Jakarta, IndonesiaVoice.com – Awan gelap ketidakpastian ekonomi global kembali membayangi banyak negara.
Narasi tentang resesi tidak lagi sekadar ramalan di atas kertas, melainkan realitas pahit yang mulai mengetuk pintu negara-negara berkembang.
Di tengah hiruk-pikuk disinformasi dan kepanikan publik yang kerap diamplifikasi oleh media sosial, bangsa Indonesia dituntut untuk memandang situasi ini dengan kacamata yang lebih jernih dan objektif.
Praktisi sekaligus Pengamat Ekonomi kawakan, Dr. John Palinggi, MM, MBA, memberikan pembedahan yang tajam nan komprehensif mengenai kondisi riil yang tengah dihadapi Indonesia.
Dari meja kerjanya, ia memetakan bahwa tantangan ekonomi saat ini bukanlah entitas tunggal yang berdiri sendiri.
Ia adalah akumulasi dari ledakan konflik geopolitik di ujung dunia, hingga tumpukan “pekerjaan rumah” domestik—mulai dari sengkarut utang BUMN, praktik mafia migas, hingga inefisiensi birokrasi—yang kini mau tidak mau harus dipikul oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Ketua Harian BISMA Dr. John Palinggi Ungkap Makna Mendalam Nyepi Saka 1948: Momentum Purifikasi Diri
Gelombang Kejut dari Selat Hormuz
Mari alihkan pandangan sejenak ke Timur Tengah. Apa yang bermula sebagai ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, kini telah bermutasi menjadi krisis regional yang menyeret negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain.
Bagi masyarakat awam, dentuman rudal di sana mungkin terdengar sayup-sayup, namun resonansi ekonominya menghantam langsung ke jantung rantai pasok global.
Dr. John Palinggi menyoroti titik vital yang menjadi urat nadi energi dunia: Selat Hormuz.
“Peperangan ini sudah mekar di antara sejumlah negara. Implikasinya sangat fatal terhadap terhambatnya 20 persen kebutuhan minyak dunia yang melewati selat tersebut,” ungkapnya.
Namun, krisis ini bukan sekadar soal minyak hitam. Rantai pasok logistik dunia terputus. Para pemilik perusahaan pelayaran dan armada kapal kargo dicekam ketakutan.
Ancaman rudal di perairan terbuka membuat premi asuransi pelayaran meroket tajam ke tingkat yang tidak masuk akal.
Akibatnya, arus barang terhenti, memicu kelangkaan dan lonjakan harga di berbagai belahan dunia.
Inilah efek domino yang pelan tapi pasti mulai mengirimkan riak-riak inflasi ke bibir pantai Indonesia.
Menjaga Kewarasan di Tengah Bisingnya Ruang Publik
Ketika ancaman eksternal begitu nyata, ironisnya, ruang publik domestik justru dipenuhi oleh bisingnya informasi yang menyesatkan.
Menyaksikan televisi atau menggulir layar media sosial di Jakarta hari ini seolah mengundang frustrasi.
Berbagai narasi pesimisme bertebaran, diproduksi oleh mereka yang kerap melabeli diri sebagai “pakar”.
Dr. John Palinggi memberikan kritik pedas terhadap fenomena ini. Menurutnya, banyak figur—mulai dari akademisi, intelektual, hingga pemuda yang haus panggung—tampil di media dengan narasi destruktif.
“Mereka ini seperti cari panggung untuk bicara, padahal menyesatkan masyarakat. Berita-berita di medsos dan televisi yang tidak berlandaskan fakta itu sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa,” tegasnya.
Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu berpatokan pada data dan informasi resmi dari pemerintah.
Pemerintah memiliki instrumen intelijen dan akses informasi tingkat tinggi yang tidak dimiliki oleh pengamat dadakan di media sosial.
Lebih jauh, ia menyoroti anomali di mana ada dosen atau guru besar yang hidup dari gaji negara, namun gemar menghina pemerintah dan memprovokasi keadaan.
