Jakarta, IndonesiaVoice.com – Menjadi seorang cendekiawan di negeri yang kaya raya namun penuh paradoks bukanlah tugas yang ringan.
Di satu sisi, ada gugusan pulau yang menyimpan limpahan emas, nikel, dan tanah subur. Disisi lain, masih terdengar jeritan kaum marjinal yang bahkan untuk sekedar menikmati aliran listrik dan sinyal komunikasi pun masih kesulitan.
Di tengah jurang realitas itulah, kaum inteligensia Kristen ditantang untuk tidak hanya berdiam diri di menara gading akademis, melainkan turun gunung, menyumbangkan pemikiran, dan menjadi pelita bagi arah gerak bangsa.
Semangat luhur inilah yang tengah bergelora menyambut perhelatan akbar Kongres VII Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI). Sebuah forum musyawarah tertinggi yang dijadwalkan berlangsung pada 30 April hingga 2 Mei 2026 di Jakarta.
Tidak sekadar menjadi ajang kumpul-kumpul seremonial atau panggung perebutan kursi kekuasaan, Kongres VII PIKI dirancang menjadi kawah candradimuka bagi gagasan-gagasan bernas yang akan disumbangkan langsung kepada negara.
Menjelang hari-H pelaksanaan, denyut nadi persiapan panitia semakin kencang. Ditemui pada Selasa (21/4/2026), Ketua Panitia Kongres VII PIKI, Benyamin Patondok, memancarkan aura optimisme yang menular.
Dengan lugas, ia membedah anatomi persiapan kongres, visi besar yang dibawa, hingga prinsip-prinsip integritas yang dijaga mati-matian oleh organisasi warisan para pemikir Kristen ini.
Baca juga: Rakernas I PNPS: Program Tak Perlu Banyak, Yang Penting Berperan, Berkarakter dan Berdampak
Kemandirian di Tengah Godaan Pragmatisme
Hal pertama yang patut diapresiasi dari perhelatan Kongres VII PIKI ini adalah keteguhan panitia dalam menjaga marwah organisasi.
Di era di mana banyak perhelatan nasional menggantungkan hidupnya pada tebaran proposal ke berbagai instansi dan tokoh politik, PIKI memilih jalan sunyi: kemandirian.
“Persiapan kita sebenarnya sudah di angka 80 hingga 90 persen. Kalaupun mau dilaksanakan besok, kita sudah siap. Tidak ada kendala berarti. Biasanya kendala utama sebuah acara adalah dana, tapi kami di kepanitiaan tidak mencari dana ke mana-mana. Biaya murni ditanggung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan panitia sendiri,” ungkap Benyamin Patondok membuka perbincangan.
Langkah ini bukanlah tanpa alasan. Benyamin menegaskan PIKI adalah organisasi independen yang profesional. Larangan keras untuk menyebar proposal sumbangan datang langsung dari pucuk pimpinan organisasi.
Tujuannya satu: menjaga agar PIKI tidak tersandera oleh kepentingan pihak eksternal, apalagi dicap sebagai organisasi yang memanfaatkan momen untuk mencari keuntungan finansial.
“Kita masih bisa bergerak dengan segala keterbatasan kita. Jangan sampai kita dianggap menggunakan organisasi untuk mencari sesuatu. Ini yang dijaga ketat oleh Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, dan Sekretaris Umum. Dan saya sangat senang dengan prinsip ini,” tambah Ketua Bidang Sosial DPP PIKI dengan nada bangga.
Baca juga; PGI Kecam Keras: Aparat Negara Jangan Tunduk pada Tekanan Massa di Kasus POUK Tesalonika!
Dari Energi, Ketahanan Pangan, Hingga AI
Sebelum masuk ke dalam persidangan kongres yang sarat akan dinamika organisasi, PIKI akan menggelar sebuah Study Meeting (seminar kajian strategis) pada Kamis pagi, 30 April 2026, bertempat di Hotel Lumire, Jakarta. Seminar ini bukan sekadar pelengkap, melainkan ruh dari esensi PIKI sebagai wadah para pemikir.
