Satu Tahun Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran: Stabilitas Terjaga, Gebrakan Masih Ditunggu

Jakarta, IndonesiaVoice.com — Di tengah derasnya ekspektasi publik terhadap duet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, satu tahun perjalanan Kabinet Merah Putih akhirnya dievaluasi oleh lembaga riset independen IndoStrategi. 

Hasilnya, pemerintahan ini dinilai stabil tapi belum berlari kencang — sebuah fase transisi yang sarat janji, namun masih menunggu realisasi nyata.

Stabilitas sebagai Capaian, Bukan Akhir

Laporan IndoStrategi mencatat skor 3,07 untuk kinerja nasional — kategori “sedang”. Bidang pemberantasan korupsi (3,50) mendapat nilai tertinggi, disusul stabilitas politik (3,16) dan demokrasi (3,14). Namun, sektor penegakan hukum (2,93) dan HAM (2,65) masih menjadi titik lemah.

Pemerintahan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan ekonomi makro dan konsistensi fiskal di tengah tekanan global. Namun, masyarakat menuntut lebih dari sekadar stabilitas. Mereka ingin perubahan terasa nyata — dari harga bahan pokok, lapangan kerja, hingga kepastian hukum.

Baca juga: Rakernas FORKONAS PP DOB 2025, Dr. JS Simatupang: “Pemekaran Bukan Politik, Tapi Pelayanan untuk Rakyat”  

Publik memang mengapresiasi ketegasan pemerintah dalam merombak kabinet dan menonaktifkan anggota DPR yang dianggap tak aspiratif. 

Tetapi, sebagaimana rilis Riset Kinerja Satu Tahun Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran IndoStrategi di Jakarta, Jumat (17/10/2025), Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyampaikan: “Konsolidasi kelembagaan memang penting, tetapi pemerintah tak bisa terlalu lama bersembunyi di balik kata ‘transisi’. Tahun kedua harus mulai menunjukkan hasil konkret.”

Eksekusi Masih Lambat

Beberapa program prioritas seperti Sekolah Rakyat (3,13), Makan Bergizi Gratis (2,68), dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42) dianggap menjanjikan, tetapi masih di tahap embrio. 

Publik melihatnya sebagai program yang idealis namun belum sistematis. Masalah utama bukan pada ide, melainkan pada kelembagaan dan tata kelola.

Baca juga: 100 Hari Pertama Gubernur Matius Fakhiri: Fokus Bangun SDM dan Semangat Kebersamaan

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, menuai apresiasi namun juga kritik. Di banyak sekolah, program ini masih tersendat karena persoalan distribusi dan pembiayaan. 

IndoStrategi menilai perlu ada pelibatan masyarakat dan sekolah secara aktif agar beban tak sepenuhnya bertumpu pada APBN.

Kuat di Teknis, Lemah di Politik

Laporan IndoStrategi menunjukkan bahwa kementerian teknokratik seperti Pendidikan, Luar Negeri, dan Keuangan unggul dalam kinerja. 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menempati posisi pertama dengan skor 3,35, sementara Kementerian Luar Negeri (3,32) dan Kementerian Agama (3,26) menyusul di belakangnya. 

Baca juga: HUT TNI ke-80, Dr. John Palinggi: TNI Prima dan Rakyat Bersatu Demi Indonesia Maju 

Namun, kementerian yang sarat kepentingan politik seperti Kemenko Hukum dan HAM (2,81), ATR/BPN (2,81), dan ESDM (2,74) berada di posisi terbawah.

Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik. 

“Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan. Tanpa itu, capaian stabilitas akan mudah rapuh,” ujarnya.

Tantangan Tahun Kedua

IndoStrategi mengingatkan, tahun kedua Kabinet Merah Putih harus menjadi titik balik dari konsolidasi menuju reformasi struktural. 

Baca juga: 8 Pernyataan Sikap BaraJP: Hentikan Narasi Adu Domba Prabowo dan Jokowi!

Delapan rekomendasi strategis diberikan, mulai dari koordinasi lintas kementerian, penegakan hukum dan HAM, reformasi birokrasi yang nyata, hingga pemerataan pembangunan daerah.

Sorotan terbesar jatuh pada netralitas TNI-Polri dan transparansi anggaran publik, dua isu yang menjadi barometer utama kepercayaan publik. Tanpa langkah konkret di dua bidang ini, stabilitas politik bisa sewaktu-waktu bergeser menjadi stagnasi. 

Menanti Arah Baru Pemerintahan

Setahun Kabinet Merah Putih menunjukkan bahwa Prabowo–Gibran berhasil menjaga keseimbangan, tetapi belum berhasil menyalakan mesin perubahan. 

Stabilitas adalah fondasi, bukan puncak capaian. Tahun kedua akan menjadi ujian: apakah kabinet ini siap bertransformasi menjadi pemerintahan yang reformis, atau akan dikenang sebagai pemerintahan yang stabil tapi berhati-hati.

Sebagaimana disimpulkan IndoStrategi, publik masih menaruh harapan. Namun, harapan itu kini menuntut pembuktian — bukan lagi janji.