DJP Perkokoh Semangat Kemerdekaan dengan Doa Bersama Lintas Agama, Tapi Publik Menunggu Bukti Nyata dalam Penerimaan Negara

IndonesiaVoice.com – Aula Cakti Budi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (21/8/2025), sore itu menjadi ruang pertemuan iman.

Tokoh-tokoh lintas agama hadir, dari Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu hingga Konghucu, duduk bersama dalam doa dan dialog lintas agama. Semua dalam bingkai memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Suasana syahdu menyatu dengan simbol kemajemukan bangsa. Menteri Agama, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, tampil sebagai salah satu narasumber.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, serta jajaran Kementerian Keuangan turut mendampingi.

Baca juga: Menteri Fadli Zon Sebut Batak Center Sebagai Penjaga Budaya dan Berharap Adanya Museum Batak

Di hadapan ribuan pegawai DJP, baik luring maupun daring, doa lintas agama dikumandangkan.

Pesan yang ingin ditegakkan sederhana tapi berat: kerukunan iman adalah pondasi persatuan, sementara persatuan adalah syarat bagi pembangunan bangsa.

Namun, dibalik khidmatnya acara, ada pertanyaan yang menggantung di ruang publik: sejauh mana doa bersama ini benar-benar memberi dampak pada kinerja DJP dalam menghimpun penerimaan negara?

Baca juga: Gelar Pasukan TNI di Batujajar, Dr. John Palinggi: Pesan Kuat Indonesia Untuk Dunia, Tegaskan Kedaulatan dan Kesiapan Bangsa

Toleransi Sebagai Modal, Integritas Jadi Ujian

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa tema kemerdekaan tahun ini, “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, sejalan dengan tema Hari Pajak, “Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh”.

Bagi Bimo, syukur atas kemerdekaan tak cukup berhenti pada seremoni, melainkan diwujudkan dengan integritas pegawai pajak.

Namun, integritas justru menjadi kata kunci yang sering dipertanyakan publik. Bagaimana DJP bisa meyakinkan rakyat bahwa uang pajak benar-benar dikelola transparan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan tersedot dalam praktik korupsi atau kebijakan yang melukai rasa keadilan?

Baca juga: Dr. John Palinggi: Merdeka Bukan Sekadar Upacara, Tapi Komitmen Bersatu, Berdaulat, dan Sejahtera

Pesan Agama: Pajak Harus Santun, Tepat Sasaran

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dengan jujur mengingatkan pegawai DJP agar memungut pajak dengan cara santun, tidak arogan, dan tidak melukai hati masyarakat.

Pesan ini, di satu sisi, menyentuh kesadaran moral. Namun di sisi lain, juga bisa terbaca sebagai pengakuan tersirat bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya sesuai harapan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar pun menambahkan pesan yang lebih tajam: dana pajak harus disalurkan tepat sasaran, kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Bagi Nasaruddin, agama dan negara saling menopang. Namun, jika dana pajak tersalurkan keliru, maka pengkhianatan terhadap semangat agama dan cita-cita kemerdekaan terjadi.

Baca juga: MK Harus Mengembalikan Keadilan Pajak yang Dibajak dalam UU HPP

Ritual dan Realitas

Doa bersama lintas agama DJP adalah perayaan kebersamaan yang patut diapresiasi. Tetapi pertanyaan kritis tetap menggantung: apakah ritual kebersamaan ini akan menjelma menjadi realitas kinerja yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan?

Di tengah tuntutan publik terhadap tata kelola penerimaan negara yang lebih jujur dan efektif, doa lintas iman harus dibuktikan dengan perubahan sikap nyata. Tanpa itu, acara seperti ini hanya akan berhenti pada simbol tanpa substansi.

Kemerdekaan yang sejati bukan hanya dirayakan dengan doa, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata: mengelola pajak dengan integritas, mengutamakan kepentingan rakyat, dan menjaga kepercayaan bangsa.

#DJP #HariKemerdekaan #PajakUntukRakyat #LintasAgama #Integritas #KementerianKeuangan #DoaBersama #IndonesiaMaju