Jakarta, IndonesiaVoice.com — Niat mulia Indonesia untuk menerjunkan pasukan perdamaian ke Jalur Gaza tampaknya harus menabrak tembok tebal realitas geopolitik.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan penangguhan (on hold) keterlibatan militer Indonesia di bawah naungan Board of Peace (BOP) PBB, menyusul terus berlanjutnya eskalasi militer oleh Israel dan Amerika Serikat.
Keputusan ini diungkapkan Prabowo saat merespons pertanyaan kritis terkait posisi tawar (leverage) Indonesia dalam pusaran konflik Timur Tengah.
Baca juga: Ketua Harian BISMA Dr. John Palinggi Ungkap Makna Mendalam Nyepi Saka 1948: Momentum Purifikasi Diri
“Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif… kita keluar. Kita tangguhkan semua sampai penjelasan lebih jelas,” tegas Prabowo dalam sesi dialog meja bundar bertajuk “Presiden Prabowo Menjawab”, yang dihadiri oleh sejumlah pakar, pemimpin redaksi, dan akademisi terkemuka di Hambalang, pada Selasa, (17/3/2026) hingga Rabu (18/3/2026) dini hari.
Presiden secara gamblang menceritakan di balik layar pembentukan BOP yang berakar dari proposal perdamaian mantan Presiden AS, Donald Trump.
Prabowo menyoroti adanya janji bahwa Amerika akan “mengurus” Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, demi tercapainya two-state solution. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan penghancuran berlanjut.
Baca juga: Dr John Palinggi Bongkar Ilusi Perang Timur Tengah dan Taktik Senyap Prabowo Lepas dari ‘Penjara Finansial Global’
Prabowo juga mengkritik tajam kemunafikan negara-negara Barat. “Di sini adalah the moral decline of the west. Selalu mengajarkan kepada kita HAM dan demokrasi, tapi saya jarang dengar LSM Barat yang kritik pemboman di Gaza,” sindirnya.
Meski pasukan militer ditangguhkan, Prabowo memastikan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi dari masyarakat Indonesia, termasuk melalui BAZNAS, akan terus disalurkan.
Sikap tarik rem darurat ini memunculkan pertanyaan kritis: Apakah inisiatif BOP murni untuk perdamaian, atau sekadar alat diplomasi Barat yang mengorbankan negara-negara berkembang seperti Indonesia sebagai tameng?