Ada tiga pilar utama yang akan dibedah tuntas dalam Study Meeting tersebut. Pertama, adalah isu transisi energi. Kedua, isu ketahanan pangan yang rencananya akan menghadirkan tokoh-tokoh kunci pemerintahan, seperti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan menteri terkait di bidang ekonomi.
Ketiga, dan yang tak kalah mendesak, adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi disrupsi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Bagi Benyamin, ledakan teknologi AI bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan realitas yang bisa menggilas siapa saja yang tidak bersiap, termasuk gereja dan kaum intelektual Kristen.
“Dengan adanya tantangan AI ini, kader-kader kita, kaum intelektual, dan orang-orang gereja harus memikirkan bagaimana menghadapinya. PIKI banyak bekerja sama dengan dunia kampus. Kita ingin merangkul intelektual kita yang punya hasil penelitian hebat, namun terpinggirkan karena tidak punya jejaring atau tidak terafiliasi dengan partai politik,” jelas Benyamin.
Untuk mewujudkan kolaborasi pemikiran ini, panitia secara khusus mengundang seluruh perguruan tinggi Kristen di Indonesia.
Mulai dari Sekolah Tinggi Teologi (STT), Universitas Kristen Indonesia (UKI), UKRIDA, Sekolah Tinggi Filsafat, hingga kampus-kampus dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Surabaya, dan Sulawesi.
PIKI ingin menjadi “hub” atau jembatan yang menghubungkan hasil kajian akademis murni dengan meja pembuat kebijakan di pemerintahan.
Baca juga: FKKN: Menembus Batas Denominasi, Menyadarkan Umat pada Realitas Politik Bangsa
Menanti Ketukan Palu dari Istana Negara
Setelah Study Meeting di Hotel Lumire pada pagi hingga sore hari, arena perhelatan akan bergeser ke Grand Melia untuk pelaksanaan agenda utama Kongres VII.
Rencananya, kongres ini akan dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang merupakan perwakilan dari 28 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 89 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) definitif dari seluruh Nusantara.
Ada satu harapan besar yang disematkan panitia pada hari pembukaan. Mereka merindukan kehadiran negara secara langsung, yang direpresentasikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Kita sangat menyesuaikan waktu dengan Bapak Presiden. Harapan terbesar kami, Presiden dapat membuka kongres ini, meskipun dilakukan dari Istana Negara. Ini mengingatkan kita pada memori tahun 1993, di mana saat itu Presiden Soeharto membuka acara PIKI dari Istana. Kami berharap PIKI bisa kembali ‘ke Istana’ untuk dibuka secara resmi di sana,” tutur Benyamin penuh harap.
Paradoks Negeri Kaya
Dalam setiap gerakannya, PIKI selalu berpijak pada nilai-nilai spiritualitas. Pada Kongres VII ini, tema besar yang diangkat terambil dari Kitab Amsal 23:18 yang berbunyi: “Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”
Tema ini bukan sekadar pemanis spanduk, melainkan sebuah proklamasi iman di tengah ketidakpastian global, di mana banyak negara bertumbangan akibat krisis ekonomi dan perang (seperti ketegangan di Timur Tengah). Namun, bagi Indonesia, Benyamin melihat ada secercah harapan besar di bawah kepemimpinan era baru ini.
Meski begitu, ia tak menampik realitas pahit yang masih menggerogoti bangsa. Dengan nada retoris, Benyamin mempertanyakan makna kemerdekaan di tengah ketimpangan yang ada.
“Kita membutuhkan pemimpin yang kuat dan hebat untuk mengelola 280 juta rakyat dan sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah merdeka puluhan tahun, tapi apakah kita sudah makmur? Kenapa masih banyak orang meminta-minta di pinggir jalan? Kenapa masih ada desa yang tidak menikmati listrik dan sinyal? Ini karena kekayaan alam yang Tuhan titipkan belum dikelola secara merata,” tegasnya menukik tajam.
