JAKARTA, IndonesiaVoice.com — Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang konsisten di angka 5 persen, sebuah anomali mematikan sedang menggerogoti Indonesia: kelas menengah yang terus menyusut dan pengangguran terdidik yang melonjak.
Presiden Prabowo Subianto menyadari betul bahwa ini adalah bom waktu sosial yang bisa meledak kapan saja.
Menjawab kekhawatiran terkait deindustrialisasi dan dominasi lapangan kerja informal bernilai rendah, Prabowo menyoroti kebobrokan inefisiensi anggaran (ICOR tinggi) sebagai salah satu akar masalah.
Baca juga: Ancaman ‘Deep State’ dan Teror Aktivis: Ujian Berat Janji Prabowo Berantas Impunitas Aparat
Ia mengambil langkah agresif dengan memangkas pengeluaran pemerintah pusat hingga Rp 308 Triliun pada awal masa jabatannya.
“Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua kalau tidak dipotong arahnya ke korupsi,” tegas Prabowo.
Ia menyindir keras kebiasaan pejabat kementerian dan daerah yang menghamburkan uang negara untuk acara seremonial, rapat di luar kota, hingga membeli mobil dinas seharga Rp 8 Miliar.
Baca juga: Terjebak Janji Manis Resolusi PBB, Prabowo Akhirnya Tarik Rem Darurat Pasukan Perdamaian RI untuk Gaza
Sebagai solusi jangka panjang, Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi dan industrialisasi besar-besaran adalah jalan keluar mutlak.
Ia mencontohkan deregulasi radikal pada sektor pupuk—memangkas 145 peraturan rantai birokrasi yang sebelumnya membuat pupuk subsidi sulit diakses petani.
“Kita harus mengolah bahan mentah menjadi turunan bernilai tinggi. Di sini nanti anak-anak muda yang pintar bisa bekerja. Create good jobs,” paparnya.
Baca juga: Ketua Harian BISMA Dr. John Palinggi Ungkap Makna Mendalam Nyepi Saka 1948: Momentum Purifikasi Diri
Pertanyaannya sekarang, seberapa tangguh pemerintah pusat memaksa kepala daerah (Gubernur/Bupati) untuk ikut menghentikan pemborosan dan fokus pada program penciptaan lapangan kerja formal yang layak?
