Jakarta, IndonesiaVoice.com – Di tengah hiruk-pikuk Ibu Kota yang tak pernah tidur, Aula Gedung Joang 45 Menteng hari itu dipenuhi semangat dari berbagai penjuru Nusantara.
Dari Sabang hingga Merauke, perwakilan daerah berkumpul membawa satu harapan yang sama: mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Rakernas Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (FORKONAS PP DOB) bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi ruang perjumpaan ide, emosi, dan perjuangan panjang daerah-daerah yang haus akan pelayanan publik yang adil.
Mengetuk Pintu Hati Pemerintah
Di sela-sela sesi pleno, Dr. JS Simatupang, SH, MA, CGRP — yang kini menjabat sebagai Ketua VI Koordinator Konsolidasi dan Advokasi FORKONAS PP DOB sekaligus Ketua Umum DPP Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) — menyampaikan pandangannya dengan nada tenang namun tajam.
“Rakernas kali ini kita meminta pemerintah untuk lebih fokus memberikan bentuk diskresi kepada daerah-daerah yang siap melakukan pemekaran. Kalau pun nanti gagal, bisa dikembalikan ke pusat. Yang penting, ada ruang uji coba agar aspirasi rakyat tidak berhenti di meja birokrasi,” ujarnya penuh keyakinan.
Bagi JS Simatupang, perjuangan pemekaran bukan soal politik, melainkan soal pelayanan. Ia mengingatkan bahwa FORKONAS hadir bukan untuk menentang pemerintah, melainkan untuk menyatu dalam visi besar pemerataan kesejahteraan.
“Pemerintah sekarang ini, terutama di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, sudah punya misi yang hampir sama dengan FORKONAS. Ada program Koperasi Merah Putih, MBG, yang menyentuh masyarakat bawah. Kita ingin memastikan semua program ini tidak tersendat, tidak menyimpang, dan benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tambahnya.
Pemekaran sebagai Jalan Keadilan
JS Simatupang menyoroti betapa masih banyak daerah di Indonesia yang “tidak terjangkau tangan pemerintahan.” Di Sumatera Utara, misalnya, masih terdapat kecamatan yang minim fasilitas pelayanan publik.
“Bayangkan, ada rakyat yang harus menempuh belasan kilometer hanya untuk urusan administrasi dasar. Ini bukan sekadar angka dalam peta, tapi realita yang menyentuh hati,” ungkapnya lirih.
Bagi pria berdarah Batak ini, pemekaran bukan soal ambisi daerah baru, melainkan soal keadilan sosial. Ia menggambarkan perjuangan Forkonas sebagai “gerakan moral” untuk memastikan tidak ada rakyat yang merasa jauh dari negaranya sendiri.
“Pemekaran ini adalah bentuk cinta kepada NKRI. Bukan untuk memecah belah, tapi justru untuk mempererat. NKRI tetap satu, tapi pelayanannya harus lebih dekat,” tegasnya.
Baca juga: Hadiri Munas Forkonas PP DOB 2025, PPPT: Cabut Moratorium, Wujudkan Provinsi Tapanuli
Diskresi dan Harapan
Salah satu isu besar yang mengemuka dalam Rakernas kali ini adalah moratorium pemekaran yang sudah lama diberlakukan pemerintah pusat.
JS Simatupang berharap agar ada diskresi khusus bagi daerah-daerah yang telah siap baik dari segi administratif maupun fiskal.
“Moratorium itu penting, tapi jangan jadi tembok mati. Pemerintah bisa bijak dengan membuka ruang khusus bagi daerah yang sudah siap. Karena pelayanan tidak bisa ditunda oleh politik,” katanya.
Ia menegaskan, hasil Rakernas kali ini tidak akan berhenti di forum internal. “Kami akan menyerahkan rekomendasi resmi kepada Komisi II DPR RI, DPD, dan Presiden. Ini bukan sekadar seruan, tapi hasil kerja panjang Forkonas di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Baca juga: Forkonas PP DOB Desak Pemerintah Buka Moratorium, PPPT Resmi Masuk Struktur Nasional
FORKONAS dan Misi Kebangsaan
FORKONAS PP DOB, yang kini memiliki anggota dari berbagai provinsi pengusul DOB, menjadi semacam jembatan antara harapan rakyat dan kebijakan negara.
Bersama Ketua Umum Syaiful Huda, Ketua Dewan Pembina H. Tamsil Linrung, dan Ketua Panitia Abdurrahman Sang, forum ini menegaskan bahwa pemekaran bukan sekadar proyek pemerintahan, tetapi gerakan moral dan sosial untuk mengembalikan negara kepada rakyatnya.
DPP Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) yang turut hadir dalam Rakernas FORKONAS PP DOB 2025, antara lain, Dr. JS Simatupang, SH, MA, CGRP (Ketum), Tomsom Togatorop (Waketum), Moratua Nahampun (Wasekjen), Ardasi Sianturi dan Ramson Siburian (Humas)
Di akhir wawancara, JS Simatupang menyampaikan pesan sederhana namun sarat makna:
“Mari kita duduk bersama. Jangan ada yang berjalan sendiri-sendiri. Kita semua ingin melihat Indonesia tumbuh adil, dari kota besar sampai kampung terpencil. Karena disanalah wajah sejati republik ini.”
Be the first to comment