IndonesiaVoice.com – Asa pembentukan Daerah Otonomi Baru di Indonesia kembali bersemi. Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) Seluruh Indonesia beraudiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), membawa kabar baik bagi daerah-daerah yang telah lama menantikan pemekaran.
Pertemuan di Menara Bappenas, Jakarta, Rabu (23/7/2025) ini mengindikasikan adanya celah dalam kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran untuk mengakomodasi DOB.
Mewakili Bappenas, dihadiri Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ, Ph.D dan Koordinator Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah, Septaliana Dewi Prananingtyas, SE, M.Bus.Ec.
Baca juga: TPL Rugikan Alam dan Investor, Siapa Diuntungkan?
Dr. JS Simatupang, SH, MA, CGRP, selaku Ketua VI Koordinator Konsolidasi dan Advokasi Forkonas PP DOB dan juga Ketua Umum DPP Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT), berkesempatan hadir didampingi Thompson Togatorop (Wakil Ketum DPP PPPT).
Dalam audiensi tersebut, Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Anang Budi Gunawan memaparkan poin krusial dari Asta Cita ke-7 visi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Poin tersebut berbunyi memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba yang termuat dalam Reformasi Tata Kelola Pemerintahan terdapat program “meninjau dan membahas kembali pemekaran daerah administrasi didasarkan pada penelitian mendalam tentang rentang kendali optimal bagi negara kepulauan yang sangat luas.” Ini adalah angin segar yang ditunggu-tunggu.
JS Simatupang tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. “Keraguan kita selama ini bahwa Visi Misi dan Kebijakan Presiden Prabowo tidak ada pemekaran. Ternyata salah,” ungkapnya dengan antusias.
Ia menegaskan, hasil audiensi dengan Bappenas hari ini memastikan bahwa pemekaran wilayah ada dalam penjabaran RPJMN Presiden Prabowo.
“Kita perlu mendorong secara serius agar bisa menemukan momentum untuk mekar,” tambahnya.
Diskusi dengan Bappenas juga mengungkap bahwa pemerintah akan sangat teliti dalam meninjau proposal pemekaran.
Baca juga: Mengurai Jalan Keadilan Agraria, Orasi Ilmiah Prof. Dr. Aarce Tehupeiory di UKI
Kesiapan kelengkapan administrasi dan fisik daerah akan menjadi faktor utama, bukan semata-mata jumlah penduduk.
JS Simatupang mengimbau semua pihak untuk bertindak bijak dan etis, tidak mempersulit proses yang sudah panjang.
“Mari kita dengan cara kita yang benar-benar ala adat ketimuran, pemerintah itu punya kajian,” pesannya, menekankan pentingnya data yang valid dan proposal yang kuat.
“Ini momentum yang kita tunggu-tunggu sehingga harapan itu ada,” kata JS Simatupang, menyoroti pentingnya menjaga integritas.
Baca juga: Dr John Palinggi: Polri di Usia 79, Dekat dengan Masyarakat, Modern, dan Penuh Integritas
Ia juga mengingatkan agar para tokoh senior yang terlibat dalam perjuangan DOB untuk tetap menjadi pahlawan yang memperjuangkan tujuan luhur terbentuk Provinsi Tapanuli.
Forkonas PP DOB akan terus menggalang dukungan. Usai beraudiensi dengan Bappenas, jadwal pertemuan selanjutnya sudah menanti, termasuk dengan DPD Komisi II, dan bahkan diharapkan ada kesempatan untuk beraudiensi dengan pihak kepresidenan.
JS Simatupang berharap, sebelum laporan APBN keuangan disampaikan Presiden pada 17 Agustus, Forkonas PP DOB dapat menyampaikan kabar baik bahwa program penganggaran untuk pemekaran daerah telah masuk dalam rencana pemerintah.
Dengan adanya “celah dokumen jelas” ini, perjuangan daerah-daerah untuk menjadi otonom kini memiliki landasan yang lebih kuat. Kuncinya adalah pada kesiapan, kelengkapan administrasi, dan konsolidasi yang solid dari semua pihak yang terlibat.
Be the first to comment