Dr. John Palinggi: Jangan Perpanjang Polemik Ijazah Jokowi, Percayakan ke Hukum

Riuh-rendah isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali memuncak. Bukan hanya saling tuding, kini dua kubu—baik pihak yang melaporkan maupun pihak yang merasa difitnah—saling menyeret kasus ini ke jalur hukum.

Namun di tengah gaduhnya ruang publik dan masyarakat yang terbelah, suara tenang datang dari pengamat politik yang juga Ketua Asosiasi Mediator Indonesia, Dr. John Palinggi, MM, MBA.

Di sela kesibukannya sebagai profesional dan pengamat independen, Dr. John Palinggi menyimak secara cermat perkembangan isu ini.

“Saya pulang kantor, buka YouTube, melihat kehebohan yang luar biasa soal dugaan ijazah palsu ini. Semakin lama tidak diselesaikan, semakin bisa memecah masyarakat,” ujar John Palinggi dalam pernyataan yang disampaikan secara panjang dan reflektif kepada awak media.

Baca juga: Dr John Palinggi: Menguak Rahasia Panjang Umur, Sehat, dan Energik

Khawatir Masyarakat Terbelah

Menurutnya, bukan soal siapa yang benar atau salah yang menjadi fokus utama saat ini, melainkan dampak sosial dari kegaduhan berkepanjangan.

John Palinggi mengingatkan, konflik semacam ini sangat rawan menciptakan polarisasi berkepanjangan di masyarakat.

“Bukan tidak mungkin pikiran-pikiran kotor akan bercokol di tiap orang, baik yang pro maupun kontra. Saya bisa memahami kalau pihak-pihak punya hak mengadukan atau membela diri. Tapi saya sulit memahami jika akibatnya masyarakat jadi saling menghancurkan,” tegas Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA)–wadah kerukunan antar-umat beragama .

Baca juga: Dr John Palinggi: Polri di Usia 79, Dekat dengan Masyarakat, Modern, dan Penuh Integritas

Percayakan pada Penegak Hukum

John Palinggi menilai, kini saatnya semua pihak menahan diri dan menyerahkan perkara ini sepenuhnya kepada penegak hukum.

Ia mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Republik Indonesia, mulai dari Polda Metro Jaya hingga Polres Solo, yang telah menindaklanjuti laporan dari kedua kubu.

“Kalau kita tidak lagi percaya kepada polisi, terus kita mau percaya kepada siapa? Jangan selesaikan perkara di pinggir jalan. Semua pihak, baik yang menuduh maupun yang dituduh, harus taat kepada proses hukum,” kata Ketua Umum DPP Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN)·

Baca juga: Mayjen TNI Edwin Sumantha Jabat Danpaspampres, Dr John Palinggi: Tugas Penting Jaga Keamanan Sekaligus Kenyamanan Presiden

Jangan Ganggu Stabilitas Pemerintahan Prabowo

Meski enggan berspekulasi soal dampaknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, John Palinggi mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional.

“Energi masyarakat jangan dihabiskan untuk saling tuding. Ini bisa ganggu pembangunan. Orang keasyikan ikut-ikutan isu ini, sampai lupa bekerja, lupa cari beras,” kritiknya.

Ia juga menyebut bahwa kunjungan Prabowo ke kediaman Jokowi beberapa waktu lalu sebagai contoh kenegarawanan dan komitmen menjaga stabilitas.

“Itu bukan kunjungan biasa. Ada nilai tinggi di situ. Beliau tahu bahwa Pak Jokowi adalah mantan Presiden yang masih harus dihormati,” urainya.

Baca juga: TNI Jaga Kejaksaan, Dr. John Palinggi: Langkah Konstitusional, Bukan Intervensi

Mediasi Bukan Cari Siapa Benar, Tapi Cabut Permusuhan

Sebagai mediator bersertifikat yang ditunjuk Mahkamah Agung dan aktif di banyak pengadilan, John Palinggi melihat ada ruang untuk pendekatan damai. Namun ia mengakui, ruang itu sempit karena perkara ini adalah pidana.

“Mediasi bukan soal siapa salah siapa benar. Mediasi itu mencabut permusuhan, membangun persatuan. Tapi mediasi bukan bisa dilakukan sembarangan. Jangan pakai mediator jadi-jadian,” katanya sembari tersenyum.

Ia menambahkan, bila memang ada tokoh nasional yang dihormati semua pihak dan bersedia menjadi mediator, bisa saja jalan damai ditemukan. Tapi prinsipnya harus “win-win”, tidak ada yang merasa dikalahkan.

Baca juga: Ketika Pandangan Dr John Palinggi Sejalan Political Will Presiden Prabowo Hapus Outsourcing

Serukan Kepercayaan dan Doa

Di akhir pernyataannya, John Palinggi menyerukan agar masyarakat menahan diri, mempercayakan semua kepada proses hukum, dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun partai politik.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kejernihan hati kepada semua pihak agar kita bisa menutup masalah ini secara damai. Tapi kalau polisi menilai harus lanjut, itu wewenang mereka. Kita harus hormati,” tutupnya.

Polemik ini belum selesai. Namun suara jernih seperti yang disampaikan Dr. John Palinggi adalah pengingat bahwa di atas segala bentuk perbedaan, kepentingan bangsa tetap harus menjadi panglima.

(Victor)