Oleh karena itu, PIKI mendukung penuh program-program kerakyatan pemerintah, termasuk program gizi terpadu, asalkan dilaksanakan dengan SOP yang benar, tanpa “jual beli titik” atau kebocoran anggaran.
Benyamin juga menyoroti pentingnya koperasi dan pengelolaan tambang rakyat yang berwawasan lingkungan agar daerah penghasil tambang tidak hanya ditinggali debu, polusi, dan penderitaan, sementara hasilnya dibawa ke ibu kota.
“Kapan kita bisa maju kalau hukum tidak ditegakkan dan korupsi merajalela? Banyak mafia yang ingin membuat Indonesia kacau karena mereka tidak nyaman dengan ketegasan pemimpin. Kita berharap pemimpin kita mampu menegakkan hukum dan melindungi rakyat,” imbuhnya.
Bursa Ketua Umum
Sebagai organisasi yang menghimpun kaum cerdik pandai, kursi kepemimpinan PIKI rupanya memiliki daya tarik magis tersendiri. Menjelang kongres, dinamika bursa bakal calon Ketua Umum (Ketum) semakin menghangat.
Sambil tertawa renyah, Benyamin mengakui PIKI saat ini memang sedang “seksi“. Daya tariknya tidak hanya memikat kader-kader internal yang telah berdarah-darah mengurus organisasi, tetapi juga mulai dilirik oleh tokoh-tokoh eksternal, termasuk para senior dari organisasi kepemudaan seperti GAMKI maupun GMKI.
“Memang PIKI sekarang semakin seksi. Saya dengar kabar banyak figur eksternal yang mau masuk. Ya, siapa saja yang sudah membangun PIKI, dia berhak. Tapi tunggu dulu, sebelum jadi Ketum, tunjukkan dulu apa yang sudah dibuat untuk PIKI. Ini bukan organisasi tidur, ini organisasi yang dinamis dan terus bergerak dari masa ke masa, bahkan bertahan melewati badai pandemi tahun 2020 lalu,” ujarnya.
Adapun Bakal Calon Ketua Umum DPP PIKI yang beredar dari internal organisasi adalah Badikenita Putri Sitepu, Audy Wuisan, Iwan Butarbutar, dan Benyamin Patondok.
Namun, Benyamin menitipkan satu pesan monumental yang menjadi garis merah atau red line dalam pemilihan kelak: Haram hukumnya menggunakan politik uang.
“Peserta kongres adalah orang-orang yang diberkati. Berikanlah suara bukan karena uang atau karena dikasih sesuatu, melainkan karena panggilan pelayanan. PIKI adalah satu-satunya organisasi saat ini yang tidak main uang. Kalau sudah mulai menggunakan uang dalam konteks pemilihan, berarti kita sudah mulai menjual hati nurani kita. Biarlah PIKI bekerja dengan kapasitas dan pelayanan yang murni,” tekannya dengan mimik serius.
Syarat Mutlak Sang Nakhoda Baru
Selain kriteria ideal seperti sikap yang akomodatif, berjiwa melayani, dan mampu memfasilitasi hubungan strategis antara kader (baik di TNI/Polri, birokrasi, akademisi, maupun pengusaha) dengan pemerintah, ada satu syarat fisik yang sangat spesifik dan mutlak dibebankan kepada calon Ketum PIKI yang baru.
Syarat tersebut adalah kemampuan untuk menyediakan Kantor Permanen bagi organisasi.
“Calon pemimpin ke depan harus mampu menyiapkan kantor permanen. Itu yang kita minta, dan kita berharap DPD dan DPC bisa memperjuangkan syarat ini dalam persidangan kongres. Kalau hanya sekadar sewa atau numpang, organisasi ini tidak akan bisa bertahan lama. Kita butuh markas permanen demi kelancaran regenerasi ke depan,” pungkas Benyamin menutup wawancara.
(Victor)
