Jakarta, IndonesiaVoice.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI), Dr. Badikenita Putri Sitepu, SE, SH, MSi, menegaskan penanganan krisis iklim di Indonesia tidak boleh hanya terjebak pada pendekatan teknokratis dan lingkungan semata.
Dalam pemaparannya pada Refleksi Awal Tahun PIKI 2026, ia menyerukan pentingnya paradigma “Iklim Berkeadilan” untuk mengurai dampak perubahan iklim yang kian memperlebar jurang ketimpangan sosial.
Badikenita, yang juga merupakan Senator asal Sumatera Utara sekaligus Ketua Komite II DPD RI, menyatakan perubahan iklim adalah hasil dari pilihan sadar manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
Menurutnya, krisis ekologis saat ini berakar pada budaya konsumsi berlebihan dan paradigma pembangunan eksploitatif yang memposisikan alam sekadar sebagai komoditas, bukan ruang hidup bersama.
Baca juga: Nyali Prabowo Diuji, Berani Seret Bos TPL ke Penjara atau Hanya Berhenti di Penutupan?
Krisis Iklim sebagai Produk Budaya & Ekonomi
Dalam paparannya bertajuk “Iklim Berkeadilan: Mengurai Tindakan Manusia, Dampak Perubahan Iklim, dan Ketimpangan Sosial”, Badikenita menyoroti ketergantungan kronis pada energi fosil sebagai pemicu utama emisi gas rumah kaca.
Ia berpendapat modernitas yang dibangun di atas batu bara, minyak, dan gas telah mengabaikan daya dukung lingkungan dan kearifan lokal.
“Kita melihat hilangnya praktik tradisional pengelolaan alam yang digantikan oleh pendekatan industrial. Akibatnya, kerusakan hutan meningkat dan masyarakat adat kehilangan perlindungan atas nilai lokal mereka,” ujar Badikenita di hadapan para inteligensia Kristen di Gedung Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).
Baca juga: Dari Bola dan Aroma Kopi, Analisis Papua Strategis (APS) Potret Kedekatan Wapres dengan Rakyat Papua
Beban Ekonomi dan Ancaman Suhu Global
Data yang dipaparkan Badikenita menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Suhu rata-rata global telah meningkat sekitar 1,2 hingga 1,3 derajat Celcius dibandingkan era pra-industri.
Ia memperingatkan jika emisi tidak ditekan secara signifikan, target internasional untuk menahan kenaikan suhu maksimal 1,5 derajat Celcius akan terlampaui.
“Jika suhu menuju 2 derajat Celcius, dampaknya akan destruktif. Gelombang panas akan lebih mematikan, gagal panen meningkat, dan kenaikan muka air laut akan menenggelamkan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil di Indonesia,” tegasnya.
Secara ekonomi, kerugian akibat bencana iklim seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan di Indonesia telah mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah dalam satu dekade terakhir.
Sektor pangan dan perikanan disebut sebagai sektor yang paling rentan, mengancam kedaulatan pangan nasional.
Baca juga: Itamari Lase Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Kebiri Kedaulatan Rakyat
Ketimpangan Sosial dan Kelompok Rentan
Inti dari gagasan Badikenita adalah bahwa perubahan iklim tidak menyerang semua orang dengan dampak yang sama. Ia membedah fenomena ini melalui lensa keadilan sosial.
Menurutnya, kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi—seperti petani kecil, nelayan tradisional, dan masyarakat adat—justru menjadi pihak yang paling menderita.
“Inilah ironi krisis iklim. Mereka yang tidak punya kapasitas adaptasi dan paling sedikit merusak alam justru berada di garis depan dampak bencana. Keadilan sosial menuntut pembagian beban yang adil dan perlindungan bagi kelompok rentan ini,” kata Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) periode 2025-2030 tersebut.
Badikenita memberikan perhatian khusus pada kerentanan perempuan dan anak. Mengacu pada perspektif UN Women, ia menjelaskan perubahan iklim memperparah ketimpangan struktural.
Perempuan seringkali memikul beban domestik yang lebih berat saat krisis air melanda, sementara anak-anak menghadapi risiko putus sekolah dan kemiskinan antargenerasi akibat bencana yang berulang.
Baca juga: Resmi, Kaesang Pangarep Tunjuk Sahat Sinurat Jadi Plt Ketua PSI Sumatera Utara
Panggilan bagi Cendekiawan Kristen
Sebagai pimpinan organisasi intelektual, Badikenita menekankan penanganan perubahan iklim memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil dan cendekiawan.
Ia mendesak para intelektual Kristen untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi mitra kritis pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik.
“Cendekiawan Kristen harus memberikan masukan kebijakan berbasis data ilmiah namun tetap berpijak pada nilai etika dan moral. Kita harus memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan martabat manusia dan keberlanjutan masa depan,” imbuhnya.
Ia merumuskan beberapa peran strategis bagi cendekiawan, antara lain:
- Advokasi Kebijakan: Mendorong kebijakan adaptasi yang melindungi kelompok lemah.
- Literasi Iklim: Mengedukasi komunitas tentang pentingnya kesadaran ekologis.
- Kritik Etis: Menawarkan alternatif terhadap model pembangunan yang bersifat jangka pendek dan eksploitatif.
Menutup paparannya, Badikenita menegaskan “Iklim Berkeadilan” adalah satu-satunya jalan menuju pembangunan berkelanjutan.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengubah cara memaknai alam dan mengintegrasikan keadilan sosial dalam setiap regulasi lingkungan.
“Refleksi awal tahun ini adalah panggilan untuk bertindak. Dengan landasan tanggung jawab, solidaritas, dan harapan yang kokoh sebagaimana tema PIKI 2025-2030, kita harus mengawal kebijakan iklim agar benar-benar manusiawi dan adil bagi semua,” pungkasnya.
Hadir dalam refleksi awal tahun PIKI 2026 cendekiawan lintas iman, antara lain, Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Muhammad Adib Abdusshomad, M.Ed., Ph.D., Ketua Harian DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) Eric Fernardo.
Juga hadir Baktinendra Prawiro, M.Sc., M.H, Dr. Audy Wuisang, S.Th., M.Si., Abetnego Tarigan, S.E., M.Si., Pdt. Jonathan Victor Rembeth, Pdt. Dr. Martin Lukito Sinaga, dan Pdt. Victor Hamel, Ph.D. (Vic)