Termasuk mereka yang mengklaim memiliki hubungan dengan dinas rahasia asing seperti KGB atau Mossad, yang menurut John Palinggi, kredibilitas dan motifnya sangat patut dipertanyakan.
Ujung-ujungnya, narasi mereka kerap bermuara pada penghinaan terhadap Presiden Prabowo.
Mengurai Gunung Es, Warisan Utang dan Sengkarut BUMN
Tantangan terberat yang dihadapi Indonesia sejatinya tidak hanya datang dari luar, melainkan bersemayam di dalam negeri.
Dr. John Palinggi membuka tabir mengenai beban mahaberat yang harus ditanggung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada masa awal transisi kepemimpinannya.
“Tidak pernah terbuka secara transparan mengenai utang-utang kita ini. Padahal utang inilah yang membuat Bapak Presiden Prabowo sulit melaksanakan tugasnya. Utang muncul secara mendadak,” paparnya.
Untuk membendung dampak resesi, langkah radikal dan audit menyeluruh wajib dilakukan.
Dr. John Palinggi memaparkan lima fokus utama yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah:
Pertama, audit total terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bernilai ratusan triliun harus dilacak aliran dananya.
Jangan sampai BUMN hanya menjadi entitas penyedot anggaran tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas kemana uang rakyat itu bermuara.
Kedua, inventarisasi utang sektor swasta. Sejarah membuktikan, ketika krisis memukul, tumpukan utang swasta yang gagal bayar kerap kali berujung menjadi beban talangan pemerintah.
Ketiga, penertiban pinjaman luar negeri oleh kementerian, lembaga, dan kepala daerah. Banyak instansi yang hobi mencari pinjaman dalam bentuk Dolar atau Euro, mengabaikan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diketok.
Ini adalah bentuk “penyelundupan” uang negara yang berpotensi menghancurkan postur fiskal nasional.
Keempat, indikasi pencucian uang berbalut kredit di bank-bank pelat merah. Ada kecenderungan uang hasil korupsi diparkir di bank untuk kemudian dikucurkan kembali dalam bentuk fasilitas pinjaman yang rawan macet.
Kelima, kebocoran anggaran melalui pengadaan barang dan jasa. Sebagai sosok yang pernah memimpin Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dr. John Palinggi tahu betul seberapa dalam kebobrokan di sektor ini.
Ia menyitir data masa lalu dari Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan BPK yang menyebutkan potensi korupsi pengadaan barang mencapai angka Rp 216 hingga Rp 260 triliun per tahun.
Proyek infrastruktur pun tak luput dari bidikannya. Pembangunan jalan yang sengaja dibuat dengan kualitas rendah agar mudah rusak dalam enam bulan demi melanggengkan proyek baru, adalah pemandangan ironis yang mengkhianati penderitaan rakyat kecil yang tengah berjuang mencari sesuap nasi di daerah.
Ironi Energi, Mafia Migas, dan Perlindungan Industri Lokal
Dalam urusan kemandirian ekonomi, ironi terbesar bangsa ini terletak pada sektor energi. Dr. John Palinggi, yang telah berinteraksi dengan sembilan periode pemerintahan Presiden RI, mempertanyakan lambannya realisasi kemandirian bahan bakar.
Mengapa minyak mentah (crude oil) harus diekspor ke Singapura, untuk kemudian diimpor kembali dalam bentuk lima produk turunan seperti bensin dan solar?
Padahal, Indonesia baru saja meresmikan kilang minyak yang diklaim mampu menciptakan kemandirian.
“Muncul mafia migas untuk menggerayangi, menaikkan harga, dan memanipulasi volume tanker yang masuk ke Indonesia,” ungkapnya membongkar akar masalah.
Di sektor perdagangan, kebocoran juga terjadi secara masif. Hasil laut ditransaksikan secara ilegal langsung di tengah laut tanpa menyentuh daratan Indonesia.
Di darat, gempuran barang impor dari China menjadi pisau bermata dua. Dr. John Palinggi mendukung penuh rencana pemerintah mengenakan pajak bagi barang impor China.
