bangsa, di setiap denyut ekonomi yang berdetak, ada peran tak terlihat namun fundamental yang bekerja yaitu pajak.
Hari ini, pada tanggal 14 Juli 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak sekadar menggelar upacara nasional serentak di seluruh penjuru negeri.
Mereka merefleksikan sebuah amanah yang berakar jauh di masa lalu, namun relevan di masa kini, bahkan untuk masa depan Indonesia.
Di bawah langit Jakarta yang cerah, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, memimpin upacara dengan sebuah amanat yang menggema.
Baca juga: Mengurai Jalan Keadilan Agraria, Orasi Ilmiah Prof. Dr. Aarce Tehupeiory di UKI
“Hari Pajak berakar dari sejarah panjang bangsa,” ujarnya, membawa ingatan kembali ke 14 Juli 1945, saat kata “pajak” pertama kali terukir dalam naskah UUD 1945 oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam sidang BPUPKI.
Sejak hari bersejarah itu, sistem perpajakan Indonesia terus tumbuh dan beradaptasi, sebuah perjalanan panjang yang kini berpuncak pada tema Hari Pajak 2025: “Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh”.
Tema ini bukan sekadar slogan. Ia adalah ajakan kolektif bagi setiap pegawai DJP untuk menjaga integritas dan profesionalisme, sekaligus dorongan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif membangun negeri.
“Kita tidak hanya mengelola penerimaan negara, kita mengelola kepercayaan rakyat,” tegas Bimo, “Pajak adalah wujud gotong royong bangsa dalam membiayai kesejahteraan bersama.”
Baca juga: Dr John Palinggi: Polri di Usia 79, Dekat dengan Masyarakat, Modern, dan Penuh Integritas
Reformasi Berkelanjutan dan Tantangan di Depan Mata
Perjalanan reformasi perpajakan telah membentang empat dekade, sebuah komitmen yang tak pernah surut.
Inti dari modernisasi administrasi DJP kini tertanam dalam pembangunan Coretax System, sebuah fondasi digital yang terus disempurnakan.
Bimo menekankan bahwa stabilisasi sistem ini adalah bentuk tanggung jawab mutlak terhadap Wajib Pajak, para pemangku kepentingan utama yang menjadi denyut nadi penerimaan negara.
Namun, tantangan di tahun 2025 ini tak ringan. Target penerimaan sebesar Rp2.189,3 triliun, naik 13,3% dari tahun sebelumnya, membayangi. Bagi Bimo, angka-angka itu bukan sekadar statistik.
Baca juga: Kisah Inspiratif Profesor Aarce Tehupeiory, Dari Saparua hingga Guru Besar Hukum Agraria
“Penerimaan pajak bukan hanya soal angka. Ia adalah amanah dari rakyat, dan harus dikelola dengan kejujuran serta keberanian menghadapi segala bentuk tekanan eksternal,” tuturnya, menegaskan kembali pentingnya etos kerja, dedikasi, dan integritas yang tak tergoyahkan.
Integritas, Sinergi, dan Perlindungan: Pilar Kepercayaan
Dalam era yang semakin kompleks, DJP terus memperkuat budayanya dengan berlandaskan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.
Setiap pegawai diharapkan menjadi penjaga etika dan teladan dalam pelayanan publik, sebuah pondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan.
Tak hanya itu, untuk melindungi para pejuang pajak di garis depan, DJP menjalin koordinasi erat dengan aparat penegak hukum.
Baca juga: Gong Perlawanan Arus, IKA USU Jakarta dan DPD RI Bersatu Merawat Budaya Sumut di Era Modernisasi
Ini adalah jaminan perlindungan hukum dan keamanan bagi mereka yang bekerja secara profesional dan sesuai ketentuan, memastikan bahwa amanah penerimaan negara dapat dijalankan tanpa rasa takut.
Sinergi juga meluas ke lintas sektor. DJP aktif menjalin kerja sama strategis dengan Polri, Kejaksaan, dan KPK melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Negara serta Satgassus penerimaan sektor prioritas seperti pertambangan dan perikanan.
Ini adalah benteng pertahanan terhadap potensi korupsi dan upaya penguatan sistem anti-korupsi nasional.
Piagam Wajib Pajak, Janji Keadilan yang Mengikat
Sebagai bukti nyata dari komitmen DJP terhadap Wajib Pajak, sebuah inisiatif monumental akan segera diresmikan yakni Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter).
Piagam ini bukan sekadar dokumen formal; ia adalah bentuk penghormatan atas kontribusi Wajib Pajak dan langkah konkret untuk membangun hubungan yang adil, setara, dan bertanggung jawab antara negara dan mereka yang telah berkontribusi.
Menariknya, Piagam ini dirumuskan secara partisipatif, melibatkan dunia usaha, asosiasi, konsultan pajak, akademisi, hingga relawan perpajakan, mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa.
Mengakhiri pidatonya, Bimo menyerukan semangat kolektif untuk menjaga konsistensi dan memperkuat koordinasi. Tujuannya jelas yakni membangun sistem perpajakan yang berintegritas dan efektif demi mewujudkan target tax ratio 11% dalam waktu dekat.
“Selamat Hari Pajak 2025. Mari terus tumbuh bersama pajak untuk Indonesia yang tangguh,” pungkasnya, sebuah doa dan harapan bagi perjalanan panjang menuju kemandirian bangsa.
(Victor)
Be the first to comment