BREAKING NEWS

Mahkamah Agung Diminta Tidak Takut Dan Tunduk Dengan Tekanan Massa

Demo Mahasiswa STT SETIA di Depan Gedung Mahkamah Agung

Para mahasiswa dan alumni Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (SETIA) meminta Mahkamah Agung (MA) tidak takut dan tunduk serta terpengaruh dalam mengambil keputusan karena adanya tekanan massa.

Hal itu diutarakan mereka saat melakukan aksi damai di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Aksi damai dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tersebut juga dilakukan terkait adanya sekelompok massa yang melakukan demonstrasi ke MA, menuntut adanya pergantian Hakim Ketua dalam proses persidangan perkara yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) sebelumnya.

“Kita meminta MA agar tidak terpengaruh dan tidak takut akan tekanan massa tersebut yang menuntut pergantian Hakim Ketua di PN Jaktim yang kami nilai mengada-ngada, bahkan bertujuan untuk memberikan tekanan agar putusan hakim berpihak ke mereka,” kata Koordinator aksi damai STT SETIA, Orent Siregar usai bertemu dengan staff MA.

Para Mahasiswa dan Alumni STT SETIA berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung Jakarta, 2 Mei 2018

Diceritakan Orent, saat ini di PN Jaktim tengah berlangsung persidangan kasus dugaan ijazah palsu yang menjadikan Ketua dan Direktur pendidikan mereka menjadi terdakwa.

“Hanya karena hakim ketua yang memimpin sidang memiliki marga yang sama dengan Direktur kami yakni Simbolon, padahal itu hanya kebetulan dan mereka (hakim dan terdakwa) tidak punya hubungan darah atau kekeluargaan dekat, hanya satu nenek moyang,” jelasnya.

Diketahui, memang ada undang-undang yang mengatur bahwa hakim tidak boleh memimpin persidangan apabila punya hubungan keluarga hingga garis keturunan ketiga dengan terdakwa.

“Direktur kami dengan hakim ketua memang punya marga dari suku Batak yang sama tetapi dari garis keluarga nenek moyang dari belasan garis keturunan,” terangnya.

Menurut dia, pihak yang melaporkan ketua mereka, Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th. dan Direktur Pendidikannya Ernawati Simbolon sudah berkali-kali mengadukan STT SETIA, khususnya kepada Matheus Mangentang selaku pendiri STT SETIA, ke berbagai pengadilan dengan kasus yang berbeda-beda dan selalu kalah.

“Dia, Frans Ansanay (pelapor) selalu kalah, baik di PN Tangerang maupun di PN Jakbar untuk perkara kasus yang berbeda. Saya menduga, pengerahan massa untuk menekan proses pengadilan sebagai suatu strategi atau cara baru bagi dia untuk memenangi perkara kali ini yang dia adukan di PN. Jaktim,” ungkapnya.

Diberitakan, saat sidang perkara dugaan ijazah palsu, yang dilaporkan Frans Ansanay di PN Jaktim pada, Rabu, 14 Maret 2018, dalam kesaksiannya sebagai saksi fakta, Ansanay mengaku tidak ada hubungannya dengan STT SETIA.

Tidak ada kerugian, baik materil maupun moril yang dialami Ansanay atas tindakan yang dilakukan STT SETIA seperti yang dia adukan.

“Saya melaporkan masalah ini atas dasar surat kuasa dari korban ijazah palsu yang mulia,” kata Ansanay kepada hakim persidangan kala itu.

Dalam persidangan itu, Ansanay mengaku bahwa dia tidak kenal dengan korban sebelumnya.

Dia dikenalkan oleh mantan Sekum Matheus Mangentang di sinode Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI), Senny J. I. Manafe.

Hakim saat itu sempat menegur Ansanay karena sebagai saksi fakta tidak bisa menunjukkan bukti data atas laporannya.

“Saksi fakta, tetapi bukan yang menyaksikan fakta itu sendiri.” Ini memang tergolong aneh.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada sidang lanjutan perkara yang ke-9, segerombolan massa pendukung Ansanay melakukan kegaduhan dan menekan pejabat pengadilan (bidang Humas) agar mengganti hakim ketua pimpinan sidang. Mereka berteriak-teriak keras usai persidangan.

Menurut keterangan staff di PN Jaktim, massa pendukung Ansanay tersebut selalu hadir di setiap proses persidangan kasus dari awal.

“Mereka ini selalu rame-rame dan bikin gaduh hingga membuat ketakutan bagi warga lain yang sedang berurusan di sini, tidak ngerti persoalan,” katanya.

Dalam persidangan tersebut juga, menurut saksi dari Kemenristekdikti, sebenarnya kasus ini sudah diselesaikan bersama pihak Kemenristekdikti yang mengeluarkan surat Nomor: 893/C/KL/2017, hal tentang Penyelesaian Permasalahan Prodi PGSD pada STT SETIA tanggal 23 Maret 2017, yang pada keterangan nomor dijelaskan: “bahwa Kementerian memandang penjatuhan sanksi administratif sudah proporsional dan memadai, sehingga tidak diperlukan lagi penjatuhan sanksi lainnya.”

Pada penjelasan tersebut termaktub secara substansial bahwa masalah ini tidak perlu diributkan lagi.

“Jika ada pihak-pihak yang masih ngotot memperkarakan, maka dapat diduga bahwa mereka memiliki motif kepentingan ekonomi terkait aset yang dimiliki SETIA. Nanti kita berikan buktinya dimana ada ajakan dari pelapor untuk berdamai dengan kompensasi sejumlah uang,” kata pengacara Matheus Mangentang, Dr. Tommy Sihotang kepada Hakim saat sidang yang menghadirkan Frans Annsanay sebagai saksi fakta.

(Invoice/MediaAras)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*