Tujuannya bukan untuk memusuhi, melainkan untuk melindungi. Barang impor murah yang membanjiri pasar justru mematikan pedagang lokal dan melumpuhkan industri nasional.
Bukti nyatanya adalah penutupan 63 pabrik tekstil yang berimbas pada badai pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca juga: Rajut Harmoni di Tahun Kuda Api: Refleksi Imlek, Filosofi Bisnis, dan Pesan Damai Dr. John Palinggi
Tata Kelola Baru: Memangkas Birokrasi, Mengontrol Danantara
Menghadapi tantangan multidimensi ini, pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola business as usual.
Dr. John Palinggi menyarankan adaptasi sistem pelaporan ketat bergaya “Buku Kuning” era Presiden Soeharto, di mana setiap menteri diwajibkan melaporkan realisasi anggaran, hambatan, solusi, dan target secara riil. Menteri yang memanipulasi data di lapangan harus langsung dicopot.
Lebih jauh, ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera membentuk unit khusus pemberantasan korupsi yang berani menindak tegas para penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang. Tanpa penegakan hukum yang kuat, negara bisa hancur digerogoti dari dalam.
Terkait kebijakan sentralisasi ekonomi melalui pembentukan badan seperti Danantara, Dr. John Palinggi memberikan catatan kritis.
Meski tujuannya baik untuk konsolidasi aset, pemerintah harus berhati-hati agar tidak terlalu mengontrol aktivitas ekonomi secara berlebihan.
“Kecenderungan seolah-olah semua harus diatur negara itu bisa merusak dunia usaha yang selama ini bersifat bebas dan melebar,” ingatnya.
Resesi Bukan Kiamat, Refleksi Ketangguhan dan Persaudaraan Bangsa
Pada akhirnya, resesi adalah sebuah siklus. Negara-negara tetangga seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, Filipina, hingga Singapura dan India telah lebih dulu merasakan gigitannya.
Di beberapa negara tersebut, harga bahan bakar bahkan telah melonjak hingga Rp 56.000 per liter, berbanding jauh dengan Indonesia yang masih mensubsidi di angka Rp 10.000 – Rp 12.000.
Cepat atau lambat, penyesuaian harga adalah realitas yang tak terhindarkan.
Namun, Dr. John Palinggi mengajak masyarakat, khususnya umat beragama, untuk merespons krisis ini dengan kedewasaan spiritual.
“Kekhawatiran itu normal. Tapi orang beragama tidak perlu takut. Kehidupan itu dua sisi: bahagia dan pahit. Pahami bahwa kepahitan itu diizinkan Tuhan agar kita sadar bahwa hidup tidak selalu enak,” tuturnya bijak.
Bagi para pelaku usaha dan pedagang, krisis adalah ujian sejati. Pedagang tulen tidak akan cengeng atau hanya menuding-nuding menyalahkan kebijakan pemerintah saat rugi.
Sebaliknya, krisis harus mengembalikan pedagang pada perilaku bisnis yang etis—tidak memanipulasi kredit, tidak sengaja mempailitkan diri untuk lari dari utang, dan tetap menjaga profesionalisme.
Begitu pula para pejabat, berhentilah bergaya seperti pengusaha yang mencari untung dari jabatan.
Sebagai penutup, Dr. John Palinggi menitipkan pesan persatuan yang kuat. Menghadapi potensi badai ekonomi, caci maki dan sikap merasa paling pintar tidak akan memperbaiki keadaan.
“Hormati pemerintah, percayakan. Risiko apapun yang terjadi, itu adalah tanggung jawab di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo. Serahkan kepercayaan sepenuhnya, dukung beliau, dan jangan dihina-hina. Doakan agar beliau mampu mengatasi tumpukan utang yang menggunung ini. Kepada para menteri, mohon berikan informasi yang riil, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Presiden dan rakyat,” pungkasnya.
Resesi mungkin datang, tapi ketangguhan, persaudaraan, dan kepercayaan pada nakhoda kapal akan menentukan apakah bangsa ini akan karam, atau justru keluar sebagai pemenang yang lebih kuat dari sebelumnya.
